Juni 2020 - Laman 2 dari 2 - Fakultas Hukum - Universitas Islam Indonesia

KOLEKSI BUKU DASAR-DASAR KEHUTANAN

No	Buku	Baca
1.	634.9-PIDANA KEHUTANAN-WARTININGSIH-07092020130246	Baca
2.	634.92-HUKUM LINGKUNGAN KAIDAH KAIDAH PENGELOLAAN…-AMAM SETIA	Baca
3.	634.9-HUKUN KEHUTANAN-ISKANDAR	Baca
4	634.9-DASAR DASAR HUKUM KEHUTANAN- SALIM	Baca
5	634.9-ASPEK PEMBINAAN KAWASAN HUTAN & STRATIFIKASI…-AMAN SETIA	Baca
6	631.44 KLARIFIKASI TANAH DAN PEDOGENESIS-SARWONO H	Baca
7	616.8-HUKUM DAN PSIKIATRI-HJ TINA ASMARAWATI	Baca
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Juni 30, 2020

Perpustakaan

REVISI UU MK, UNTUK SIAPA?

Penulis: Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII), Departemen Hukum Tata Negara

Ada dua poin besar dalam draft revisi UU MK yang menuai kritik dan penolakan dari sejumlah kelompok masyarakat. Pertama, menambah syarat minimal usia untuk menjadi hakim konstitusi dari 47 menjadi 60 tahun. Kedua, mengubah ketentuan aturan masa jabatan hakim konstitusi dari model periodesasi ke batas usia maksimum 70 tahun. Dalam lanskap politik dan tehnik legislasi, dua kalusul ini cenderung sangat spekulatif. Belum ada satupun hasil studi yang membenarkan bahwa menambah syarat usia hakim konstitusi bisa memengaruhi kualitas interpretasi terhadap sebuah perkara.

Sungguhpun itu dibentuk sebagai syarat, pengaturan batas minimal usia tak lebih dari sebuah kompromi politik. Dan adakalanya, rasionalisasi pilihan angka itu jatuh secara insidentil. Begitu juga dalam konteks masa jabatan hakim konstitusi. Terlalu dini kiranya jika ada persepsi yang menyatakan bahwa pembatasan masa jabatan hakim dengan klausul usia maksimum akan menguatkan independensinya dalam mengadili perkara. Sebab independensi jabatan hakim tidak dipengaruhi dengan syarat usia, melainkan pada prinsip meritokrasi yang melekat dalam proses seleksi dan pengangkatan hakim. Tak heran kiranya, jika masyarakat dibuat bingung dengan kebutuhan revisi UU MK. Apa yang menjadi motif di balik dua kalusul itu? Poin perubahan yang sama sekali tidak substantif, bahkan membuka konflik kepentingan antara hakim konstitusi dan pembentuk undang-undang.

Legislasi

Menjadi menarik bila meletakkan konteks ini jauh lebih luas. Di periode kedua pemerintahan Joko Widodo, fungsi legislasi menjadi anasir yang secara signifikan mendapatkan krisis legitimasi sosial. Begitu masifnya penolakan publik dalam fungsi legislasi (Presiden-DPR) tentu tidak bisa hanya dimaknai sebagai bekerjanya kontrol kewargaan dalam negara demokrasi. Melainkan juga harus dilihat sebagai bentuk pentingnya evaluasi kinerja Presiden dan DPR dalam melaksanakan fungsi legislasi. Berawal dari proses politik yang buruk pada perubahan UU KPK dan juga diikuti dengan perubahan UU Minerba, krisis legitimasi publik kemudian mengerangkai pada pembentukan undang-undang lainnya. Sebut saja RUU Cipta Kerja, sampai dengan yang paling anyar revisi UU MK. Dalam konsepsi hukum dan masyarakat, undang-undang bukan hanya soal legalitas formal melainkan juga legitimasi sosial (Sulistiyowati Irianto:2019). Luc Wintgens: 2012 menuliskan bahwa krisis legitimasi publik terhadap pembentukan undang-undang disebabkan akibat proses legislasi yang buruk baik dari segi prosedur maupun isi dari undang-undang itu sendiri. Rasionalitas publik ditabrak atas dasar kehendak partai, partisipasi publik lemah dan suara rakyat dibajak dengan kelompok-kelompok penekan yang memiliki kepentingan sektoral atas pembentukan sebuah undang-undang.

