Oleh: Muhamad Davino Jayadi – 24410791 

Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana Reguler Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Gula. Komoditas yang mestinya manis di lidah, kini terasa getir dalam sistem hukum Indonesia. Bagaimana mungkin sebuah keputusan yang dimaksudkan untuk mencegah kelangkaan dan kenaikan harga justru berujung pada sel tahanan? Thomas Trikasih Lembong, mantan Menteri Perdagangan yang dikenal sebagai sosok reformis pasar terbuka, kini menjadi terdakwa dalam kasus yang menyorot pengeluaran 21 izin impor gula kristal mentah pada 2015–2016. Kasus ini menyisakan ironi yang menusuk jantung keadilan: bukan karena ia memperkaya diri, melainkan karena ia mengambil keputusan cepat demi kestabilan pasokan dan harga. Ketika hukum membenturkan diskresi administratif dengan pidana, publik berhak bertanya: apakah ketergesaan demi kebaikan publik adalah kejahatan?

Tom mengeluarkan izin impor tanpa prosedur rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Ini menjadi pokok dakwaan. Namun, bukankah dalam situasi darurat, kecepatan respons lebih penting daripada birokrasi yang berbelit? Dalam perspektif hukum administrasi negara, tindakan ini perlu dievaluasi berdasarkan teori diskresi yang komprehensif. Bagir Manan mendefinisikan diskresi sebagai kebebasan bertindak atau mengambil keputusan dari para pejabat administrasi negara yang berwenang dan berwajib menurut pendapat sendiri (Manan, 2016). Konsep ini diperkuat oleh Philipus M. Hadjon yang menegaskan bahwa diskresi merupakan salah satu sarana yang memberikan ruang gerak bagi pejabat administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang (Hadjon, 2015). Jika pejabat harus menunggu koordinasi yang berlarut-larut sementara rakyat menderita akibat kelangkaan, siapa yang bertanggung jawab atas penderitaan tersebut?

Pasal 1 angka 9 UU No. 30/2014 mendefinisikan diskresi sebagai keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret dalam hal peraturan perundang-undangan tidak mengatur, tidak lengkap, tidak jelas, atau adanya stagnasi pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014). Dalam konteks kasus Tom, bukankah semua kondisi ini terpenuhi dengan sempurna? Regulasi impor gula pada 2015-2016 tidak mengatur secara detail mekanisme pengambilan keputusan dalam situasi darurat pasokan. Proses koordinasi antar-kementerian yang lambat berpotensi menimbulkan kelangkaan dan kenaikan harga gula. Lalu, mengapa tindakan yang seharusnya dipuji sebagai kepemimpinan yang responsif justru dihukum sebagai kejahatan?

Ridwan HR menegaskan bahwa diskresi memiliki batasan-batasan yang jelas: tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), berdasarkan alasan-alasan yang objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan dilakukan dengan itikad baik (Ridwan, 2016). Evaluasi berdasarkan AUPB menunjukkan bahwa tindakan Tom memenuhi asas kemanfaatan bukankah kebijakan untuk kepentingan masyarakat luas ini justru mulia? Asas ketidakberpihakan juga terpenuhi karena izin diberikan kepada multiple importers, bukan satu pihak tertentu. Meskipun terdapat kelemahan dalam asas kecermatan karena tidak melakukan koordinasi formal, apakah ini cukup untuk menjadikan seseorang sebagai kriminal?

Dari perspektif hukum pidana, dakwaan terhadap Tom didasarkan pada Pasal 3 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001). Namun, di manakah korupsinya? Di mana uang yang mengalir ke kantong pribadi? Andi Hamzah menegaskan bahwa dalam tindak pidana korupsi, unsur mens rea (niat jahat) menjadi elemen krusial yang membedakan antara kesalahan administratif dengan kejahatan (Hamzah, 2017). Mens rea dalam korupsi tidak hanya berupa kesengajaan (dolus), tetapi juga harus disertai dengan niat untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Pertanyaannya menohok: di mana bukti niat jahat Tom? Di mana bukti bahwa ia memperkaya diri?

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam konteks pidana harus dimaknai secara limitatif: melampaui kewenangan (exceed of power), mencampuradukkan kewenangan (confusion of power), atau bertindak sewenang-wenang (arbitrary) (Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016). Apakah Tom melampaui kewenangannya? Tidak! Apakah ia mencampuradukkan kewenangan? Tidak! Apakah ia bertindak sewenang-wenang? Justru sebaliknya, ia bertindak dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan publik. Lalu, di mana letak kejahatan yang konon begitu besar hingga layak dihukum penjara?

Dalam teori pembuktian pidana, R. Soesilo menegaskan bahwa unsur subjektif berupa niat untuk memperkaya diri harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah (Soesilo, 2018). Berdasarkan alat bukti yang diatur dalam KUHAP, tidak ditemukan keterangan saksi yang menyatakan adanya aliran dana kepada Tom, surat atau dokumen yang menunjukkan gratifikasi atau suap, petunjuk adanya keuntungan finansial pribadi, maupun keterangan terdakwa yang mengakui menerima keuntungan (KUHAP Pasal 184). Jika tidak ada bukti, mengapa ada vonis? Bukankah ini bertentangan dengan asas praduga tak bersalah yang menjadi fondasi sistem peradilan yang beradab?

