[KALIURANG]; Sempat terhenti karena pandemi, kini Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Indonesia (UII) kembali mengadakan Ujian Terbuka secara luring. Ujian berlangsung selama bulan Januari, hari pertama dimulai pada Jumat (13/23) bertempat di Auditorium Lantai 4 Gedung FH UII. Ujian Terbuka kali ini juga merupakan Ujian Terbuka yang diadakan di Gedung Baru, dan juga disiarkan melalui Kanal YouTube, Pascasarjana FH UII.

Ujian Terbuka digelar secara meriah dan dihadiri oleh pimpinan, para dosen, serta mahasiswa. Ujian dimulai pukul 13.00 WIB dan berlangsung selama 90 menit.

Mahasiswa pertama yang telah resmi menyandang gelar doktor di bidang Ilmu Hukum pada Ujian Terbuka Periode Januari 2023 yakni Fira Mubayyinah, S.H.I., M.H.

Fira menjalani ujian dengan dipimpin langsung oleh Dekan FH UII, Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. sebagai ketua sidang.

Fira mengangkat judul disertasi “Formulasi Sanksi Pidana Denda Hubungannya Dengan Biaya Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.”

Dewan Penguji terdiri dari:

1. Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.
2. Dr. Yudi Kristiana, S.H., M.H.
3. Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum.
4. Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.HUM.
5. Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.
6. Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.

Penelitian yang dilakukan oleh Fira berfokus pada kajian tentang reformulasi sanksi pidana denda hubungannya dengan biaya penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Menurutnya, penelitian ini penting untuk dibahas, karena masih tingginya angka tindak pidana korupsi berimplikasi pada berbagai hal termasuk biaya penanganan perkara. Besarnya biaya penanganan perkara korupsi dalam jangka waktu yang panjang kedepan akan menjadi beban keuangan negara. Tingginya angka korupsi sebagai indikator ketersediaan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang antikorupsi, belum mampu mencegah potensi korupsi.

Fira mengangkat penelitian ini pada disertasinya karena didasari pada dua permasalahan yang ada. Pertama, apa urgensi pembebanan pembayaran biaya perkara bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagai komponen dari sanksi pidana denda.

Kedua, bagaimana reformulasi sanksi pidana denda hubungannya dengan biaya penanganan perkara tindak pidana korupsi di masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsep.

Hasil penelitian yang Fira dapatkan yaitu, menunjukan setidaknya terdapat tiga argumentasi terkait urgensi pembebanan biaya perkara pada pelaku tindak pidana korupsi.

Tiga argumentasi tersebut yang pertama, korupsi sebagai putusan rasional. Kedua, penanganan perkara korupsi membutuhkan biaya besar. Ketiga, dalam rangka perwujudan sistem peradilan pidana yang efisien.

“Adapun formulasi norma hukum sanksi pidana denda kedepannya; pertama, biaya penanganan perkara dimasukan sebagai skema perhitungan pidana denda. Kedua, jumlah biaya penanganan perkara yang harus dibayar sebanyak-banyak didasarkan pada kebutuhan biaya yang dikeluarkan oleh aparat penegak hukum secara faktual dalam menangani perkara sejak dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi. Ketiga, apabila pidana denda tidak dibayar maka aparat penegak hukum dapat melakukan tindakan berupa Asset Recovery.”  tuturnya dalam presentasi Ujian Terbuka.

Jika dirunut dari pemaparannya, penelitian Fira merekomendasikan adanya perubahan perubahan terhadap UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 dengan memasukan pengaturan tentang BPP bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam skema sanksi pidana denda.

Hasil ujian yang diperoleh lulus dengan predikat Sangat Memuaskan dan Indeks Prestasi 3.95. Ketua Sidang, mengucapkan selamat atas gelar Doktor yang telah diraih dan semoga dengan desertasi tersebut dapat membawa manfaat dalam bidang hukum.