Independensi

Studi Larkins dalam “judicial independence and democratization” membenarkan bahwa pola intervensi pemerintah terhadap lembaga peradilan salah satunya dilakukan dengan proses politik pembentukan undang-undang yang mengatur lembaga peradilan (Christoper M Larkins:1996). Polanya sederhana. Pemerintah memperdagangkan pengaruh dalam materi muatan pembentukan hukum, agar hakim terjebak pada pusaran konflik kepentingan. Praktik di berbagai negara merefleksikan keadaan yang hampir mirip. Intervensi pemerintah dilakukan dengan proses politik pada revisi undang-undang kekuasaan kehakiman. Hungaria contohnya, pemerintah Orban mengubah aturan dengan menambah jumlah hakim konstitusi dari delapan menjadi lima belas. Kemudian memberikan peran bagi partai penguasa untuk melakukan penunjukan langsung terhadap hakim-hakim yang baru. Demikian juga Polandia. Partai pemenang pemilu menolak calon hakim yang diusulkan oleh partai pendukung pemerintah sebelumnya. Kemudian partai pemenang pemilu mengangkat lima hakim konstitusi yang baru untuk mendelegitimasi calon yang lama. Semua itu dilakukan agar pemerintah dapat memberikan pengaruh terhadap hakim ketika dan akan mengadili perkara yang melibatkan kepentingan pemerintah. Ketika hakim tidak lagi independen, proses peradilan menjadi sangat transaksional.

Kepentingan

Dalam draft revisi UU MK, Pasal 87 huruf c mengatur apabila hakim konstitusi berakhir masa jabatannya di usia 60, maka hakim yang bersangkutan dapat meneruskan jabatannya hingga usia 70 tahun. Tanpa adanya kejelasan dalam ketentuan peralihan, pasal ini bisa mengancam dan mengakibatkan hakim konstitusi terjebak dalam kubangan konflik kepentingan. Artinya akan ada hakim konstitusi yang dirugikan ataupun diuntungkan dengan ketentuan perubahan UU MK. Sebagai contohnya Hakim Saldi Isra. Periodesasi jabatannya habis sebelum usia enam puluh tahun. Berbanding terbalik dengan Hakim Aswanto yang periodesasi jabatannya bisa berhenti di usia enam puluh tahun. Dengan merujuk ketentuan revisi pasal a quo akan ada hakim konstitusi yang mungkin saja bisa menjabat hingga dua puluh tahun lamanya. Bisa dibayangkan ketika revisi UU a quo pada akhirnya diujikan di MK, majelis hakim konstitusi tidak hanya mengadili kepentingan lembaganya, melainkan juga mengadili kepentingan jabatannya sendiri. Oleh karena itu revisi UU MK sebaiknya lebih ditujukan untuk mengoptimalisasi pemenuhan hak konstitusional warga negara. Menelaah kebutuhan kelembagaan MK yang jauh lebih substantif dari pada sekedar mengatur usia jabatan hakim. Bukan sebaliknya, momentum revisi UU MK justru hanya menjadi langkah mundur dalam upaya perlindungan hak konstitusional warga negara.

Tulisan ini pernah dimuat dalam detikNews, 16 Juni 2020.

Juni 23, 2020

Opini Kita

Covid-19 sebagai Alasan Force Majeure dalam Perjanjian dan Implikasinya terhadap Perjanjian

Oleh: Muhammad Teguh Pangestu[1]

Dari bulan Desember 2019 hingga detik ini, Covid-19 atau virus corona telah menyebar ke 213 negara, termasuk Indonesia. Total jumlah yang positif terkena virus corona berjumlah 7.873.198 kasus. Total jumlah pasien yang meninggal dunia berjumlah 432.477 korban jiwa. Total jumlah pasien yang dinyatakan sembuh berjumlah 4.043.393 pasien.[2]

Covid-19 ini menggangu berbagai sektor, terutama perjanjian atau kontrak. Dengan adanya Covid-19, debitor berdalih terjadinya wanprestasi[3] dikarenakan adanya Covid-19 sehingga Covid-19 dijadikan sebagai alasan force majeure (keadaan kahar). Hal ini dalam kehidupan masyarakat menimbulkan berbagai persoalan. Pertama, apakah Covid-19 dapat dinyatakan sebagai force majeure? Apakah dengan adanya virus corona ini serta merta debitor dapat menunda atau membatalkan perjanjian?

Force majeure telah diatur oleh Pasal 1244 Burgerlijk Wetboek (BW) dan Pasal 1245 BW. Meskipun, force majeure telah diatur dalam BW, namun BW tidak memberikan pengertian force majeure itu sendiri. Pasal 1244 BW mengatur bahwa jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga jika ia tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tidak terduga pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika iktikad buruk tidak ada pada pihaknya. Kemudian, Pasal 1245 BW mengatur bahwa tidaklah biaya rugi dan bunga harus digantinya, jika lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tidak sengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.

Meskipun BW tidak memberikan pengertian force majeure, penulis mengartikan force majeure adalah suatu keadaan yang membuat debitor tidak dapat melaksanakan prestasinya atau kewajibannya kepada kreditor, yang dikarenakan terjadinya peristiwa yang berada di luar kehendaknya. Contoh: Covid-19, gempa bumi, kebakaran, banjir, dan lain-lain.

