Anang Zubaidy

Anang Zubaidy, S.H., M.H.

[email protected]

Departemen Hukum Tata Negara

Keahlian : Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Pengantar Hukum Indonesia

Jabatan Akademik : Asisten Ahli

Pendidikan :

S1 : Universitas Islam Indonesia

S2 : Universitas Islam Indonesia

Biografi Singkat

Beliau bekerja sebagai dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) sejak 2009. Beliau juga merupakan Direktur Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Periode 2014-2019. Ia memperoleh gelar Sarjana Hukum dari FH UII pada tahun 2004 dan Magister Hukum dari FH UII pada tahun 2012.

Mata Kuliah yang Diampu

Organisasi

Pengurus Daerah pada Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK) periode 2011/sekarang
Direktur pada Klinik Keterbukaan Informasi Publik UII periode 2013/sekarang
Kepala Pusat Studi Hukum dan Konstitusi (PSHK) Periode 2014/2018
Pengurus Daerah pada Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) periode 2017/sekarang
Kepala Pusat Studi Hukum, Fakultas Hukum UII periode 2018/sekarang
Kepala Pusat Studi Hukum FH UII peiode 2018/sekarang

Sertifikat Kompetensi / Profesi

Jurnal

Pengembangan Model Pembelajaran Student Centered Learning (SCL) Berbasis Aktivitas Pada Mata Kuliah Kewarganegaraan di Fakultas Hukum UII, Jurnal Refleksi Pembelajaran Inovatif Vol 2, No 2, November 2020. ISSN : 2654 – 6086, 2020.
Urgensi dan Gagasan Konsep Pengadilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah, Journal of Islamic and Law Studies Vol 4, No 2, Tahun 2020. ISSN : 2656 – 8683, 2020.
Desain Kelembagaan Penghubung Komisi Yudisial di Daerah, Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi, ISSN : 2085-4862, 2018.

Prosiding

Eksistensi KPK di Indonesia, PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL HUKUM TATA NEGARA, Sub tema: Qua Vadis Lembaga Negara Independen, No. ISBN : 978-623-6407-14-1 | No. E-ISBN : 978-623-6407-15-8 (PDF), April 2022.
Menggagas Pembentukan Komisi Perlindungan Data Pribadi (Studi Komisi Perlindungan Informasi Pribadi di Korea Selatan dan Peluang Formulasinya di Indonesia),
Penulis pertama, PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL HUKUM TATA NEGARA, Sub tema: Qua Vadis Lembaga Negara Independen, No. ISBN : 978-623-6407-14-1 | No. E-ISBN : 978-623-6407-15-8 (PDF), April 2022.
TARIK ULUR KEWENANGAN PUSAT-DAERAH DALAM PENAGANAN PANDEMI COVID-19, PROSIDING WEBINAR NASIONAL BERSERI, Tema: Perkembangan Hukum Tata Negara di Masa Pandemi, ISBN: 978-623-6407-01-1, 2021.
Reformasi Regulasi Melalui Reformulasi Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Prosiding Nasional Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia. Penerbit YHSK. ISBN : 978-623-92150-0-2, 2019.

Buku

Artikel Dalam Buku

Tulisan di Koran

Pilkada Dikepung Korona, (Analisis pada SKH Kedaulatan Rakyat, Kedaulatan Rakyat, 2020)
Jurus Pamungkas, (Analisis pada SKH Kedaulatan Rakyat, Kedaulatan Rakyat, 2019)
Perppu MD3, (Analisis pada SKH Kedaulatan Rakyat, Kedaulatan Rakyat, 2018)
Demokrasi Coba-Coba, (Analisis pada SKH Kedaulatan Rakyat, Kedaulatan Rakyat, 2017)
DPD, Dewan Perkelahian Daerah (Opini pada SKH Kedaulatan Rakyat, Kedaulatan Rakyat, 2017)

Penelitian

Model Penyederhanaan Regulasi Bidang Perizinan (Studi Regulasi Pemerintahan Kabupaten Bantul), Penelitian Individual, 2021.
Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah mengenai Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Kepualauan Bangka Belitung, Penelitian PSHK, 2018.
Rekonstruksi Kedudukan dan Kewenangan Dewan Etik Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Memperkuat Integritas Hakim Konstitusi, Penelitian Kerjasama, 2018.
Gagasan Penerapan Kewarganegaraan Ganda Di Indonesia (Kajian Dalam Perspektif HAM), Penelitian Departemen, 2017.
Urgensi Pengaturan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Melalui Peraturan Daerah Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Penelitian Kerjasama, 2017.
Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Propinsi Kepuauan Bangka Belitung, Penelitian Kerjasama, 2017.
Pola Pembagian Urusan Antara Pusat dan Daerah Dalam Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan, Kelompok (Kolaborasi Dosen – Mahasiswa), 2017.
Model Pembagian Urusan Antara Pusat dan Daerah Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Agama, Kelompok (Kolaborasi Dosen – Mahasiswa), 2017.
Demokratisasi Penentuan Bakal Calon Kepala Daerah Oleh Partai Politik (Studi Partisipasi Publik Pada Pemilihan Walikota Yogyakarta Tahun 2017), Penelitian Individu, 2016.
Urgensi Perubahan Undang-Undang Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dan Putusan Nomor 79/PUU-XII/2014, Penelitian Kerjasama, 2016.
Politik Hukum Pemenuhan Hak Anak Terlantar: Studi atas Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan, Kelompok (Kolaborasi Dosen – Mahasiswa), 2016.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Tinjauan Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia), Kelompok (Kolaborasi Dosen – Mahasiswa), 2016.