Sumber Gambar: https://binabangunbangsa.com/ruu-perampasan-aset-antara-niat-harapan-risiko-dan-keberanian-reformasi/

Oleh: Zalfa Rizkia Andini – 25410563
Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana Reguler
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

---

Akuntabilitas merupakan prinsip fundamental dalam good governance yang mengharuskan penyelenggara negara mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara, baik dari kemampuan mengidentifikasi maupun memulihkan kerugian melalui mekanisme hukum yang efektif.^[1] Sebagai lembaga pemeriksa yang bebas dan mandiri berdasarkan Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjalankan peran strategis melalui pemeriksaan yang independen dan akurat.^[2][3] Namun, Pasal 8 ayat (3) UU tersebut membatasi kewenangan BPK pada tahap pemeriksaan dan penyampaian hasil pemeriksaan kepada aparat penegak hukum, sehingga Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) belum memperoleh landasan hukum untuk ditindaklanjuti sebagai dasar penginisiasi mekanisme pemulihan aset.^[4] Akibatnya, hasil pemeriksaan BPK belum terhubung secara optimal dengan perampasan aset tindak pidana, sehingga akuntabilitas keuangan negara belum terwujud secara utuh.

Kesenjangan tersebut tercermin dari data Indonesia Corruption Watch (ICW): sepanjang periode 2019–2023 kerugian negara akibat tindak pidana korupsi mencapai sekitar Rp234,8 triliun, sedangkan aset yang berhasil dipulihkan hanya sekitar Rp32,8 triliun atau 13,9% dari total kerugian negara.^[5] Salah satu penyebabnya adalah dominasi mekanisme conviction-based asset forfeiture yang berorientasi pada pelaku (in personam), sehingga perampasan aset bergantung pada pembuktian kesalahan pelaku melalui putusan berkekuatan hukum tetap.^[6] Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 menempatkan perampasan aset sebagai pidana tambahan yang baru dijatuhkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.^[7] Ketergantungan ini membuat pemulihan aset rentan gagal jika pelaku wafat, kabur, atau telah mengalihkan hartanya sebelum putusan final. Pembuktian terbalik dalam Pasal 77 dan 78 UU Nomor 8 Tahun 2010 memang membuka ruang pendekatan berbasis aset,^[8] tetapi masih terbatas pada pencucian uang dan belum membentuk rezim non-conviction-based asset forfeiture yang berlaku umum. Berbeda dengan pendekatan in personam yang berfokus pada pelaku, pendekatan in rem menyasar objek aset; kelebihannya adalah memutus ketergantungan pemulihan pada status subjek hukum, sehingga aset hasil kejahatan dapat dirampas oleh negara.^[9]

Perkara PT Asuransi Jiwasraya (Persero) adalah contoh konkret hambatan tersebut. BPK melalui pemeriksaan investigatif menetapkan kerugian negara sebesar Rp16,81 triliun.^[10] Namun, hingga tahun 2026 aset yang berhasil dipulihkan melalui pelelangan baru mencapai sekitar Rp5,56 triliun.^[11] LHP BPK pada pelaksanaannya hanya berfungsi sebagai alat pembuktian dalam proses pidana, bukan instrumen yang langsung menggerakkan pemulihan aset. Padahal, Jaksa Agung menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi harus memastikan aset hasil tindak pidana dipulihkan dan dikembalikan kepada negara.^[12] Karena identifikasi kerugian negara belum menjamin pemulihan, diperlukan mekanisme in rem asset forfeiture yang menggeser fokus dari kesalahan pelaku (in personam) kepada asal-usul aset. Hal ini dapat mengeksekusi pemulihan langsung atas aset yang terbukti terkait tindak pidana tanpa perlu bergantung pada vonis bersalah si pelaku, dengan tetap memberikan kesempatan bagi pemilik atau pihak ketiga yang beritikad baik untuk mengajukan keberatan di pengadilan.^[13]

Pembentukan RUU Perampasan Aset diproyeksikan untuk menjawab kebutuhan ini melalui mekanisme non-conviction-based asset forfeiture yang berorientasi pada aset (follow the asset).^[14] Akan tetapi, hingga pertengahan tahun 2026, RUU tersebut belum disahkan karena perlu mempertimbangkan perlindungan hak milik, due process of law, dan pencegahan abuse of power.^[15]  Pertimbangan itu terdapat pada Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 tentang hak milik dan kepastian hukum.^[16] Gugatan in rem selaras dengan prinsip tersebut karena perampasannya wajib dilakukan melalui proses peradilan perdata. Mekanisme pengadilan ini menjamin due process of law sekaligus mencegah abuse of power melalui penyerahan otoritas penilaian kelayakan sita secara objektif kepada hakim.^[17] Ketergantungan penuh pada RUU tersebut berisiko menunda penguatan perampasan aset, padahal LHP BPK dapat dioptimalkan lebih dahulu.

Optimalisasi LHP BPK tetap dalam batas fungsi pemeriksaan. Di Filipina, lembaga pemeriksanya memiliki fungsi tindak lanjut yang lebih luas, yakni Commission on Audit (COA) berdasarkan Article IX-D Section 2 1987 Constitution of the Philippines berwenang melakukan examine, audit, dan settle akun pemerintah.^[18] Hal ini relevan bagi Indonesia karena Pasal 23E ayat (3) UUD NRI 1945 membuka ruang tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK oleh lembaga sesuai undang-undang,^[19] sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 8 UU Nomor 15 Tahun 2006 melalui kewenangan BPK untuk memantau tindak lanjut dan menyampaikan temuan unsur pidana kepada instansi berwenang.^[20] Artinya, penguatan fungsi tindak lanjut BPK dapat dibangun tanpa menjadikannya aparat penegak hukum.

Penulis berpandangan bahwa penguatan fungsi BPK tidak perlu menunggu pengesahan RUU Perampasan Aset. Restrukturisasi dapat dilakukan melalui penambahan Pasal 10 ayat (5) UU Nomor 15 Tahun 2006 yang memberikan kewenangan kepada BPK untuk mengajukan permohonan kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) agar menginisiasi gugatan perdata berbasis in rem terhadap aset yang berdasarkan hasil pemeriksaan diduga berkaitan dengan kerugian negara. Mekanisme yang diusulkan diawali dengan pemeriksaan BPK dan penerbitan LHP yang memuat besaran kerugian, pihak yang bertanggung jawab, dan identifikasi aset. Berdasarkan LHP tersebut, BPK mengajukan permohonan kepada JPN yang selanjutnya mengajukan gugatan ke pengadilan dengan objek sengketa berupa aset. Pemeriksaan hakim difokuskan pada pembuktian keterkaitan aset dengan kerugian negara; apabila terbukti, hakim dapat menetapkan perampasan aset untuk negara, dan Kejaksaan melaksanakan eksekusi hingga hasilnya disetorkan ke kas negara.