Berdasarkan sifatnya, force majeure memiliki 2 macam, yakni force majeure absolut dan force majeure relatif. Force majeure absolut adalah suatu keadaan debitor sama sekali tidak dapat melaksanakan prestasinya kepada kreditor, yang dikarenakan gempa bumi, banjir, dan adanya lahar.[4] Contoh: Cristiano Ronaldo membeli mobil Honda Civic Turbo di salah satu showroom Honda yang ada di Jakarta. Dalam proses pengiriman, kapal yang mengangkut mobil Honda Civic Turbo tersebut mengalami kebakaran, sehingga mobil Honda Civic Turbo tersebut ikut terbakar juga.

Force majeure relatif adalah suatu keadaan yang menyebabkan debitor masih mungkin untuk memenuhi prestasinya. Namun, pemenuhan prestasi tersebut harus dilakukan dengan memberikan korban yang besar yang tidak seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang begitu besar.[5] Contoh: Pada tanggal 5 Agustus 2019, Prof. Dr. Rudhi Sitepu, S.H., M.H. akan memberikan keterangan ahli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor). Namun, pada tanggal 4 Agustus 2019, yang bersangkutan sakit demam berdarah dan rawat inap selama 7 (tujuh) hari sehingga tidak dapat memberikan keterangan ahli di Pengadilan Tipikor. Contoh lain: Covid-19. Jika Covid-19 ini berakhir, pihak kreditor dapat menuntut kembali pemenuhan prestasi debitor, meminta ganti rugi, meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau dalam perjanjian timbal balik, dapat diminta pembatalan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi.[6]

Dalam menanggapi Covid-19, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, telah membuat dan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional sebagai dasar hukum force majeure. Hal ini dapat kita perhatikan poin Kesatu Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Di mana, poin Kesatu Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional mengatur bahwa menyatakan bencana non-alam yang diakibatkan oleh penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional.

Dari Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional di atas, Covid-19 dapat dinyatakan sebagai force majeure. Namun, dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional, tidak serta debitor dapat menunda atau membatalkan perjanjian.

Dalam disiplin hukum perjanjian, dikenal salah satu asas yang begitu penting. Adapun asas yang dimaksud adalah asas kekuatan mengikatnya perjanjian (Pacta Sunt Servanda). Asas ini bermakna bahwa para pihak yang membuat perjanjian harus melaksanakan perjanjian tersebut. Dalam asas ini, kesepakatan para pihak mengikat sebagaimana layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.[7]

Asas Pacta Sunt Servanda dapat kita temui dalam Pasal 1338 BW. Di mana, Pasal 1338 BW mengatur bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berlaku sebagai udnang-undang bagi mereka yang membuatnya berarti bahwa undang-undang mengakui dan memposisikan kedua belah pihak sejajar dengan legislator.[8]

Meskipun posisi para pihak sejajar dengan legislator, namun di antara mereka terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada daya berlakunya produk yang diciptakan. Produk yang diciptakan legislator berupa undang-undang, dengan seluruh proses dan prosedurnya berlaku dan mengikat secara universal dan bersifat abstrak. Sedangkan, perjanjian yang merupakan produk dari para pihak memiliki daya berlaku terbatas pada para pihak saja dan dengan dibuatnya perjanjian tersebut, para pihak bermaksud untuk melakukan perbuatan konkret.[9]

Dari penjelasan asas Pacta Sunt Servanda di atas, kedua belah pihak hanya melaksanakan perjanjian sesuai klausul perjanjian. Para pihak tidak boleh melaksanakan perjanjian di luar klausul perjanjian.

Pada umumnya, ketentuan force majeure dituangkan dalam klausul perjanjian dengan menguraikan peristiwa apa saja yang termasuk force majeure. Dengan diuaraikannya peristiwa apa saja yang termasuk force majeure dalam klausul perjanjian, para pihak dapat menunda atau membatalkan perjanjian. Dengan demikian, jika para pihak mengkategorikan Covid-19 sebagai force majeure dalam klausul perjanjian, maka salah satu pihak dapat menunda atau membatalkan perjanjian.

Lain halnya, meskipun para pihak menuangkan ketentuan force majeure dalam klausul perjanjian, namun jika Covid-19 tidak dikategorikan sebagai force majeure, maka debitor yang wanprestasi tidak serta merta dapat menunda atau membatalkan perjanjian tersebut dengan alasan Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Agus Yudha Hernoko. 2014. Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

Muhammad Teguh Pangestu. 2019. Pokok-Pokok Hukum Kontrak. Makassar. C.V. Social Politic Genius.

