Berita tentang kegiatan di Program Studi Kenotariatan Program Magister

Depok, 2 November 2026 – Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) melaksanakan kunjungan akademik dan studi banding ke Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Depok, pada Senin (2/11). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya FH UII untuk memperkuat pengelolaan dan mengembangkan inovasi pendidikan pada jenjang pascasarjana, khususnya Program Doktor Ilmu Hukum, Magister Ilmu Hukum, dan Magister Kenotariatan.

Rombongan FH UII terdiri atas Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Program Doktor; Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister; serta Dr. Ariyanto, S.H., C.N., M.Kn., selaku Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister. Rombongan diterima oleh jajaran pengelola program pascasarjana FH UI, di antaranya Prof. Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum; Prof. Dr. Ratih Lestarini, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum; dan M. Sofyan Pulungan, S.H., M.A., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan.

Kunjungan ini diarahkan untuk memperoleh gambaran secara langsung mengenai tata kelola program studi, pengembangan kurikulum, proses pembelajaran, sistem pembimbingan, evaluasi akademik, serta strategi penguatan mutu pendidikan pascasarjana. Tiga isu utama menjadi perhatian rombongan FH UII, yaitu pengembangan pendidikan doktor melalui jalur by research, pengembangan peminatan Socio-Legal Studies pada Program Magister Ilmu Hukum, dan penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) pada Program Magister Kenotariatan.

Mempelajari Tata Kelola Program Doktor by Research

Pembahasan utama dalam kunjungan akademik ini adalah penyelenggaraan Program Doktor Ilmu Hukum melalui jalur by research. FH UII memandang model pendidikan doktor berbasis penelitian sebagai salah satu alternatif pengembangan program doktor yang relevan dengan kebutuhan akademisi, peneliti, dan profesional yang memiliki pengalaman serta rekam jejak penelitian.

Dalam diskusi, Prof. Kurnia Toha menyampaikan bahwa pengalaman penyelenggaraan jalur riset di UI menunjukkan perkembangan yang cukup baik dan memungkinkan penyelesaian studi lebih cepat apabila mahasiswa memiliki kesiapan penelitian serta komitmen yang kuat. Namun, penyelenggaraan jalur ini juga membutuhkan pengelolaan yang cermat, terutama terkait kesiapan mahasiswa, ketersediaan promotor, kesinambungan pembimbingan, dan kemampuan menghasilkan publikasi ilmiah.

Bagi FH UII, informasi tersebut menjadi bahan penting untuk merancang model Doktor by Research yang tidak hanya berorientasi pada fleksibilitas pembelajaran, tetapi juga menjamin kualitas, integritas akademik, dan ketepatan waktu penyelesaian studi.

Socio-Legal Studies: Memperluas Perspektif Pendidikan Hukum

Menariknya peminatan Socio-Legal Studies atau Studi Hukum dan Masyarakat akan dikembangkan di FH UII terungkap dalam diskusi bersama Prof. Dr. Ratih Lestarini, FH UI yang menjelaskan bahwa pendekatan Socio-Legal Studies memiliki akar sejarah yang kuat dalam tradisi pendidikan hukum, bahkan sejak masa Rechtshogeschool.

Pendekatan ini berangkat dari pemahaman bahwa hukum tidak dapat dipelajari hanya melalui norma dan doktrin. Hukum juga harus dipahami melalui cara kerjanya dalam kehidupan masyarakat serta hubungannya dengan aspek sosial, budaya, politik, ekonomi, psikologi, kesehatan, lingkungan, dan perkembangan sains serta teknologi.

Menurut perspektif tersebut, mahasiswa hukum perlu memiliki kemampuan memahami persoalan hukum secara lebih luas melalui pendekatan teoretis dan metodologis yang interdisipliner. Socio-Legal Studies diharapkan mampu memperkaya pengembangan ilmu hukum, baik pada ranah teoretis maupun praktis. Hasil kajiannya juga dapat menjadi dasar perumusan hukum dan kebijakan serta reformasi kelembagaan, khususnya lembaga peradilan.

Pengembangan Socio-Legal Studies menjadi perhatian khusus FH UII karena dapat menjadi alternatif untuk mengembangkan pendekatan interdisipliner sekaligus memanfaatkan potensi berbagai bidang keahlian yang telah dimiliki oleh dosen. Hal ini sejalan dengan upaya Program Magister FH UII untuk memperkuat kajian hukum yang responsif terhadap persoalan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Menjajaki Pengembangan RPL pada Magister Kenotariatan

Berbicara dalam kerangka pengembangan Program Magister Kenotariatan melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Skema ini menjadi salah satu alternatif pengembangan pendidikan tinggi yang memungkinkan pengalaman kerja, pendidikan sebelumnya, dan pembelajaran yang telah diperoleh calon mahasiswa dinilai serta diakui berdasarkan capaian pembelajaran program studi.

Pengembangan RPL pada Program Magister Kenotariatan memiliki relevansi strategis karena bidang kenotariatan berkaitan erat dengan pengalaman profesional dan praktik hukum. Pengalaman calon mahasiswa yang telah bekerja di bidang hukum, pertanahan, administrasi pertanahan, maupun lingkungan kerja kenotariatan berpotensi menjadi sumber pembelajaran yang dapat dinilai secara akademik sepanjang memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku.

Memperkuat Inovasi dan Kolaborasi Pascasarjana

Melalui kunjungan akademik ini, FH UII memperoleh berbagai perspektif dan praktik pengelolaan pendidikan pascasarjana yang dapat menjadi bahan evaluasi dan pengembangan program studi. Pengalaman FH UI menunjukkan bahwa inovasi pendidikan tinggi perlu dibangun melalui desain kurikulum yang jelas, tata kelola akademik yang terukur, sistem pembimbingan yang terdokumentasi, serta mekanisme penjaminan mutu yang konsisten.

Ketiga agenda yang dipelajari memiliki keterkaitan dengan arah pengembangan pascasarjana FH UII. Pengembangan Doktor by Research diharapkan memperkuat kapasitas penelitian dan produktivitas ilmiah mahasiswa doktoral. Pengembangan Socio-Legal Studies dapat memperluas pendekatan keilmuan hukum melalui kolaborasi lintas disiplin. Sementara itu, RPL pada Magister Kenotariatan berpotensi memperluas akses pendidikan bagi calon mahasiswa yang memiliki pengalaman dan kompetensi profesional.