Baharuddin Lopa menegaskan bahwa kerugian keuangan negara dalam korupsi harus bersifat konkret dan dapat dihitung secara pasti (Lopa, 2019). Tidak ada perhitungan kerugian yang konkret akibat kebijakan impor. Sebaliknya, kebijakan ini justru mencegah kerugian yang lebih besar akibat kelangkaan dan inflasi harga gula yang akan merugikan masyarakat dan perekonomian nasional. Ironis dan menyakitkan, bukan? Tindakan yang menyelamatkan ekonomi rakyat justru dianggap merugikan keuangan negara.

Berdasarkan doktrin malum in se dan malum prohibitum, kasus Tom jelas masuk kategori malum prohibitum perbuatan yang dilarang karena aturan, bukan karena jahat pada hakikatnya (Black, 2019). Malum in se adalah korupsi dengan motif memperkaya diri yang memang jahat secara moral. Mengapa yang malum prohibitum diperlakukan seperti malum in se? Mengapa kesalahan prosedural diperlakukan seperti kejahatan moral?

Yang mengundang kecurigaan mendalam adalah konteks politik yang menyelimuti kasus ini. Tom dikenal sebagai tokoh oposisi yang lantang mengkritik kebijakan fiskal dan transparansi pemerintah (Kompas.com, 2024). Beberapa pengamat menilai, vonis terhadap Tom bisa jadi bukan sekadar sanksi hukum, melainkan juga pesan politik yang mengerikan kepada pihak yang berseberangan. Jika benar, maka ini bukan hanya perkara hukum, tetapi ancaman nyata terhadap demokrasi. Bukankah ini mengingatkan kita pada era kelam ketika hukum menjadi alat kekuasaan untuk membungkam lawan politik?

Kriminalisasi kebijakan publik yang seharusnya merupakan pelanggaran administratif menimbulkan dampak yang mengerikan berupa ketidakpastian hukum bagi pejabat publik dalam mengambil keputusan (Effendy, 2020). Jika pejabat dipidana karena mempercepat distribusi di saat krisis, maka sistem ini mendorong ketakutan, bukan kepemimpinan yang responsif. Akankah pejabat masa depan berani mengambil keputusan cepat untuk rakyat jika risikonya adalah penjara?

Apakah Tom Lembong melanggar prosedur administratif? Mungkin iya. Tapi apakah ia seorang koruptor? Pertanyaan ini menohok jantung keadilan kita. Ukuran korupsi bukan sekadar pelanggaran prosedur, melainkan adanya niat jahat, penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, dan kerugian keuangan negara yang konkret. Tanpa elemen tersebut, tindakan administratif seharusnya tidak dibawa ke ranah pidana. Gula memang bisa menyebabkan penyakit jika dikonsumsi berlebih. Tapi dalam perkara ini, racunnya bukan berasal dari gula, melainkan dari sistem hukum yang telah kehilangan nurani dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap diskresi administratif. Di tangan hukum yang tidak bijak, bahkan niat baik pun bisa berubah menjadi delik. Dan dalam negara hukum, itu adalah bahaya paling manis yang bisa membunuh secara perlahan tanpa darah, tapi dengan luka kepercayaan publik terhadap sistem peradilan yang menganga lebar.

Oleh : Muhammad Pasya Rulli – 24411040

Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Putusan pemidanaan 4 tahun 6 bulan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat terhadap Thomas Trikasih Lembong pada 18 Juli 2025 (Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat 2025), yang kemudian ditiadakan melalui pemberian abolisi oleh Presiden Prabowo Subianto berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2025 pada 1 Agustus 2025 (CNN Indonesia, 2025), telah menimbulkan diskursus mendalam mengenai konsistensi penerapan asas-asas fundamental hukum pidana dalam sistem peradilan Indonesia. Dinamika yuridis yang terjadi dalam perkara ini tidak hanya mempertanyakan validitas putusan pengadilan tingkat pertama, melainkan juga mengekspos problematika struktural dalam mekanisme penegakan hukum pidana materiil, khususnya dalam ranah special crimes tindak pidana korupsi yang memerlukan pembuktian ketat terhadap terhadap unsur-unsur konstitutif delik (Lldikti5.kemdikbud.go.id, 2025).

Aplikasi Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 juncto UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap mantan Menteri Perdagangan periode 2015-2016 dalam kasus impor gula kristal mentah menunjukkan adanya kekeliruan fundamental dalam interpretasi unsur-unsur delik korupsi, terutama pada ketiadaan pembuktian unsur subjektif mens rea yang merupakan syarat sine qua non dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana (criminal liability) (Hiariej, 2014). Secara kronologis, kasus ini bermula dari kebijakan penerbitan izin impor gula kristal mentah kepada beberapa entitas korporasi tanpa melalui mekanisme koordinasi antar kementerian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117/M-DAG/PER/12/2015 (Menteri Perdagangan RI, 2015), yang kemudian dianggap telah menimbulkan kerugian keuangan negara dalam jumlah substantif.

