Prof. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
 |
 |
 |
 |
Departemen Hukum Administrasi Negara
Keahlian: Hukum Administrasi Negara, Hukum Kepegawaian
Jabatan Akademik: Guru Besar
Pendidikan:
S1: Universitas Islam Indonesia
S2: Universitas Padjadjaran
S3: Universitas Airlangga
Biografi Singkat
Beliau bekerja sebagai dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) sejak tahun 1993. Bagian dari Majelis Pengawas Notaris (MPN) Wilayah Provinsi DIY 2017-2020. Ia memperoleh gelar Sarjana Hukum dari FH UII pada tahun 1992, Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Padjajaran pada tahun 2002, dan Doktor dari Universitas Airlangga pada tahun 2013.
Mata Kuliah yang Diampu
Program Studi Hukum Program Sarjana
- Hukum Administrasi Negara
- Siyasah
- Labour Law
- Hukum Pengawasan Pemerintahan
- Hukum Kepegawaian
- Hukum Perizinan
- Hukum Pemerintahan dalam Islam
- Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
Program Studi Hukum Program Magister
- Teori Hukum
- Dimensi-Dimensi Hukum Administrasi
- Sistem Peradilan Administrasi
Program Studi Kenotariatan Program Magister
- Hukum Lelang
Program Studi Hukum Program Doktor
- Kekhususan
Organisasi
- Dosen FH UII Yogyakarta 1993 – sekarang;
- Dosen Magister Hukum UII 2003 – sekarang;
- Dosen (S3) Ilmu Hukum UII 2013 – sekarang;
- Dosen Magister Hukum UIR Pekanbaru 2003 – 2005;
- Dosen Magister Hukum Lancangkuning RIAU 2005 – 2008;
- Konsultan Ahli KPUD Kulon Progo 2004 – 2005 dan 2010;
- Anggota Tim Penanganan Perguruan Tinggi Bermasalah dan Tim Kelembagaan Perguruan Tinggi Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014;
- Kepala Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII 2014;
- Ketua Prodi Magister Kenotariatan FH UII 2014 – 2018;
- Anggota Majelis Pengawas Notaris (MPN) Wilayah Provinsi DIY 2017-2020 dan 2021-2024;
- Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara FH UII 2018-sekarang
Sertifikat Kompetensi / Profesi
Maaf, konten belum tersedia.
Jurnal
- The Existence and Urgency of Administrative Efforts in The Administrative Justice and Regulation, Journal of Governance and Regulation / Volume 12, Issue 2, 2023.
- Eksistensi dan Urgensi Peraturan Menteri dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Sistem Presidensial, Jurnal Konstitusi Vol 18, No 1, Desember 2021. ISSN : 1829 – 7706. Hal 828-845. Terakreditasi Sinta 2,
Desember 2021. 2021. - Pengembangan Problem Based Learning (PBL) Berbasis Pembelajaran Dalam Jaringan Pada Mata Kuliah Hukum Acara PTUN di FH UII, Jurnal Refleksi Pembelajaran Inovatif Vol 3, No 2, November 2021. ISSN : 2654-6086, November 2021. 2021.
- The Use of Discretion in Handling The Covid-19 Pandemic In Indonesia, Journal of Legal Etical and Regulatory Issues Vol 24, No 6, Juni 2021. ISSN : 1544-0036, Juni 2021. 2021.
- Resolution of Disputes Regarding Unlawful Acts by the Government in the Administrative Justice System in Indonesia, Academic Journal of Interdisciplinary Studies Vol. 10 No. 6, November 2021. E-ISSN 2281-4612, ISSN 2281-3993. Hal: 264-274, 2021.
- Eksistensi Dan Keabsahan Surat Keputusan Bersama Menteri Tentang Penjatuhan Sanksi Terhadap Pegawai Negeri Sipil, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol 28, No 1, Januari 2021. ISSN : 0854-8498. Hal : 1-20. No.Akreditasi : 32a/E/KPT/2017, 2021.