 

 

 

[KALIURANG]; Awal tahun 2023, Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Indonesia (UII) mengadakan Ujian Doktor Periode Januari 2023. Agenda ini meliputi Ujian Kelayakan Naskah Disertasi, Ujian Tertutup, dan Ujian Terbuka/Promosi Doktor.

Ujian dimulai dari Sabtu (07/01) dan diadakan secara online melalui Zoom Meeting. Retna Gumanti, S,H., M.Hum. NIM 17932024dengan judul penelitian disertasi “Reformulasi Kontrak Konsumen Berbasis Asas Gotong Royong” berhasil lolos pada Ujian Kelayakan Naskah Disertasi.

Dewan Penguji yang bertugas menguji naskah disertasi Retna,  terdiri dari:

1. Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H. sebagai Ketua Sidang sekaligus Ketua Jurusan
2. Prof. Dr. Sujitno, S.H., M.Si. sebagai Promotor
3. Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.Hum. sebagai Co Promotor
4. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. sebagai anggota
5. Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H. sebagai anggota
6. Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum. sebagai anggota
7.  Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D. sebagai anggota

Seperti Ujian Kelayakan Naskah Disertasi yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu, ujian ini berdurasi 90 menit, dan Dewan Penguji menanggapi naskah disertasi.

Pertama, Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. sebagai anggota dari Dewan Penguji menyampaikan saran serta kritikannya.

“Asas gotong royong sebagai dasar dan basis sebagai landasan, untuk menjadi landasan hubungan hukum para pihak. Maka komposisi ini harus menjelaskan, apa itu asas gotong royong, dan lebih spesifik lagi mengarah ke kontrak konsumen. Maka pembaca dapat memahami jelas tentang mereform.” terangnya. 

Latar belakang naskah disertasinya, Retna diminta untuk mempertajam kontrak konsumen. Pembicaraan kontrak konsumen harus disajikan dengan jelas, bukan menyajikan pembiayaan konsumen.

Dalam penulisan naskah disertasi, perlu diperhatikan tata cara penulisan sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Program Studi Hukum Program Doktor FH UII. Selain itu, jurnal-jurnal yang dimasukan adalah terbitan terbaru.

Selanjutnya, yaitu Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H. yang juga sebagai anggota dari Dewan Penguji menyampaikan, metode yang digunakan wawancara, maka seharusnya menggambarkan siapa yang diwawancarai. Sedangan, jika studi kasus, maka harus ada yurisprudensi tentang putusan pengadilan.

Setali tiga uang, Mahrus sebagai Ketua Sidang juga menyatakan pendapatnya.

“Jika ada wawancara sebaiknya dibuat tabel. Kemudian jangan mengeneralisir semua kontrak tidak menerapkan asas gotong royong. Penelitian ini bukan deskripsi namun preskripsi.” pungkas Mahrus. 

Mahrus juga memberi pesan kepada peneliti agar memperhatikan footnote dan jurnal internasional serta putusan pengadilan yang terbaru.

Teori yang dituliskan oleh Retna pada naskah, perlu diperjelas lagi untuk menjawab rumusan masalah yang mana.  

Setelah para anggota Dewan Penguji memberikan saran serta masukannya, kini giliran Prof. Dr. Sujitno, S.H., M.Si. sebagai Promotor berpendapat.

“Mengenai substansi, yang dibicarakan adalah urgensi dari asas gotong royong, maka ontologinya perlu dipertahankan namun disamping itu juga perlu berbicara objek secara luas misalnya perbandingan di luar negeri dan peraturan perundang-undangan yang terbaru juga perlu ditelaah terkait asas gotong royong. Secara normatif, kasus silahkan ditambahkan jika dapat ditambahkan.” pendapatnya. 

Usai memberikan pendapat pada naskah Retna, dilanjutkan dengan penilaian dan pembacaan hasil. Retna berhasil lolos, dan akan menjalani ujian tertutup sebagaimana yang telah ditentukan oleh prodi.