Sumber Gambar: https://www.umn.ac.id/penerapan-artificial-intelligence-dalam-desain-game/

Oleh: Syahriyan Soulissa 23411065
Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana Hukum Bisnis Fakultas Hukum  Universitas Islam Indonesia

Industri video game di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dan kini  menjadi salah satu sektor strategis dalam ekonomi kreatif nasional. Tingginya minat  masyarakat terhadap permainan digital tercermin dari jumlah pemain yang terus meningkat.  Berdasarkan data tahun 2021, jumlah pemain game di Indonesia mencapai sekitar 174,1 juta  orang dan diproyeksikan meningkat menjadi 192,1 juta orang dalam beberapa tahun  berikutnya.¹ Peningkatan tersebut turut didorong oleh integrasi teknologi kecerdasan buatan  (artificial intelligence) dan berbagai inovasi digital yang mempercepat proses pengembangan  serta komersialisasi produk game. Dalam kondisi demikian, hak cipta memegang peranan  penting sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap berbagai ekspresi kreatif  pengembang, mulai dari desain karakter, tampilan visual, hingga aransemen musik yang  menjadi aset intelektual bernilai ekonomi tinggi. ²

Di Indonesia, regulasi hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014  tentang Hak Cipta, bahwa hak cipta terdiri atas hak ekonomi (economic rights) dan hak moral  (moral rights). Kedua hak tersebut diberikan oleh negara kepada pencipta sebagai bentuk  apresiasi atas nilai gagasan dan kreativitas dari ciptaannya.³ Berdasarkan UU No. 28 Tahun  2014, masa perlindungan hak ekonomi memiliki batas waktu tertentu, dan setelah masa  tersebut berakhir, karya yang bersangkutan berstatus public domain sehingga dapat digunakan  oleh siapa saja. Meskipun suatu karya telah berstatus public domain akibat berakhirnya masa  perlindungan hak ekonomi, hak moral pencipta tetap melekat dan tidak hapus. Ketentuan  tersebut sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang  menegaskan bahwa hak moral melekat secara abadi pada diri pencipta.⁴

Sejalan dengan uraian di atas, perkembangan AI, khususnya Generative Artificial  Intelligence, telah mengubah cara penciptaan dan modifikasi berbagai karya intelektual,  termasuk karakter game.⁵ Kemampuan tersebut memunculkan persoalan hukum terkait  perlindungan hak moral pencipta, terutama ketika karakter game pada masa mendatang  memasuki status public domain setelah berakhirnya masa perlindungan hak ekonomi.

Meskipun dapat dimanfaatkan secara bebas, hak moral pencipta tetap melekat sebagaimana  diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun, hingga kini  belum terdapat pengaturan yang secara tegas mengenai batasan modifikasi karakter game  berstatus public domain oleh AI. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum  sehingga diperlukan kajian mengenai kepastian hukum hak moral pencipta terhadap modifikasi  karakter game berstatus public domain oleh AI. Apakah pengaturan hak moral dalam UU No.  28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memadai untuk memberikan kepastian hukum terhadap  modifikasi karakter game berstatus public domain oleh artificial intelligence?

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta saat ini belum memberikan batasan  mengenai apakah karya berstatus public domain dalam rezim hak cipta dapat dimodifikasi oleh  artificial intelligence.⁶ Meskipun hak moral pencipta tetap melekat secara abadi, undang undang belum menjelaskan batas modifikasi yang diperbolehkan maupun parameter untuk  menentukan apakah hasil modifikasi AI telah melanggar hak moral pencipta. Hal ini  menunjukkan bahwa pengaturan hak moral dalam UU Hak Cipta belum sepenuhnya  memberikan kepastian hukum terhadap perkembangan teknologi AI. Sebagai ilustrasi, apabila  karakter game fiktif Garuda Knight yang telah berstatus public domain dimodifikasi oleh  artificial intelligence hingga mengubah identitas dan karakteristik utamanya, timbul  pertanyaan apakah tindakan tersebut masih menghormati hak moral pencipta yang tetap  memperoleh perlindungan berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Prinsip perlindungan hak moral tersebut juga sejalan dengan ketentuan internasional.  Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works melalui Pasal 6 bis  mengakui hak moral pencipta untuk mempertahankan identitas dan integritas ciptaannya.  Selain itu, Pasal 27 ayat (2) Universal Declaration of Human Rights menegaskan bahwa setiap  orang berhak memperoleh perlindungan atas kepentingan moral dan material yang timbul dari karya ilmiah, sastra, maupun seni yang diciptakannya.⁷ Sejalan dengan prinsip tersebut,  Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Agung Damarsasongko, menegaskan bahwa  modifikasi terhadap suatu karya cipta harus tetap menghormati hak-hak pencipta.⁸ Dengan  demikian, meskipun suatu karya telah berstatus public domain, penghormatan terhadap hak  moral pencipta tetap menjadi prinsip yang harus dijaga.

Dalam hal ini, tidak seluruh modifikasi karakter game oleh AI dapat dipandang sebagai  pelanggaran hak moral. Modifikasi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas visual atau  menyesuaikan perkembangan teknologi pada dasarnya masih dapat dibenarkan sepanjang tidak  mengubah identitas, integritas, maupun merugikan kehormatan dan reputasi pencipta.  Sebaliknya, modifikasi yang mengubah karakter secara berlebihan, menghilangkan ciri khas  utama, atau menampilkan unsur yang bersifat vulgar berpotensi bertentangan dengan hak moral  pencipta karena dapat memengaruhi kehormatan dan reputasi pencipta atas ciptaannya.  Namun, hingga saat ini belum terdapat parameter hukum yang secara jelas untuk membedakan  modifikasi yang masih dapat ditoleransi dengan modifikasi yang telah melanggar hak moral  pencipta apabila dilakukan menggunakan AI. Akibatnya, kondisi tersebut berpotensi  menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapan hukum dan mengurangi kepastian hukum  bagi pencipta maupun pengguna teknologi AI.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hak moral dalam UU  No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum  terhadap modifikasi karakter game berstatus public domain oleh artificial intelligence.  Meskipun hak moral pencipta tetap melekat secara abadi, belum terdapat pengaturan yang  secara tegas mengenai batasan modifikasi maupun parameter untuk menentukan pelanggaran  hak moral yang dilakukan melalui AI. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyempurnakan  pengaturan hak cipta, baik melalui revisi UU No. 28 Tahun 2014 maupun peraturan  pelaksananya, dengan mengatur batasan modifikasi karya berstatus public domain oleh  artificial intelligence agar tercipta kepastian hukum yang mampu melindungi hak moral  pencipta tanpa menghambat perkembangan inovasi di industri game.

