Sejarah Fakultas Hukum UII

Sejarah Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pertama kali dibuka pada masa periode transisi, yaitu ketika terjadi perubahan nama dari Sekolah Tinggi Islam (STI) yang didirikan pada tanggal 8 Juli 1945 menjadi Universitas Islam Indonesia (UII), pada bulan Pebruari 1948. Pada saat itu Universitas Islam Indonesia telah mempunyai 4 (empat) fakultas […]

Read more

Visi, Misi dan Tujuan

Visi dan Misi
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Visi Fakultas Hukum UII

Terwujudnya Fakultas Hukum yang memiliki kualitas dan reputasi nasional dan internasional sehingga mendukung terwujudnya Universitas Islam Indonesia sebagai rahmatan IiI'alamin, yang memiliki komitmen pada kesempurnaan dan risalah Islamiyah di bidang pendidikan, penelitian, pengabdikan masyarakat dan dakwah Islamiyah.
 
Misi Fakultas Hukum UII

  1. Menyelenggarakan pendidikan hukum yang terintegrasi yang memadukan hukum positif dengan hukum Islam yang dapat memberikan solusi permasalahan hukum, baik pada skala nasional maupun internasional;
  2. Menyelenggarakan penelitian hukum yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu hukum dan untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam pembuatan, penerapan atau penegakan hukum;
  3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat melalui pendayagunaan ilmu hukum dan sumber daya manusianya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan martabat kemanusiaan;
  4. Melakukan dakwah Islamiyah dalam rangka menyebarluaskan ilmu hukum pada khususnya dan nilai-nilai keislaman serta kemanusiaan pada umumnya
 
Tujuan Fakultas Hukum UII

Menghasilkan lulusan yang memiliki kriteria intelektual, profesional, berwawasan global dan memiliki komitmen risalah islamiyah serta berakhlaqul karimah.
 
 
Read more

LKBH lakukan PPM Terpadu di Desa Kinahrejo

Active Image

Active ImageUpaya Lemabaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk terus berpacu dalam mencerdaskan bangsa ini wabil khusus dalam bidang hukum bagi masyarakat terus dilakukan. Setelah suskses dengan program PLHnya (Pos Layanan hukum) bagi masyarakat kecamatan Imogiri selama 2 tahun ini (2007-2009), kini Pusat konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) pimpinan Pakar Hukum Lingkungan dan Legal Drafter nasional (Zairin Harahap SH.,Msi.) kembali menggelar program pengabdian masyarakat di Dusun Kinahrejo Cangkringan Sleman, tepat di rumah Juru Kunci Merapi Mbah Marijan Minggu (2/8) pekan lalu.
Read more

Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-UndanganFakultas Hukum UII. Buku yang diterbitkan oleh Jurnal-Penerbitan Fakultas Hukum UII ini pada mulanya adalah disertasi Dr. H. Saifudin, SH., M,Hum. yang telah dipertahankan di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UI Jakarta pada 21 Juli 2006.  

Read more
,

FINAL AND BINDING PUTUSAN MK RI Tulisan Despan Heryansyah

Harus diakui, memasuki usianya yang ke-14 tahun Mahkamah Konstitusi, kita masih tetap dalam fase pencarian format ideal pelembagaan MK.

Read more

Hakim MK Negarawan oleh Jamaludin Ghafur

Hakim MK Negarawan oleh Jamaludin Ghafur Jamaludin Ghafur[1]   Satu-satunya jabatan yang secara eksplisit disebutkan dalam UUD 1945 harus diisi oleh sosok negarawan adalah jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 menegaskan bahwa Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta […]

Read more

Profile Magister Hukum

  Fakultas Hukum UniversitasIslam Indonesia Program Pascasarjana (S-2) Latar Belakang Melalui Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 304/DIKTI/Kep./1994 Tanggal 24 September 1994, Universitas Islam Indonesia (UII) diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan Program Magister (S2) Ilmu Hukum. UII merupakan perguruan tinggi swasta pertama di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah yang menyelenggarakan program tersebut. […]

Read more

Diskusi Panel Kebijakan Pertanahan

Active Image
Active Image“Bila kami hendak membinasakan suatu negeri, kami jadikan orang-orang yang melampaui batas sebagai penguasa (mayoritas), kemudian mereka menyeleweng dari kebenaran, maka layaklah kutukan kami terhadap mereka, kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya” (Qs.Al-Israa:16).
Read more