Model ini memberi nilai tambah dibandingkan dengan mekanisme eksisting. Pada mekanisme eksisting,^[21] LHP hanya berfungsi sebagai dasar pemeriksaan lanjutan dan alat pembuktian dalam proses pidana, sedangkan pemulihan aset baru dimulai setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Pada mekanisme usulan, LHP menjadi dasar hukum bagi BPK untuk segera mengajukan permohonan kepada JPN, sehingga pemulihan aset dapat diinisiasi segera setelah aset diidentifikasi, tanpa menunggu putusan pidana. Risiko pengalihan, penyembunyian, atau penyusutan nilai aset selama persidangan berlangsung dapat diminimalkan melalui tindakan hukum yang lebih dini. Rekonstruksi ini menjaga kedudukan BPK tetap sebagai lembaga pemeriksa sekaligus memperkuat fungsi tindak lanjutnya melalui pengintegrasian deteksi kerugian negara dan mekanisme perampasan aset, tanpa mengurangi proses pidana terhadap pelaku.

Dengan demikian, hambatan pemulihan keuangan negara pada kasus tindak pidana korupsi terletak pada dominasi mekanisme conviction-based asset forfeiture yang membuat pemulihan aset bergantung sepenuhnya pada putusan pidana berkekuatan hukum tetap. Restrukturisasi kewenangan BPK melalui pemberian hak mengajukan permohonan gugatan in rem kepada JPN berdasarkan LHP merupakan skema transisional yang dapat segera diterapkan sebelum RUU Perampasan Aset disahkan. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat pengembalian kerugian negara sekaligus memperkuat akuntabilitas keuangan negara sebagai salah satu pilar utama good governance.

^[1] United Nations Development Programme, PNUD Governance, 1997 (New York: United Nations Development Programme (UNDP), 1997), hlm. 4-5.

^[2] Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

^[3] Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

^[4] Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

^[5] Wana Alamsyah, “ICW Sebut RUU Perampasan Aset Krusial Kembalikan Kerugian Negara,” ANTARA News, 2025, https://www.antaranews.com/berita/4353827/icw-sebut-ruu-perampasan-aset-krusial-kembalikan-kerugian-negara.

^[6] Programme, PNUD Governance, 1997, hlm. 185.

^[7] Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

^[8] Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

^[9] Isnaini Nur Fadilah, “In Rem Asset Forfeiture Dalam Bandul Asset Recovery Dan Property Rights,” AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering The Financing of Terrorism Vol. 1, no. 1 (2022): hlm. 87-99, https://journal.ppatk.go.id/index.php/jac/article/view/23.

^[10] Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, “Kerugian Negara Kasus Jiwasraya Rp16,81 Triliun,” BPK RI, 2020, https://www.bpk.go.id/news/kerugian-negara-kasus-jiwasraya-rp1681-triliun.

^[11] Kejaksaan Agung Republik Indonesia, “Penjualan Aset Barang Rampasan Negara Dan Barang Sita Eksekusi Perkara PT Asuransi Jiwasraya Mencapai Rp5,5 Triliun,” Kejaksaan RI, 2025, https://story.kejaksaan.go.id/pencapaian/penjualan-aset-barang-rampasan-negara-dan-barang-sita-eksekusi-perkara-pt-asuransi-jiwasraya-mencapai-rp55-triliun-mvk.html.

^[12] Kejaksaan Agung Republik Indonesia, “BPA Kejaksaan RI Serahkan Hasil Lelang BPA Fair 2026 Dan Penelusuran Aset Edi Tansil Ke Kemenkeu Senilai Total Rp102 Triliun,” Kejaksaan RI, 2026, https://www.kejaksaan.go.id/conference/news/12714/read.

^[13] Fadilah, “In Rem Asset Forfeiture Dalam Bandul Asset Recovery Dan Property Rights.”

^[14] Saputra Refki, “Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Nonconviction Based Asset Forfeiture) Dalam RUU Perampasan Aset Di Indonesia,” Integritas: Jurnal Anti Korupsi Vol. 3, no. 1 (2017): hlm. 120-121, https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/158.

^[15] Dewan Perwakilan Rakyat and Republik Indonesia, “RUU Perampasan Aset Masih Ada Di Prolegnas Prioritas 2026, DPR-Pemerintah Concern Membahas,” DPR RI, 2026, https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/RUU-Perampasan-Aset-Masih-Ada-di-Prolegnas-Prioritas-2026-DPR-Pemerintah-Concern-Membahas-67077.

^[16] Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

^[17] Fadilah, “In Rem Asset Forfeiture Dalam Bandul Asset Recovery Dan Property Rights.”

^[18] The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines, art. IX-D, sec. 2(1).

^[19] Pasal 23E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

^[20] Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

^[21] Desi Firtiyani, “Posibilitas Penerapan In Rem Asset Forfeiture Sebagai Upaya Asset Recovery Di Indonesia,” Journal of Anti-Moey Laundering 01, no. 02 (2023): hlm. 214-217, http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3592339&val=31193&title=Posibilitas Penerapan In Rem Asset Forfeiture Sebagai Upaya Asset Recovery Di Indonesia.

 

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134.

Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85.

Indonesia. (2010). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122.

Philippines. (1987). The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines.

Buku

Programme, U. N. D. (1997). PNUD Governance, 1997. United Nations Development Programme (UNDP).

Artikel Jurnal

Firtiyani, D. (2023). Posibilitas Penerapan In Rem Asset Forfeiture Sebagai Upaya Asset Recovery di Indonesia. Journal of Anti-Money Laundering, 01(02), 205–219. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/journal/view/31193?issue=Vol+1+No+2+(2023):+Permasalahan+Hukum+terkait+Tindak+Pidana+Pencucian+Uang

Refki, S. (2017). Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Nonconviction-Based Asset Forfeiture) Dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia. Integritas: Jurnal Anti Korupsi, Vol. 3(1), 115–130. https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/158

Fadilah, I. N. (2022). In Rem Asset Forfeiture dalam Bandul Asset Recovery dan Property Rights. AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering The Financing of Terrorism, 1(1), 87–99. https://journal.ppatk.go.id/index.php/jac/article/view/23

Website

Alamsyah, W. (2025). ICW Sebut RUU Perampasan Aset Krusial Kembalikan Kerugian Negara. ANTARA News. https://www.antaranews.com/berita/4353827/icw-sebut-ruu-perampasan-aset-krusial-kembalikan-kerugian-negara

Indonesia, B. P. K. R. (2020). Kerugian Negara Kasus Jiwasraya Rp16,81 Triliun. BPK RI. https://www.bpk.go.id/news/kerugian-negara-kasus-jiwasraya-rp1681-triliun

