[KALIURANG]; Lima orang mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana (PSHPS) Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Indonesia (UII), Muhammad Alfata Birza, Abdullah Widy Asshidiq, Zein Ahmad, Raden Mahdum, dan Agung Gilang Pratama, menggugat Pasal 523 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi dan meminta agar pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengingat.

Dalam sidang perkara nomor 59/PUU-XXII/2-24 di Ruang Sidang MK, Jakarta, para pemohon menyatakan bahwa pasal dan ayat-ayat yang diujikan tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, sebab dinilai tidak memberikan kepastian hukum kepada relawan yang melakukan tindak pidana politik uang. Pasal 523 ayat (1) dan (2) UU Pemilu tidak dapat menjerat relawan yang melakukan tindak pidana politik uang, sebab yang dapat dipidana hanya peserta dan tim kampanye yang secara resmi terdaftar di KPU.

Padahal di lapangan, yang membagi-bagikan uang, serangan fajar, dan berbagai suap politik lainnya kepada pemilih adalah relawan. Hal tersebut terbukti dalam kasus bagi-bagi uang yang dilakukan oleh Gus Miftah saat Pilpres 2024 lalu. Gus Miftah berdalih bahwa dirinya tidak dapat dikenakan pasal politik uang karena buka tim kampanye, melainkan hanya simpatisan.

Dalam sidang pendahuluan, Selasa, 16 Juli 2024, pemohon meminta agar Pasal 523 ayat (1) dan (2) UU Pemilu yang mengandung frasa “setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye” dinyatakan inkonstitusional karena tidak berlalu bagi setiap orang. Hal tersebut tentu akan menjadi celah bagi langgengnya politik uang di setiap Pemilu. Politik uang dinilai sebagai sumber mala petaka bagi tindak pidana korupsi dan rusaknya demokrasi di Indonesia.

Dalam sidang perbaikan (30/7), para pemohon telah melakukan sejumlah perbaikan berdasarkan saran dan masukan dari para hakim Mahkmah Konstitusi. Terdapat 12 posita baru untuk memperkuat gugatan dan meyakinkan Mahkamah Konstitusi agar mengabulkan semua permohonan. Selain itu juga ada penambahan pemohon baru atas nama Muhammad Syafiq Wafi, S.H, Mahasiswa FH UII.

[KALIURANG]; Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Keadilan Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Indonesia (UII) melantik kader menjadi pengurus LPM Keadilan periode 2024 pada Jumat (21/06). Kader yang dilantik berjumlah 11 orang di Meeting Room Lembaga Mahasiswa Lantai 2. Pelantikan ini hanya dihadiri oleh internal LPM Keadilan FH UII dengan menggunakan almamater.

Sebelum kader tersebut dilantik, mereka menjalani proses kaderisasi selama lima bulan. Selama lima bulan tersebut, mereka mengikuti pelatihan ilmu jurnalistik dasar yang kemudian melakukan praktik liputan serta diskusi mengenai berbagai isu.

Acara tersebut diawali dengan pembacaan Keputusan LPM Keadilan tentang Pengangkatan Kader LPM Keadilan  Periode Tahun 2024 oleh Khatibul Azizy Alfairuz, selaku Pemimpin Umum LPM Keadilan. Kemudian mereka dilantik oleh Khatibul dengan pembacaan ikrar pengurus LPM Keadilan.

Kemudian, Khatibul memberikan pesan kepada pengurus baru yang dilantik agar selalu mengingat ilmu dan pelajaran yang didapat selama magang dan memegang kode etik jurnalistik serta tidak goyah dalam menghadapi permasalahan kedepannya.

“Terkait pesan yang disampaikan ke pengurus yang baru diangkat agar selalu mengingat ilmu dan pelajaran yang diambil selama magang. Selain itu, karena LPM Keadilan lembaga yang bergerak menjalankan kerja jurnalistik agar selalu memegang teguh kode etik serta tidak mudah goyah menghadapi berbagai permasalahan yang akan muncul kedepannya.” ujar Tibul.

Kemudian Sambutan dari salah satu panitia kaderisasi, Salma Shafa juga turut memberikan pesannya kepada pengurus baru, bahwa para pengurus baru telah memasuki langkah awal dalam berprogres di LPM. Ia juga berharap agar para pengurus baru dapat berprogres bersama, rukun, dan amanah, serta tak berhenti di tengah jalan dan mengingat alasan mereka ingin berprogres di LPM.

Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap pengurus baru yang telah sampai ke tahap ini.

Terkait desain Ia menambahkan agar dalam membuat desain, buat desain dengan sepenuh hati karena bagian desain itu menggambarkan hasil tulisan untuk dipahami oleh pembaca.

Selanjutnya sambutan dari kader yang baru dilantik menjadi pengurus, Muhammad Haaziq Bujang Syarif memberikan pesan kesannya. Ia memberi pesan agar anggota LPM Keadilan dapat mempererat hubungan antaranggota. “Dengan kuatnya internal anggota tim, kerja tim tu berjalan.” ujarnya.

Ia juga menambahkan agar jangan sampai konflik internal antar anggota dapat berpengaruh kepada output kerja lembaga.