Kompetensi Lembaga Peradilan dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia

Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum.

Universitas Islam Indonesia

Lihat

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis terkait jalur penyelesaian sengketa bisnis dan kompetensi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. Topik ini penting, mengingat aktivitas bisnis sekarang berkembang begitu pesatnya dan terus merambah dalam berbagai bidang, sehingga tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa (dispute/difference) di antara para pihak yang terlibat. Dunia bisnis tentunya menghendaki penyelesaian sengketa yang sesuai dengan tuntutan bisnis, baik melalui jalur non litigasi maupun litigasi di pengadilan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan didukung sumber data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menganalisis bahan-bahan hukum yang ada untuk selanjutnya dikaji secara mendalam dan diinterpretasikan oleh peneliti untuk mendapatkan kesimpulan yang diharapkan. Hasil penelitian menunjukan bahwa setiap jenis sengketa bisnis yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang tepat. Masing-masing sengketa yang terjadi belum tentu sama treatment penyelesaiannya. Semakin luas dan banyak kegiatan dalam bidang bisnis dan perdagangan, frekuensi terjadinya sengketa juga semakin tinggi. Adapun jalur penyelesaian sengketa bisnis yang digunakan sebagai upaya awal (primum remedium) digunakan penyelesaian non litigasi, sedangkan sebagai upaya akhir (ultimum remedium) digunakan jalur litigasi, melalui lembaga peradilan yang berwenang. Sesuai dengan kompetensinya, peradilan yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa bisnis, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga dan Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama telah mendapatkan tambahan atau perluasan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa bisnis/ekonomi syariah.

Kata Kunci : Kompetensi, Bisnis, Peradilan, Sengketa.

Daftar Pustaka

Buku / Literatur

Agus Yudha Hernoko, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Disertasi Program
Doktor Ilmu Hukum UNAIR, Surabaya: LaksBang Mediatama Yogyakarta
bekerjasama dengan Kantor advokat “Hufron & Hans Simaela”, 2008.
Basuki Rekso Wibowo, 2005, Menyelesaikan Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan, Pidato
Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Airlangga, Surabaya, 17 Desember 2005.
Garry Goodpaster, Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa, dalam Seri Dasar-dasar Hukum
Ekonomi 2: Arbitrase di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.
Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, Wijaya, Seri Hukum Bisnis: Alternatif Penyelesaian
Sengketa, PT. RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, 2001.
Komar Kantaatmadja, Beberapa masalah Dalam penerapan ADR di Indonesia, Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2001.
Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori,
Dogmatik, dan Praktik Hukum, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012.
Rifyal Ka’bah, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru
Peradilan Agama, Makalah disampaikan pada kuliah pembukaan angkatan XVII
Tahun Akadmi 2005/2006 Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam
Indonesia, Yogyakarta, 6 Mei 2006.
Ronny H. Mustamu, Konflik dan Negosiasi, Makalah Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi
Universitas Kristen Petra, Surabaya, 2000.
Salim H.S, Hukum Kontrak Teori Dan Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1998.
Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan, Grafiti, Jakarta, 2002.
Suyud Margono, ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Ghalia Indonesia,
Jakarta, 2000.
Suyud Margono, Perlembagaan Alternative Dispute Resolution (ADR), dalam Prospek dan
Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
Yusuf Shofie, Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut UUPK, Teori dan Praktek Penegakan
Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Peraturan Perundang-undangan

UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum,
UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama UU N0. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.