Kunjungan ini juga membuka peluang untuk memperkuat hubungan kelembagaan antara FH UII dan FH UI melalui pertukaran pengalaman pengelolaan program studi, kolaborasi penelitian, publikasi ilmiah, seminar akademik, serta pengembangan jejaring dosen dan mahasiswa. Dan harapannya dapat ditindaklanjuti menjadi langkah konkret dalam penyempurnaan kebijakan akademik, penyusunan pedoman operasional, dan pengembangan kurikulum pada masing-masing program studi. Hal ini menjadi bagian dari proses peningkatan mutu pendidikan hukum pascasarjana yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta — Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) menyelenggarakan Workshop dan Character Building Mata Kuliah Islam Ulul Albab pada Sabtu–Minggu, 17–18 Oktober 2026. Kegiatan ini dirancang dalam dua agenda utama, yakni workshop kepemimpinan profetik pada hari pertama dan kegiatan outbound serta penguatan karakter pada hari kedua. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, mahasiswa diharapkan tidak hanya memiliki kecakapan intelektual dan profesional, tetapi juga integritas, ketangguhan, kepedulian terhadap sesama, serta kemampuan mengambil keputusan yang berorientasi pada kemaslahatan.

Kegiatan diikuti oleh mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor, Program Studi Hukum Program Magister, dan Program Studi Kenotariatan Program Magister FH UII. Turut hadir dan memberi sambutan Dekan FH UII, Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., bersama para pimpinan program studi, yaitu Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum., Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M., dan Dr. Ariyanto, S.H., CN., M.H. Kehadiran pimpinan fakultas dan program studi menegaskan pentingnya pembentukan karakter sebagai bagian integral dari pendidikan tinggi hukum.

Integritas dan resiliensi menjadi nilai yang tidak tergantikan

Dalam sambutannya, Dekan FH UII, Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., menekankan pentingnya mempersiapkan mahasiswa menghadapi perubahan dunia kerja akibat perkembangan teknologi digital dan artificial intelligence (AI). Menurutnya, ketika semakin banyak pekerjaan berpotensi diotomatisasi, integritas dan resiliensi atau daya tahan menjadi kualitas manusia yang tetap sangat penting.

Ia mengingatkan bahwa mahasiswa FH UII perlu menjadi insan yang memegang teguh nilai-nilai luhur. Integritas bukan sekadar identitas moral, melainkan kualitas yang membuat seseorang dipercaya dan tetap dibutuhkan dalam lingkungan profesional. Dalam konteks tersebut, FH UII memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pendidikan tidak hanya menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu hukum, tetapi juga individu yang memiliki nilai dan prinsip yang kuat.

Dekan juga menegaskan bahwa pendidikan tinggi tidak boleh semata-mata dipandang sebagai aktivitas kelembagaan yang berorientasi pada aspek finansial. Ada nilai dan cita-cita luhur yang harus diperjuangkan melalui pendidikan, termasuk membentuk manusia yang berintegritas dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.

Selain integritas, resiliensi menjadi karakter penting yang perlu dikembangkan mahasiswa. Menghadapi perubahan, tekanan, dan persoalan yang kompleks membutuhkan ketangguhan, kemampuan beradaptasi, serta kemauan untuk terus belajar. Melalui mata kuliah Islam Ulul Albab, nilai-nilai tersebut diharapkan tertanam kuat sehingga menjadi bekal mahasiswa dalam perjalanan akademik maupun kehidupan profesional.

Dekan turut mengingatkan tradisi kebebasan yang menjadi bagian dari identitas FH UII. Kebebasan menyampaikan aspirasi dan mengemukakan pendapat perlu dirawat dalam suasana akademik yang bertanggung jawab. Mahasiswa diharapkan berani berpikir kritis, menyampaikan gagasan, dan memberikan kontribusi terbaik dengan tetap menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai kemanusiaan.

Memperkaya perspektif kepemimpinan hukum

Workshop pada hari pertama menghadirkan sejumlah akademisi dan pakar yang membahas kepemimpinan hukum dari perspektif kenabian, kemanusiaan, kebangsaan, teknologi, dan etika. Prof. Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si., melalui materi “Prophetic Legal Leadership”, mengangkat pentingnya nilai-nilai kenabian sebagai fondasi kepemimpinan di bidang hukum. Nilai siddiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), tabligh (menyampaikan kebenaran), dan fathanah (cerdas dan bijaksana) menjadi pedoman untuk membangun pemimpin hukum yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral. Prof. Dr. rer. soc. Masduki, S.Ag., M.Si., membahas “Humanisasi, Liberasi dan Transendensi dalam Kepemimpinan”. Materi ini menekankan bahwa kepemimpinan perlu diarahkan untuk memuliakan martabat manusia, membebaskan masyarakat dari ketidakadilan, serta berpijak pada nilai spiritual dan moral. Kepemimpinan yang baik tidak cukup diukur dari keberhasilan mencapai target, tetapi juga dari dampaknya terhadap manusia dan lingkungan sosial. Dr. Drs. Asmuni, M.A., melalui materi “Islam, Kepemimpinan, dan Kebangsaan”, menghubungkan nilai keislaman dengan tanggung jawab kebangsaan. Kepemimpinan hukum perlu mampu mempertemukan nilai agama, Pancasila, konstitusi, dan prinsip negara hukum dalam upaya menghadirkan keadilan serta kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, identitas keislaman dan komitmen kebangsaan dapat saling menguatkan dalam kehidupan profesional.