¹ Jaya Setiawan Sinaga dan Yosman Leonard Silubun, “Kedudukan Hukum Video Game dalam Sistem  Hukum Positif di Indonesia,” Jurnal Restorative Justice 9, no. 2 (November 2025): hlm. 124.

²Augusto Herga Pratama, “Aspek Hukum Teknologi Informasi dalam Pengembangan Start-Up Game  Studio: Perlindungan Hak Cipta, Data Pengguna, dan Perjanjian Kerja,” Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan 16, no. 6 (2026).

³ Steaven Herlambang dan Gusti Ayu Arya Prima Dewi, “Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Hak  Moral bagi Pencipta Ditinjau Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,” Jurnal  Media Akademik (JMA) 3, no. 11 (November 2025)

⁴ Lihat Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 5 ayat (1).

⁵ Ade Ahmad Maulana dan Abraham Ferry Rosando, “Konstruksi Hukum Kepemilikan Hak Cipta Atas  Karya Artificial Inteliigence Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia”, Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu  Sosial Volume 4, Issue 1, August 2026 

⁶ Andi Akbar Gustiawan et al, “Perlindungan Hak Moral atas Karya yang Dihasilkan oleh Kecerdasan  Buatan (AI): Antara Ilusi Kepengarangan dan Keadilan Kreatif”, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Volume  4 Number 3, 2026.

⁷ Yulia, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Cet. 1 (Lhokseumawe: CV. Sefa Bumi Persada, 2021), hlm.  29–30.

⁸ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, “Modifikasi Lukisan Orang Lain, Bolehkah Secara  Hukum?”, diakses melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, diakses pada 24 Juli 2026.

DAFTAR PUSTAKA 

Peraturan Perundang-Undangan Buku 

Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 28 Tahun  2014 tentang Hak Cipta.

Yulia. (2021). Hukum hak kekayaan intelektual (Cetakan ke-1). CV. Sefa Bumi Persada.

Jurnal Ilmiah Website 

Gustiawan, A. A., et al. (2026). Perlindungan hak  moral atas karya yang dihasilkan oleh kecerdasan  buatan (AI): Antara ilusi kepengarangan dan keadilan  kreatif. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(3).

Herlambang, S., & Dewi, G. A. A. P. (2025).  Pengaturan perlindungan hukum terhadap hak moral  bagi pencipta ditinjau berdasarkan Undang Undang  Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jurnal  Media Akademik (JMA), 3(11).

Maulana, A. A., & Rosando, A. F. (2026). Konstruksi  hukum kepemilikan hak cipta atas karya artificial  intelligence dalam perspektif hukum positif indonesia.  Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 4(1).

Pratama, A. H. (2026). Aspek hukum teknologi  informasi dalam pengembangan start-up game studio:  Perlindungan hak cipta, data pengguna, dan perjanjian  kerja. Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 16(6).

Sinaga, J. S., & Silubun, Y. L. (2025). Kedudukan  hukum video game dalam sistem hukum positif di  Indonesia. Jurnal Restorative Justice, 9(2).

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2026, 24  Juli). Modifikasi lukisan orang lain, bolehkah secara  hukum?. Diakses dari Direktorat Jenderal Kekayaan  Intelektual

Sumber Gambar: https://jogjapolitan.harianjogja.com/r-1221424/pencairan-ganti-rugi-pembebasan-lahan-tol-jogja-solo-ruas-jogja-yia-196-bidang-di-sedayu-bantul-diajukan-ke-lman-tertinggi-rp8-miliar

Oleh: Nadina Nayla Azra Mahira (25410751)
Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana Reguler
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Alat berat mulai meratakan sawah warga Kalasan dan Mlati, Kabupaten Sleman. Lahan yang  selama ini jadi sandaran hidup keluarga petani berubah wujud menjadi pancang beton Proyek  Strategis Nasional (PSN) Tol Solo-Yogyakarta-YIA. Protes warga sebenarnya tidak menyoal  rencana pembangunan, tetapi lebih pada masalah nilai uang ganti rugi dirasa jauh dari cukup  untuk membeli lahan pengganti di kawasan sekitarnya (Antara, 2023).

Warga Tlogoadi, misalnya, menolak angka appraisal karena dianggap jauh di bawah harga  pasar. Harga tanah melonjak begitu proyek tol diumumkan, sehingga nilai ganti rugi  kehilangan daya belinya (Harian Jogja, 2023). Ketika negosiasi harga menemui jalan buntu,  alat berat terus beroperasi. Uang ganti rugi dititipkan ke Pengadilan Negeri lewat mekanisme  konsinyasi (Harian Jogja, 2023).

Fenomena konsinyasi ini menimbulkan pertanyaan penting. Sejauh mana hukum benar-benar  melindungi ruang hidup warga. Di sinilah letak masalah hukum utamanya, yakni adanya benturan antara jaminan perlindungan hak asasi dalam konstitusi dengan rigiditas teknis pembebasan lahan. Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 1945 memang menjamin perlindungan hak milik. Payung hukum pengadaan tanah, yaitu  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, juga menjanjikan ganti rugi yang adil dan layak  (Suntoro, 2019). Namun, ketentuan perundang-undangan tersebut seolah kehilangan arah saat  dihadapkan pada praktik di lapangan. Masalahnya ada pada cara appraisal bekerja. Penilaian  harga cenderung kaku, terjebak pada kalkulasi harga pasar sesaat, tanpa mempertimbangkan  dampak jangka panjang (Sumardjono, 2018). Tim penilai biasanya hanya menghitung aset  fisik: luas tanah, jumlah pohon, bangunan. Kerugian yang tidak kasatmata seperti hilangnya  mata pencaharian, rusaknya kohesi sosial desa, dan beban psikologis pindah ke tempat baru,  nyaris tidak pernah masuk dalam rumus kompensasi negara (Suntoro, 2019).