Ridwan Khairandy. 2004. Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak. Jakarta. UI Press.

________________. 2014. Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama). Yogyakarta. FH UII Press.

Salim H.S. 2019. Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta. Sinar Grafika.

INTERNET

https://www.worldometers.info/coronavirus/. Diakses terakhir pada tanggal 14 Juni 2020.

[1] Penulis adalah lulusan Strata-1 (S-1) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan saat ini berstatus sebagai mahasiswa Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis merupakan penulis buku “Pokok-Pokok Hukum Kontrak” dan “Badan Usaha Milik Negara & Status Hukum Kekayaan Negara Berdasarkan UU BUMN”.

[2] https://www.worldometers.info/coronavirus/. Diakses terakhir pada tanggal 14 Juni 2020.

[3] Wanprestasi, ingkar janji, atau cedera janji menurut Ridwan Khairandy adalah suatu kondisi di mana debitor tidak menjalankan kewajibannya atau prestasinya yang telah ditentukan dalam perjanjian. Selain tidak menjalankan prestasinya yang telah ditentukan dalam perjanjian, wanprestasi dapat juga terjadi di mana debitor tidak menjalankan prestasinya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Ridwan Khairandy, 2014, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama), Yogyakarta, FH UII Press, hal. 278.

[4] Salim H.S., 2019, Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 102.

[5] Ibid.

[6] Ridwan Khairandy, Op.Cit., hal. 282.

[7] Ridwan Khairandy, 2004, Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Jakarta, UI Press, hal. 28.

[8] Agus Yudha Hernoko, 2014, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hal. 127.

[9] Muhammad Teguh Pangestu, 2019, Pokok-Pokok Hukum Kontrak, Makassar, C.V. Social Politic Genius, hal. 89.

Juni 17, 2020

Opini Kita

Teror dan Latah dengan Makar

Penulis: Ari Wibowo, S.HI., S.H., M.H.

Dosen Fakutas Hukum UII, Departemen Hukum Pidana.

Pada zaman Orde Baru, istllah ‘subversi” dan “makar’ sangat tidak asing di telinga masyarakat, Bagalnrana tidak, delik subversi dan”nnkaLsant ltu sering terucap dari mulut para pejatbat untuk mengancam kelompok tertenru yang dianggap membahayakan kekuasaan. Pascareformasl, kedua istilah tersebut terdengar asing. Bahkan, Benerasi baru barangkall tak mengenalnya, “Subversi” sudah menjadi sejarah hukum yang hanya terdengar dl ruang-ruang kuliah fakultas hukum karena undang-undangnya telah dicabut. lstilah “makar’ nyaris tak pernah diucapkan lagi oleh penguasa meskipun sampai dengan saat lni pengaturannya masih eksis dalam KUHP.

Makar, terutarna yang dlatur dalam Pasal 1 07 KUHP, menl,:di salah satu delik primadona madona bagl penguasa Orde Baru untuk menghabisi musuh politiknya. Tidak jarang aktivis yang kritis dengan kebijakan penguasa dilibas dengan pasal makar karena dianggap punya maksud menggulingkan pem€rlntah yang sah. Lama tak terdengar, saat ini istilah “makar” kembali akrab di telinga publik.

Dalam beberapa kesempatan, menteri pertahanan era Presiden Jokowi kembali memopulerkan istilah “makar” kepada publik terutama saat ada beberapa orang yang menyuarakan ajakan people power.

Masyarakat pun akhlrnya mulai latah, ikut’ikutan rnenggunakan istilah “makar” yang sebenarnya tldak ia pahaml artinya. Seolah dianggap hal biasa, padahal makar merupakan kejahatan serius dengan ancaman pidana berat bagi pelakunya.

lsu makarjuga berpotensi mengakibatkan kegaduhan di tengah masyarakat. Seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu, adanya agenda diskusi bertajuk “Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan” yang diselenggarakan sekelompok mahasiswa akhirnya dibatalkan karena ada teror kepada narasumber dan penyelenggaranya.

Padahal, darijudulnya, diskusi tersebut sama sekali tidak mengindikasikan adanya upaya makar menggulingkan pemerintah yang sah. Maka, aneh jika peneror menganggapnya sebagai makar, bahkan sampai rnengancam akan membunuh panitia penyelenggaranya.

Adanya keanehan tersebut mendorong publik untuk mencari-cari apa pemicu di balik teror tersebut. Salah satu yang ditemukan dan menjadiviral adalah artikel yang ditulis seorang akadernisi berinisial BPW dengan judul “Gerakan Makar di UGM Saat jokowi Sibuk Atasi Covid-l9”. Dalam tulisannya, BPW menilai bahwa rencana diskusi tersebut adalah makar. Meski diakuinya hanya sebatas opini sederhana, bukan berarti orang bebas dalam beropini. Ada batasan tertentu kapan opini merppakan bagian dari kebebasan berpendapat dan kapan sudah masuk dalam ranah pidana.