Indonesia, K. A. R. (2025). Penjualan Aset Barang Rampasan Negara dan Barang Sita Eksekusi Perkara PT Asuransi Jiwasraya Mencapai Rp5,5 Triliun. Kejaksaan RI. https://story.kejaksaan.go.id/pencapaian/penjualan-aset-barang-rampasan-negara-dan-barang-sita-eksekusi-perkara-pt-asuransi-jiwasraya-mencapai-rp55-triliun-mvk.html

Indonesia, K. A. R. (2026). BPA Kejaksaan RI Serahkan Hasil Lelang BPA Fair 2026 dan Penelusuran Aset Edi Tansil ke Kemenkeu Senilai Total Rp102 Triliun. Kejaksaan RI. https://www.kejaksaan.go.id/conference/news/12714/read

Rakyat, D. P., & Republik Indonesia. (2026). RUU Perampasan Aset Masih Ada di Prolegnas Prioritas 2026, DPR-Pemerintah Concern Membahas. DPR RI. https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/RUU-Perampasan-Aset-Masih-Ada-di-Prolegnas-Prioritas-2026-DPR-Pemerintah-Concern-Membahas-67077

Sumber Gambar: https://podiumnews.com/view/29775/flexing-luka-kepercayaan-publik

Oleh : Riziq Muhammad Faqih – 24411058
Mahasiswa Program Studi Hukum Bisnis Program Sarjana
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

---

Kemajuan teknologi dan informasi menciptakan fenomena yang kerap kali disebut dengan Fenomena ‘Flexing’. Fenomena ‘Flexing’ merupakan perilaku mengekspos kekayaan dengan sengaja yang bertujuan untuk mendapat perhatian publik. Dengan mengekspos kekayaan dan kemewahan di media sosial menciptakan sorotan dari netizen. ‘Flexing’ dilakukan dengan tujuan untuk mendapat pengakuan kemampuan finansial, posisi dan status sosial. Fenomena ini kerap kali terjadi dan dipertontonkan oleh pejabat publik atau kerabat keluarganya pada media sosial. ¹

Dalam fenomena ‘Flexing’, pejabat publik yang dengan sengaja mempertontonkan kemewahan dan kekayaan di media sosial dinilai berlawanan dengan berbagai nilai dasar yang penyelenggara negara anut. Meskipun pada dasarnya setiap orang memiliki hak untuk menunjukkan kekayaannya yang diperoleh secara sah. Namun, Fenomena ‘Flexing’ yang dilakukan oleh pejabat publik dinilai sebagai bentuk nirempati dan berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan publik. Pada fenomena ini, segala bentuk aktivitas pejabat publik di media sosial baik kedinasan maupun pribadi akan menjadi sorotan publik karena pejabat publik merupakan penyelenggara pemerintahan yang memperoleh amanah.

Adapun bentuk-bentuk ‘Flexing’ yang kerap kali dilakukan oleh pejabat publik ataupun keluarganya adalah memamerkan berbagai macam barang branded dengan harga ratusan, mengekspos jalan jalan ke luar negeri dengan fasilitas mewah, dan mempertontonkan lifestyle mewah di media sosial. Kehadiran media sosial membuat fenomena ‘Flexing’ menjadi tontonan massal yang dapat diakses semua orang. Meskipun fenomena ‘Flexing’ sudah terjadi sejak masa kolonial, dimana bangsawan sering memamerkan kekayaannya. Akan tetapi di era digital saat ini, pejabat publik atau keluarganya yang melakukan ‘Flexing’ akan menciptakan kontroversial di ruang publik. Publik akan mempertanyakan akan integritas pejabat publik yang menampilkan kemewahan melampaui batas. Hal ini terjadi karena pejabat publik merupakan pemegang mandat dengan gaji dan fasilitas yang bersumber dari pajak rakyat. Segala bentuk aktivitas pejabat publik akan menjadi sorotan publik yang mempengaruhi tingkat kepercayaan publik.²

pejabat publik dijelaskan dalam UU No. 5 Tahun 2014 terkait Aparatur Sipil Negara dan UU No. 43 Tahun 1999 mengenai Pokok-pokok Kepegawaian, pejabat negara ialah pimpinan maupun anggota lembaga negara seperti yang dirujuk oleh UUD 1945, serta pejabat lain yang Undang-Undang tentukan. pejabat publik yang dimaksud disini yaitu penyelenggara negara yang melaksanakan fungsi eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, serta pejabat lainnya yang memiliki fungsi serta tugas pokok yang berkaitan dengan penyelenggara negara yang sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dijelaskan pula dalam peraturan perundang-undangan No 18 Tahun 2013, pejabat publik ialah Presiden, Wakil Presiden, menteri serta pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, maupun wakil walikota.³

Pejabat publik memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena kewenangan yang dimilikinya langsung berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Dalam menjalankan kewenangan tersebut pejabat publik tidak hanya dituntut untuk melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga memperhatikan kode etik sebagai pejabat publik. Penerapan kode etik sangat diperlukan supaya setiap tindakan pejabat publik tetap bertanggung jawab,integritas, dan mendukung terwujudnya good governance.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance ada 3 alasan yang perlu diperhatikan dari pelayanan publik yaitu : 1) Pelayanan publik menjadi bagian penting dalam menciptakan interaksi dengan masyarakat, sehingga keberhasilan pelayanan publik akan mendorong dukungan masyarakat kepada pemerintah. 2) Pelayanan publik merupakan penerapan aspek good governance yang dapat dipahami dengan mudah oleh seluruh pihak. 3) Pelayanan publik melibatkan kepentingan seluruh unsur pemerintahan,swasta,masyarakat serta mekanisme pasar. Dari ketiga alasan diatas pelayanan publik merupakan bagian penting dalam penerapan good governance melalui petugas pelayanan publik dengan menerapkan etika profesi yang dilaksanakannya ⁴.

Ditinjau dari perspektif hukum dan kode etik pejabat publik, ‘flexing’ memang belum diatur dengan lugas sebagai pelanggaran dalam peraturan perundang-undangan. Namun, Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 mengatur bahwa penyelenggara negara harus berpedoman pada asas kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, serta akuntabilitas. Selain itu, Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 menekankan bahwasanya seluruh pejabat pemerintahan wajib bertindak sesuai sesuai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).⁵ Sehingga, meskipun tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana, perilaku yang menimbulkan persepsi negatif di masyarakat dapat dinilai tidak sejalan dengan prinsip penyelenggaraan negara yang baik. Dari sisi etika, perilaku tersebut juga bertentangan dengan nilai integritas dan tanggung jawab pejabat publik sebagaimana tercermin dalam UU No. 20 Tahun 2023 terkait Aparatur Sipil Negara, yang menegaskan krusialnya nilai dasar berorientasi pelayanan, akuntabel, dan berintegritas.⁶

Pengaturan kode etik Pegawai Negeri Sipil juga diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Pasal 7 mengatur bahwa PNS harus didasarkan pada etika dalam melaksanankan tugas dipemerintahan dan dikehidupan sehari-hari. Prinsip tersebut menunjukan standar perilaku PNS tidak hanya berlaku pada saat menjalankan tugas saja, tetapi juga meliputi sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan kedudukan sebagai PNS melekat dengan tanggung jawab untuk menjaga sikap, integritas, dan kehormatan sebagai aparatur negara, termasuk ketika berada diruang publik.