Pendekatan mekanis semacam ini bertentangan dengan filosofi dasar hukum agraria. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menempatkan relasi manusia dengan tanah pada posisi yang tinggi, mengakui adanya ikatan  magis-religius dan sosial antara masyarakat dengan tanah kelahirannya (Harsono, 2008). Pasal  6 UUPA bahkan menegaskan bahwa semua hak atas tanah punya fungsi sosial. Namun secara yuridis, dalih fungsi sosial ini tidak dapat ditafsirkan sebagai legitimasi bagi negara untuk merampas hak warga secara sepihak, melainkan justru mensyaratkan kewajiban bagi pemerintah untuk tetap memberikan perlindungan dan pemulihan ruang hidup saat pengadaan lahan dilakukan. Ketika ganti rugi direduksi jadi sekadar transaksi nominal, akar sosiologis itu akan hilang. Warga yang tadinya mandiri secara ekonomi kini berpotensi mengalami kerentanan sosial-ekonomi yang baru.

Celah inilah yang menempatkan warga dalam posisi tawar yang timpang. Pasal 36 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 secara spesifik memberi ruang bagi panitia untuk melakukan  konsinyasi (Joesoef, 2021). Akibatnya, musyawarah mufakat yang diamanatkan undang-

undang justru tereduksi menjadi sekadar formalitas administratif (Hajati, 2019). Pengadilan  sebagai benteng terakhir pelindung hak warga, dalam praktik ini justru tergeser fungsinya  hanya menjadi ‘kasir’ penitipan uang (Joesoef, 2021), sekaligus pemberi legalitas bagi  pemaksaan eksekusi lahan (Sumardjono, 2018). Ruang dialog setara antara panitia pembebasan  lahan dan warga terdampak mustahil terwujud dalam suasana yang serba mengintimidasi.  Setiap kali menawar harga, warga dibayangi ancaman uangnya dititipkan ke pengadilan. Posisi  hukum mereka timpang berhadapan dengan instrumen kekuasaan negara yang memonopoli  tafsir kepentingan umum (Sufriadi, 2013).

Akhirnya banyak warga terdampak, khususnya para petani dan masyarakat kelas menengah ke bawah yang menggantungkan hidupnya pada lahan tersebut, menyerah. Mereka mengambil  uang titipan itu karena lelah secara mental maupun finansial, untuk terus bertarung di  pengadilan (Joesoef, 2021). Sebagai contoh riil, banyak warga terdampak di Sleman yang terpaksa mencairkan uang konsinyasi karena terdesak kebutuhan hidup, meskipun nilai tersebut terbukti tidak cukup untuk membeli lahan pertanian substitusi di desa sekitarnya. Hukum acara yang mestinya menjamin kesetaraan hak justru berubah menjadi instrumen  represi prosedural. Hak-hak perdata warga habis ditelan ambisi pembangunan yang dibungkus  rapi dengan argumen konstitusionalitas (Sufriadi, 2013).

Kebuntuan keadilan dalam kerangka hukum positif ini menuntut untuk mencari rujukan nilai yang lebih substantif. Oleh karena itu, praktik konsinyasi ini tidak hanya perlu diuji melalui filosofi dasar Hukum Agraria, tetapi juga krusial untuk ditelaah menggunakan perspektif lain.  Fiqh Muamalah dalam hukum Islam menawarkan landasan yang relevan untuk menyoroti  masalah ini. Dalam kerangka ini, peralihan hak milik mensyaratkan kerelaan penuh dari kedua  pihak (Qardhawi, 2011). Pembebasan lahan yang dipaksakan lewat penetapan harga sepihak  dan ancaman konsinyasi jelas mencederai prinsip kerelaan itu.

Ketika nilai appraisal tidak mampu memulihkan kemandirian ekonomi warga, di situlah  muncul apa yang dalam fikih disebut ghabn, yaitu ketidakseimbangan antara nilai barang dan  harga. Kalau ketimpangannya ekstrem, namanya ghabn fahish, yakni kezaliman tersembunyi  akibat rusaknya keseimbangan nilai tukar dalam sebuah transaksi, yang pada akhirnya merusak  unsur kerelaan (antaradhin). Warga menyerahkan aset dengan kompensasi uang yang nilainya  terus tergerus inflasi, sementara pengembang jalan tol menikmati keuntungan dari naiknya  konektivitas wilayah. Bahkan, warga terdampak, seperti tergambar dari sulitnya warga Tlogoadi membeli lahan pertanian substitusi, dibiarkan menanggung sendiri risiko pemiskinan  struktural.

Pengambilalihan tanah untuk infrastruktur nasional sebetulnya bisa dimasukkan ke kategori  maslahah mursalah (kebijakan demi kemaslahatan umum yang tidak diatur eksplisit oleh dalil  tapi sejalan dengan tujuan syariat). Meski begitu, syariat tetap memberi batas tegas soal  pengorbanan individu demi kepentingan orang banyak. Kaidah la dharar wa la dhirar melarang tindakan yang menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun kerugian bagi orang  lain (Zuhaili, 2015). Mencabut sumber penghidupan petani tanpa kepastian masa depan, hal  tersebut merupakan bentuk dharar yang nyata. Kepentingan umum tidak boleh berdiri di atas  penderitaan orang per orang. Negara memikul beban moral syar’i untuk memastikan  pembangunan tidak memiskinkan rakyatnya sendiri.

Ketimpangan ini adalah sinyal darurat bahwa paradigma ganti rugi dalam pengadaan tanah  perlu dikaji ulang. Paradigma ganti rugi materiil perlu bergeser ke konsep pemulihan ruang  hidup. Kelayakan ganti rugi mesti ditafsir ulang, tidak lagi sekadar merujuk Nilai Jual Objek  Pajak. Tim penilai harus berani memasukkan variabel proyeksi hilangnya pendapatan warga  ke dalam rumus ganti rugi (Suntoro, 2019).

Pendekatan kompensasi multidimensi ini perlu masuk ke aturan pelaksana pembebasan lahan.  Formulanya mesti mengakomodasi perhitungan life value compensation, semacam estimasi  kerugian ekonomi warga selama masa transisi beberapa tahun ke depan (Suntoro, 2019).  Jaminan pemulihan ekonomi, lewat pendampingan usaha jangka panjang dan alokasi lahan  pengganti yang proporsional, harus dilembagakan sebagai kewajiban hukum yang mengikat  instansi pemrakarsa (Fauzi, 2021).