- Kedudukan PT Angkasa Pura I dalam Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol 26 No 1, Januari 2019, ISSN : 0854-8498, Terakreditasi : SK Dirjen Dikti No:32a/E/KPT/2017, 2019.
- Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol 25, No 1, Mei 2018. ISSN : 0854-8498, 2018.
Prosiding
Diskresi Pemerintah di Era Birokrasi Digital, Prosiding Webinar Nasional Hukum Administrasi Negara, Tema: “Pembaruan Hukum Administrasi Negara di Era Birokrasi Digital”, No. ISBN : 978-623-6407-08-0 dan No. E-ISBN : 978-623-6407-07-3. Tahun: 2021.
Buku
- Hukum Administrasi Negara, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-16, 2020;
- Fiqih Politik; Gagasan, Harapan, dan Kenyataan, Amzah, Jakarta, 2020;
- Hukum Administrasi di Daerah, Fakultas Hukum UII Press, 2008;
- Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi, Fakultas Hukum UII Press, 2009;
- Diskresi dan Tanggungjawab Pemerintah, Fakultas Hukum UII Press, 2014;
- Persinggungan Antar Bidang Hukum dalam Perkara Korupsi, Fakultas Hukum UII Press, 2016;
- Perluasan Kompetensi Absolut PTUN, Total Media, Yogyakarta, 2018;
- Hukum Kepegawaian, UII Press 2018;
- Urgensi Upaya Administratif di Indonesia, FH UII Press 2019;
- Kompleksitas Persoalan Pengaturan dan Pengujian Diskresi di Indonesia, Total Media, Yogyakarta, 2020;
- Sistem Peradilan Administrasi, UII Press 2021.
- Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Pemerintah di Peradilan Administrasi, Laksbang Akademika, Yogyakarta, 2022.
Artikel Dalam Buku
- Analisis Hukum Mengenai Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah (BMD) Khususnya Lelang Umum/Penghapusan Kendaraan Operasional Roda 2 dan 4, Makalah disampaikan pada acara Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, di Indoluxe Hotel, 24 November 2017;
- Meningkatkan Penegakan Hukum Penyelenggaraan Ibadah Umrah, Makalah disampaikan pada Policy Brief; “Quo Vadis Ibadah Umrah Pasca Diterbitkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah”, yang diselenggarakan oleh Lembaga Ombudsman DIY bekerjasama dengan Kanwil Kemenag DIY, tanggal 26 April 2018.
- Maladministrasi Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Makalah disampaikan pada acara “Konsultasi dan Bimbingan Hukum” yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Hotel Sovereign Bali, 31 Oktober – 1 November 2018.
- Penataan Administrasi Pemerintahan Menuju Good Governance dalam Rangka Mencegah Maladministrasi dan Korupsi, Makalah disampaikan pada acara “Konsultasi dan Bimbingan Hukum” yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di The Premiere Pekanbaru, 16 – 17 Juli 2019.
- Eksaminasi Putusan Kasus Tindak Pidana Korupsi Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Perspektif Hukum Administrasi, Makalah disampaikan dalam Eksaminasi Putusan Pidana Korupsi Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Laboratorium FH UII Yogtakarta, 7 September 2019.
- Eksistensi dan Keabsahan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Makalah disampaikan pada Bimbingan Teknis untuk para pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Bangka Belitung, tanggal 14 September 2019.
- Eksaminasi Putusan Kasus Tindak Pidana Korupsi Galaila Karen Agustiawan, Makalah disampaikan dalam Eksaminasi Putusan Pidana Korupsi Direktur Utama PT. Pertamina (Persero), yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Laboratorium FH UII Yogtakarta, 14 Oktober 2019.
- Kewenangan Pemerintah DIY terhadap Penguasaan Tanah; Perspektif Hukum Administrasi, Makalah disampaikan pada Diskusi Publik; “Refleksi terhadap Keistimewaan Hukum Pertanahan DIY, yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Agraria, Fakultas Hukum UII Yogyakarta, tanggal 19 Desember 2019.