Pada sesi berikutnya, Dr. Yudi Prayudi, S.Si., M.Kom., membahas “Kepemimpinan di Era AI: Pengembangan Teknologi, Menjaga Nilai, dan Membangun Peradaban”. Materi ini menyoroti perubahan peran AI dari sekadar alat bantu menjadi teknologi yang turut memengaruhi proses pengambilan keputusan. AI dapat membantu pekerjaan hukum dan meningkatkan efisiensi, tetapi tidak menghilangkan tanggung jawab manusia atas keputusan dan dampaknya. Pemimpin harus tetap memeriksa keakuratan informasi, menjaga kerahasiaan data, mengantisipasi bias, dan memastikan teknologi digunakan secara adil serta bertanggung jawab. Dr. Drs. Suwarsono Muhammad, M.A., menyampaikan materi “Humanisasi Hukum dan Kepemimpinan yang Berkeadilan”. Pembahasan ini mengingatkan bahwa hukum pada dasarnya ditujukan untuk manusia. Karena itu, penerapan hukum dan kepemimpinan perlu mempertimbangkan martabat manusia, kondisi sosial, serta perlindungan terhadap kelompok yang rentan. Hukum tidak semestinya berhenti pada kepatuhan formal terhadap aturan, tetapi juga harus menghadirkan keadilan dalam kehidupan nyata. Sementara itu, Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H., dalam materi “Etika Hukum (Profetik) Islam dan Kemaslahatan”, menjelaskan konsep kemaslahatan sebagai orientasi penting dalam penetapan dan penerapan hukum. Kemaslahatan berkaitan dengan upaya menghadirkan kebaikan sekaligus mencegah kerusakan. Melalui perspektif hukum profetik, prinsip humanisasi, liberasi, dan transendensi menjadi landasan untuk melindungi martabat manusia, mengurangi ketidakadilan, serta memastikan bahwa pelaksanaan hukum berpijak pada nilai moral dan tanggung jawab kepada Allah SWT.

Dari wawasan menuju praktik kepemimpinan

Rangkaian materi tersebut memperlihatkan bahwa kepemimpinan hukum masa depan membutuhkan perpaduan antara penguasaan ilmu, kecakapan manajerial, integritas, dan kepekaan sosial. Penguasaan teknologi harus berjalan seiring dengan kemampuan menilai risiko dan dampaknya. Demikian pula, kewenangan dalam profesi hukum harus dijalankan dengan amanah, keadilan, serta orientasi pada kepentingan masyarakat.

Kegiatan pada hari kedua dilanjutkan dengan outbound dan Prophetic Leadership Challenge. Melalui pembelajaran berbasis pengalaman, peserta didorong untuk mengembangkan kerja sama tim, komunikasi, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan kemampuan menghadapi tantangan. Pendekatan ini melengkapi pembelajaran konseptual pada hari pertama dengan pengalaman langsung yang dapat direfleksikan dalam kehidupan akademik dan profesional.

Sebagai bagian dari penguatan karakter, mahasiswa juga diarahkan untuk merumuskan komitmen pribadi dalam menerapkan nilai-nilai kepemimpinan profetik. Komitmen tersebut diharapkan menjadi pengingat bahwa nilai kejujuran, amanah, kecerdasan, tanggung jawab, dan kepedulian tidak berhenti sebagai materi perkuliahan, tetapi diwujudkan dalam tindakan sehari-hari.

Melalui Workshop dan Character Building Islam Ulul Albab, FH UII menegaskan komitmennya untuk membentuk lulusan hukum yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga berintegritas, humanis, adaptif, tangguh, dan berorientasi pada kemaslahatan. Nilai-nilai tersebut diharapkan menjadi fondasi bagi mahasiswa dalam menghadapi transformasi digital sekaligus berkontribusi membangun kehidupan hukum dan masyarakat yang lebih adil.

Jakarta (Sabtu, 17 Oktober 2026)— Mahasiswa Program Studi Kenotariatan Program Magister (PSKPM) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) mengikuti Konferensi Nasional XI Hukum Perdata yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK) pada 15–16 Oktober 2026 di Universitas Borobudur, Jakarta. Konferensi mengangkat tema “Pokok-Pokok Pembaharuan Hukum Perikatan Indonesia”, sebuah tema strategis yang membahas kebutuhan pembaruan hukum perdata dalam menghadapi perkembangan teknologi, perubahan pola transaksi, dan semakin kompleksnya hubungan hukum di masyarakat.

Keikutsertaan mahasiswa PSKPM FH UII menjadi kesempatan berharga untuk memperluas wawasan, meningkatkan kemampuan intelektual, serta membiasakan diri mengemukakan persoalan hukum dan mencari solusi melalui kajian ilmiah. Forum ini mempertemukan akademisi, peneliti, dan praktisi hukum dari berbagai perguruan tinggi dan institusi. Melalui presentasi makalah, diskusi, serta telaah kritis dari peserta lain, mahasiswa memperoleh pengalaman untuk menguji argumentasi hukum, mempertajam metode penelitian, dan mengembangkan rekomendasi yang relevan dengan kebutuhan pembaruan hukum nasional.

Mengangkat persoalan hukum dari perkembangan masyarakat

Salah satu nilai penting dari konferensi ini adalah kesempatan bagi mahasiswa untuk memahami bahwa persoalan hukum tidak berhenti pada pembacaan peraturan yang berlaku. Perkembangan teknologi dan praktik masyarakat dapat melahirkan persoalan baru yang menuntut penafsiran, pengembangan konsep, bahkan pembaruan norma. Melalui forum akademik, persoalan tersebut dibahas secara terbuka dengan menguji dasar hukum, konsistensi argumentasi, relevansi teori, dan kemungkinan penerapannya.

Pengalaman mengikuti konferensi juga memperkenalkan mahasiswa pada budaya akademik yang menempatkan kritik sebagai bagian dari proses pengembangan ilmu. Masukan terhadap judul, rumusan masalah, metode penelitian, pembahasan, dan kesimpulan menjadi sarana untuk memperbaiki kualitas karya ilmiah. Dengan demikian, kegiatan ini bukan hanya menjadi ruang untuk mempresentasikan hasil penelitian, tetapi juga proses pembelajaran dalam membangun argumentasi yang terukur, terbuka terhadap koreksi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Kontribusi delegasi PSKPM FH UII