Fenomena ‘flexing’ yang melibatkan Nevi Rizal selaku Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues menjadi perhatian publik setelah anaknya mengunggah gaya hidup mewah melalui media sosial. Unggahan tersebut menuai kritik karena dilakukan di tengah kondisi masyarakat yang masih menghadapi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan proses pemulihan pascabencana. Peristiwa tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana perilaku tersebut dapat dipertanggungjawabkan, mengingat Nevi Rizal merupakan pejabat publik yang melekat dengan kewajiban menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat.⁷

Berdasarkan hal tersebut, kasus Gayo Lues menunjukkan bahwa flexing oleh pejabat publik atau anggota keluarganya bukan sekadar berpengaruh pada citra pribadi, namun turut dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Dan berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 PNS wajib  berpegang teguh pada etika dalam melaksankan tugas kedinasan ataupun dikehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kasus tersebut dapat dinilai sebagai persoalan etika dan kepantasan pejabat publik, meskipun tidak tepat secara langsung untuk menyatakan bahwa nevi melakukan pelanggaran kode etik karena tindakan flexing itu dilakukan oleh anggota keluarganya ⁸.

Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, pemerintah perlu memperkuat penerapan kode etik, pembinaan integritas, dan pengawasan terhadap perilaku pejabat publik, termasuk dalam penggunaan media sosial. Selain itu, pejabat publik diharapkan mampu menjaga sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai etika birokrasi sehingga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dapat terus terpelihara. Penguatan dalam malakukan tanggung jawab dan keteladanan sebagai pejabat publik juga dibutuhkan supaya setiap tindakan yang dilakukan tetap mencerminkan integritas dan kehormatan jabatan sebagai penyelenggara negara.

¹ Arsyad, J. H. (2022). “Fenomena flexing di media sosial dalam aspek hukum pidana.” Jurnal Cakrawala Informasi, 2(1), 10-28.

² Anam, C. (2025). “Flexing pejabat publik. “TIMES Indonesia. https://timesindonesia.co.id/kopi-times/554656/flexing-pejabat-negara

³ Kementerian Keuangan Republik Indonesia. “pejabat publik.” Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Keuangan.

https://jdih.kemenkeu.go.id/kamus-hukum/pejabat-negara?id=382c4997be8a0a1afa230377ef4a132

⁴ Amaylia Noor, dan Siti Malikhatun Badriyah. (2026). “Pelaksanaan Etika Profesi Pejabat Publik Melalui Penerapan Prinsip Good Governance.” UNES Law Review

⁵ Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

⁶ Satibi, I., & Ediyanto. (2020). “Etika Birokrasi dalam Mewujudkan Good Governance.” Jurnal Academia Praja

⁷ Media Indonesia. (2026, 21 Juli). “Pejabat Gayo Lues mundur usai video flexing anak viral.” https://www.antaranews.com/berita/5662076/video-flexing-anak-viral-pejabat-gayo-lues-ajukan-pengunduran-d i

⁸ Saputri kiki Riski, Yarni, Meri, dan Arfa’i. (2024). “Flexing Melalui Media Sosial Bagi ASN Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.” Limbago: Journal of Constitutional Law, Vol. 4, No. 3, hlm. 364–386.

 

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan perundang – undangan

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449.

JURNAL

Arsyad, J. H. 2022. “Fenomena Flexing di Media Sosial dalam Aspek Hukum Pidana.” Jurnal Cakrawala Informasi 2(1): 10–28.

Satibi, I., & Ediyanto. 2020. “Etika dan Perilaku Birokrasi dalam Mendukung Penguatan Good Governance.” Jurnal Academia Praja 3(2): 234–250.

Amaylia Noor, dan Siti Malikhatun Badriyah. (2026). “Pelaksanaan Etika Profesi Pejabat Publik Melalui Penerapan Prinsip Good Governance.” UNES Law Review

Saputri kiki riski, Yarni meri dan Arfa’i. (2024). “Flexing Melalui Media Sosial bagi ASN Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.” Limbago: Journal of Constitutional Law 4, no.3 : 364-386

WEBSITE

Anam, C. 2025. “Flexing pejabat publik.” TIMES Indonesia, Rubrik Kopi TIMES, 12 Maret 2025. https://timesindonesia.co.id/kopi-times/554656/flexing-pejabat-negara

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). pejabat publik. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian

Keuangan. https://jdih.kemenkeu.go.id/kamus-hukum/pejabat-negara

Buana, G. 2026. “Pejabat Gayo Lues Mundur Usai Video Flexing Anak Viral.” Media Indonesia, 23 Juli

https://mediaindonesia.com/nusantara/913905/pejabat-gayo-lues-mundur-usai-video-

 

 

Sumber Gambar: https://id.mashable.com/olahraga/27995/jadwal-lengkap-piala-dunia-2026-dengan-format-baru-dan-pembagian-grup

---

Oleh: Muhammad Fauzan Asshadiqin – 25410617
Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana (Reguler) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Piala Dunia FIFA 2026 merupakan ajang olahraga terbesar yang menarik perhatian miliaran penonton di seluruh dunia. Di balik euforia tersebut, terjadi peningkatan aktivitas judi bola online. PPATK melalui laporan Catatan Capaian Strategis PPATK Tahun 2025 yang dipublikasikan pada 28 Januari 2026 mencatat bahwa sepanjang tahun 2025 perputaran dana judi online mencapai Rp286,84 triliun melalui lebih dari 422 juta transaksi.^[1] Sementara itu, berdasarkan kajian Macquarie Group, sebuah institusi keuangan internasional yang bergerak dalam bidang investasi dan riset ekonomi, memperkirakan nilai taruhan global selama Piala Dunia 2026 mencapai US$50 miliar (sekitar Rp885 triliun), meningkat 42,86% dibandingkan Piala Dunia 2022 akibat bertambahnya peserta menjadi 48 negara dan jumlah pertandingan menjadi 104 laga.^[2]

Karakteristik perjudian saat ini menunjukkan adanya pergeseran dari perjudian konvensional menuju kejahatan siber transnasional (transnational cybercrime). Operasionalnya melibatkan server di luar negeri, penggunaan rekening pihak ketiga, transaksi melalui dompet digital, QRIS, aset kripto, dan jaringan keuangan lintas yurisdiksi.^[3] Bahkan, berbagai pengungkapan kasus menunjukkan keterkaitan jaringan perjudian di Indonesia dengan operator yang beroperasi di negara lain.^[4] Kondisi ini memenuhi karakteristik kejahatan transnasional sebagaimana diatur dalam United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC), yaitu kejahatan yang dilakukan di lebih dari satu negara atau menimbulkan dampak lintas batas negara.^[5]