Dari aspek quantum kerugian negara, terdapat disparitas signifikan antara tuntutan jaksa penuntut umum sebesar Rp 578 miliar dengan perhitungan hakim dalam putusan yang menetapkan kerugian sebesar Rp 194,72 miliar, suatu inkonsistensi yang mengindikasikan problematika dalam metodologi perhitungan kerugian keuangan negara (state financial loss) (Badan Pemeriksa Keuangan RI, 2025). Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan sanksi pidana penjara 4,5 tahun dan pidana denda Rp 750 juta subsidair enam bulan kurungan (Kompas, 2025). Namun demikian, Majelis Hakim tidak menjatuhkan pidana uang pengganti (asset forfeiture) dengan pertimbangan tidak terbuktinya keuntungan finansial yang diperoleh terdakwa secara personal, suatu kontradiksi logis yang menunjukkan inkonsistensi dalam penerapan teori pemidanaan sebagaimana dikritik oleh Abraham Samad, mantan Ketua KPK, yang menyatakan bahwa putusan ini menunjukkan kelemahan dalam pemahaman unsur-unsur tindak pidana korupsi (Detik.com, 2025).

Problematika yuridis yang paling fundamental dalam perkara ini terletak pada ketiadaan pembuktian unsur mens rea atau criminal intent yang merupakan elemen konstitutif dalam setiap delik pidana. Doktrin actus non facit reum nisi mens sit rea yang telah menjadi prinsip yang fundamental dalam sistem hukum pidana menegaskan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana tanpa adanya guilty mind pada saat dilakukannya actus reus (Prodjodikoro, 1993). Dalam hal tindak pidana korupsi, pembuktian unsur kesengajaan (dolus) atau setidak-tidaknya culpa menjadi syarat mutlak untuk dapat menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku sebagaimana ditekankan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang mensyaratkan asas legalitas (nullum crimen sine lege) (KUHP, Pasal 1 ayat (1). Fakta persidangan menunjukkan bahwa tidak terdapat bukti adanya criminal intent maupun financial benefit yang mengalir kepada terdakwa, bahkan seluruh kebijakan yang diambil merupakan implementasi instruksi Presiden dalam rangka menjaga stabilitas pangan nasional, sebagaimana dijelaskan oleh Bivitri Susanti yang menyatakan bahwa putusan ini menyalahi prinsip-prinsip dasar hukum pidana (CNN Indonesia, 2025). Kondisi ini seharusnya menjadi landasan penerapan asas in dubio pro reo yang mengamanatkan bahwa keraguan dalam pembuktian harus diputuskan untuk keuntungan terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang mensyaratkan keyakinan hakim berdasarkan bukti yang sah (KUHAP, Pasal 183), namun prinsip fundamental ini diabaikan dalam putusan Majelis Hakim.

Penerapan asas in dubio pro reo sebagai golden principle dalam hukum acara pidana mensyaratkan bahwa keraguan atau ketidakpastian dalam pembuktian harus diinterpretasikan untuk kepentingan terdakwa (Hiariej, 2014). Dalam kasus Tom Lembong, ketiadaan bukti pengayaan pribadi dan nihilnya orientasi mens rea seharusnya menjadi dasar kuat untuk menerapkan asas ini, namun Majelis Hakim justru mengabaikan prinsip fundamental tersebut dan tetap menjatuhkan putusan pemidanaan (Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, 2025). Chairul Huda, pakar hukum pidana, secara tegas menyatakan bahwa hakim telah mengabaikan unsur mens rea dalam pertimbangannya, padahal hal ini merupakan syarat mutlak dalam setiap delik pidana (Tempo, 2025). Hal ini mencerminkan adanya judicial error dalam interpretasi dan aplikasi asas-asas hukum pidana yang telah mengakar dalam sistem common law maupun civil law di seluruh dunia, sehingga menimbulkan boundary confusion antara ranah pelanggaran administratif dengan tindak pidana (Muladi & Arief, 2010).

Para ahli hukum pidana menegaskan bahwa tindakan Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan lebih tepat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif dalam implementasi kebijakan publik daripada pelanggaran yang layak dikenai sanksi pidana, sebagai diatur dalam UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang memberikan ruang diskresi bagi pejabat pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014, Pasal 22). Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dalam laporannya menekankan bahwa kriminalisasi terhadap kebijakan administratif menimbulkan ancaman serius terhadap demokrasi dan tata kelola pemerintahan (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2022). Kriminalisasi terhadap kebijakan administratif ini menimbulkan chilling effect yang berbahaya bagi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan (good governance) dan dapat menghambat inovasi dalam pengambilan keputusan publik, menciptakan kelumpuhan di kalangan pejabat publik dalam penggunaan discretionary power karena ketakutan akan kriminalisasi, sebagaimana disoroti dalam analisis Kompas mengenai ketakutan pejabat dalam mengambil diskresi pasca putusan Tom Lembong (Kompas, 2025). Fenomena chilling effect ini secara teoritis dapat dikategorikan sebagai systemic deterrent  yang tidak hanya mempengaruhi individu pejabat, tetapi juga institutional behavior secara keseluruhan, sehingga berpotensi menurunkan kualitas public service delivery dan menghambat inovasi dalam policy implementation.