Delegasi PSKPM FH UII, Zidni Farhan Zidan dan Siti Azzura mengangkat tema “Revolusi Digital dan Pembaruan Hukum Perikatan Indonesia: Cyber Notary dan Akta Elektronik”. Kajian ini membahas hubungan antara perkembangan layanan kenotariatan berbasis teknologi dan kebutuhan pembaruan hukum perikatan. Penelitian menyoroti keterkaitan pengaturan Jabatan Notaris dan dokumen elektronik, sekaligus mengidentifikasi persoalan normatif mengenai subjek dan objek digital, mekanisme perjanjian elektronik, serta tanggung jawab para pihak dalam ekosistem digital. Kajian ini menegaskan pentingnya pembaruan hukum yang responsif terhadap perkembangan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kepastian hukum dan perlindungan para pihak. Penyaji kedua dari PSKPM FH UII adalah, Az Zahra Vasha Masruchi mengkaji “Ius Constituendum Hybrid Contract dalam Perdagangan Internasional”. Penelitian ini menelaah kontrak hibrida yang menggabungkan klausul tertulis dengan kode pemrograman yang dapat menjalankan perintah secara otomatis melalui teknologi smart contract. Persoalan utama muncul ketika pelaksanaan kode komputer tidak sejalan dengan maksud dan kesepakatan para pihak dalam klausul tertulis. Kajian ini mengusulkan agar klausul tekstual memperoleh kedudukan utama dalam menafsirkan kehendak para pihak, sedangkan kode pemrograman berfungsi sebagai instrumen teknis pelaksanaan. Pembahasan ini memberikan perspektif mengenai pentingnya kepastian hukum dalam perdagangan internasional berbasis teknologi. Dilanjutkan oleh Shafa Ataina Aurellia dan Rina Meila Putri membahas “Kekosongan Norma Hardship dalam Perjanjian Jangka Panjang: Urgensi Pembaruan Hukum Perikatan Indonesia dan Implikasinya terhadap Penyusunan Akta Notaris”. Kajian tersebut menyoroti perubahan keadaan mendasar yang dapat mengganggu keseimbangan kontrak, meskipun pelaksanaan prestasi masih dimungkinkan. Penelitian ini menekankan perlunya parameter yang lebih jelas untuk menilai keadaan hardship, termasuk perubahan yang berada di luar kendali para pihak, tidak dapat diperkirakan secara wajar, dan secara fundamental mengubah keseimbangan kontraktual. Dalam praktik kenotariatan, salah satu implikasinya adalah pentingnya mempertimbangkan klausul hardship sebagai instrumen antisipasi risiko dalam penyusunan perjanjian jangka panjang. Pada chamber lain Erfani Melisa Siregar, Anggita Satya Putri, dan Zhafran Yasser Pratama mengangkat “Urgensi Pembaruan Hukum Perikatan pada Perjanjian Baku Digital: Keterkaitannya dengan Klausul Eksonerasi Absolut dalam Transaksi Aset Roblox”. Penelitian ini menggunakan transaksi aset digital dalam platform Roblox sebagai konteks untuk membahas ketidakseimbangan posisi tawar dalam perjanjian baku. Persoalan muncul ketika penyedia platform memiliki kewenangan luas untuk mengubah atau mencabut akses terhadap aset digital, sementara pengguna tidak memiliki ruang negosiasi yang sebanding. Kajian tersebut menekankan pentingnya prinsip keseimbangan dan perlindungan konsumen dalam pembaruan hukum perikatan, agar inovasi digital tetap berjalan dengan memperhatikan keadilan serta kepastian hak dan kewajiban para pihak.

Ragam topik yang dikaji para delegasi memperlihatkan bahwa persoalan kenotariatan dan hukum perikatan semakin berkaitan dengan perkembangan teknologi, perdagangan digital, dan kompleksitas hubungan kontraktual. Isu yang dibahas juga menunjukkan perlunya kemampuan menghubungkan teori hukum dengan praktik, sekaligus menyusun rekomendasi yang lebih konkret dan dapat diterapkan.

Arah pembaruan hukum perikatan dari para pakar

Konferensi diawali dengan rangkaian pembukaan yang mencakup sambutan pimpinan Universitas Borobudur dan APHK serta pidato kunci Ketua Mahkamah Agung. Penempatan pidato kunci dalam forum ini menegaskan pentingnya pembaruan hukum perikatan sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem hukum nasional. Pembaruan tersebut perlu menjawab dinamika hubungan hukum masyarakat tanpa mengabaikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Rangkuman khusus mengenai pesan yang disampaikan Ketua Mahkamah Agung perlu merujuk pada isi pidato yang disampaikan dalam acara.

Perspektif mengenai arah pembaruan hukum perikatan nasional.

Berturut-turut para penyaji pada Seminar Nasional APHK, Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum., melalui materi “Pokok-Pokok Pikiran Arah Pembaharuan Hukum Perikatan Nasional”, mengangkat pentingnya menentukan arah dan prinsip dasar pembaruan hukum perikatan. Pokok persoalan yang perlu dijawab adalah bagaimana membangun kerangka hukum nasional yang mampu memberikan kepastian sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan praktik kontraktual. Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H., membahas “Konsep Juridical Act dalam Pembaharuan Hukum Perikatan Indonesia”. Materi ini menempatkan konsep perbuatan hukum sebagai salah satu fondasi untuk menata hubungan antara kehendak, tindakan hukum, dan akibat hukum yang timbul. Kejelasan konsep menjadi penting agar pengaturan perikatan memiliki landasan yang konsisten dan dapat diterapkan terhadap berbagai bentuk perbuatan hukum. Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M., menyampaikan materi “Pengaturan Pembatalan/Kebatalan Perbuatan Hukum dalam Pembaharuan Hukum Perikatan Indonesia”. Pembahasan mengenai pembatalan dan kebatalan perbuatan hukum berkaitan dengan kepastian mengenai keabsahan hubungan hukum serta akibat yang timbul ketika suatu perbuatan hukum tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pembaruan pengaturan perlu memperjelas dasar, mekanisme, dan konsekuensi hukum agar perlindungan terhadap para pihak dapat berjalan secara proporsional. Dan Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., sebagai pembicara pamungkas pada hari pertama konferensi APHK mengangkat “Prospek Pengaturan Hukum Dagang dalam Pembaharuan Hukum Perikatan Indonesia (Posisi KUHD setelah Pembaharuan Perikatan)”. Materi ini menggarisbawahi pentingnya melihat hubungan antara hukum perikatan dan hukum dagang dalam proses pembaruan hukum nasional. Penataan hubungan antarketentuan diperlukan agar pengaturan transaksi dan kegiatan perdagangan memiliki sistematika yang jelas, konsisten, serta sesuai dengan kebutuhan praktik usaha.

Prinsip kontrak, perbuatan hukum elektronik, faktor yang memengaruhi kontrak, dan perikatan non-kontraktual.

Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M., melalui materi “Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak dalam Pembaharuan Hukum Perikatan Indonesia”, mengangkat pentingnya prinsip hukum kontrak sebagai fondasi bagi pembentukan dan pelaksanaan hubungan kontraktual. Pembaruan hukum perlu memastikan prinsip-prinsip tersebut tetap mampu menjaga keseimbangan kepentingan para pihak dan memberikan pedoman yang jelas dalam praktik. Dilanjutkan oleh Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., membahas “Pengaturan Perbuatan Hukum melalui Media Elektronik dalam Kerangka Pembaharuan Perikatan Indonesia”. Materi ini relevan dengan perubahan cara masyarakat membentuk dan melaksanakan hubungan hukum melalui sarana digital. Tantangannya adalah memastikan keabsahan, pembuktian, dan pertanggungjawaban hukum dapat diterapkan secara memadai ketika perbuatan hukum dilakukan secara elektronik. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., menekankan “Pengaturan Daya Kerja Faktor Otonom dan Heteronom dalam Kontrak”. Tema ini berkaitan dengan hubungan antara kebebasan para pihak dalam menentukan isi kontrak dan batasan yang ditetapkan oleh hukum. Kebebasan berkontrak tetap penting, tetapi pelaksanaannya perlu mempertimbangkan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah serta ketentuan hukum yang menjaga kepentingan umum dan keseimbangan kontraktual. Dan pembahas terakhir Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., membahas “Pokok-Pokok Pembaharuan Hukum Perikatan Non-Kontraktual”. Materi ini memperluas perhatian dari hubungan hukum yang lahir berdasarkan perjanjian menuju hubungan perikatan yang timbul karena dasar hukum lain. Pembaruan perlu memberikan kerangka yang jelas bagi penentuan dasar tanggung jawab, unsur yang harus dibuktikan, dan bentuk perlindungan yang tersedia bagi pihak yang dirugikan.

Pembahasan para pakar memperlihatkan bahwa pembaruan hukum perikatan Indonesia membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Pembaruan tidak hanya menyangkut penyempurnaan redaksi norma, tetapi juga kejelasan konsep dasar, konsistensi antarketentuan, pengaturan hubungan hukum elektronik, keseimbangan dalam kontrak, serta perlindungan hukum dalam hubungan kontraktual maupun non-kontraktual.

Mahasiswa kenotariatan mendapatkan pengalaman memiliki relevansi langsung dengan kebutuhan profesi. Notaris dituntut tidak hanya memahami ketentuan hukum, tetapi juga mampu menganalisis kehendak para pihak, mengidentifikasi risiko, menyusun instrumen hukum yang tepat, serta mengantisipasi potensi sengketa. Kemampuan berdiskusi dan menerima kritik secara akademik menjadi bekal untuk meningkatkan ketelitian dan kualitas pertimbangan hukum dalam praktik profesional.

Memperkuat budaya akademik dan jejaring keilmuan

Keikutsertaan dalam Konferensi Nasional XI Hukum Perdata menjadi salah satu bentuk pengayaan pembelajaran bagi mahasiswa PSKPM FH UII. Pengalaman berinteraksi dengan akademisi dan peneliti dari berbagai institusi memperluas perspektif, sekaligus memperkenalkan mahasiswa pada perkembangan pemikiran hukum perdata dan agenda pembaruan hukum nasional.

Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan semakin terbiasa mengidentifikasi persoalan hukum yang berkembang di masyarakat, membangun argumentasi berdasarkan metode ilmiah, serta menawarkan solusi yang tidak berhenti pada gagasan normatif, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan penerapan. Pengalaman tersebut diharapkan mendukung pembentukan lulusan kenotariatan yang kritis, adaptif, berintegritas, dan mampu berkontribusi dalam pengembangan hukum Indonesia.

Partisipasi dalam konferensi juga diharapkan memperkuat budaya akademik di lingkungan PSKPM FH UII, khususnya dalam mendorong penelitian yang berkualitas, kolaborasi keilmuan, dan keterlibatan mahasiswa dalam forum ilmiah nasional. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya menjadi pengalaman selama dua hari, tetapi juga bagian dari proses membangun kapasitas intelektual dan profesional mahasiswa secara berkelanjutan.

Yogyakarta — (Sabtu, 17 Oktober 2026) Ikatan Mahasiswa Magister Hukum (IMAMAH) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) melaksanakan pelantikan pengurus periode 2026–2027 sebagai momentum untuk memperkuat peran organisasi mahasiswa dalam membangun kepemimpinan, mengembangkan kapasitas diri, dan mendukung keberhasilan akademik.

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Dekan Bidang Keislaman, Kemahasiswaan, dan Kealumnian FH UII, Dr. Jamaludin Goffur, S.H., M.H., serta Ketua Program Studi Hukum Program Magister, Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M. Kehadiran pimpinan fakultas dan program studi tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap pengembangan organisasi mahasiswa di lingkungan Magister Hukum FH UII.

Dalam sambutannya, perwakilan panitia menyampaikan terima kasih kepada pimpinan FH UII, khususnya Dr. Jamaludin Goffur dan Dr. Idul Rishan, yang telah hadir dan membersamai pelaksanaan pelantikan. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras mengawal persiapan hingga kegiatan terlaksana.

Ia menyampaikan bahwa penyelenggaraan kegiatan ini bukan sekadar mempersiapkan seremoni pelantikan. Prosesnya telah melalui perjalanan panjang, mulai dari Musyawarah Besar (Mubes), penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) IMAMAH, hingga agenda pascapelantikan berupa rapat koordinasi kerja (rakorja). Rangkaian tersebut menjadi bagian penting dalam membangun fondasi organisasi, menyepakati arah gerak, serta merumuskan program kerja kepengurusan yang baru.

Dalam sambutannya, Dr. Jamaludin Goffur menegaskan pentingnya berorganisasi sebagai sarana mengembangkan soft skills, khususnya kepemimpinan, komunikasi, kerja sama, dan kemampuan manajerial. Menurutnya, pengalaman berorganisasi dapat menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menempa diri, menguji kemampuan, serta belajar menghadapi tanggung jawab secara nyata.

Namun, ia mengingatkan agar aktivitas organisasi tidak dijadikan alasan terhambatnya penyelesaian studi. Organisasi seharusnya berjalan seiring dengan tanggung jawab akademik, bukan menjadi kambing hitam atas keterlambatan masa studi.