Secara normatif, Indonesia memiliki sejumlah instrumen hukum yang mengatur perjudian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tindak pidana perjudian, antara lain melalui Pasal 426 dan Pasal 427.^[6] Di ruang digital, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang setiap orang mendistribusikan atau menyediakan akses terhadap informasi elektronik yang memiliki unsur perjudian.^[7] Sementara itu, Pasal 607 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 menempatkan perjudian sebagai salah satu tindak pidana yang hasilnya dapat menjadi objek tindak pidana pencucian uang, sekaligus mengatur perbuatan seperti menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menyembunyikan, atau menyamarkan harta kekayaan yang diketahui atau dapat diduga merupakan hasil tindak pidana.^[8]

Selama ini, penindakan terhadap judi online banyak terlihat melalui indikator yang bersifat kasatmata, seperti pemblokiran situs, pemutusan akses, dan penangkapan pelaku. Meskipun penelusuran transaksi dan aliran dana telah dilakukan oleh aparat dan lembaga terkait, pendekatan tersebut masih perlu diperkuat sebagai instrumen utama dari strategi pemberantasan.^[9] Pendekatan pemutusan akses tetap diperlukan, tetapi memiliki keterbatasan apabila tidak disertai penelusuran terhadap sumber, pergerakan, dan penerima dana. Situs dapat berganti, sementara keuntungan ekonomi yang mendukung operasional perjudian dapat terus berpindah melalui rekening dan berbagai instrumen pembayaran. Karena itu, orientasi pemberantasan perlu diperkuat dari follow the website menjadi follow the money.^[10]

Follow the website berfokus pada sarana digital yang digunakan untuk menawarkan atau menyediakan akses perjudian, sedangkan follow the money mengarah pada sumber, pergerakan, dan penerima dana yang menopang operasional perjudian. Pergeseran ini penting karena operasional jaringan judi online pada dasarnya tidak hanya bergantung pada keberadaan situs, tetapi juga pada kemampuan jaringan menerima, memindahkan, dan mengelola keuntungan dari aktivitas perjudian.

Menanggapi permasalahan tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis urgensi penguatan kebijakan pemberantasan judi online pada momentum Piala Dunia 2026 melalui pendekatan follow the money. Analisis difokuskan pada optimalisasi rezim pemberantasan tindak pidana pencucian uang untuk menelusuri dan memutus aliran dana hasil perjudian.

Pendekatan tersebut memiliki dasar yang kuat dalam rezim pemberantasan pencucian uang. Data PPATK menunjukkan bahwa pada 2025 terdapat 12,3 juta orang yang melakukan deposit judi online melalui sejumlah kanal, termasuk bank, e-wallet, dan QRIS. PPATK juga mencatat perubahan modus penyetoran dengan peningkatan penggunaan QRIS.^[11] Fakta tersebut menunjukkan bahwa ruang intervensi penegakan hukum tidak berhenti pada platform perjudian, tetapi juga terdapat pada infrastruktur keuangan yang memungkinkan dana masuk, berpindah, dan diterima oleh jaringan perjudian.

Atas dasar tersebut, follow the money perlu diperkuat sebagai unsur penting dalam proses penegakan hukum sejak tahap awal. Penelusuran aliran dana dapat dilakukan melalui identifikasi transaksi mencurigakan, pemetaan hubungan antarrekening, analisis pola transaksi, identifikasi pihak yang mengendalikan rekening, serta penerima manfaat dari dana perjudian. Pendekatan tersebut memungkinkan aparat untuk melihat jaringan perjudian tidak hanya berdasarkan siapa yang mengoperasikan situs, tetapi juga berdasarkan siapa yang menerima dan mengendalikan keuntungan ekonomi yang dihasilkan dari aktivitas tersebut.

Penerapan follow the money juga membutuhkan koordinasi antarlembaga. PPATK memiliki peran penting dalam melakukan analisis transaksi keuangan, sedangkan penyidik memiliki kewenangan untuk mengembangkan hasil analisis tersebut ke dalam proses penyidikan.^[12] Penuntut umum selanjutnya dapat menggunakan temuan mengenai aliran dana untuk memperkuat konstruksi perkara.^[13] Dengan demikian, informasi keuangan tidak ditempatkan sebagai informasi tambahan, tetapi sebagai salah satu instrumen untuk mengungkap struktur dan mekanisme ekonomi jaringan perjudian.

Pendekatan tersebut menjadi semakin penting ketika jaringan perjudian melibatkan lebih dari satu yurisdiksi. Operator dapat berada di luar Indonesia, server dapat ditempatkan di negara lain, sementara pemain dan rekening penerima dana berada di Indonesia.^[14] Dalam kondisi demikian, penindakan yang hanya berfokus pada pemblokiran dan pemutusan akses terhadap situs akan menghadapi keterbatasan yurisdiksi. Sebaliknya, penelusuran aliran dana dapat membantu mengidentifikasi hubungan antara pelaku dan jaringan yang berada di berbagai negara sekaligus menjadi dasar bagi kerja sama pertukaran informasi keuangan dan penegakan hukum lintas yurisdiksi.^[15]

Dengan demikian, Piala Dunia 2026 seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat pemberantasan judi online dengan menggeser titik berat penegakan hukum, dari sekadar memblokir sarana digital menuju memutus keuntungan ekonomi yang menunjang jaringan perjudian. Optimalisasi follow the money dapat melengkapi pemidanaan terhadap pelaku dan mempersempit kemampuan jaringan untuk beregenerasi. Efektivitas pemberantasan judi online tidak cukup diukur dari jumlah situs yang diblokir atau pelaku yang dipidana, tetapi juga dari kemampuan negara menelusuri, mengamankan, dan memutus aliran dana hasil kejahatan.

^[1] Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Catatan Capaian Strategis PPATK Tahun 2025 (Jakarta: PPATK, 28 Januari 2026)

^[2] Reuters, “Bumper World Cup Tipped to Smash Betting Records,” 25 Juni 2026, https://www.reuters.com/sports/soccer/bumper-world-cup-tipped-smash-betting-records-2026-06-25/.

^[3] United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Transnational Organized Crime and the Convergence of Cyber-Enabled Fraud, Underground Banking and Technological Innovation in Southeast Asia: A Shifting Threat Landscape (Vienna: UNODC, 2024).

^[4] United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Casinos, Money Laundering, Underground Banking and Transnational Organized Crime in East and Southeast Asia: A Hidden and Accelerating Threat (Bangkok: UNODC Regional Office for Southeast Asia and the Pacific, 2022).

^[5] United Nations, United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Palermo Convention), 2000, art. 3.

^[6] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842, Pasal 426–427.

^[7] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905, Pasal 27 ayat (2).