Dari aspek perhitungan kerugian negara, putusan ini menunjukkan kekeliruan metodologis dengan menggunakan konsep potential loss atau opportunity cost sebagai dasar perhitungan, bukan actual loss yang bersifat rill dan terverifikasi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 651 K/Pid.Sus/2014 yang mensyaratkan kerugian nyata sebagai syarat dalam tindak pidana korupsi (Mahkamah Agung RI, 2014). Pendekatan ini tidak sejalan dengan prinsip depletion of assets yang menjadi cornerstone dalam perhitungan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Lebih lanjut, logika pembebanan kerugian pada Menteri Perdagangan menjadi problematis mengingat locus financial transaction dan keuntungan yang dianggap hilang berada pada BUMN PT PPI yang secara struktural organisasi berada di bawah koordinasi Menteri BUMN, bukan Menteri Perdagangan (Badan Pemeriksa Keuangan RI, 2025). Kejanggalan substantif lainnya tampak pada inkorporasi pertimbangan moral ideologis seperti penilaian bahwa terdakwa “ lebih mengedepankan ekonomi kapitalis” dalam sentencing rationale, yang menunjukkan judicial activism yang melampaui batas-batas legal formalism dan berpotensi membuka ruang kriminalisasi berdasarkan preferensi kebijakan, bertentangan dengan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 003/PUU-IV-2006 (Mahkamah Konstitusi RI, 2006).

Dinamika putusan pemidanaan Tom Lembong memicu reaksi kritis dari berbagai elemen masyarakat, khususnya kalangan akademisi dan praktisi hukum yang mempertanyakan legal soundnees dari putusan tersebut. Mobilisasi opini publik melalui media sosial dengan tagar #JusticeForTomLembong mencerminkan keresahan masyarakat terhadap potensi kriminalisasi kebijakan publik yang mengancam rule of law dan democratic governance, dengan puluhan ribu netizin menyuarakan ketidaksetujuan terhadap putusan tersebut (Twitter, 2025). Para pakar hukum pidana secara eksplisit menyatakan bahwa putusan inti tidak memiliki legal foundation yang kokoh karena mengabaikan unsur-unsur konstitutif delik korupsi. Kritik akademis ini diperkuat oleh ketiadaan reasoning yang memadai mengenai unsur mens rea dalam pertimbangan hakim, yang seharusnya menjadi central element dalam setiap putusan tindak pidana korupsi, sehinggan menunjukkan adanya legitimacy crisis dalam sistem peradilan ketika putusan tidak sejalan dengan sense of justice masyarakat.

Aspek yang tidak kalah krusial adalah inkonsistensi penegakan hukum yang termanifestasi dalam perbedaam perlakuan terhadap kasus-kasus serupa, di mana menteri-menteri perdagangan pengganti Tom Lembong melakukan impor gula dalam volume yang jauh lebih besar bahkan hingga empat kali lipat namun tidak mengalami proses pidana, sehingga menunjukkan adanya selective prosecution yang bertentangan dengan prinsip equality before the law (Kompas, 2025). Disparitas perlakuan ini, khusushnya terhadap Enggartiasto Lukitayang sama sekali luput dari proses hukum meskipun terlibat dalam kasus serupa, mengindikasikan adanya bias atau political motivation dalam proses penegakan hukum. Inkonsisten ini tidak hanya melanggar prinsip keadilan, tetapi juga menimbulkan legal uncertainty yang dapat merusak predictability dan stability sistem hukum, bertetangan dengan karakteristik rule of law yang mensyaratkan konsistensi dan non-discrimination dalam implikasi norma hukum.

Kasus Tom Lembong juga mendemonstrasikan vulnerability sistem peradilan pidana terhadap political interference, khususnya ketika penetapan tersangka dilakukan hanya sembilan hari pasca pelantikan presiden baru, sebagaimana dicatat dalam laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengenai dugaan pelanggaran prosedur dalam penetapan tersangka (Komisi Nasional HAM, 2025). Timing yang sangat politically sensitive ini menimbulkan kecurigaan bahwa aparatur penegak hukum dapat digunakan sebagai instrument of political warfare terhadap pejabat yang berseberangan secara politik. Dari perspektif political jurisprudence, kondisi ini mencerminkan judicialization of politics yang berbahaya bagi judicial independence dan separation of powers, sehingga ketika pertimbangan politik masuk ke dalam judicial decision-making process, integritas sistem peradilan sebagai independent arbiter menjadi terancam, sebagaimana dianalisis oleh Lewis dalam studinya mengenai korupsi dan pemerintahan di Indonesia (Lewis, 2021).

