Pos

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) menerima kunjungan akademik dari Universitas Pekalongan (Unikal). Kunjungan akademik ini diselenggarakan di Gedung Moh. Yamin (Gedung FH UII), Selasa (08/06). Unikal mengirimkan delegasi yang berjumlah 5 orang, terdiri dari Dekan Fakultas Hukum Unikal, Dr. Nurul Huda, S.H., M.Hum., Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Unikal, Loso, S.H., M.H., Ketua Unit Penjaminan Mutu Fakultas Hukum Unikal, Sri pujiningsih, S.H., M.H., dan dosen Fakultas Hukum Unikal, Agung Aditya, S.H., M.Kn. dan Aditya Migi P, S.H., M.H.

Kunjungan ini disambut langsung oleh Dekan FH UII, Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H didampingi Sekretaris Jurusan FH UII, Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum, Ph.D, Sekretaris Program Sarjana, Internasional Program, Dodik Setiawan Nur Heriyanto, SH., M.H, LL.M., Ph.D, Kepala Pusdiklat FH UII, Eko Rial Nugroho, S.H., M.H., Kepala Bidang Pemagangan Pusdiklat, Rizky Ramadhan Baried, S.H., M.H., Kepala Bidang Pelatihan Pusdiklat Ibu Indah Parmitasari, S.H., M.H., Kepala Bidang Pendidikan Pusdiklat Ibu Titie Rachmiati Poetri, S.H., M.H., dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) FH UII: Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum selaku Kepala LKBH, dan Bapak/Ibu Kepala Bidang LKBH.

Abdul Jamil menyambut rombongan Unikal dengan antusias. Ia memperkenalkan kepada rombongan Unikal sekilas tentang FH UII, mulai dari kurikulum, lab yang dimiliki, fasilitas-fasilitas hingga sederet prestasi-prestasi yang telah dicapai sampai saat ini. Ia juga mempersilakan kepada para peserta rombongan Unikal untuk bertanya kepada Tim FH UII yang hadir pada saat kunjungan berlangsung.

Menurut, Dekan FH Unikal, Nurul Huda kunjungan ini untuk membahas kurikulum agar dapat meningkatkan kualitas dan mutu. “Tujuan kami kesini ingin belajar banyak dari FH UII yang sudah lebih dahulu berkembang. FH UII juga sudah menerapkan Kampus Merdeka dan kita sedang menuju ke proses itu,” ungkap Nurul Huda.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pendidikan Pusdiklat Ibu Titie Rachmiati Poetri, SH., M.H., mengungkapkan bahwa FH UII menerapkan sistem yang disebut dengan konversi mata kuliah. Menurutnya konsep ini bertujuan untuk melakukan penghargaan kepada mahasiswa apabila telah mengikuti magang baik di nasional maupun di internasional atau mengikuti kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM).

Kunjungan akademik ini dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, membahas bagaimana sistem kurikulum serta magang mahasiswa di FH UII berlangsung, serta bagaimana cara FH UII mendapatkan berbagai sumber biaya.

Kunjungan akademik diakhiri dengan adanya sesi penyerahan cinderamata dari FH Unikal kepada FH UII, maupun sebaliknya.

Dorongan Terhadap Sistem Hukum Yang Ramah Difabel Dalam Pendampingan Dan Bantuan Hukum Di

Permasalahan pendampingan dan bantuan hukum untuk difabel di Indonesia pada realitanya masih mengalami berbagai hambatan. Mulai dari sistem hukum yang belum memadai hingga aksesbilitas yang minim. Persoalan tersebut menjadi perlu diberikan perhatian lebih mengingat perihal pendampingan dan bantuan hukum untuk difabel yang berhadapan dengan hukum adalah tanggung jawab bersama serta upaya memenuhi amanat konstitusi yang diatur dalam Pasal 28 D Ayat (1) dan Pasal 28 I Ayat (2) UUD NRI 1945.

Namun, dalam kenyataannya terjadi kesulitan dalam hal pemenuhan hak bagi para difabel yang berhadapan dengan hukum. Hal tersebut setidaknya disebabkan oleh lima faktor, yaitu faktor regulasi (materiil dan formil), faktor penegak hukum yang berlum memiliki kemampuan yang memadai, faktor sarana prasarana dalam menunjang aksesbilitas, faktor budaya hukum dalam masyarakat dan faktor political will birokrasi saat ini.

