Nita Ariyani Raih Gelar Doktor ke-193 FH UII, Usung Prinsip Progressive Realization untuk Pendidikan Tinggi Inklusif dan Ramah HAM

Yogyakarta, 29 Agustus 2025 – Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) kembali melahirkan doktor baru. Nita Ariyani resmi dipromosikan sebagai Doktor ke-193 dari Program Studi Hukum Program Doktor FH UII setelah berhasil mempertahankan disertasinya berjudul “Membangun Politik Hukum Pendidikan Inklusif pada Tingkat Pendidikan Tinggi bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia Berperspektif Hak Asasi Manusia”.

Dalam ujian terbuka yang digelar di FH UII, Ariyani diuji oleh tujuh akademisi terkemuka, antara lain Prof. Syamsudin (Ketua Sidang), Prof. Sefriani dan Dr. Suparman Marzuki (tim promotor), serta penguji eksternal maupun internal seperti Prof. Ni’matul Huda, Prof. Nandang Sutrisno, Prof. Rahayu, dan Dr. Sri Hastuti.

Politik Hukum Pendidikan Inklusif

Melalui penelitiannya, Ariyani menemukan bahwa politik hukum pendidikan inklusif pada tingkat pendidikan tinggi di Indonesia masih sebatas memenuhi standar minimum core obligation, dan belum sepenuhnya mengacu pada prinsip progressive realization yang menuntut jaminan progresif atas pendidikan yang universal, inklusif, gratis, dan setara.

Menurutnya, arah politik hukum tersebut harus diperkuat melalui berbagai langkah strategis, antara lain: Amandemen Pasal 31 ayat (1), (2), dan (3) UUD NRI 1945; Penjaminan standar aksesibilitas pada sistem pendidikan tinggi; Pengaturan khusus pendidikan inklusif dalam undang-undang organik; Penggunaan terminologi hukum yang berperspektif HAM; Perluasan Unit Layanan Disabilitas menjadi Unit Layanan Diversitas; Perluasan wajib belajar hingga pendidikan tinggi; Penambahan jumlah perguruan tinggi inklusif beserta SDM pendamping disabilitas; Kebijakan afirmasi pada pendidikan tinggi; Penguatan kelembagaan forum tematik disabilitas di tingkat nasional maupun daerah.

Prinsip Non-Diskriminasi dan Keadilan Sosial

Ariyani menegaskan bahwa dalam konteks kewajiban negara untuk melindungi (obligation to protect), prinsip non-diskriminasi, kesetaraan, dan keadilan sosial wajib menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan inklusif. Hal ini sekaligus mempertegas tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak penyandang disabilitas.

Harapan Kontribusi Ilmiah

Menutup sidang promosi doktor, tim promotor Prof. Sefriani dan Dr. Suparman Marzuki menyampaikan apresiasi atas capaian Ariyani. Keduanya berharap temuan disertasi ini dapat menjadi kontribusi ilmiah yang berdampak luas, sekaligus menjadi pijakan kebijakan bagi pemerintah maupun perguruan tinggi dalam mewujudkan sistem pendidikan tinggi yang inklusif dan ramah HAM di Indonesia.