Jauh dari Makar

Menurut Abdul Hakirn G Nusantara (1995), hukum pidana politik merupakan sarana hukum untuk melindungi kepentingan negara dari musuh-musuh politiknya yang memiliki maksud mengubah sistem politik dan pemerintahan negara. Perbuatan yang dilarang di dalamnya dikenal dengan sebutan delik atau kejahatan politik. Sekalipun bukan merupakan istilah hukum (juridicatterm), istilah ini sudah sejak lama dikenal dalam perbincangan akadernik dan masyarakat {academic and social term).

Stephen Schafer, misalnya, mengidentifikasi setidaknya ada sembilan jenis kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan politik, salah satunya kejahatan terhadap negara/keamanan negara. Dalam KUHP, kejahatan terhadap keamanan negara diatur dalam Bab I Buku Kedua yang salah satunya adalah makar.

Dengan melihat konstelasi politik saat ini, pasal makaryang potensial digunakan penguasa atas nama melindungi kepentingan negara adalah pasal 107, yakni makar yang dilakukan dengan maksud menggulingkan pernerintah yang sah. Maksud menggulingkan pemerintah yang sah di sini dapat berupa perbuatan mengubah bentuk pemerintahan dengan cara tidak sah, mengubah tata cara penggantian kepala negara dengan cara tidak sah, atau mengubah sistem pemerintahan dengan cara tidak sah.

Pasal 107 KUHP inilah yang digunakan untuk menjerat beberapa pihak yang menyuarakan ajakan people powerselepas pemilihan presiden dan wakil presiden pada 2019 lalu. Pasal ini pula yang tampaknya oleh BPW dianggap layak digunakan untuk menjerat para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan diskusi hanya karena dalam judulnya menyantumkan frasa “pemecatan presiden”.

Tidak sesederhana itu. KUHP memang tidak memberikan definisi mengenai makar (aanslag). Namun, Pasal 87 KUHP menjelaskan bahwa “makar untuk melakukan suatu perbuatan” dianggap ada apabila niat untuk itu telah ternyata dengan dilakukannya perbuatan permulaan pelaksanaan.

Dalam berbagai literatur hukum pidana, suatu perbuatan dlkatakan sudah sampai pada tahap perrnulaan pelaksanaan jika perbuatannya benar-benar telah mendekatkan pada delik yang dituju atau dimaksud dan harus tidak ada keraguan lagi bahwa apa yang telah dilakukan ditujukan atau diarahkan untuk mewujudkan delik yang diinginkan.

Dari ciri tersebut, agenda diskusiyang akan membahas pemberhentian presiden sangat jauh dari makar karena sama sekali tidak ada perbuatan yang dekat dengan upaya menggulingkan presiden secara tidak sah. Bahkan, indikasi niat ke arah sana saja belum ada. Apalagi, dalam judul diskusi jelas disebutkan “ditinjau dari sistem ketatanegaraan” dan dalam UUD 1945 menrang ada pengaturan mengenai pemakzulan presiden sehingga mendiskusikannya merupakan hal yang wajar.

Perlu Ada Pelajaran

Dalam kasus teror terkait agenda diskusi pemberhentian presiden, setidaknya ada dua pihak yang bisa diproses secara hukum. Pertama, pihak peneror. Kedua, BPW. Pihak peneror dapat dikenakan ketentuan Pasal 45B7uncro Pasal 29 UU ITE yang mengatur perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berlsi ancaman kekerasan atau menakuti-nakuti yang ditunjukkan secara pribadi. Karena peneror melakukan perbuatannya menggunakan telepon seluler dan nomor yang digunakan sudah pasti tidak aktif lagi, tentu akan ada hambatan untuk melacaknya.

Meski ada hambatan, hal ini menjadi tantangan bagi pihak kepolisian untuk menemukan penerornya. Terlebih, dalam pesan yang sudah tersebar, peneror mengaku berasal dari salah satu ormas keagamaan besar di lndonesia. Pengakuan tersebut sangat konyol dan secara nalar nyaris mustahil ada peneror yang ‘Jujur” menyebut afiliasinya. Selain itu, ormas tersebut belakangan ini banyak menunjukkan sikap kritis terhadap pemerintah, mulai dari RUU minerba, RUU cipta lapangan kerja, RUU revisi UU KPK, hingga kebijakan pemerintah dalam
penanganan pandemi Covid-19.