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik pemaksaan konsinyasi dalam pembebasan lahan Proyek Strategis Nasional terbukti melahirkan dualisme ketidakadilan. Pertama, dari tinjauan Hukum Agraria, praktik ini mengkhianati filosofi UUPA dengan mereduksi fungsi sosial tanah menjadi sekadar instrumen perampasan legal tanpa mempertimbangkan pemulihan ruang hidup warga. Kedua, dari perspektif Fiqh Muamalah, mekanisme appraisal sepihak yang berujung konsinyasi telah melanggar prinsip kerelaan (antaradhin) dan memunculkan kezaliman (ghabn fahish) serta kerugian (dharar) bagi keberlangsungan hidup petani.

Roscoe Pound (1942: 32) pernah menyebut hukum sebagai alat rekayasa sosial. Fungsinya  aktif membentuk struktur masyarakat yang lebih terlindungi dan sejahtera. Untuk sampai ke  sana, negara perlu meninggalkan pendekatan represif-administratif dalam pembebasan lahan.  Ketika jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi, filosofi kerakyatan dalam hukum agraria,  dan etika keadilan muamalah bertemu, praktik pengadaan tanah yang beradab baru mungkin  lahir (Sufriadi, 2013). Fakta riil berupa protes kompensasi dari warga Kalasan dan Mlati menjadi bukti empiris bahwa jalan tol tidak layak disebut sebagai simbol kemajuan jika  fondasinya dibangun di atas paksaan dan matinya hak-hak warga. Pembangunan infrastruktur  kehilangan legitimasi moralnya ketika ia menuntut tanah yang dipertahankan pemiliknya  dengan penuh keterpaksaan.

Sumber Gambar: https://www.antarafoto.com/id/view/2094405/pembekalan-calon-pekerja-migran-indonesia

Oleh: Diandra Putri Zahira – 24410850
Mahasiswa Program Studi Hukum Reguler Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

“Setiap tahun ada saja anak muda yang berangkat bekerja ke luar negeri.” Kalimat itu disampaikan oleh seorang kepala dukuh ketika penulis mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat pada salah satu padukuhan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalimat tersebut tidak terdengar sebagai bentuk kekhawatiran. Justru sebaliknya, nampak rasa bangga karena semakin banyak warganya yang berhasil bekerja di luar negeri demi mengangkat taraf hidup keluarganya di tengah keterbatasan lapangan pekerjaan dan tingginya tekanan ekonomi. Mengacu pada kondisi saat ini, keberangkatan ke luar negeri dipandang sebagai pilihan yang rasional dan menjanjikan, tidak sedikit keluarga yang berhasil memperbaiki taraf hidupnya.¹

Seiring percakapan itu berlangsung, semakin muncul kegelisahan yang tidak terlihat. Di lingkungan masyarakat, informasi mengenai peluang kerja di luar negeri, besaran gaji, hingga kisah keberhasilan para pekerja migran lebih mudah ditemukan. Sebaliknya, informasi mengenai prosedur penempatan yang sah, hak-hak calon pekerja migran, cara memastikan legalitas perusahaan penempatan yang sesuai ketentuan, hingga berbagai risiko hukum yang mungkin dihadapi justru tidak berkembang dengan arus yang sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih mudah memperoleh informasi yang menjanjikan dari segi ekonomi dibandingkan informasi yang dapat melindungi mereka secara hukum. Akibatnya, keputusan untuk bekerja ke luar negeri lebih banyak didasarkan pada harapan ekonomi yang lebih baik, bukan pemahaman mengenai hukum yang menyertainya.

Kondisi tersebut tercermin dari masih maraknya kasus eksploitasi warga negara Indonesia di Kamboja dan Myanmar.²  Sebagian besar korban berangkat karena tergiur tawaran pekerjaan yang menjanjikan gaji tinggi, fasilitas yang menarik, dan proses keberangkatan yang mudah.

Kenyataannya, sesampainya di negara tujuan, mereka justru dipaksa bekerja dalam jaringan penipuan daring, mengalami penyekapan, kekerasan, bahkan diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.³ Pola yang berulang ini menunjukkan bahwa persoalan pekerja migran tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum yang terjadi negara tujuan, melainkan berawal dari proses perekrutan dan pengambilan keputusan yang berlangsung jauh sebelum keberangkatan.

Ironisnya, perhatian publik baru tertuju setelah korban berhasil dievakuasi atau ketika kasusnya ramai diberitakan media. Negara kemudian hadir melalui berbagai upaya seperti, penyelidikan oleh aparat penegak hukum, dan pelaku diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Seluruh langkah tersebut memang menunjukkan kehadiran negara. Akan tetapi, kehadiran tersebut datang setelah kerugian yang dialami korban dan tidak lagi dapat dipulihkan sepenuhnya. Kehilangan kebebasan, trauma psikologis, hingga dampak sosial yang ditanggung korban tidak dapat diselesaikan hanya melalui upaya repatriasi atau pemidanaan pelaku. Kondisi inilah yang perlu dikritisi. Mengapa negara baru hadir ketika pelanggaran telah terjadi, dan belum mampu hadir lebih awal ketika masyarakat dihadapkan pada tawaran pekerjaan yang akan menentukan masa depannya?

Pertanyaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan moral, tetapi juga menyangkut tanggung jawab konstitusional negara. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa perlindungan terhadap warga negara tidak boleh dimaknai hanya sebagai tindakan represif setelah terjadi pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai kewajiban untuk membangun sistem yang mampu mencegah masyarakat menjadi korban. Hal ini sejalan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak tersebut tidak dapat dipahami hanya sebagai kebebasan mencari pekerjaan, melainkan juga mencakup jaminan bahwa proses memperoleh pekerjaan berlangsung secara aman dan terbebas dari praktik eksploitasi.⁴

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga menjamin setiap warga negara atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Dalam konteks pekerja migran, kepastian hukum tidak hanya diwujudkan melalui keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga melalui kemudahan masyarakat untuk memperoleh informasi hukum yang benar. Tanpa akses terhadap informasi yang memadai, calon pekerja migran sulit membedakan antara perusahaan penempatan yang legal dengan jaringan perekrutan ilegal yang memanfaatkan media sosial untuk mencari korban. Akibatnya, perlindungan hukum yang dijamin oleh konstitusi menjadi sulit dirasakan secara nyata apabila negara belum mampu memastikan bahwa informasi tersebut dapat diakses secara luas oleh masyarakat.