- Catatan atas Perizinan Minerba dan Penegakan Hukumnya, Makalah disampaikan pada Focus Group Discussion (FGD) “Evaluasi 10 Tahun Terbitnya UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”, yang Diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, di Yogyakarta, 9 – 11 Januari 2020.
- Kedudukan Hukum Dewan Pengawas dalam Struktur Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi, Makalah Disampaikan pada FGD Dewan Pengawas dalam Struktur Kelembagaan KPK, yang diselenggarakan oleh Biro Hukum KPK, Kamis 27 Pebruari 2020 di Yogyakarta.
- Perizinan Berbasis Risiko, Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan dan Pengenaan Sanksi, Makalah Disampailan pada FGD “Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja”, yang Diselenggarakan oleh Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bekerjasama dengan Forum Dekan FH dan Ketua STIH PTM serta FH Universitas Muhammadiyah Magelang, 7-8 Maret 2020.
- Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Administrasi, Makalah Disampaikan dalam Seminar Nasional; “Kebijakan Hukum dalam Kajian Multi Perspektif Guna Mengatasi Covid-19”, yang Diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Magister Ilmu Hukum UII (IMAMAH) Bekerjasama dengan Program Magister Ilmu Hukum UII, tanggal 28 April 2020.
- Menyoal Tindakan Pemerintah sebagai Perluasan Objek Gugatan di PTUN, Makalah Disampaikan pada Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK) Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 13 Juni 2020.
- Problematika Penegakan Hukum Administrasi di Bidang Izin Lingkungan; Perspektif Teoretik, Makalah disampaikan pada Focus Discussion Group (FGD) tentang “Efektifitas Penegakan Hukum Lingkungan Terkait Putusan Pengadilan di Indonesia”, yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Yogyakarta tanggal 16 Juli 2020.
- Affirmative Action Di DIY dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara, Makalah Disampaikan pada Diskusi Publik “Menimbang Praktik Affirmative Action terhadap Hukum Pertanahan di Yogyakarta”. Diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Agraria (PSHA) Bekerjasama dengan Departemen Hukum Administrasi Negara, FH UII Yogyakarta, 11 Agustus 2020.
- Pemantauan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Peraturan Daerah (Perda) oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI), Makalah disampaikan pada Focus Group Discussion (FGD) “Tugas dan Wewenang DPD RI dalam Melakukan Pemantauan Ranperda dan Perda”, Yogyakarta, 24 November 2020.
- Menata Perizinan Menara Telekomunikasi di Kota Yogyakarta, makalah disampaikan pada Focus Group Discussion (FGD) “Administrasi Pembentukan Peraturan Daerah Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Infrastruktur Pasif Fiber Optik”, Yogyakarta, 17 Desember 2020.
- Eksistensi dan Keabsahan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri tentang Penjatuhan Sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipil, tulisan pada Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Fakultas Hukum UII, Vol. 28 Issue 1, Januari 2021.
- Problematika Pengaturan Bangunan Gedung Melalui Peraturan Daerah Pasca Berlaku UU Cipta Kerja, makalah disampaikan pada acara Talkshow NGOPI (Ngobrol Pintar) yang diselenggarakan oleh Ikatan Arsitek Indonesia DIY, tanggal 12 Maret 2021.
- Ius Contituendum: Kewenangan PTUN Mengadili Perkara Fiktif-Positif. Makalah disampaikan pada Focus Group Discussion (FGD) “Analisis dan Inventarisasi Permasalahan Teknis Hukum Atas Pengaruh UU Cipta Kerja Terhadap Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Khususnya di dalam Isu Hukum Fiktif Positif”, yang diselenggarakan oleh Puslitbang Kumdil MA RI, 7 Mei 2021.
- Penyelesaian Sengketa tentang Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah Melalui PTUN, Makalah disampaikan pada Focus Group Discussion (FGD) “Perluasan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (Onrechmatige Overheidsdaad-OOD)” yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 28 Mei 2021.