Dari sinilah publik mulai berasumsi ada campur tangan penguasa di balik aksi teror tersebut. Terlebih, pola teror semacam ini pernah identik dengan penguasa pada era Orde Baru. Asumsi publik tersebut dapat ditepis jika kepolisian berhasil menangkap pelakunya, apalagi jika di pengadilan dapat dibuktikan bahwa aksi tersebut steril clari campur tangan penguasa. Namun, sebaliknya, jika kepolisian gagal menangkap pelakunya, bukan mustahil asumsi itu akan semakin menguat, seperti yang terjadi pada kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, dan pada gilirannya akan menurunkan martabat pemerintah di mata publik.

Adapun untuk BPW, artikelnya sudah mengarah pada ujaran kebencian sehingga masuk ke ranah pidana. la bisa dikenai Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) UU ITE atas perbuatannya yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA.

Pasal tersebut dirumuskan sebagai delik formil. Artirrya, tidak harus telah menimbulkan akibat tertentu, tetapi cukup ada unsur kehendak untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Ada juga inclikasi bahwa artikel itu menjadi pemicu terjadinya tindakan teror kepada narasumber dan penyelenggara diskusi. Meskipun semua itu nanti bergatung pada pembuktian di pengadilan, paling tidak fakta dan indikasi yang ada dapat menjadi dasar bahwa BPW layak untuk diproses secara hukum.

Proses hukum terhadap dua pihak tersebut penting dilakukan. Jika pengadilan menyatakan bersalah, pidana yang dijatuhkan nantinya bukan sebagai bentuk pembalasan, melainkan untuk kebaikan pelaku sendiri dan masyarakat. Sebagaimana dikatakan Plato: “nemo prudents punit, quia peccatum, sed ne peccetur’ (seorang bijak tidak menghukum karena dilakukannya dosa, tetapi agar tidak lagi dilakukan dosa). Jadi, melakukan proses hukum dalam kasus ini merupakan jalan kemuliaan.

Tulisan ini sudah dimuat dalam REPUBLIKA.co.id, 2 Juni 2020.

Juni 7, 2020

KOLEKSI BUKU MANAJEMEN

KOLEKSI BUKU DASAR-DASAR KEHUTANAN

2X1.3-Tafsir Al Qur’an

KOLEKSI TASIR AL QURAN

2X4-Hukum Islam

REVISI UU MK, UNTUK SIAPA?

Covid-19 sebagai Alasan Force Majeure dalam Perjanjian dan Implikasinya terhadap Perjanjian

Teror dan Latah dengan Makar

Fakultas Hukum

Keamanan dan Hak Kekayaan Intelektual

Divisi

Syarat dan Ketentuan

Ikuti kami di media sosial:

No	Buku	Baca
1.	659.3-ASPEK-ASPEK HUKUMDAN ETIKA DALAM AKTIVITAS PUBIIC RELAT…	Baca
2.	658.88-DASAR-DASAR MANAGEMEN KREDIT-MUCHDARSYAH SINUNGAN-07092020102530	Baca
3.	658.4-25 LANGKAH UNTUK MEMILIKI PENGARUH DAN KEKUASAAN ATAS O…07092020142005	Baca
4	659.3-PUBLIC RELATIONS TEORI PRAKTEK-ROPINGI EL ISHAQ	Baca
5	658.834-PERILAKU KONSUMEN-ANWAR PRABU MANGKUNEGARA	Baca
6	658.834 2-PSIKOLOGI KONSUMEN-USMAN EFFENDI	Baca
7	658.82-AAKER ON BRANDING…-AAKER	Baca
8	658.47-INTELIJEN-WAHYU SARONTO	Baca
9	658.8-YOU TUBE MARKETING-JEFFERLY HELIANTHUSONFRI	Baca
10	658.3-MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA DI SEKTOR JASA..-SURYA DHARMA	Baca
11	658.1-MENGGALANG DANA UNTUK ORGANISASI NIRLABA-JOYCE YOUNG	Baca
12	658-TEORI ORGANISASI-SUWARTO	Baca
13	650-BISNIS INTERNASIONAL…-RONALD NANGOI	Baca
14	764.2-PUZZLE OF DAVID’S CASE-O.C. KALIGIS001	Baca
15	685.154 DASAR-DASAR TEORI PORTOFOLIO&ANALISIS SKURITAS- S HUSNAN001	Baca
16	659.3 MANAJEMEN PUBLIC RELATIONS&KOMUNIKASI – ROSADY RUSLAN001	Baca
17	658.452-SUARA PEMIMPIN…-CLARKE DAN CROSSLAND001	Baca
18	658.403 TEORI&PRAKTEK PENGAMBILAN KEPUTUSAN – IRHAM FAHMI001	Baca
19	658.154-DASAR-DASAR GOOD CORPORATE GOVERNANCE-MUHAMMAD SHIDQO…001	Baca
20	658.81-CARA PINTER MENCARI DANA SPONSOR-IGN, GATUT SAKSONO001	Baca
21	651.3-MANAJEMEN KANTOR ADVOKAT DI INDONESIA-WAHYUNI BAHAR001	Baca
22	650.026-ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA-GUNAWAN WIDJAJA001	Baca
23	650-EKONOMI POLITIK TEORI DAN REALITA-IRHAM FAHMI001	Baca
24	650 ROAD TO SEMEN INDONESIA- DWI SOETJIPTO001	Baca
25	685.154 DASAR-DASAR TEORI PORTOFOLIO&ANALISIS SKURITAS- S HUSNAN001	Baca
26	659.3 MANAJEMEN PUBLIC RELATIONS&KOMUNIKASI – ROSADY RUSLAN001	Baca
27	658.403 TEORI&PRAKTEK PENGAMBILAN KEPUTUSAN – IRHAM FAHMI001	Baca
28	650.026-ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA-GUNAWAN WIDJAJA001	Baca
29	650 ROAD TO SEMEN INDONESIA- DWI SOETJIPTO001	Baca
30	634.904-HUKUM KEHUTANAN DAN…-BAMBANG PAMULARDI001	Baca
31	634.95-HUKUM KEHUTANAN…-SURIANSYAH MURHAINI001	Baca
32	634.9-HUKUM KEHUTANAN DAN HUKUM PERKEBUNAN DI…-SUPRIADI001	Baca
33	634.9-DASAR-DASAR HUKUM KEHUTANAN-SALIM HS001	Baca
34	633-HUKUM DAN UNDANG-UNDANG PERKEBUNAN-TEGUH PRASETYO001	Baca
35	627.8-TATA GUNA TANAH DAN PENYERASIAN TATA RUANG-MULYONO SADY…001	Baca
36	621.388 MEDIA KEKUASAAN – ISHADI SK001	Baca
37	620.8-HUKUM DALAM PERKEMBANGAN BIOTEKNOLOGI-MUHAMMAD DJUMHANA001	Baca
38	616.8 PSIKIATER DAN PENGADILAN- H B SAANIN DT TAN PARIAMAN001	Baca
39