Merespons problematika yuridis tersebut, prosedur pemberian abolisi diawali dengan pengajuan permohonan Presiden kepada DPR melalui Surat Presiden Nomor R43/Pres/07/2025 tanggal 30 Juli 2025, yang kemudian mendapat persetujuan DPR melalui rapat paripurna pada 31 Juli 2025 (Antara News, 2025). Implementasi kewenangan abolisi ini didasarkan pada Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memberikan abolisi dengan pertimbangan DPR, suatu mekanisme constitutional prerogative yang dalam konteks ini berfungsi sebagai corrective mechanism terhadap putusan pengadilan yang bermasalah secara yuridis. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 1 Agustus 2025 memuat disposisi penghapusan seluruh proses hukum dan akibat hukum terhadap Thomas Trikasih Lembong, dengan pelaksanaan yang diamanatkan kepada Menteri Hukum dan HAM serta Jaksa Agung (CNN Indonesia, 2025), sehingga efektivitas yuridis abolisi ini termanifestasi dengan pembebasan terdakwa dari Rumah Tahanan Cipinang pada tanggal yang sama pukul 22.06 WIB (Detik.com, 2025).

Pemberian abolisi oleh Presiden dalam hal ini dapat dipahami sebagai constitutional corrective terhadap putusan pengadilan yang dinilai bermasalah secara yuridis. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pertimbangan abolisi didasarkan pada kepentingan nasional untuk menjaga kondusivitas dan semangat persaudaraan dalam rangka pembangunan bangsa, dengan mempertimbangkan bahwa kasus ini telah menimbulkan keresahan di masyarakat (Tempo, 2025). Prof. Iwan Satriawan, sebagai pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, memandang pemberian abolisi ini tidak hanya sebagai langkah politik Presiden, tetapi juga sebagai warning signal kepada lembaga peradilan mengenai pentingnya konsistensi dalam penerapan asas-asas hukum pidana (Lldikti5.kemdikbud.go.id, 2025). Interpretasi ini mengindikasikan bahwa abolisi berfungsi sebagai institutional dialogue antara cabang eksekutif dan yudikatif dalam menjaga constitutional balance dan rule of law, meskipun menimbulkan constitutional tension antara kewenangan eksekutif dan independensi yudikatif dalam sistem trias politica Indonesia.

Pemberian abolisi kepada Tom Lembong menimbulkan paradox yuridis ketika putusan pengadilan tetap dianggap legally valid meskipun akibat hukumnya telah dihapus melalui abolisi, menciptakan ambiguitas dalam legal certainty. Penting untuk dicatat bahwa abolisi bersifat individual dan tidak berlaku untuk terdakwa lain dalam kasus yang sama, sebagaimana dijelaskan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah bahwa proses hukum terhadap para petinggi perusahaan-perusahaan gula tetap dilanjutkan (Kompas, 2025), sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai equal treatment dan proporsionalitas dalam penerapan hukum, khususnya ketika pejabat publik yang menjalankan instruksi pemerintah mendapat perlakuan berbeda dengan pihak swasta yang diduga memperoleh keuntungan dari kebijakan tersebut. Mantan Presiden Joko Widodo dalam pernyataannya menilai pemberian abolisi sebagai hak prerogatif Presiden yang telah melalui berbagai pertimbangan matang, namun tetap menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan (Tempo, 2025).

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap dinamika yuridis kasus Tom Lembong, dapat disimpulkan bahwa perkara ini mengekspos systemic vulnerabilities dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang mengancam rule of law dan legal certainty (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2022). Meskipun abolisi telah menyelesaikan kasus secara formal, precedential value yang ditinggalkan memerlukan corrective measures untuk mencegah reproduksi judicial error serupa di masa mendatang. Diperlukan reformasi normatif untuk memastikan strict compliance terhadap pembuktian unsur mens rea dalam setiap perkara korupsi, sebagaimana ditekankan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 42 PK/Pid.Sus/2015 mengenai pembuktian niat dalam perkara korupsi (Mahkamah Agung RI, 2015), dengan penguatan legal education bagi hakim mengenai elements of criminal liability, establishment clear demarcation antara administrative violations dan criminal offenses melalui kodifikasi kriteria yang objektif untuk mencegah kriminalisasi kebijakan publik yang bona fide, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, penguatan judicial independence melalui institutional safeguards yang efektif dan transparansi dalam judicial decision-making process untuk meminimalisir political interference, sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 11 P/HUM/2019 mengenai ultra vires pejabat administrasi (Mahkamah Agung RI, 2019), standardisasi metodologi perhitungan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi dengan emphasis pada actual loss dan verifiable damages daripada speculative calculations, serta evaluasi komprehensif terhadap mechanism dan criteria pemberian abolisi untuk memastikan konsistensi aplikasi dan mencegah persepsi politicization of law.

Reformasi-reformasi tersebut esensial untuk menjaga integritas sistem hukum pidana dan memastikan bahwa criminal justice system tidak menjadi instrumen political vendetta atau judicial caprice. Kasus Tom Lembong, dengan demikian, berfungsi sebagai constitutional alarm yang mengingatkan pentingnya menjaga separation of powers, judicial independence, dan rule of law dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pemberian abolisi, meskipun menyelesaikan kasus secara individual, harus menjadi catalyst untuk reformasi sistemik yang dapat memperkuat legal certainty dan democratic governance di Indonesia, sehingga hukum pidana tidak dibiarkan menjadi alat balas dendam politik maupun pendulum selera moral pejabat yudisial, melainkan tetap menjadi instrumen yang menjaga marwah demokrasi dan integritas negara.