“Mahasiswa yang aktif berorganisasi justru harus mampu menjadi contoh bagi mahasiswa lainnya. Aktivitas organisasi hendaknya memperkuat kemampuan mengelola waktu, menyelesaikan tanggung jawab, dan meraih prestasi akademik,” demikian pesan yang ditekankan dalam sambutannya. Jamaludin Goffur menyampaikan selamat kepada jajaran Pengurus IMAMAH 2026-2027 yang diketuai oleh Musmulyadin, S.H. Jajaran pengurus harian lainnya Wakil Ketua Umum Muhammad Nur Adnan Sauridi, S.H, Sekretaris Umum Bima Sena Putra Asmara, S.H.,  Wakil Sekretaris Umum Adelia Ariyanto, S.H., Bendahara Umum Zuleka Rohmah Yantika, S.H. Struktur organisasi 7 Devisi, yaitu Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Divisi Kajian Strategis, Divisi Jaringan Dan Advokasi, Divisi Analisis Hukum dan Kebijakan Publik, Divisi Kajian Pelatihan, Divisi Media dan Publikasi, dan Divisi Kebugaran Jasmani Dan Rohani.

Ia berharap pengurus IMAMAH mampu menunjukkan bahwa keterlibatan dalam organisasi dan keberhasilan akademik dapat berjalan beriringan. Dengan pengelolaan waktu, perencanaan program, serta pembagian tanggung jawab yang baik, organisasi dapat menjadi laboratorium kepemimpinan yang mendukung kesuksesan mahasiswa dalam menempuh pendidikan magister.

Pelantikan pengurus periode 2026–2027 ini diharapkan menjadi awal bagi IMAMAH untuk memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan kualitas program kerja, dan menghadirkan kegiatan yang bermanfaat bagi mahasiswa Magister Hukum FH UII. Melalui kepengurusan baru, IMAMAH diharapkan tidak hanya menjadi ruang berhimpun, tetapi juga wadah pembelajaran kepemimpinan, pengembangan intelektual, dan penguatan budaya akademik.

Pada akhirnya, keberhasilan organisasi tidak hanya diukur dari banyaknya kegiatan yang diselenggarakan, tetapi juga dari kontribusinya dalam membentuk mahasiswa yang berintegritas, terampil, berprestasi, dan mampu menyelesaikan studi dengan baik.

Nilai, Malaysia – Program Studi Hukum Program Magister (PSHPM) dan Program Studi Kenotariatan Program Magister (PSKPM) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) melaksanakan kunjungan akademik ke Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) pada 9 Juni 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat kerja sama internasional melalui pengembangan Program Credit Transfer.

Delegasi FH UII disambut secara langsung oleh jajaran pimpinan dan pengelola program pascasarjana Fakultas Syariah dan Undang-Undang (FSU) USIM, yaitu Assoc. Prof. Dr. Achmad Sukhron selaku Deputy Dean (Academic and International), Dr. Farid, Dr. Azmi, serta Dr. Dina Imam Supaat selaku Coordinator of Postgraduate Programmes. Pertemuan berlangsung di ruang rapat USIM Library dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi.

Pertemuan ini membahas berbagai peluang kerja sama akademik, khususnya implementasi Program Credit Transfer yang memungkinkan mahasiswa PSHPM dan PSKPM FH UII mengikuti perkuliahan di USIM dengan pengakuan kredit akademik di Fakultas Hukum UII. Selain membahas mekanisme konversi mata kuliah, kedua institusi juga mendiskusikan sistem pembelajaran, penyelarasan kurikulum, serta dukungan fasilitas akademik yang akan menunjang pelaksanaan program tersebut.

Sebagai bentuk komitmen dalam mempererat hubungan kelembagaan, kegiatan diakhiri dengan penyerahan cendera mata antara Fakultas Hukum UII dan USIM yang dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Momen tersebut menjadi simbol dimulainya kerja sama yang diharapkan dapat segera diwujudkan melalui implementasi Program Credit Transfer.

Melalui inisiatif ini, Fakultas Hukum UII kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung internasionalisasi pendidikan tinggi. Kerja sama dengan USIM diharapkan tidak hanya memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar dalam lingkungan akademik internasional, tetapi juga menjadi fondasi bagi pengembangan kolaborasi strategis yang berkelanjutan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Yogyakarta – Program Studi Hukum Program Magister (PSHPM) dan Program Studi Kenotariatan Program Magister (PSKPM) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia menyelenggarakan Kuliah Perdana bagi mahasiswa baru Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 pada Sabtu (4/4). Kegiatan ini berlangsung di Auditorium Fakultas Hukum UII Lantai 4, Kampus Terpadu Jalan Kaliurang Km 14,5, Yogyakarta.

Kuliah perdana menghadirkan Shidarta, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Bina Nusantara Jakarta, sebagai pembicara utama dengan tema “Jurisprudensi sebagai Arah Pembangunan Hukum Indonesia.” Dalam paparannya, Prof. Shidarta mengajak mahasiswa untuk memahami kembali posisi penting putusan hakim dalam membangun sistem hukum nasional.

Acara ini juga dihadiri oleh pimpinan Fakultas Hukum UII, Budi Agus Riswandi, Guru Besar FH UII yang turut menyambut dan mendampingi pembicara. Hadir pula Ketua Program Studi Hukum Program Magister Sefriani, Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister Nurjihad, serta Koordinator Pembelajaran Program Magister Idul Rishan. Diskusi dipandu oleh moderator Adelia Kusuma Wardhani, dosen muda Fakultas Hukum UII.

Dalam kuliahnya, Prof. Shidarta membuka pembahasan dengan menjelaskan perbedaan istilah jurispruden dan jurisprudensi, yang dalam praktik sering kali dianggap sama. Menurutnya, jurispruden merujuk pada orang atau subjek yang memiliki keahlian atau otoritas dalam bidang hukum, sementara jurisprudensi mengacu pada kumpulan putusan pengadilan yang memiliki nilai preseden dan digunakan sebagai rujukan dalam memutus perkara yang serupa.

Ia menegaskan bahwa dalam konteks sistem hukum Indonesia, jurisprudensi memiliki peran penting sebagai salah satu sumber hukum yang berkembang melalui praktik peradilan. Putusan-putusan hakim yang konsisten dan berulang dalam perkara sejenis dapat membentuk pedoman bagi hakim lain serta membantu mengisi kekosongan atau ketidakjelasan norma dalam peraturan perundang-undangan.

Lebih jauh, Prof. Shidarta mengaitkan jurisprudensi dengan konsep pengembanan hukum (rechtsvinding dan rechtsvorming). Menurutnya, hakim tidak hanya sekadar menerapkan hukum secara mekanis, tetapi juga melakukan proses penemuan dan pembentukan hukum melalui interpretasi terhadap norma yang ada. Dalam kerangka pengembanan hukum tersebut, jurisprudensi menjadi sarana penting untuk mengembangkan hukum agar tetap responsif terhadap dinamika masyarakat.