Komitmen tersebut tercermin melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Salah satu pembaruan penting dalam undang-undang ini tidak lagi hanya berfokus pada penyelesaian persoalan setelah pekerja migran menghadapi berbagai masalah, tetapi juga menempatkan upaya pencegahan sebagai bagian penting dari upaya pelindungan. Bahkan, undang-undang tersebut memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah daerah hingga pemerintah desa untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung sesuai prosedur. Artinya, pembentuk undang-undang telah menyadari bahwa titik awal kerentanan justru dimulai di lingkungan tempat tinggalnya, jauh sebelum mereka meninggalkan Indonesia.⁵

Sayangnya, norma hukum tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam praktik. Pemerintah desa sering kali belum memiliki kapasitas, sumber daya, maupun sistem informasi yang memadai untuk menjalankan fungsi preventif sebagaimana diamanatkan undang-undang. Di sisi lain, jaringan perekrut informal bergerak jauh lebih cepat memanfaatkan ruang digital dengan menawarkan pekerjaan yang tampak menggiurkan. Akibatnya, masyarakat lebih dahulu mengenal janji penghasilan tinggi dibandingkan memahami prosedur hukum yang semestinya menjadi dasar pengambilan keputusan.

Berangkat dari kondisi tersebut, sudah saatnya tolak ukur terkait keberhasilan pelindungan pekerja migran diubah. Keberhasilan tidak boleh lagi diukur semata-mata dari banyaknya korban yang berhasil dipulangkan atau jumlah pelaku yang dipidana. Ukuran yang jauh lebih pentinh adalah sejauh mana negara mampu mencegah masyarakat menjadi korban sejak awal. Pelindungan hukum yang ideal bukanlah pelindungan yang hadir ketika seseorang telah mengalami eksploitasi, melainkan pelindungan yang bekerja ketika seseorang mulaimenerima tawaran pekerjaan. Dengan memperkuat peran pemerintah desa, memperluas akses informasi hukum, serta membangun literasi hukum yang lebih dekat dengan masyarakat, negara tidak hanya memenuhi kewajiban hu kumnya, tetapi juga mewujudkan fungsi negara hukum yang sesungguhnya: melindungi warga negara sebelum hak-haknya dilanggar.

¹ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. (2024). Data penempatan dan pelindungan pekerja imigran Indonesia 2024.

² Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia. (2025). Perkembangan pelindungan WNI korban online scam di kawasan Asia Tenggara.

³ United Nations Office on Drugs and Crime. (2024). Casinos, cyber fraud, and trafficking in persons in Southeast Asia.

⁴ Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. (2024). Data penempatan dan pelindungan pekerja imigran Indonesia 2024.

Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia. (2025). Perkembangan pelindungan WNI korban online scam di kawasan Asia Tenggara.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2024). Casinos, cyber fraud, and trafficking in persons in Southeast Asia.

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Sumber Gambar: https://erafone.com/artikel/post/sejumlah-cara-pisahkan-chat-pribadi-dan-kerjaan-di-whatsapp

Oleh : Muhammad Alif Ahsan – 23410692
Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana Reguler Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Media sosial menjadi salah satu ladang untuk mencari popularitas. Kondisi ini tercermin dari data pertumbuhan pengguna media sosial di Indonesia yang pada Januari 2025, jumlah identitas pengguna media sosial di Indonesia tercatat sebanyak 143 juta, kemudian melonjak 26 persen menjadi 180 juta pada awal 2026, atau setara dengan 62,9 persen dari total populasi.¹ Kenaikan yang tajam dalam kurun waktu satu tahun ini menunjukkan bahwa media sosial semakin menjadi ruang utama bagi masyarakat Indonesia untuk berinteraksi, membangun citra diri, sekaligus mencari perhatian maupun keuntungan ekonomi. Berbagai cara dilakukan salah satunya dengan mengunggah isi percakapan pribadi dengan orang lain. Aldi Taher adalah salah satu contohnya. Dalam beberapa waktu terakhir, ia telah mengunggah lebih dari dua puluh tangkapan layar Whatsapp yang berisi percakapan pribadi dengan orang lain ke postingan instagramnya. Unggahan tersebut memuat percakapan dengan tokoh publik, artis, komika maupun pihak lain mengenai tawaran pekerjaan, promosi produk dan sebagainya.² Tindakan yang dilakukan dianggap sebagai hiburan yang ramai direspon netizen dan mengundang tawa. Namun, tidak sedikit juga masyarakat yang mengkritik etika unggahan tangkapan layar Whatsapp tersebut, terlebih apabila dilakukan tanpa seizin pihak yang bersangkutan.³ Tanpa disadari, dibalik tindakan tersebut terdapat permasalahan hukum mengenai sejauh mana tindakan yang dilakukan oleh Aldi Taher berpotensi melanggar data pribadi.

Pemerintah telah mengatur Perlindungan terhadap Data Pribadi melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Data pribadi didefinisikan sebagai data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.⁴ Lebih lanjut, UU PDP juga telah mengklasifikasikan jenis data pribadi ke dalam dua jenis, yakni Data

Pribadi yang bersifat Umum dan Data Pribadi yang bersifat Khusus.⁵ Dalam konteks ini, unggahan tangkapan layar Whatsapp yang berisi chat pribadi dengan orang lain termasuk kedalam data pribadi yang layak dilindungi. Hal ini karena di dalam tangkapan layar Whatsapp terdapat nama, nomor telepon, foto profil serta komunikasi pribadi seseorang yang dapat diidentifikasi dan berkaitan langsung dengan identitas serta kehidupan pribadi subjek data. Pada dasarnya, isi komunikasi pribadi memang tidak tersebut secara eksplisit sebagai jenis data pribadi dalam UU PDP. Namun, apabila isi komunikasi tersebut mampu mengidentifikasi seseorang atau memuat informasi mengenai subjek data, maka informasi tersebut berada dalam cakupan perlindungan data pribadi.