No	Buku	Baca
1.	2X1.3 – TAFSIR BINTUSY-SYATHI – A’ISYAH ABDURRAHMAN001	Baca
2.	2X1.3 – TAFSIR KONSTEKTUAL AL-QURAN – TAUFIK ADNAN AMAL001	Baca
3.	2X1.4 – KONSEP ILMU PENGETAHUAN DALAM AL’QURAN – IMAM SYAFI’IE001	Baca
4.	2X1.6 – AL’QURAN INSPIRASI SAINS – AGUS MUSTOFA001	Baca
5.	2X1.6 – BERSATU DENGAN ALLAH – AGUS MUSTOFA001	Baca
6.	2X1.6 – BERSYAHADAT DI DALAM RAHIM – AGUS MUSTOFA001	Baca
7.	2X1.6 – ENERGI DZIKIR – AGUS MUSTOFA001	Baca
8.	2X1.6 – IBRAHIM PERNAH ATHEIS – AGUS MUSTOFA001	Baca
9.	2X1.6 – MELAWAN KEMATIAN – AGUS MUSTOFA001	Baca
10.	2X1.6 – MENGARUNGI ARSY ALLAH – AGUS MUSTOFA001	Baca
11.	2X1.6 – PARA PENGHUNI BUMI SEBELUM KITA – MUHAMMAD ISA DAWUD001	Baca
12.	2X1.6 – PASUKAN IBLIS VS BARISAN MALAIKAT – AGUS MUSTOFA001	Baca
13.	2X1.6 – PERLUKAH NEGARA ISLAM – AGUS MUSTOFA001	Baca
14.	2X1.6 – SALAH KAPRAH – AGUS MUSTOFA001	Baca
15.	2X1.43 – PENDIDIKAN ORANG DEWASA DALAM… – MOHAMMAD AL FARABI001	Baca
16.	2X2 – FIQH AL-HADITS -YUSNI AMRU GHOZALY001	Baca
17.	2X2.1 – WACANA STUDI HADIS KONTEMPORER – FAZLUR RAHMAN001	Baca
18	2X1.3 – AL-MAQASID UNTUK PEMULA – JASER AUDAH001	Baca
19	2X1.3 – METODOLOGI TAFSIR…- JASIM HAMIDI001	Baca
20	2X1.3 – TAFSIR AL-MUNIR – DJAFAR AMIR001	Baca

