Penyelenggaraan proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 baik di Pusat maupun di daerah yang masih berjalan hingga bukan tanpa kendala. Pasalnya terdapat problem ambang batas atau “Passing Grade” dalam tahapan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang dinilai terlalu tinggi untuk para peserta ujian seleksi CPNS. Terutama untuk penerimaan CPNS di Daerah. Read more
Wonosari (18/11) Alumni Fakultas Hukum UII Tahun 1990 yang tergabung dalam Paseduluran FH-UII ’90 menyelenggarakan reuni pada 17 dan 18 November 2018. Komunitas alumni FH-UII angkatan tahun 1990 ini terdiri dari 3 kelas, yaitu kelas A, B, dan C. Tetapi sedulur FH-UII ‘ 90 tidak membeda-bedakan antar kelas semua adalah alumni FH-UII tahun 1990.
Muntoha menjelaskan, bahwa setelah sekian lama tidak jumpa sedulur FH-UII ‘90, maka untuk mempererat tali persaudaraan alumni, Kami yang berada di Yogyakarta menggagas untuk mengadakan temu kangen/reuni, Reuni sudah diadakan beberapa kali. Reuni pertama kali di adakan di Raminten, yang diikuti dengan reuni- reuni berikutnya, yaitu:
Semua temu kangen di adakan di yogyakarta, karena tempat penuh kenangan. Di sela-sela temu kangen tersebut selalu kita sisipkan acara pemberian tali asih kepada sedulur FH-UII ‘90 yg baru menerima musibah. Begitu pula selain temu kangen/reuni sedukur FH-UII ‘90 juga mengadakan kegiatan
Kegiatan pengajian alhamdulillah sudah berjalan dan diadakan 2 bulan sekali. Sedangkan untuk arisan diadakan 1 bulan sekali. Selain itu Alumni ’90 juga menyelenggarakan kegiatan bakti sosial dengan droping air bersih beberapa daerah di Wonosari.
Selain itu juga sudah beberapa kali memberikan tali asih kepada keluarga sedulur FH-UII ‘90 yg telah mendahului kita. Dan yg sedang sakit.
Harapan sedulur FH-UII ‘90 di masa yang akan datang bisa bersinergi untuk saling mengisi dan mempererat tali silaturahmi yang berguna dan dpt memberikan manfaat untuk FH-UII , Universitas serta masyarakat.
Aamiin.
Bravo Sedulur FH UII ‘90
Yogyakarta, (Jum’at 2/11/2018) – DPRD Jawa Tengah dengan rombongan mendatangi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dalam kunjungan tersebut di agendakan rombongan DPRD Jateng akan mengkaji mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dengan FH UII. Kedatangan romobongan anggota Dewan disambut hangat oleh Dekan FH UII serta jajarannya. Read more
Semarang, Jawa Tengah. (Rabu, 14/11/2018) – program klinik etik dan hukum oleh Komisi Yudisial melibatkan setidaknya 6 Fakultas Hukum di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ( FH UII ) salah satu Fakultas Hukum yang masih diberikan kepercayaan oleh Komisi Yudisial (KY) untuk mengikuti program Klinik Etik dan Hukum. Program ini menjadi agenda tahunan di FH UII, sudah tahun ke 3 program ini berjalan di FH UII. Read more
Kontestasi Politik Mengorbankan Anak
Kontestasi politik semakin tidak mengenal batas baik-buruk, layak atau tidak layak, benar atau salah. Kampanye politik yang memperebutkan simpati publik kerap dilakukan dengan cara-cara yang tidak sepantasnya. Salah satu yang menjadi korban dari aktifitas politik adalah anak-anak, sebagian mereka dilibatkan dalam aktifitas dukung mendukung calon, dan harus mendengarkan ragam pendapat tim sukses yang umumnya berisi ujaran kebencian yang dilontarkan kepada pihak lawan. Anak-anak secara langsung atau tidak langsung telah menjadi korban dan membayakan untuk interaksi sosial mereka kedepannya. Read more
Langkah kementerian agama dengan meresmikan perubahan akta nikah pada 8 November 2018 dari berupa akta menjadi kepada bentuk kartu yang mirip KTP atau ATM ini merupakan bentuk inovasi yang tepat. Perubahan ini dinilai sebagai bentuk sikap terhadap perkembangan zaman yang sepenuhnya telah berbasis pada era digitalisasi/online. Inovasi tersebut dinamai dengan aplikasi sistem informasi manajemen nikah (simkah). Read more
“Pak!, Alhamdulillah saya memenangkan penghargaan “The Young Researcher of The Year” in International Research Competition 2018 in Singapore, demikian yang dikatakan SYAHDHAN DWI RAHMATULLOH (15410116) Mahasiswa FH UII Angkatan 2015 yang saat ini masih di Singapura.
Menyoal Hak Pendidikan Bagi Difabel
Potret pendidikan bagi difabel masih memilukan. Sepanjang tahun 2018 masih ditermukan kasus di mana anak-anak difabel ditolak masuk sekolah. Beberapa komunitas telah melakukan advokasi dan media massa telah memberitakannya. Di antara kasusnya menimpa RF, siswa SMP Negeri Rangkasbelitung, Lebak, Banten. Tekadnya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di beberapa SMK di Rangkasbitung pupus karena kondisi difabilitasnya. Kasus lain menimpa BKR, seorang anak yang memiliki hambatan mobilitas yang ditolak di beberapa SD di Pekanbaru, dan dua anak difabel penglihatan asal Makassar yang ditolak saat melakukan Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA dan SMK di Sulawesi Selatan. Read more
Peraturan Daerah Disabilitas Perlu Direvisi
Enam tahun yang lalu, Pemerintah Provinsi Yogyakarta mengesahkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Peraturan ini cukup menggembirakan karena melibatkan beberapa organisasi difabel yang ada di Yogyakarta. Tokoh-tokoh difabel memberikan masukan dan menyusun substansi Peraturan Daerah ini. Di masanya, Perda ini diapresiasi oleh banyak pihak dan beberapa daerah di Indonesia ikut mempelajari Perda yang menjamin hak-hak difabel di Yogyakarta. Read more
Akreditasi Institusi Unggul.
Universitas Islam Indonesia telah mendapatkan Akreditasi Institusi Unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada tahun 2021.