Secara etika pemrosesan data pribadi telah mengatur bahwa setiap orang yang akan mengungkapkan data pribadi milik orang lain kepada publik wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari subjek data yang bersangkutan.⁶ Persetujuan tersebut harus diberikan secara sah secara eksplisit oleh Subjek data.⁷ Dalam kasus ini, unggahan tanpa adanya indikasi persetujuan berpotensi melanggar UU PDP. Adapun hak-hak yang berpotensi dilanggar adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk memberikan atau menarik persetujuan atas pemrosesan data pribadinya 2. Hak untuk menuntut dan meminta ganti rugi atas pelanggaran terhadap pemrosesan data pribadi
2. Hak untuk mengadukan dugaan pelanggaran pemrosesan data pribadi kepada lembaga pengawas

Persoalan pengungkapan data pribadi melalui percakapan pribadi ini sesungguhnya tidak hanya dialami oleh figur publik seperti Aldi Taher, melainkan juga dapat menimpa masyarakat biasa yang tidak memiliki panggung ketenaran maupun kekuatan untuk melawan balik. Sebagai pembanding, dapat dilihat kasus yang terjadi di Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, pada tahun 2024, ketika seorang warga berinisial MS mengambil foto ibu dari temannya, B, yang kemudian dijadikan stiker WhatsApp dan disebarkan di grup percakapan kampus. Akibat perbuatan tersebut, B mengalami rasa malu dan melaporkan tindakan itu kepada Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, sementara MS sendiri diberikan pembinaan atas dugaan pelanggaran Pasal 32 ayat (1) UU ITE.⁸ Berbeda dengan Aldi Taher yang memiliki privilese sebagai figur publik untuk mengklarifikasi, membalas, atau bahkan menjadikan unggahan tersebut sebagai bahan hiburan yang justru menguntungkan popularitasnya, B dan ibu dari temannya dalam kasus tersebut berada pada posisi yang jauh lebih rentan. Keduanya tidak memiliki panggung untuk melakukan pembelaan diri secara setara di ruang publik, sehingga dampak psikologis dan sosial yang dialami berpotensi jauh lebih berat dibandingkan dengan pihak-pihak yang menjadi lawan bicara Aldi Taher dalam tangkapan layar yang diunggahnya. Perbandingan ini menegaskan bahwa persoalan penyebaran data pribadi melalui percakapan atau foto pribadi bukan semata-mata persoalan hiburan di kalangan figur publik, melainkan persoalan struktural yang dapat menimpa siapa saja, dengan tingkat kerentanan yang berbeda-beda bergantung pada posisi sosial korban.

Apabila dilihat dari UU PDP, larangan tersebut telah diatur secara tegas dalam pasal 65 ayat (2) UU PDP yang menyatakan bahwa “Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya”. Lebih lanjut, sanksi pidana diatur dalam pasal 67 ayat (2) UU PDP yang menyatakan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”. Namun demikian, penerapan sanksi pidana yang termuat dalam UU PDP terhadap subjek individu terkhusus terhadap figur publik yang menjadikan tangkapan layar Whatsapp sebagai bagian dari gimmick suatu konten masih sangat jarang diuji di Pengadilan. Hal ini membuat UU PDP saat ini hanya berfungsi sebagai kerangka normatif saja ketimbang sebagai instrumen penegakan hukum yang dapat diterapkan bagi subjek hukum berupa individu.⁹

Berdasarkan analisis di atas, perlu dicatat bahwa tidak seluruh tindakan Aldi Taher memiliki bobot pelanggaran yang sama. Apabila subjek data yang bersangkutan telah mengizinkan bahwa ikut merespons secara terbuka atas unggahan tersebut, hal itu dapat menjadi indikasi pemberian persetujuan secara implisit dan menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak keberatan datanya diungkap. Namun, berbeda halnya dengan subjek data yang merasa tersinggung atau tidak terima terhadap tindakan tersebut, tentu saja akan menjadi permasalahan pelanggaran terhadap data pribadi yang serius.¹⁰ Dititik inilah letak persoalan hukum yang sesungguhnya, bukan semata-mata pada tindakan membagikan chat tersebut, melainkan pada tidak adanya persetujuan antara pihak yang mengunggah dengan pihak yang bersangkutan. Prinsip persetujuan yang telah diatur dalam UU PDP pada dasarnya dirancang untuk melindungi pihak melindungi pihak yang lebih lemah posisinya dalam relasi pengungkapan data dan itulah yang paling sering luput dari perhatian ketika kontennya dibungkus sebagai hiburan.

Kesimpulannya, unggahan tangkapan layar Whatsapp oleh Aldi Taher yang terlihat sepele dan menghibur, , maupun kasus penyalahgunaan foto pribadi yang dialami masyarakat biasa seperti pada kasus MS dan B di Muara Teweh sesungguhnya membuka ruang refleksi penting mengenai literasi hukum di Indonesia. UU PDP telah memberikan kerangka yang jelas terhadap batasan dan juga soal kewajiban memperoleh persetujuan sebelum mengungkapkan data pribadi orang lain ke ruang publik, lengkap dengan ancaman sanksi pidana yang tidak ringan. Persoalannya adalah kesadaran baik dari figur publik yang gemar membagikan percakapan pribadi sebagai konten, maupun dari masyarakat yang belum terbiasa memandang chat pribadi sebagai sesuatu yang dilindungi hukum, bukan sekadar bahan hiburan semata.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi hukum bagi masyarakat mengenai pentingnya persetujuan dalam pemrosesan data pribadi di media sosial, khususnya dari masyarakat sendiri sebagai pihak yang paling sering berada di kedua posisi, baik sebagai pengunggah maupun sebagai subjek data yang dirugikan. Masyarakat perlu dibiasakan untuk tidak sekedar menjadi penonton pasif atas konten tangkapan layar chat atau foto pribadi orang lain, melainkan turut mengkritisi dan melaporkan konten tersebut kepada platform maupun lembaga pengawas yang berwenang. Selain itu, masyarakat juga perlu membiasakan diri untuk meminta persetujuan eksplisit dari pihak yang bersangkutan sebelum membagikan percakapan atau foto pribadi orang lain ke ruang publik, meskipun ringan atau menghibur niat di baliknya. Dengan tumbuhnya kesadaran semacam ini, UU PDP diharapkan dapat berfungsi bukan hanya sebagai kerangka normatif di atas kertas, melainkan sebagai norma yang benar-benar dihayati dan dipraktikkan dalam keseharian masyarakat digital Indonesia, baik ketika berhadapan dengan konten milik figur publik maupun milik masyarakat biasa.

