Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H.

[email protected]

Departemen Hukum Tata Negara

Keahlian: Hukum Tata Negara dan Hukum Pemerintahan Daerah

Jabatan Akademik: Lektor

Pendidikan:

S1: Universitas Islam Indonesia

S2: Universitas Islam Indonesia

Beliau bekerja sebagai dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sejak tahun 2018. Ia memperoleh gelar Sarjana Hukum pada tahun 2014 dan Magister Hukum pada tahun 2016 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan predikat lulusan terbaik. Beliau juga merupakan alumni Pondok Pesantren Al Maunah Purworejo dan Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta.

Pengalaman organisasi beliau sangat komplit sejak mahasiswa hingga saat ini, baik di bidang akademik maupun organisasi sosial kemasyarakatan. Beberapa organisasi kemahasiswaan diikuti seperti Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH) FH UII, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Hukum, HMI Cabang Yogyakarta, dan Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Magister Hukum FH UII Tahun 2015-2016. Adapun dalam organisasi sosial kemasyarakatan, beliau merupakan anggota Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DIY sejak tahun 2017 hingga sekarang.

Di Kampus UII, beliau pernah menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Periode 2019-2022 dan saat ini merupakan Direktur Direktorat Pengembangan Karier dan Alumni (DPKA) UII.

Pada bidang akademik, beliau berprestasi sejak mahasiswa, diantaranya mengikuti berbagai kompetisi Debat Hukum serta Karya Tulis Nasional, pernah menjuarai Lomba Karya Tulis Nasional di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan tema “Pemberian Legal Standing kepada Perorangan/Kelompok Masyarakat sebagai Pemohon Pembubaran Partai Politik”, dan 5 (lima) esai terbaik dalam Kompetisi Esai Nasional yang diselenggarakan oleh Soegeng Sarjadi School of Government tahun 2013 di Jakarta.

Beliau juga aktif menulis buku, jurnal, serta media baik lokal maupun nasional. Pada tahun 2019 (6-7 Desember) menulis paper mengenai perkembangan hukum tata negara di Asia dan mengikuti 8th Asian Constitutional Law Forum di Vietnam National University, Hanoi. Kemudian menulis paper dan mengikuti Konferensi Internasional di Melbourne Law School, Australia pada tanggal 5-6 Oktober 2021 dengan tema “Life Imprisonment in Asia: Law and Practice” yang dikaji dari perspektif hukum hak asasi manusia. Di bidang penelitian, beliau pernah mendapatkan pendanaan penelitian oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun 2018 dengan topik Dewan Etik Hakim Konstitusi, dan berlanjut pada tahun 2019 dengan topik  Formulasi Putusan Pengujian Undang-Undang Yang Bersifat Mengatur.

Selain menjadi pengajar, beliau tergabung dalam Firma Hukum HICON Law & Policy Strategies. Pada tahun 2019 beliau menjadi Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam menangani gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif 2019 yang diajukan oleh berbagai partai politik di Indonesia. Kemudian pada Tahun 2024 beliau kembali menjadi Tim Kuasa Hukum KPU RI dalam menangani gugatan Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan juga sekaligus Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2024.

Beliau juga merupakan tenaga ahli dan narasumber di berbagai Kementerian/Lembaga/instansi Pemerintah Daerah/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD)/Lembaga dan Organisasi Non Pemerintah, diantaranya:  menjadi Tenaga Ahli Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2020); Tenaga Ahli Evaluasi Perundang-Undangan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun (2019-sekarang); Tim Pengkaji Kebijakan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Deputi 6/Kesatuan Bangsa Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (2021); Tim Pengkaji Regulasi Direktorat Jenderal Kereta Api Kementerian Perhubungan (2021); Tim Hukum Ikatan Bidan Indonesia (pengkaji regulasi). Kemudian menjadi tenaga ahli di berbagai level Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

  1. Analisis Kesesuaian Pengaturan Badan Usaha Milik Desa Dengan Nilai-Nilai Pancasila, Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Vol 2 Nomor 2, 2021.
  2. Relasi Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemrintah Daerah Dalam Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Jurnal Literasi Hukum Vol 5, No 1, April 2021. ISSN : 2598 – 0750. Hal 82-103. Terakreditasi Sinta 4, 2021.
  3. Reformulasi Pengaturan Sistem Kerja Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan UMY, Vol 2, No.1, 2021.
  4. The urgency of the constitutional preview of law on the ratification of international treaty by the Constitutional Court in Indonesia, Journal Heliyon Volume 7, Issue 9, September 2021, e07886, 2021.
  5. Politik uang Dalam Pemilihan Umum : Kajian Perspektif Demokrasi dan Islam, Journal of Islamic and Law Studies UIN Antasari Banjarmasin, Vol 4, No.2, 2020.
  6. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016 Terhadap Independensi Komisi Pemilihan Umum, Undang Jurnal Hukum Vol 1 No 1, ISSN : 2598 – 7941, 2018.
  7. Rekonstruksi Politik Hukum Presidential Threshold Ditinjau Dari Sistem Presidential dan Penyederhanaan Partai Politik, Jurnal Seminar Nasional Hukum Vol 4 No 3, Tahun 2018, ISSN : 2614-3216, 2018.