Dengan demikian, kasus Tom Lembong bukan sekadar persoalan individu, melainkan cerminan tantangan mendasar dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Ketiadaan pembuktian niat jahat, kekeliruan perhitungan kerugian negara, kriminalisasi kebijakan administratif, serta selektivitas penegakan hukum mengindikasikan perlunya reformasi menyeluruh. Pemberian abolisi, meski menuntaskan sengketa secara formal, seharusnya menjadi momentum bagi legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk bersinergi memperkuat asas kepastian hukum, keadilan substantif, dan independensi peradilan. Hanya dengan konsistensi penerapan unsur-unsur pokok delik, batas tegas antara ranah administratif dan pidana, serta mekanisme penegakan hukum yang objektif dan transparan, penegakan hukum pidana di Indonesia dapat benar-benar menjamin perlindungan publik tanpa disertai ketakutan atau intervensi politik.

Oleh: Rangga Yudha Leonspatra – 24410509

Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana Reguler Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Kebijakan yang berhubungan dengan kesejahteraan guru merupakan salah satu isu yang sering diperbincangkan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena profesi guru dilihat sebagai suatu pekerjaan yang memiliki nilai dan status sosial yang tinggi, serta mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dari segi ekonomi. Namun, pada kenyataannya, kondisi tersebut belum dirasakan oleh para guru honorer (Siahaan & Meilani, 2019). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012, para guru honorer dikategorikan sebagai bagian dari tenaga honorer. Dalam Pasal 1 peraturan ini, dijelaskan bahwa guru honorer adalah individu yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lainnya dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu dalam instansi pemerintah. Pendapatan atau gaji mereka pun menjadi beban pada anggaran APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) (E-ujian, 2024).

Dalam sebuah platform berita online, diungkapkan bahwa guru honorer belum memiliki hak yang setara dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS), baik dari sisi gaji, tunjangan, maupun jaminan sosial. Salah satu perbedaan paling mencolok antara PNS dan honorer adalah soal gaji. Hal ini menciptakan kesenjangan yang nyata dalam besaran gaji yang diterima oleh guru honorer dibandingkan dengan guru yang berstatus PNS. Gaji PNS telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 yang mengatur tentang Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil, sementara gaji honorer masih belum adanya standarisasi regulasi yang memberikan jaminan kesejahteraan dan gaji yang pasti sehingga cenderung berbeda tiap wilayah, sekolah, dan jenis pekerjaan. Sebagai ilustrasi, gaji PNS golongan I-A pada tahun 2023 berkisar antara Rp1.685.700 hingga Rp2.901.400 per bulan, sedangkan nasib guru honorer tergantung pada daerah tempat mereka mengajar, jumlah jam mengajar, dan alokasi anggaran dari pemerintah. Diketahui bahwa guru honorer di kota besar seperti Jakarta bisa mendapatkan gaji sekitar Rp1,5 juta hingga Rp2 juta per bulan. Di sisi lain, di daerah yang lebih terpencil, seorang guru honorer  hanya menerima Rp500 ribu hingga Rp1 juta per bulan. Ini menggambarkan betapa tidak stabilnya gaji yang diterima oleh guru honorer (Bimbel CPNS 2025, 2025). 

Berdasarkan hasil survei Lembaga Institute For Demographic and Poverty Studies (IDEAS) dan Dompet Dhuafa, sebanyak 74,3% responden guru honorer atau kontrak memiliki penghasilan di bawah Rp2 juta per bulan. Dari kelompok tersebut, 20,5% di antaranya masih digaji di bawah Rp500 ribu per bulan. Muhammad Anwar selaku peneliti IDEAS menilai, upah tidak layak yang didapatkan mayoritas responden atau 74,3% itu sama seperti atau bahkan kurang dari Upah Minimum Kabupaten-Kota (UMK) paling kecil se-Indonesia, yaitu Kabupaten Banjarnegara yang sebesar Rp2,03 juta. Hal ini menunjukkan bahwa di daerah dengan biaya hidup terendah sekalipun para guru terutama guru honorer masih harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Santika, E, 2024). 

Ketidakpastian mengenai masa depan para guru honorer dipengaruhi tidak hanya oleh kondisi ekonomi, tetapi juga oleh sistem hukum yang ambiguitas dan saling bertentangan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen seharusnya menjadi fondasi hukum yang kokoh untuk menjamin kesejahteraan para pendidik. Pasal 14 Ayat (1) huruf a dalam undang-undang ini menyatakan dengan tegas bahwa setiap guru berhak menerima penghasilan lebih dari sekadar kebutuhan hidup minimum serta jaminan sosial. Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan tentang “guru” berdasarkan fungsi mereka sebagai pendidik, terlepas dari status pekerjaan mereka. Dalam konteks idealnya, ini berarti bahwa jaminan kesejahteraan seharusnya berlaku untuk semua individu yang menjalankan tugas sebagai guru profesional dan memenuhi kriteria yang ada. Namun, janji ini hanya terpenuhi untuk guru yang berstatus ASN (PNS dan PPPK). Mengambil contoh dari kondisi kesejahteraan guru honorer di kota Semarang, guru yang berstatus PPPK mendapatkan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal ini menekankan bahwa PPPK berhak atas proteksi yang mencakup jaminan hari tua, jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, dan bantuan hukum. Di sisi lain, guru honorer di Kota Semarang hanya mendapatkan jaminan kesehatan melalui program pemerintah kota Semarang, yaitu Universal Health Coverage (UHC). Untuk jaminan sosial lainnya, seperti jaminan hari tua dan jaminan kecelakaan kerja, guru honorer di Kota Semarang tidak memiliki akses, dan untuk jaminan kematian, mereka hanya menerima kompensasi berupa uang kematian. Selain itu, jaminan perlindungan hukum bagi guru honorer diatur dalam kontrak kerja yang disepakati antara setiap guru honorer dan kepala sekolah, yang berada di bawah pengawasan Dinas Pendidikan Kota Semarang (Safitri, R & Sonhaji, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa dengan perannya yang penting dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas, seharusnya guru honorer berhak mendapatkan jaminan kesejahteraan yang menyeluruh, agar terciptanya ekosistem yang seimbang dalam dunia pendidikan. 