- Penyalahgunaan Wewenang (Detournement de Pouvoir) Dalam Tindak Pidana, Makalah disampaikan pada Eksaminasi Putusan Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat No. 103/Pid.Sus-TPK/2019/PN JKT.Pst. dan Pengadilan Tinggi No. 18/Pid.Sus-TPK/2019/ PT.DKI atas nama Andy Rikie Lam, yang diselenggarakan oleh Pusdiklat FH UII, 29 Mei 2021.
- Filosofi, Asas, dan Konsep Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dalam Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum bagi Rakyat, Makalah disampaikan pada Focus Group Discussion (FGD) “Kajian Pembaruan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara” yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 31 Mei 2021.
- Pengenaan Denda Administratif oleh KPPU dalam Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Makalah disampaikan pada Focus Group Discussion (FGD), yang diselenggarakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI, Yogyakarta, 8 Juni 2021.
- Problematika Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Makalah disampaikan pada Webinar Eksaminasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, 31 Juli 2021.
- Ganti Rugi atas Tindakan Faktual dan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah di PTUN, Makalah disampaikan pada Focus Group Discussion (FGD) “Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Tindakan Faktual dan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (Onrechmatige Overheidsdaad-OOD)” yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 10 September 2021.
- Diskresi Pemerintah Daerah dalam Mengatur Fasilitas Perpajakan, Makalah Disampaikan pada Focus Group Discusion “EVALUASI KEBIJAKAN FASILITAS PERPAJAKAN DI DAERAH DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH”, yang Diselenggarakan oleh Departemen Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum UII, tanggal 15 September 2021.
- Diskresi Pemerintah di Era Birokrasi Digital, Makalah Disampaikan pada Webinar Nasional dan Call for Paper: “Pembaharuan Hukum Administrasi Negara di Era Birokrasi Digital”, yang Diselenggarakan oleh Departemen Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 28 September 2021.
- Eksistensi dan Keberlakuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Makalah disampaikan pada Webinar “Implementasi Pembuatan Keterangan Hak Mewaris secara Notariil dan Pencatatan PPJB Serta Sewa atas Tanah di Kantor Pertanahan”, yang diselenggarakan oleh Komunitas Belajar SAHABAT DIY-INC, 6 Oktober 2021.
- Kewenangan Pemerintah dalam UU Cipta Kerja dan Problematika Diskresi dalam UU Administrasi Pemerintahan, Makalah disampaikan pada Focus Group Dsicussion (FGD) “Implikasi UU Cipta Kerja Terhadap Administrasi Pemerintahan dan Penyelesaian Sengketa Administrasi Berdasarkan Konsepsi Negara Hukum”, yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Hukum Agraria dan Adat (PAgA) Fakultas Hukum Universitas Andalas, 21 Oktober 2021.
- Penyalahgunaan Wewenang dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Makalah disampaikan pada Webinar: “Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Negara Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pamulang (Unpam), Tengerang, Banten, 29 November 2021.
- Membedah Anatomi Penggunaan Instrumen Yuridis Keputusan BPK dan Majelis Tuntutan Perbendaharaan (MTP) Penyelesaian Pengembalian Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Bendahara, Makalah disampaikan pada Focus Group Discussion (FGD): “Kajian Yuridis Penguatan Kewenangan BPK dalam Menetapkan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Bendahara”, FH Undip Semarang, 8 Desember 2021.
- Problematiatika Eksekusi Putusan PTUN, Makalah disampaikan pada Focus Group Discussion (FGD); “Usulan Pembentukan Peraturan Pelaksanaan tentang Pengenaan Uang Paksa kepada Pejabat Pemerintahan sebagai Penguatan Pelaksanaan Eksekusi Putusan PTUN”, yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surabaya, 15 Maret
- Upaya Administratif dalam Sistem Peradilan Administrasi, Makalah disampaikan pada Focus Group Discussion (FGD); “Konsep dan Implementasi Kewenangan PTUN dalam Menyelesaikan Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Ditempuhnya Upaya Administratif”, yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 22 Maret
- Parameter Tindakan/Kebijakan yang Bersifat Strategis dan Berdampak Luas dalam Menerapkan UU Cipta Kerja, Makalah disampaikan pada Focus Group Discussion (FGD); “Arah Kebiajakan Hukum Perubahan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, yang diselenggarakan oleh Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, 8 April 2022.