Diskusi bersama Pusat Studi Hukum (PSH) FH UII dan SIGAB (Sasana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabel) Indonesia, yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat seperti akademisi, praktisi, pejabat pemerintahan dan teman-teman difabel yang diselenggarakan pada senin 29 Juli 2019 bertempat di ruang serba guna Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Diskusi bersama ini diisi oleh tiga pemateri yaitu Dr. Bambang Sutiyoso. S.H., M.Hum (Direktur LKBH UII),  M. Syafii’e (Peneliti PSH FH UII) dan Purwanti (Koordinator Advokasi SIGAB Indonesia).

Dalam diskusi bersama ini, selain membahas persoalan sistem hukum yang belum ramah terhadap difabel yang berhadapan dengan hukum dan permasalahan empiriknya. Persoalan terkait bagaimana sistem hukum yang ramah terhadap difabel kedepan juga turut dibahas. Dorongan untuk mengubah sistem hukum saat ini yang cenderung kaku dalam menjawab permasalahan difabel yang berhadapan dengan hukum. Harus segera ditata fleksibilitas dan efisiensinya guna mewujudkan tujuan hukum berupa kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Serta demi memenuhi dan menghormati hak asasi manusia setiap warga negara tidak terkecuali teman-teman difabel.

  • Makalah Pendampingan dan Bantuan Hukum untuk Defabel/Disabilitas-Bambang Sutiyoso, Dr., S.H., M.Hum.
  • Makalah Sistem Hukum Sistem Diskriminatif kepada Difabel-M. Syafi’ie, S.H., M.H.

 

Taman Siswa (18/07) Fakultas Hukum UII menyelenggarakan acara pembekalan alumni tahun 2019. Diselenggarakan Kamis, 18 Juli 2019 pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Utama Lt. 3 Gd. Prof. Moch. Yamin, Jl. Taman Siswa 158 Yogyakarta. Kegiatan ini menghadirkan Ahmad Baliyo Eko Prasetyo, S.Psi. Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia sebagai pembicara. Read more

Taman Siswa (1/7) Departemen Hukum Pidana bekerjasama dengan Pusat Studi Kejahatan Ekonomi Fakultas Hukum (PSKE) FH UII menyelenggarakan Studium General Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik sebagai Korporasi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia pada Kamis, 11 Juli 2019 di Ruang Sidang Utama Lt. 3 Gedung Prof. Moch. Yamin Kampus FH UII. Stadium General yang menghadirkan Dr. Chairul Huda, S.H., M.H. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Read more

Sheraton Mustika Hotel (20/06) Fakultas Hukum UII (FH UII) bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Dirjen AHU Kemenhumham RI) menyelenggarakan Seminar Nasional dan Call for Papers Simposium Hukum Tata Negara dengan tema besar Penataan Organisasi Sayap Partai Politik di Masa Depan. Seminar Nasional di selenggarakan pada Sabtu, 29 Juni 2019 mulai pukul 08.00-17.00 WIB di Ball Room Seraton Mustika Hotel Yogyakarta.

Acara yang dibuka oleh A. Ahsin Thohari Kepala Sub Direktorat Partai Politik Dirjen AHU Kemenhumham RI. Hadir dan mendampingi dalam pembukaan acara tersebut Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. Dekan FH UII bersama Jamaludin Ghafur, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Pelaksana.

Prof. Dr. M. Mahfud MD. hadir sebagai keynote speaker menyampaikan bahwa kegelisahan akademis atas perkembangan partai politik (parpol) yang mulai berkelidan dengan berbagai organisasi partai politik yang dibentuknya sendiri. Sehingga cenderung menumbuhkan pendapat pada sebagian masyarakat melalui media sosial maupun konvensional agar parpol ditiadakan saja. Selain itu Mahfud menyampaikan banyaknya pengurus dan aktivis parpol yang terlibat kasus korupsi. Kondisi ini dicap sebagai kegagalan parpol dalam memperbaiki keadaan bahkan parpol justru memperburuk tata kelola pemerintahan.

Seminar Nasional ini juga menghadirkan praktisi dan pakar hukum lainnya yaitu:  Prof. Dr. Jimly Assidiqqie, S.H., M.H. seorang Pakar Hukum dan Guru Besar HTN UI menyampaikan judul Problematika Pengaturan Organisasi Sayap Partai (OSP). Dr. Rer.Pol. Mada Sukmajati, M.P.P., dosen Fisipol UGM Departemen Politik dan Pemerintahan mengetengahkan materi Eksistensi OSP dalam Sistem Politik. Pembicara sesi pertama lainnya adalah Dr. Phil. Aditya Perdana, S.IP., M.Si. Directur of Center for Political yang mengaitkan Hubungan OSP dan Sistem Politik. Pada sesi ini dimoderatori oleh Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M. Dosen HTN FH UII.