¹ Kemp (2025).
² Sumiyati (2026).
³ Dahwilani (2026).
⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
⁵Ibid. Pasal 4.
⁶Ibid. Pasal 22.
⁷Ibid. Pasal 20 ayat (2).
⁸ Hikmah, Risma, & Mursyid (2026).
⁹ Rizka et al. (2026).
¹⁰ Hafidz (2021).

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196. Jakarta: Sekretariat Negara.

Internet

Dahwilani, D. M. (2026, April 13). Bagikan nomor WA, ponsel aldi taher ngehang diserbu 10.000 Pesan dari netizen. iNews.ID; iNews.id. https://www.inews.id/lifestyle/seleb/bagikan-nomor-wa-ponsel-aldi-taher-ngehang diserbu-10000-pesan-dari-netizen

Sumiyati. (2026, March 15). Aldi taher unggah chat dengan bos pestapora berujung daftar line up bocor, kiki ucup: Lah dipost? Pusing banget! VIVAcoid; VIVA. https://www.viva.co.id/gaya-hidup/showbiz/1886299-aldi-taher-unggah-chat-denga n-bos-pestapora-berujung-daftar-line-up-bocor-kiki-ucup-lah-dipost-pusing-banget

#goog_rewarded(Aldi Taher Unggah Chat dengan Bos Pestapora Berujung Daftar Line Up Bocor, Kiki Ucup: Lah Dipost? Pusing Banget!, t.t.)

Kemp, S. (2025). Digital 2025: Indonesia. In DataReportal – Global Digital Insights. https://datareportal.com/reports/digital-2025-indonesia

Jurnal

Rizka & Purnama, N. D. (2026). Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelanggaran Hak Privasi Atas Penyebaran Tangkapan Layar Perbincangan di Media Sosial. SUPREMASI: Jurnal Hukum, 8(02), 126-137

Hafidz, J. (2021). Penyebaran screenshot whatsapp dalam perspektif etika dan hukum pidana. Jurnal Cakrawala Informasi, 1(1), 58–73. https://doi.org/10.54066/jci.v1i1.213 Hikmah, N., Risma, A., & Mursyid, M. (2026). Eksploitasi Foto Pribadi dalam Stiker WhatsApp: Perspektif Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jurnal Legal Dialogica, 1(2).

Sumber Gambar: https://nawakara.com/id/5-security-elements-in-national-security-management-system/ 

Mantan Presiden Republik Indonesia yang ke tujuh, dalam suatu acara muktamar pada  2021 menjanjikan wilayah usaha pertambangan khusus atau WIUPK kepada ormas keagamaan,  termasuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU (Tempo, 2021). Janji tersebut kemudian  diaktualisasikan melalui Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. Namun, alih 

alih dikoreksi karena bertentangan dengan UU Minerba, DPR justru mengesahkan revisi UU  Minerba terbaru (Perubahan Keempat atas UU No. 4 Tahun 2009) sebagai respons terhadap  Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2024 tersebut. Dalihnya adalah sebagai upaya  penyelarasan aturan hukum untuk mewujudkan tata kelola tambang yang lebih baik yaitu  menggeser paradigma pengelola tambang konglomerasi ke aglomerasi (Hukumonline, 2025). 

Produk legislasi yang lahir atas konfigurasi politik dari peristiwa diatas menjadi  persoalan ketatanegaraan yang cukup serius. Pasalnya, terdapat persoalan mengenai konsistensi  dalam penerapan hierarki peraturan perundang-undangan. Mengingat bahwa PP pada hakikatnya  dibentuk untuk menjalankan undang-undang dan tidak seharusnya menjadi dasar untuk  menjustifikasi penyimpangan terhadap norma yang lebih tinggi. Jauh dari itu, proses revisi yang  hanya memakan waktu kurang sebulan (Ekuatorial, 2025) mengindikasikan bahwa urgensi revisi  lebih didahulukan oleh kepentingan politik ketimbang kebutuhan rakyat. Menurut penulis,  apabila perubahan dinilai sangat mendesak demi kepentingan masyarakat, tata cara atau prosedur  formal harus ditempuh melalui jalur yang konstitusional dengan menghormati prinsip negara  hukum dan hierarki norma. Sebab, tujuan yang baik juga harus diikuti dengan cara-cara yang  benar. Dalam konteks tersebut, mekanisme pengujian untuk memastikan bahwa pembentukan  dan substansi suatu peraturan perundang-undangan tetap sejalan dengan UUD NRI 1945 menjadi  relevan. Sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 160/PUU-XXIII/2025 menarik untuk  ditelaah sebagai pengawal konstitusi di ranah tambang dalam memastikan pengelolaan mineral  dan batubara tetap berorientasi pada kesejahteraan rakyat tanpa mengesampingkan prinsip negara  hukum. 

Dalam salah satu ratio decidendi Putusan MK Nomor 160/PUU-XXIII/2025, MK  menyoroti bahwa frasa “dengan cara pemberian prioritas” dan “dengan cara membuka lelang”  dalam Pasal 51 ayat (1), Pasal 60 ayat (1), dan Pasal 75 ayat (3) UU Minerba beserta pasal  turunannya Pasal 51 ayat (3), Pasal 51 ayat (4), Pasal 51 ayat (5), Pasal 51 ayat (6), Pasal 60 ayat  (3), Pasal 60 ayat (4), Pasal 60 ayat (5), Pasal 60 ayat (6), Pasal 75 ayat (5), dan Pasal 75 ayat (7)  UU Minerba bertentangan dengan Pasal 28D UUD NRI 1945. Hal tersebut karena terdapat  ketidakadilan di depan hukum (equality before the law). Ketidakadilan tersebut muncul apabila  dua koperasi yang berada pada posisi objek permohonan yang sama diperlakukan secara 

berbeda, yang satu melalui prioritas yang satu bersaing terlebih dahulu melalui mekanisme  lelang. Menurut penulis, MK tidak secara eksplisit melarang dengan adanya kedua frasa tersebut,  namun MK menilai bahwa cara penggunaan wewenang berupa diskresi tersebut diperlukan  batasan-batasan konstitusional supaya menghindari sikap diskriminatif. Frasa tersebut kemudian  dimaknai ulang menjadi “dengan cara lelang melalui penawaran prioritas atau tanpa penawaran  prioritas”. Dilihat melalui kacamata check and balances, pemaknaan ulang tersebut juga menjadi  relevan. Artinya, esensi check and balances bukanlah menghilangkan kewenangan suatu cabang  kekuasaan, melainkan membatasi potensi penyalahgunaan kekuasaan, serta mendorong reformasi  legislasi dan redistribusi kewenangan supaya tidak bertumpu pada relasi politik atau political  privilege serta menuju keadilan yang lebih substantif (Kurniawati & Rohmah, 2024). 