Pemerintah perlu berperan aktif dalam memastikan kesejahteraan para guru dengan cara mendistribusikan gaji secara adil dan merata. Gaji untuk seorang guru honorer sangat rendah, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di zaman sekarang, terutama jika tidak memiliki pekerjaan tambahan (Amanah, S, dkk, 2022). Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan dan menetapkan standar gaji dengan cara menyusun regulasi yang mengatur gaji minimum untuk guru honorer. Namun, penghasilan guru honorer harus disesuaikan dengan ketentuan Upah Minimum Regional (UMR) atau gaji yang berlaku di lokasi tempat mereka mengajar (Saputra, M, dkk, 2023). Dengan langkah ini, berinvestasi pada martabat, kepastian, dan kesejahteraan guru honorer bukanlah sekadar pengeluaran, tetapi merupakan hal yang sangat penting untuk membangun sistem pendidikan nasional yang berkualitas, adil, dan menyeluruh. Ini merupakan investasi strategis terpenting dalam mencapai tujuan luhur konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menggapai masa depan Indonesia yang lebih cerah.

Oleh: Dhanindra Hanif Trisnanda – 23410395

Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana Reguler Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Thomas Trikasih Lembong atau yang lebih dikenal dengan nama Tom Lembong adalah mantan Menteri Perdagangan Indonesia dan Kepala BKPM di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pada tahun 2024, Tom Lembong terjerat namanya dalam kasus korupsi. Tom ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Agung pada tanggal 29 Oktober 2024 atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatan importasi gula (Hukumonline, 2025). Kasus ini langsung mendapat atensi dari masyarakat luas. Banyak yang menilai bahwa Tom Lembong sebenarnya tidak bersalah dan kasus ini merupakan kriminalisasi politik mengingat sebelumnya Tom adalah bagian dari tim pemenangan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Kompas.com, 2025). Publik juga menilai proses peradilan dari Tom memiliki banyak kejanggalan. Ari Yusuf Amir selaku penasehat hukum Tom mengungkap setidaknya ada 27 kejanggalan yang terjadi dalam proses peradilan ini (Hukumonline, 2025). Salah satu kejanggalan yang paling disorot oleh publik adalah tidak adanya atau tidak dapat dibuktikannya itikad jahat atau mens rea yang dimiliki oleh Tom Lembong.

Kasus korupsi Tom Lembong bermula saat Tom yang saat itu menjabat sebagai Menteri Perdagangan menerbitkan izin impor gula pada bulan Oktober 2015. Tom menerbitkan izin tersebut untuk mengganti gula yang dipinjam dari PT Angels Products yang digunakan untuk operasi pasar. Operasi pasar tersebut diperintahkan langsung oleh Presiden karena menipisnya stok dan kenaikan harga di daerah. Masalah lain muncul ketika Tom mengizinkan impor gula mentah (GKM) kepada PT PPI yang kemudian PT PPI bekerja sama dengan delapan perusahaan rafinasi swasta untuk kemudian mengolah gula kristal mentah tersebut menjadi gula kristal putih (GKM). Pemberian izin-izin tersebutlah yang menyebabkan terseretnya nama Tom Lembong ke dalam kasus ini. Jaksa menilai kebijakan pemberian izin tersebut telah menyebabkan kerugian negara dan telah memperkaya pihak lain. Dalam pandangan jaksa, izin tersebut dikeluarkan pada saat kondisi negara sedang surplus gula merujuk pada rapat koordinasi pada Mei 2015 (Hukumonline, 2025). 