^[8] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842, Pasal 607 ayat (1)–(3).

^[9] Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), “Catatan Capaian Strategis PPATK Tahun 2025: Menjaga Kedaulatan dan Integritas Ekonomi Bangsa,” 28 Januari 2026.

^[10] Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, “Kemkomdigi, OJK, dan Perbankan Bersatu Putus Mata Rantai Judi Online,” 14 Juli 2026.

^[11] Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), “Catatan Capaian Strategis PPATK Tahun 2025: Menjaga Kedaulatan dan Integritas Ekonomi Bangsa,” 28 Januari 2026.

^[12] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164, Pasal 40 huruf d dan Pasal 44 ayat (1) huruf e dan l.

^[13] Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Pasal 48 ayat (1)–(6) dan Pasal 49.

^[14] United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), United Nations Convention against Transnational Organized Crime

^[15] Financial Action Task Force (FATF), The FATF Recommendations, Recommendation 40

 

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. (2010). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164.

Republik Indonesia. (2011). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.

2. Laporan dan Publikasi Lembaga

Financial Action Task Force. (2025). The FATF recommendations: International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation. https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2026a). Catatan capaian strategis PPATK tahun 2025: Menjaga kedaulatan dan integritas ekonomi bangsa. https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1594/catatan-capaian-strategis-ppatk-tahun-2025-menjaga-kedaulatan-dan-integritas-ekonomi-bangsa-jakarta-28-januari-2026-b001hm0531i2026-.html

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2026b). Laporan tahunan PPATK 2025. https://www.ppatk.go.id/publikasi.html

United Nations Office on Drugs and Crime. (2022). Casinos, money laundering, underground banking and transnational organized crime in East and Southeast Asia: A hidden and accelerating threat. United Nations.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2024). Transnational organized crime and the convergence of cyber-enabled fraud, underground banking and technological innovation in Southeast Asia: A shifting threat landscape. United Nations.

3. Instrumen Hukum Internasional

United Nations. (2000). United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the protocols thereto. United Nations Office on Drugs and Crime.

4. Artikel Berita dan Website

Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (2026, July 14). Kemkomdigi, OJK, dan perbankan bersatu putus mata rantai judi online.

Reuters. (2026, June 25). Bumper World Cup tipped to smash betting records. Reuters. https://www.reuters.com/sports/soccer/bumper-world-cup-tipped-smash-betting-records-2026-06-25/

 

Sumber Gambar: https://inca.ac.id/ilmu-hukum/

Oleh: Ahmad Wildan – 24410744
Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana (Reguler)
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

---

Pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) atau Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan (BPPK) berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80/P Tahun 2026 merupakan manifestasi kewenangan Presiden dalam memegang kekuasaan pemerintahan sebagaimana Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Kebijakan ini dimaksudkan sebagai langkah strategis untuk menggembleng, membina, dan menyiapkan calon pemimpin birokrasi serta badan usaha milik negara agar memiliki wawasan kebangsaan, kepemimpinan yang teguh, dan integritas tinggi. Secara substantif, tujuan tersebut bernilai positif dan menunjukkan orientasi pemerintah terhadap penguatan kualitas sumber daya manusia strategis. Namun, dari perspektif hukum tata negara dan hukum administrasi negara, pembentukan URI tetap memerlukan penataan dan evaluasi normatif agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum (Asshiddiqie, 2014; Ridwan, 2018).

Aspek normatif pertama ialah penggunaan nomenklatur “Universitas”. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menempatkan universitas sebagai bentuk perguruan tinggi dalam sistem pendidikan tinggi nasional. Konsekuensinya, apabila URI dimaksudkan sebagai perguruan tinggi formal yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan menerbitkan gelar, lembaga tersebut harus tunduk pada ketentuan pendidikan tinggi, standar nasional pendidikan tinggi, penjaminan mutu, serta mekanisme akreditasi sebagai bagian dari legalitas penyelenggaraan pendidikan tinggi. Sebaliknya, apabila URI pada hakikatnya merupakan pusat pendidikan dan pelatihan kepemimpinan non-gelar bagi aparatur atau calon pemimpin negara, penggunaan nomenklatur “Universitas” perlu ditegaskan kembali agar tidak menimbulkan kerancuan status kelembagaan dan ekspektasi publik terhadap kualifikasi akademik lulusannya (UU No. 12 Tahun 2012; Ridwan, 2018).

Aspek kedua berkaitan dengan asas kebutuhan, efisiensi, dan rasionalitas pembentukan lembaga negara. Pembentukan lembaga baru semestinya didasarkan pada kebutuhan objektif, pembagian kewenangan yang jelas, serta ketiadaan fungsi yang secara substansial telah dijalankan lembaga lain. Dalam konteks ini, Lemhannas telah memiliki tugas menyelenggarakan pendidikan penyiapan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional serta pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Karena itu, apabila URI menjalankan fungsi yang sama tanpa diferensiasi kewenangan, potensi tumpang tindih dan redundansi kelembagaan menjadi persoalan serius. Penataan lembaga non-struktural pada prinsipnya harus memperhatikan efektivitas, efisiensi, dan kejelasan hubungan kewenangan agar pembentukan institusi baru tidak sekadar menambah struktur dan beban anggaran negara, terutama apabila fungsi, sumber daya manusia, dan fasilitas yang dibangun kembali pada dasarnya telah tersedia pada lembaga lain (Prasetyo & Utama, 2021; Lemhannas RI, 2026).

Persoalan tersebut semakin relevan apabila fungsi URI bersinggungan dengan pengembangan kompetensi aparatur yang telah memiliki kerangka hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Di sisi lain, Universitas Pertahanan (Unhan) telah menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang pertahanan dan kebangsaan. Dengan demikian, URI seharusnya tidak ditempatkan sebagai institusi yang mengambil alih fungsi lembaga yang telah ada, melainkan sebagai pelengkap yang memiliki mandat khusus dan terukur, sehingga keberadaannya menghasilkan nilai tambah yang dapat dibedakan dari institusi yang telah ada. Pendekatan tersebut lebih sejalan dengan prinsip dienstbaarheid, efisiensi administrasi, serta kebutuhan koordinasi kelembagaan (UU No. 20 Tahun 2023; Ridwan, 2018).

Aspek ketiga yang krusial ialah tata kelola dan rangkap jabatan Gubernur URI. Presiden melantik Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur URI pada 22 Juli 2026 berdasarkan Keppres Nomor 80/P Tahun 2026, sementara ia sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Keadaan ini perlu dibaca berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 dan terutama Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025. Putusan terakhir menegaskan bahwa Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024, harus dimaknai bahwa menteri dan wakil menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris atau direksi pada perusahaan negara/swasta, maupun pimpinan organisasi yang dibiayai APBN dan/atau APBD. MK juga memberikan masa penyesuaian paling lama dua tahun (Putusan MK No. 80/PUU-XVII/2019; Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025).