Mahasiswa baru Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 sendiri telah melalui proses seleksi yang berlangsung sejak September 2025 hingga Februari 2026. Dari proses tersebut, Program Magister Fakultas Hukum UII menerima 106 mahasiswa baru.

Program Magister FH UII membuka penerimaan mahasiswa baru pada setiap semester, baik semester ganjil maupun genap. Program ini menyediakan dua skema kelas, yaitu kelas reguler dan kelas nonreguler. Kelas nonreguler dirancang terutama bagi mahasiswa karier yang telah bekerja atau menjalankan profesi tertentu, sehingga jadwal perkuliahan lebih fleksibel. Sejalan dengan skema tersebut, biaya pendidikan pada kelas nonreguler ditetapkan lebih tinggi dibandingkan kelas reguler.

Setelah kuliah perdana, kegiatan dilanjutkan dengan sesi penjelasan akademik mengenai proses pembelajaran dan administrasi akademik di lingkungan Program Magister FH UII. Mahasiswa mendapatkan penjelasan komprehensif mengenai tahapan studi, mulai dari pengambilan mata kuliah, proses perkuliahan, metode asesmen, kewajiban publikasi ilmiah, hingga tahapan akhir berupa penulisan tugas akhir atau tesis.

Selain itu, mahasiswa juga memperoleh informasi mengenai layanan administrasi akademik, layanan umum dan persuratan, pemanfaatan fasilitas kampus, serta jenis juga sistem pembayaran di lingkungan UII.

Melalui kegiatan ini, pihak program studi berharap mahasiswa baru memperoleh gambaran yang jelas mengenai proses studi yang akan ditempuh. Dengan pemahaman tersebut, mahasiswa diharapkan mampu merencanakan studi dan pembiayaan secara lebih baik sehingga dapat menyelesaikan pendidikan secara optimal dan tepat waktu.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, masa studi minimal untuk program magister adalah tiga semester atau setara dengan 18 bulan. Meski demikian, Program Magister FH UII mendorong mahasiswa untuk dapat menyelesaikan studi secara efektif melalui perencanaan akademik yang baik serta pemanfaatan layanan akademik yang tersedia.

Dengan penyelenggaraan kuliah perdana ini, Program Magister Fakultas Hukum UII berharap dapat menumbuhkan semangat akademik sekaligus membangun orientasi intelektual mahasiswa baru untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum dan praktik hukum di Indonesia.

YOGYAKARTA, 5 Desember 2025 – Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) menggelar kuliah umum internasional Visiting Professor Lecture pada Jumat (5/12/2025). Acara akademik yang dipandu oleh dosen FH UII, Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., ini menghadirkan pakar hukum dari Bayero University Nigeria, Prof. Dr. Kabiru Adamu, dengan mengangkat tema “International Contracts in Nigeria”. Kegiatan yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube FH UII tersebut diikuti secara antusias oleh mahasiswa Program Magister Kenotariatan serta sivitas akademika.

Dalam pemaparannya, Prof. Dr. Kabiru Adamu menekankan pentingnya kontrak internasional sebagai instrumen hukum yang mengikat para pihak lintas batas negara untuk meminimalkan berbagai risiko serta memberikan kepastian dan kesinambungan bisnis. Beliau menjelaskan klausul-klausul esensial yang wajib dikuasai calon praktisi hukum, mulai dari penentuan pilihan hukum (choice of law), klausul kerahasiaan (confidentiality), mekanisme force majeure, hingga ketentuan variasi kontrak.

Selain itu, Prof. Kabiru turut mengulas ragam skema kontrak yang umum di Nigeria, seperti perjanjian distribusi internasional, Production Sharing Contracts (PSC) di sektor migas, Joint Venture, hingga skema kemitraan pemerintah dan swasta (Public-Private Partnership). Kuliah umum kemudian ditutup dengan diskusi interaktif seputar peluang investasi asing di Nigeria dan harmonisasi sistem hukum lintas negara. Melalui tayangan Visiting Professor 5 Desember 2025 ini, FH UII terus berkomitmen memperluas wawasan global dan kompetensi praktis para mahasiswanya.

YOGYAKARTA – Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) menggelar kuliah tamu bertajuk “Cyber Notary & Data Protection” pada Rabu, 26 November 2025. Acara yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube FH UII ini menghadirkan pakar hukum siber dan data internasional, Prof. Abu Bakar Munir, yang merupakan salah satu tim ahli dalam perumusan regulasi Pelindungan Data Pribadi (PDP) di berbagai negara.

Dalam pemaparannya, Prof. Abu Bakar Munir menyoroti kedudukan strategis notaris sebagai Pengendali Data (Data Controller) yang memegang dokumen dengan tingkat kerahasiaan tinggi, serta mengingatkan risiko hukum perdata maupun pidana akibat kegagalan pelindungan data. Forum akademis ini turut mengkaji tantangan harmonisasi aturan retensi akta notaris dengan prinsip pembatasan penyimpanan data, urgensi penunjukan Pejabat Pelindungan Data Pribadi (Data Protection Officer / DPO), serta ketentuan transfer data lintas batas (cross-border data transfer), sebelum ditutup dengan sesi diskusi interaktif bersama mahasiswa dan sivitas akademika FH UII.

YOGYAKARTA – Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) menyelenggarakan kuliah umum program Visiting Professor bertajuk “The Role of the Changing Judiciary in the Netherlands” pada Rabu, 29 Oktober 2025. Acara ini menghadirkan narasumber utama Prof. Dr. Albertjan Tollenaar, Guru Besar Bidang Local Law and Governance sekaligus Direktur Graduate School of Law University of Groningen, Belanda. Acara dibuka dengan sambutan oleh Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan, dan Alumni FH UII, Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., serta dipandu oleh dosen Departemen Hukum Perdata FH UII, Sheila Noor Baity, S.H., LL.M., selaku moderator.

Dalam pemaparannya, Prof. Albertjan Tollenaar menyoroti transformasi peran lembaga peradilan (judiciary) yang kian sering dijadikan instrumen oleh masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah (NGO) untuk mendorong perubahan kebijakan publik, khususnya terkait krisis iklim (climate litigation). Beliau membedah beberapa kasus penting di Eropa, seperti putusan penting kasus Urgenda di Belanda, serta membandingkannya dengan dinamika penegakan hukum lingkungan di Indonesia, antara lain gugatan kebakaran lahan gambut di Kalimantan dan polusi udara di Jakarta.