No	Buku	Baca
1.	2X4PEMBARUAN HUKUM ISLAM INDONESIA-ABDUL MANAN15072020114838	Baca
2.	2X4MASAIL AL-FIQHIYAH-ABUDDIN NATA09072020115136	Baca
3.	2X4KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA-ABDURRAHMAN09072020104109	Baca
4.	2X4HUKUM ISLAM (PIHI)-ZAINUDDIN09072020111853	Baca
5.	2X4.PENGANTAR HUKUM ISLAM-HASBY ASH SHIDDIEQY09072020130731	Baca
6.	2X4.4598 HUKUM KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA17072020135206	Baca
7.	2X4.392-FIKIH KESEHATAN KLONING EUTANASIA …- ABUL FADL MOHSIN17072020105106	Baca
8.	2×4.392 KLONING MENUTRUT PANDANGAN ISLAM- H.M.MASDUQI16072020132118	Baca
9.	2X4.318-PERNIKAHAN BEDA AGAMA Kesaksian…-PERNIKAHAN20072020104648	Baca
10.	2X4.315-MENOLAK POLIGAMI-SUPARDI MURSALIM16072020115656	Baca
11.	2×4.252-WAKAF UNTUK KESEJAHTERAAN UMAT-IMAM SUHADI	Baca
12.	2X4.252-WAKAF PRODUKTIF-ABDUL GANI	Baca
13.	2×4.252-WAKAF & PEMBERDAYAAN UMAT-WAKAF…14072020105020	Baca
14.	2X4.252-PEMGEMBANGAN WAKAF-IMAM SUHADI13072020120315	Baca
15.	2×4.252-MENGALIRKAN MANFAAT WAKAF-MIFTAHUL HUDA16072020093316	Baca
16.	2X4.252-HUKUM & PRAKTEK PERWAKAFAN …-ABDUL GHAFUR ANSHORI10072020112738	Baca
17.	2X4.252 PERWAKAFAN TANAH DI INDONESIA – ADIJANI AL-ALABIJ07072020104537	Baca
18.	2×4.252 MENGALIHKAN MANFAAT WAKAF-MIFTAHUL HUDA15072020141558	Baca
19	2×4.227-ASURANSI DLM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM-AM HASAN ALI13072020133434	Baca
20	2X4.227-ASURANSI DALAM PERSPEKTIF SYARIAH-HUSAIN HUSAIN SYAHATAH14072020123004	Baca
21	2X4.227-ASURANSI DALAM ISLAM-MOHAMMAD MUSLEHUDDIN09072020093326	Baca
22	2X4.227 ASURANSI SYARIAH-M.NUR RIANTO AL ARIF15072020104357	Baca
23	2X4.227 ASPEK HUKUM DALAM PERBANKAN & PERASURANSIAN-GEMALA DEWI13072020133508	Baca
24	2X4.222-KONSTRUKSI MUDHARABAH DALAM BISNIS SYARIAH-MUHAMMAD13072020112311	Baca
25	2X4.222 RIBA DALAM ALQURAN DAN MASALAH PERBANKAN – MUH ZUHRI07072020091034	Baca
26	2X4.201 ISLAMIC LAW OF TRANSACTIONS – ABDURRAHMAN RADEN AJI HAQQ15072020092055	Baca
27	2X4.114 PROBLEMATIKA HARTA DAN ZAKAT – DJAMALUDIN AHMAD AL BUNY07072020112727	Baca
28	2×4.98-MENEGAKKAN SYARIAT ISLAM DLM KONTEKS KEINDONESIAAN-HAR…21072020101844	Baca
29	2X4.71-ISLAM DAN TATA NEGARA AJARAN…-H.MUNAWIR SJADZALI21072020113128	Baca
30	2X4.39-PENCAHARIAN BERSAMA SUAMI ISTRI DI INDONESIA-ISMUHA17072020110318	Baca
31	2X4.39- ASPEK HUKUM BAYI TABUNG DAN SEWA RAHIM …-HUSNI THAMRIN17072020101759	Baca
32	2×4.39 KLONING, EUANASIA PADA HEWAN-ABUL FADL MOHSIN EBRAHIM	Baca
33	2X4.27-SAK SYARIAH DALAM TAFSIR ILMU SOSIAL PROFETIK-AFIFUDIN13072020131602	Baca
34	2×4.27-PERAN PENGADILAN DLM ARBITRASE SYARIAH-AMRAN SUADI13072020135723	Baca
35	2×4.27-pembentukan bank syariah …-abdul ghofur anshori	Baca
36	2×4.27-PAYUNG HUKUM PERBANKAN SYARIAH..-ABDUL GHOFUR ANSHORI14072020102943	Baca
37	2X4.27-MAMEHAMI BANK SYARIAH LINGKUP …-ZAINUL ARIFIN14072020102516	Baca
38	2X4.27-LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH-M. NUR RIANTO AL ARIF14072020095033	Baca
39	2×4.27-ISLAMIC BANKING-WILEY FINANCE16072020122143	Baca