Dalam konteks tersebut, status hukum “Gubernur URI” menjadi titik yang harus ditegaskan. Keppres Nomor 80/P Tahun 2026 secara faktual menetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur URI, tetapi dari nomenklatur tersebut belum otomatis dapat disimpulkan bahwa Gubernur URI merupakan “pejabat negara lainnya” atau “pimpinan organisasi yang dibiayai APBN/APBD”. Kategorisasi tersebut harus ditentukan berdasarkan dasar pembentukan, kedudukan, sumber pembiayaan, struktur organisasi, kewenangan, serta karakter jabatan URI. Apabila URI merupakan badan pemerintah yang dibiayai APBN dan Gubernurnya merupakan pimpinan organisasi tersebut, terdapat dasar argumentasi kuat bahwa rangkap jabatan Wamen dengan Gubernur URI berada dalam lingkup larangan Pasal 23 sebagaimana dimaknai MK. Sebaliknya, apabila URI dikonstruksikan sebagai lembaga pendidikan yang memiliki status hukum berbeda, pemerintah tetap perlu memberikan dasar normatif yang eksplisit untuk menjelaskan kedudukan jabatan tersebut. Penegasan ini penting demi kepastian hukum, mencegah konflik kepentingan, dan menjamin profesionalitas pejabat publik dalam menjalankan fungsi pemerintahan (Diantha & Karma, 2020; Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025).

Guna menghindari polemik hukum dan menjamin good governance, pemerintah perlu melakukan rekonstruksi kelembagaan. Pertama, apabila URI berfungsi sebagai pendidikan kepemimpinan non-gelar, nomenklaturnya dapat disesuaikan menjadi “Badan” atau “Pusat Pelatihan Kepemimpinan Kebangsaan”. Kedua, pemerintah perlu memperjelas status hukum URI dan kedudukan Gubernurnya melalui regulasi yang memadai serta menyesuaikan praktik rangkap jabatan dengan Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025. Ketiga, URI lebih tepat dikembangkan sebagai center of excellence atau konsorsium yang mengintegrasikan kapasitas Lemhannas, LAN, Unhan, dan institusi terkait, daripada membangun birokrasi baru secara paralel. Dengan demikian, tujuan mencetak pemimpin nasional yang tangguh tetap dapat dicapai secara sah, efisien, akuntabel, dan selaras dengan prinsip negara hukum, kepastian hukum, dan penggunaan APBN yang bertanggung jawab serta menghindari pembentukan lembaga simbolik tanpa kebutuhan administratif yang terukur dan indikator kinerja yang jelas sejak awal pembentukan (Prasetyo & Utama, 2021; Ridwan, 2018).

 

 DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, J. (2014). Pengantar ilmu hukum tata negara. Rajawali Pers.

Diantha, I. M. P., & Karma, I. M. S. (2020). Implikasi hukum rangkap jabatan pejabat publik ditinjau dari asas-asas umum pemerintahan yang baik. Jurnal Hukum & Pembangunan, 50(2), 345–361. https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2581

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pimpinan Universitas Republik Indonesia. (2026).

Prasetyo, A., & Utama, I. M. A. (2021). Penataan lembaga non-struktural dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Ius Constituendum, 6(1), 112–129. https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3101

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 80/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. (2019).

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. (2025).

Ridwan, H. R. (2018). Hukum administrasi negara (Edisi revisi). Rajawali Pers.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2026, July 22). Presiden Prabowo Subianto lantik Donny Ermawan dan Yos Sunitiyoso sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia. https://www.setneg.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. (2012). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. (2023). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. (2008). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. (2024). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225.

Sumber Gambar: https://www.suara.com/otomotif/2026/02/19/202351/bumn-agrinas-impor-105000-pikap-dan-truk-india-saat-industri-otomotif-indonesia-berdarah-darah

 

Oleh: Ahmad Harland Fadhilah – 24410398
Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana (Reguler) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

---

Pemerintah Indonesia lewat PT. Agrinas Pangan Nusantara mengimpor mobil pikap sebanyak 105.000 dari India untuk kebutuhan Koprasi Desa Merah Putih (KDMP).^[1] Kebijakan ini diambil karena kesepakatan dengan merk-merk yang sudah diproduksi secara lokal tidak tercapai. Hal ini bisa terjadi karena persoalan utamanya terletak pada mekanisme penetapan harga. Meskipun Agrinas melakukan pembelian dalam skala besar (bulk purchase), harga yang dikenakan tetap dihitung berdasarkan satuan unit sebagaimana transaksi reguler.^[2]

Adapun, dikutip dari otodream, mobil yang seharusnya menjadi alat transportasi andalan KDMP ini dilaporkan mogok di jalan lingkar Salatiga.^[3] Hal ini akan menjadi masalah baru karena ketersediaan suku cadang dalam negeri yang terbatas mengingat produk ini diimpor dari India.^[4] Selain itu, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyampaikan keberatan atas kebijakan yang diambil ini, karena ketika mengimpor kendaraan dalam bentuk yang sudah lengkap atau yang biasa disebut completely built up (CBU), berkemungkinan memiliki dampak negative terhadap industri otomotif nasional.^[5] Sejalan dengan itu, anggota komisi VI Rachmat Gobel menyatakan bahwa industri otomotif nasional dirasa sudah mampu memproduksi mobil pick-up secara domestik, sehingga kebijakan impor ini dapat dikatakan tidak sejalan dengan usaha penguatan industri nasional dan upaya menciptakan lapangan pekerjaan dalam negeri.^[6] Adapun, Wakil Ketua Komisi VII Evita Nursanty turut memberikan tanggapan, dimana penggunaan produk-produk dalam negeri untuk pengadaan kendaraan dalam program Koperasi Merah Putih harus diutamakan guna memperkuat industri otomotif nasional.^[7] Selanjutnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga menegaskan bahwa sebenarnya negara kita mampu membuat kendaraan pick-up secara mandiri.^[8]

Oleh karenanya, jika kita lihat dari kacamata Muamalah, terdapat satu prinsip penting yaitu muamalah dilakukan dengan pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat.^[9] Dalam prinsip ini menekankan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya dinilai dari manfaat yang diperoleh tapi juga dari dampak yang ditimbulkan untuk masyarakat. Bila dilihat dari sisi kemaslahatan, kebijakan impor pikap dari India dapat dipahami sebagai upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan opresional KDMP dengan harga yang lebih murah, di sisi lain apabila pengadaan melibatkan industri dalam negeri, dapat memberikan efek berantai seperti peningkatan produksi, penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Kendati demikian, jika dibandingkan dengan potensi mudharat yang ditimbulkan, pengadaan ini mengurangi kesempatan bagi industri otomotif untuk berpastisipasi dalam proyek pemerintah. Kemudian, munculnya laporan mengenai mogoknya produk impor ini, akan menjadi gangguan karena keterbatasan suku cadang yang menimbulkan biaya tambahan dikemudian hari dan berpotensi mengurangi efetivitas kebijakan tersebut.