Lebih lanjut, pembahasan mengupas ketegangan konstitusional antara cabang yudikatif dan lembaga politik dalam kerangka pemisahan kekuasaan (separation of powers), doktrin political question, hingga kekhawatiran munculnya dikastocracy (pemerintahan oleh hakim). Selain gugatan terhadap pemerintah, dipaparkan pula tren gugatan perdata berbasis duty of care terhadap korporasi besar penghasil emisi seperti Shell dan RWE. Kuliah umum ini ditutup dengan sesi tanya jawab interaktif bersama para mahasiswa pascasarjana mengenai independensi peradilan dan efektivitas eksekusi putusan pengadilan dalam isu lingkungan.

[KALIURANG]; Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Indonesia (UII) menggelar acara Pelepasan dan Pembekalan Alumni FH UII Periode April 2025 dengan mengusung tajuk “Konsisten Mencetak Profil Lulusan yang Unggul, Berintegritas dan Berdaya Saing Global pada Kamis (24/04) di Ruang Legislative Drafting Lantai 3 FH UII. Kegiatan ini dihadiri oleh mahasiswa dan mahasiswi program studi hukum program sarjana, program studi hukum program magister, dan program studi hukum program doktor FH UII yang akan diwisuda pada wisuda FH UII periode 4 (empat) pada bulan April.

Jumlah wisudawan terdiri atas 56 (lima puluh enam) wisudawan Sarjana Hukum  reguler, 5 (lima) wisudawan Sarjana Hukum program internasional, 13 (tiga belas) wisudawan Magister Hukum, dan 17 (tujuh belas) wisudawan Magister Kenotariatan. Para calon wisudawan tampak antusias mengikuti rangkaian acara pelepasan dan pembekalan yang berlangsung secara khidmat sebagai bentuk persiapan sebelum menyandang status sebagai alumni FH UII secara resmi.

Dalam sambutannya, Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. selaku Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan, dan Alumni FH UII, menyampaikan ucapan selamat bagi para alumni yang telah selesai dalam menjalankan tugas sebagai mahasiswa dan menyampaikan harapan agar para alumni dapat melanjutkan perjalanan karir ke arah yang lebih baik. “Fakultas Hukum UII mengucapkan selamat atas selesainya tugas. Misi Anda sudah Anda selesaikan dengan baik dan Anda akan meninggalkan kampus ini,” tuturnya.

Lebih lanjut, Ravenska Khalifa Nadira, selaku perwakilan alumni, mengutarakan kesan dan pesan atas perjalanan perkuliahan yang telah dilalui selama menjadi mahasiswa dan mahasiswi di FH UII. Ia mengungkapkan pengalamannya yang berharga selama menempuh pendidikan di perkuliahan.

“Hadirin yang berbahagia, selamat menempuh fase dalam kehidupan. Mari kita kabarkan kepada dunia, kita memang berhak memakai toga esok hari atas rekomendari orang-orang hebat, guru-guru besar, dosen, dan pembimbing yang jujur untuk menguji kelayakan kita hingga dinyatakan lolos dan lulus hingga berhak atas kertas ijazah asli.,” 

Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi panel yang mengundang Agus Fadilla Sandi, S.H., M.Ag., Iga Endang Nurselly, S.H., M.Kn., dan Walid Jumlad, S.Psi., M.Psi., selaku jajaran narasumber serta Mhd. Zakiul Fikri S.H., LL.M., M.A. selaku moderator. Selaku pemateri pertama, Agus Fadilla Sandi menyampaikan bahwasannya menjadi alumni FH UII merupakan anugerah sekaligus amanah. Ia mengambil kisah Nabi Musa ‘alaihissalam sebagai materi keteladanan.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwasannya Nabi Musa ‘alaihissalam senantiasa berusaha dan beramal secara maksimal, bahkan Nabi Musa menyempurnakan perjanjian dan melebihkan kebaikan. “Mari kita sama-sama harus berkomitmen untuk tumbuh. Jadi, jangan sampai di suatu tempat kita stagnan. Harus terus belajar, harus terus menguatkan kompetensi dan lain sebagainya, dan juga harus berbuat yang terbaik,” ucap Agus Fadilla Sandi.

Pemateri selanjutnya adalah Iga Endang Nurselly dengan mengangkat judul “Transformasi Ilmu Menjadi Kesuksesan Nyata” sebagai materi pembekalannya. Ia mengingatkan agar para alumni untuk senantiasa memanjatkan doa, memfokuskan pada pengembangan diri, mengelola waktu secara bijaksana, memantapkan tujuan yang jelas, membangun relasi yang kuat, dan menerima kegagalan.

Iga Endang Nurselly menyebutkan agar para alumni tidak gagap terhadap teknologi dan modernisasi. Ia mengatakan, “Kita harus menjadi manusia yang tanggap terhadap perkembangan globalisasi. Kita juga tidak boleh menutup diri, menutup mata, untuk mau mempelajari perkembangan global internasional.”

Kemudian, pemaparan materi diteruskan oleh Walid Jumlad. Menurutnya, terdapat setidaknya tiga bidang yang akan ditempuh oleh para alumni setelah menjalani kehidupan di menara gading, yaitu pekerja profesional, wirausahawan, maupun pemburu beasiswa untuk melanjutkan studi.

“Pertanyaannya kemudian adalah kira-kira ketika kita bekerja, siapa sih yang paling dicari? Karena kita bekerja itu bicara tentang ya seperti jodoh ya. Orang yang mau mempekerjakan kita itu seperti cari jodoh juga, cocok-cocokan. Jangan sampai kita milih malah ndak cocok gitu ya. Akhirnya enggak bersama lagi,” ujarnya.

Walid Jumlad mengungkapkan kriteria pekerja yang dicari perusahaan di antaranya adalah memiliki motivasi yang kuat dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Hal ini dikarenakan rasa ingin tahu yang tinggi adalah bekal utama seseorang untuk menjadi lebih baik dan lebih berkembang.

Setelah sesi penyampaian materi berakhir, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif. Melalui acara Pelepasan dan Pembekalan Alumni, FH UII berharap agar para alumni tidak merasa kehilangan arah setelah kelulusannya dari kampus perjuangan.