Pada sesi kedua menghadirkan Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L. Guru Besar HTN Universitas Pajajaran menyampaikan tentang Urgensi Pengaturan OSP. Pembicara kedua sesi kedua adalah Prof. Kacung Marijan, M.A., Ph.D. Guru Besar FISIP Universitas Air Langga mengutarakan tema OSP dan Masa Depan Demokrasi. Dan pembicara akhir adalah Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H. Dosen HTN FH UII dengan materi Revitalisasi OSP untuk Penguatan Sistem Kepartaian. Sesi kedua ini dimoderatori oleh Jamaludin Ghafur, S.H., M.H. Dosen HTN FH UII.

Seminar Nasional ini diikuti oleh 200 peserta yang berasal dari utusan partai politik, akademisi, mahasiswa, aktivis ormas, dan birokrat pegawai pemerintahan terkait.

Unduh makalah seminar terkait:

  • Prof Dr. M. MAHFUD MD Penataan Organisasi Sayap Partai Keynote Speaker [pdf]
  • Dr. Phil. Aditya Perdana, S.IP., M.Si. Director of Center for Political Hubungan OSP dalam Sistem Politik [pdf]
  • Dr. rer.pol Mada Sukmajati, MPP Dosen Fisipol UGM Eksistensi OSP dalam Sistem Politik [pdf]
  • Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L. Guru Besar HTN FH Unpad Urgensi Pengaturan OSP [pdf]
  • Prof. Kacung Marijan, MA., Ph.D. Guru Besar FISIP UNAIR OSP dan Masa Depan Demokrasi [pdf]
  • Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H. Dosen HTN FH UII yk Revitalisasi OSP untuk Penguatan Sistem Kepartaian [pdf] [ppt]

Taman Siswa (25/06), Fakultas Hukum UII melakukan penandatangan Memory of Understanding (MoU) kerjasama pelaksanaan pemagangan mahasiswa Fakultas Hukum UII dengan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa 25 Juni 2019 diselenggarakan di Ruang Sidang Utama Lt. 3 Kampus FH UII Jl. Taman Siswa 158 Yogyakarta. Read more

Segera setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil pemilihan umum (Presiden dan Legislatif), KPU memberi ruang bagi para peserta pemilu yang tidak menerima hasil penetapan untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Informasi terakhir, tercatat bahwa terdapat 1 gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres, dan 329 gugatan PHPU Pileg dengan rincian, 318 permohonan sengketa DPR/DPRD dan 11 permohonan sengketa DPD. Yang menarik, bahwa jumlah sengketa pileg yang diajukan ke MK menurun dibandingkan dengan tahun 2014. Pada pemilu 2014, jumlah permohonan sengketa pileg mencapai 903 permohonan dan dari jumlah tersebut, sebanyak 34 diantaranya diajukan calon anggota DPD. Read more

People Power atau Daulat Rakyat?

Munculnya istilah People Power belakangan ini menarik untuk diperdebatkan, terutama apabila istilah tersebut digunakan sebagai bentuk protes terhadap proses penyelenggaraan pemilu serta dihubung-hubungkan dengan ‘kedaulatan rakyat’. Benarkah people power itu merupakan wujud kedaulatan rakyat? Dalam Ilmu Hukum Tata Negara tidak dikenal istilah People Power. Jika melihat situasi dan kondisi saat ini, istilah people power dapat diterjemahkan sebagai kekuatan rakyat yang konteksnya adalah suatu gerakan rakyat untuk menumbangkan kekuasaan, atau sebuah gerakan perlawanan untuk menunjukkan adanya kezaliman. Read more

Tamsis, Jumat, 17 Mei 2019 pada pukul 16.00 WIB, diselenggarakan kegiatan Pengajian dan Buka Bersama Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang diselenggarakan di Ruang Sidang Utama Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII). Read more

Salah satu catatan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum (pemilu) serentak ialah sunyi dan senyapnya gaung pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Bahkan dapat dikatakan bahwa pemilu anggota DPD nyaris tidak ada gaung dan jauh dari gegap gempita publik. Celakanya, kondisi ‘sunyi’ ini merata di setiap Provinsi yang menjadi daerah pemilihan pemilu anggota DPD. Read more

Event

Nothing Found

Sorry, no posts matched your criteria