Selanjutnya kebijakan publik seharusnya dilakukan untuk mewujudkan kemaslahatan yang dirasakan masyarakat luas, selain itu pengambilan kebijakan dalam Islam tidak hanya diukur dari efisien atau tidak efisien anggaran yang digunakan, tetapi sejauh mana dapat mewujudkan tujuan syariat yaitu maqashid al-syari’ah, yang salah satunya adalah memelihara harta (hifdu almal) melalui penggunaan anggaran negara yang efektif. Jika kendaraan yang diadakan berpotensi menimbulkan biaya pemeliharaan yang mahal akibat keterbatasan suku cadang, maka tujuan tersebut akan sulit tercapai.

Islam sendiri juga memiliki kaidah dar’u al-mafasid muqaddam ‘ala jalb al-masalih, yaitu mencegah kemudaratan harus didahulukan daripada mengambil manfaat.^[10] Kaidah ini menekankan suatu kebijakan yang mengandung manfaat sekaligus mudharat, perlu dipastikan mudharat yang muncul tidak lebih besar daripada manfaat yang diharapkan. Sejalan dengan itu, Islam juga memiliki kaidah Tasharruf Al-Imam ‘Ala Al-Ra’iyyah Manuthun Bil Maslahah, yang memiliki arti kebijakan yang dibuat oleh pemimpin untuk masyarakat harus berlandaskan pada kemaslahatan.^[11] Hal ini dapat dimaknai bahwa pemimpin atau pemerintah dalam membuat kebijakan diharuskan untuk mewujudkan tujuan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat dalam setiap tindak-tanduk kekuasaanya.^[12] Sehingga kebijakan impor pikap dari India ini perlu dievaluasi agar kebijakan publik tidak hanya memenuhi kebutuhan sesaat tapi juga mempertimbangkan keberlanjutan manfaat kedepannya.

Dengan demikian, dalam perspektif muamalah, kebijakan pengadaan kendaraan dari India tidak dapat dilihat dari tolak ukur efisiensi harga saat pembelian, akan tetapi juga harus memperhatikan dampak jangka panjang terhadap keberlangsungan industri otomotif nasional; ketersediaan layanan purna jual seperti ketersediaan suku cadang, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan serta garansi produk; dan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat. Oleh sebab itu, dapat dikatkan bahwa kebijakan yang mampu menghadirkan kemaslahatan yang luas dan meminimalkan kemudharatan adalah pilihan yang sejalan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.

 

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Basyir, Ahmad Azhar, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), UII Press, Yogyakarta, 2000.

Jurnal

Muh. Zamroni, dkk., “Analisis Kaidah Tasharruf Al-Imam ‘Ala Al-Ra’iyyah Manuthun Bil Maslahah dalam Perspektif Qowaidh Fiqh Siyasah”, Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah, Volume. 3 Nomor. 2, Juni 2026.

Website

Dananjaya, D., & Ferdian, A. (2026, February 25). Kenapa harus impor pikap dari India? Ini klarifikasi lengkap Agrinas. Kompas.com. https://otomotif.kompas.com/read/2026/02/25/130059715/kenapa-harus-impor-pikap-dari-india-ini-klarifikasi-lengkap-agrinas?page=all

Ibnu Affan. (2026). Agrinas Pangan impor 105.000 mobil pikap India buat Kopdes. Bloomberg Technoz. https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/100278/agrinas-pangan-impor-105-000-mobil-pikap-india-buat-kopdes

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. (2026). Kadin minta Presiden batalkan impor 105 ribu kendaraan dari India. https://ikpi.or.id/kadin-minta-presiden-batalkan-impor-105-ribu-kendaraan-dari-india/

Rahedian, R. (2026). Baru beli dari India, mobil Kopdes Mahindra mogok di Salatiga. OtoDream. https://www.otodream.com/mobil/23113-baru-beli-dari-india-mobil-kopdes-mahindra-mogok-di-salatiga

Tebuireng Online. (2025). Mengulas kaidah dar’ul mafasid aula min jalbi mashalih. https://tebuireng.online/mengulas-kaidah-darul-mafasid-aula-min-jalbi-mashalih/

Tempo. (2026). DPR dan Menperin soroti impor mobil untuk koperasi desa. https://www.tempo.co/ekonomi/dpr-dan-menperin-soroti-impor-mobil-untuk-koperasi-desa-2116859

 

^[1] Ibnu Affan, “Agrinas Pangan Impor 105.000 Mobil Pikap India Buat Kopdes”, terdapat dalam https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/100278/agrinas-pangan-impor-105-000-mobil-pikap-india-buat-kopdes, diakses pada tanggal 17 Juli 2026.

^[2] Dino Dananjaya dan Azwar Ferdian, “Kenapa Harus Impor Pikap dari India? Ini Klarifikasi Lengkap Agrinas”, terdapat dalam  https://otomotif.kompas.com/read/2026/02/25/130059715/kenapa-harus-impor-pikap-dari-india-ini-klarifikasi-lengkap-agrinas?page=all., diakses pada tanggal 17 Juli 2026.

^[3] Rafif Rahedian, “Baru Beli dari India, Mobil Kopdes Mahindra Mogok di Salatiga”, terdapat dalam https://www.otodream.com/mobil/23113-baru-beli-dari-india-mobil-kopdes-mahindra-mogok-di-salatiga, diakses pada tanggal 17 Juli 2026.

^[4] Ibid.

^[5] Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, “Kadin Minta Presiden Batalkan Impor 105 Ribu Kendaraan dari India” terdapat dalam https://ikpi.or.id/kadin-minta-presiden-batalkan-impor-105-ribu-kendaraan-dari-india/, diakses pada tanggal 17 Juli 2026.

^[6] Tempo, “DPR dan Menperin Soroti Impor Mobil untuk Koperasi Desa”, terdapat dalam https://www.tempo.co/ekonomi/dpr-dan-menperin-soroti-impor-mobil-untuk-koperasi-desa-2116859, diakses pada tanggal 17 Juli 2026.

^[7] Ibid.

^[8] Ibid.

^[9] Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 15.

^[10] Tebuireng Online, “Mengulas Kaidah Dar’ul Mafasid Aula Min Jalbi Mashalih”, terdapat dalam https://tebuireng.online/mengulas-kaidah-darul-mafasid-aula-min-jalbi-mashalih/, diakses pada tanggal 17 Juli 2026.

^[11] Muh. Zamroni, dkk., “Analisis Kaidah Tasharruf Al-Imam ‘Ala Al-Ra’iyyah Manuthun Bil Maslahah dalam Perspektif Qowaidh Fiqh Siyasah”, Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah, Volume. 3 Nomor. 2, Juni 2026, hlm. 1-2.

^[12] Ibid.