Namun dalam faktanya, surplus gula yang disebut pada bulan Mei tersebut hanya bersifat sementara dan hanya cukup untuk tiga bulan. Tom Lembong sebagai Menteri Perdagangan saat itu menerbitkan izin-izin tersebut sebagai bentuk kebijakan untuk mengantisipasi krisis gula yang akan datang. Dengan kata lain, Tom dalam membuat kebijakan impor gula ini hanya menjalan tugasnya sebagai Menteri Perdagangan saat itu (Novel Baswedan, 2025). Tidak ada niat dari diri Tom untuk menguntungkan diri pribadi maupun pihak lain dalam pembuatan kebijakan tersebut. Tim kuasa hukum Tom Lembong, Zaid Mushafi, dalam podcast di kanal YouTube milik Novel baswedan menjelaskan bahwa PT PPI, sebuah badan usaha milik negara, yang memilih delapan perusahaan kilang gula swasta untuk bekerja sama. Tom sama sekali tidak ikut campur dalam pemilihan delapan perusahaan itu dan tidak pernah sekalipun berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan tersebut baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, tidak pula ditemukan fakta bahwa Tom menerima keuntungan pribadi dari kebijakan yang telah dibuatnya tersebut (Novel Baswedan, 2025). 

Dalam hukum pidana dikenal dua unsur utama tindak pidana, yaitu actus reus dan mens rea (Moeljatno, 2009). Actus reus adalah tindakan atau perbuatan nyata yang melanggar hukum, yang menjadi syarat utama dalam pembuktian tindak pidana selain unsur niat (mens rea). Actus reus tidak cukup untuk menjerat seseorang dalam hukum pidana tanpa adanya mens rea, yaitu sikap batin atau niat jahat. Keduanya harus ada secara bersamaan untuk memenuhi unsur suatu tindak pidana (Hakim, 2020). Mens rea merupakan istilah dari hukum pidana yang berasal dari bahasa Latin yang berarti “pikiran yang bersalah.” Dengan kata lain, mens rea adalah kondisi mental, niat, atau sikap batin seseorang ketika melakukan suatu tindak pidana (Qadlawoffice.com, n.d.). Pembuktian adanya Mens Rea pada pelaku pelanggaran tindak pidana sangat penting dalam proses peradilan (Aris Munandar, n.d.). Mens rea merupakan unsur batiniah (subjektif) dalam suatu tindak pidana, yang membedakannya dari actus reus sebagai unsur lahiriah (objektif). Unsur subjektif inilah yang menentukan apakah suatu perbuatan tergolong dilakukan dengan sengaja, karena kelalaian (culpa), atau tanpa adanya niat jahat sama sekali. Tanpa adanya pembuktian unsur mens rea, sistem hukum berpotensi menjatuhkan hukuman kepada individu yang sebenarnya tidak memiliki niat atau kesadaran untuk melakukan tindak pidana. Ketidakhadiran mens rea dapat menjadi alasan seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena tidak terdapat unsur kesengajaan atau kesalahan dalam perbuatannya. 

Dalam hukum pidana, terdapat asas geen straf zonder schuld yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan (Moeljatno, 2009). Dengan kata lain seseorang tidak mungkin dijatuhi pidana jika dia tidak melakukan tindak pidana. Untuk membuktikan kesalahan itu sendiri, perlu dibuktikan adanya perbuatan melawan hukum (actus reus) yang dibersamai dengan niat jahat (mens rea). Jika demikian, maka menurut asas ini Tom Lembong seharusnya tidak dapat dipidana karena mens rea dari Tom tidak dapat dibuktikan di persidangan, mengingat tidak ada keuntungan pribadi yang diambil oleh Tom dalam membuat kebijakan impor gula ini dan Tom juga tidak berniat untuk menguntungkan pihak lain. Tom murni hanya menjalankan tugasnya sebagai Menteri Perdagangan saat itu dalam membuat kebijakan impor gula tersebut. Dengan demikian, jika unsur kesalahan tidak dapat dibuktikan di pengadilan, terutama dalam bentuk niat jahat atau kepentingan pribadi, maka pemidanaan terhadap Tom Lembong akan bertentangan dengan asas geen straf zonder schuld.

Dalam putusannya, majelis hakim telah memutuskan bahwa Tom terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana penjara 4,5 tahun dan denda Rp 750 juta. Namun, dalam pertimbangannya hakim mengakui tidak terdapat bukti langsung mengenai keuntungan pribadi yang diperoleh Tom. Hakim lebih menekankan pada adanya kelalaian dan keputusan yang dianggap merugikan keuangan negara. Jika dianalisis dari sudut pandang dualisme actus reus dan mens rea, perbuatan mengeluarkan izin impor gula dapat dikategorikan sebagai actus reus. Namun, apakah terdapat mens rea? Bukti di persidangan menunjukkan Tom tidak menerima gratifikasi atau keuntungan langsung, sehingga sulit dibuktikan adanya niat jahat. Jika demikian, maka pemidanaan lebih dekat pada penilaian terhadap kebijakan yang salah (policy fault), yang secara teoretis lebih tepat dikualifikasikan sebagai pelanggaran administratif, bukan tindak pidana korupsi.

Oleh sebab itu, penulis berpendapat bahwa Tom Lembong sebenarnya tidak dapat dipidana atas kasus tindak pidana korupsi karena unsur actus reus tidak dibersamai dengan adanya unsur mens rea yang bahkan pada akhirnya unsur mens rea tersebut tidak dapat dibuktikan. Pemidanaan terhadap Tom justru menimbulkan pertanyaan dalam penerapan asas hukum pidana, khususnya asas geen straf zonder schuld. Jika terdapat kesalahan dalam kebijakan, semestinya hal tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran administratif, bukan pidana korupsi.