- Arti Penting Upaya Administratif dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi, makalah pada Seminar Nasional tentang “Penyelesaian Sengketa melalui Upaya Administratif dan Wacana Pembentukan Lembaga Eksekutorial di PTUN, FH UII, 6 September 2022.
- Problematika Pengaturan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan Undang-Undang, Makalah disampaikan pada Focus Discussion Group (FGD); “Pembentukan Undang-undang MPR Tersendiri”, yang diselenggarakan oleh Badan Pengkajian MPR RI, di Yogyakarta, 7 November 2022.
- Peraturan Kebijakan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Makalah disampaikan pada Focus Group Discussion (FGD) “Pembentukan Peraturan Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan”, yang diselenggarakan oleh Tim Pembaharuan Sistem Administrasi Perpajakan Direktorat Pajak Kementerian Keuangan RI, di Semarang, tanggal 7 Desember 2022;
- Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Makalah disampaikan pada “Konsultasi dan Bimbingan Hukum dalam Pelaksanaan Tugas Direktorat Jenderal Cipta Karya”, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, di Denpasar tanggal 23-24 Pebruari 2023.
- Filosofi dan Konsep Tindakan Pemerintahan dan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa, Makalah disampaikan pada pada Focus Group Discussion (FGD); “Perluasan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (Onrechmatige Overheidsdaad-OOD), yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 13 Maret 2023.
- Upaya Administratif dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Makalah disampaikan pada Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Pengadaan Barang Jasa Pemerintah bagi Hakim Tingkat Banding dan Hakim Tingkat Pertama Peradilan Tata Usaha Negara, yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Megamendung 14 Maret 2023.
- Reformasi Hukum Acara PTUN dan Revitalisasi Upaya Administratif, Makalah disampaikan pada Focus Group Discussion (FGD); Reformasi Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dalam Rangka Penyusunan Background Study RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI, 19 September 2023.
Tulisan di Koran
Maaf, untuk saat ini konten belum tersedia.
Penelitian
- Kedudukan dan Urgensi Tempuh Upaya Administratif Dalam Pemeriksaan Dismissal Process Oleh Ketua Pengadilan, Penelitian Luaran Jurnal Nasional Terakreditasi, 2021.
- Eksistensi dan Kedudukan Hukum Pejabat Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Penyelesaian Sengketa Administrasi Di Indonesia, Penelitian Departemen, 2016.
- Penegakan Hukum IMB di Kota Yogyakarta;
- Kerjasama Antardaerah di Yogyakarta dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
- Eksistensi dan Arti Penting Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia;
- Eksistensi dan Kedudukan Hukum Pejabat Pemerintah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Sengketa Administrasi di Indonesia;
- Implikasi UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Keddukan Hukum Pakualaman Ground di Kota Yogyakarta;
- Persinggungan Antar Bidang Hukum dalam Penyelesaian Perkara Korupsi di Indonesia;
- Eksistensi, Peranan, dan Kewenangan Notaris dalam Lelang dan Pendaftaran Tanah di Indonesia;
- Perluasan Kompetensi Absolut PTUN dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Berbagai Problematikanya;
- Eksistensi Izin Lingkungan dan Masalah Penegakan Hukum Administrasi;
- Polemik Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) Pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) Kulon Progo DIY;
- Pembatasan Diskresi dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Penyelesaian Hukumnya;
- Eksistensi dan Urgensi Upaya Administratif dalam Sistem Peradilan Administrasi di Indonesia.
- Penyelesaian Sengketa tentang Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) dalam Sistem Peradilan Administrasi di Indonesia.
HAKI
Maaf, untuk saat ini konten belum tersedia.
Daftar Dosen