Selanjutnya, pemberian pembatasan terhadap penggunaan diskresi pada frasa “mendapat  prioritas” dalam norma Pasal 75 ayat (3) UU Minerba serta frasa “dengan cara prioritas”  merupakan salah satu wujud dari prinsip good governance yaitu tunduk pada asas  proporsionalitas (Putri et al., 2025). Artinya adalah pembatasan tersebut didasarkan pada  batasan-batasan dengan pemberian parameter yang jelas mengenai pihak yang berhak  memperoleh prioritas. MK menilai bahwa kekosongan parameter dalam pemberian WIUPK  membuka ruang subjektivitas yang sangat luas dalam penggunaan diskresi tersebut. Akibatnya,  pemberian prioritas berpotensi didasarkan keinginan, bukan pada parameter yang telah  ditetapkan. Oleh karena itu, MK menegaskan bahwa mekanisme pemberian prioritas hanya tetap  konstitusional sepanjang dilaksanakan berdasarkan parameter yang objektif, transparan, dan  akuntabel. Hemat penulis, syarat konstitusional tersebut merefleksikan penerapan prinsip  meritokrasi dalam tata kelola pertambangan. Artinya, pemberian terhadap WIUPK harus  didasarkan pada kompetensi, kapasitas, dan kelayakan yang dapat diukur melalui mekanisme  seleksi yang adil, bukan semata-mata atas dasar relasi politik (Asy-Syakir & Qolbah, 2024).  Paradigma meritokrasi mendorong terwujudnya keadilan substantif dengan memastikan bahwa  pengelolaan sumber daya alam dilakukan oleh pihak yang memiliki kemampuan terbaik. Pada  akhirnya, tata kelola pertambangan yang berlandaskan meritokrasi menjadi tonggak penting  dalam sistem ketatanegaraan dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang  profesional, akuntabel, dan berorientasi pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana  amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. 

Apabila Putusan MK Nomor 160/PUU-XXIII/2025 ditindaklanjuti secara konsisten dan  sebagaimana mestinya, implikasi terhadap tata kelola pertambangan akan signifikan. Putusan  MK akan membatasi ruang bagi pemberian prioritas yang bersifat subjektif atau menyerupai  penunjukan langsung. Akses terhadap WIUPK secara normatif tidak lagi semata-mata  bergantung pada relasi politik, melainkan harus didasarkan pada parameter yang objektif,  transparan, dan akuntabel. Putusan MK tersebut menjadi titik awal untuk menggeser paradigma  tata kelola pertambangan dari praktik yang sarat political privilege menuju tata kelola yang  berlandaskan constitutional merit. Melalui pembatasan diskresi melalui parameter yang objektif,  transparan, dan akuntabel serta penguatan prinsip persamaan di hadapan hukum, MK  menegaskan diri hadir sebagai the guardian of constitution yaitu penjaga cita substansial negara 

hukum dan negara kesejahteraan sebagaimana termaktub dalam UUD NRI 1945. Terlepas dari  perdebatan mengenai motif di balik keterlibatan organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam  mengelola pertambangan, Putusan MK Nomor 160/PUU-XXIII/2025 membuktikan bahwa  hukum tetap dapat difungsikan sebagai law as a tool of social engineering, yaitu merekayasa tata  kelola sumber daya alam agar tetap bertumpu pada keadilan dan meritokrasi serta  mengesampingkan kepentingan politik semata.

DAFTAR PUSTAKA 

JURNAL 

Asy-Syakir, I., & Qolbah, I. N. (2024). Meritokrasi Dalam Bingkai Al-Quran (Studi Tafsir  Tematik Konseptual Al-Quran)(Studi Tafsir Tematik Konseptual Al-Quran). Jurnal Ilmiah  Pendidikan Kebudayaan Dan Agama, 2(1), 78-91. 

Kurniawati, D., & Rohmah, E. I. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Prinsip  Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata  Negara, 5(2), 183-207. 

Putri, S. A., Triono, A., & Kasmawati, K. (2025). Diskresi pejabat administrasi dalam pelayanan  publik terhadap batasan dan pengawasan diskresi. Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 33-42. 

BERITA 

Hanifah Dwi Jayanti, “Ketua Baleg Sebut Revisi UU Minerba Pergeseran dari Konglomerasi ke  Aglomerasi Pertambangan,” Hukumonline, 27 Februari 2025,  

https://www.hukumonline.com/berita/a/ketua-baleg-sebut-revisi-uu-minerba-pergeseran-dari konglomerasi-ke-aglomerasi-pertambangan-lt67bffb69560b6/, diakses 24 Juli 2026. 

Redaksi Ekuatorial, “Dampak Revisi UU Minerba yang Ugal-Ugalan terhadap Lingkungan  Hidup di Indonesia,” Ekuatorial, 19 Februari 2025,  

https://www.ekuatorial.com/2025/02/dampak-revisi-uu-minerba-yang-ugal-ugalan-terhadap lingkungan-hidup-di-indonesia/, diakses 24 Juli 2026. 

Tempo.co, “PBNU Akui Janji Izin Tambang dari Jokowi Sejak 2021,”  https://www.tempo.co/politik/pbnu-akui-janji-izin-tambang-dari-jokowi-sejak-2021-51574,  diakses 24 Juli 2026. 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

UU Nomor 4 Tahun 2009  

UU Nomor 12 Tahun 2011  

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 

YURISPRUDENSI 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 160/PUU-XXIII/2025

Oleh: Arba Fatchan Gani Wardhana – 25410394
Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana Reguler
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia