[KALIURANG]; Tim Marketing and Communication (Marcomm) Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Indonesia (UII) menyelenggarakan kegiatan Upgrading  dengan mengangkat tema “Mengemas UII Dalam Pemasaran Yang Efektif Dan Inovatif: Strategi Sukses Dalam Menarik Minat Calon Mahasiswa Baru” sekaligus buka bersama seluruh Staff Marcomm. Kegiatan ini diadakan secara offline pada hari Minggu, 26 Mei 2024 bertempat di Joglo Dakwah Mu Al-Masykuri Jangkang dan diikuti oleh seluruh anggota Marcomm. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dalam mengemas strategi pemasaran.

Upgrading kali ini menghadirkan pemateri dari Tim Sembilan Direct Promotion Direktorat Pemasaran yaitu, Lanang Wiji Pinilih. Pemateri dengan keahliannya, menyampaikan materi-materi kepada seluruh Tim Marcomm yang hadir. Dalam materinya, dijelaskan bahwa setiap orang tua dan anaknya memiliki kebutuhan yang berbeda-beda berkaitan dengan pendidikan yang yang dicapainya. Keharusan untuk update informasi dan value supaya menjadi lebih peka kepada para calon-calon penerus bangsa.

Sebagai Tim Marcomm, harus bisa menganalisa target pasar yang hendak dicapai. Serta bisa memberikan solusi kepada mereka yang sedang bingung untuk menentukan arah pendidikan tinggi selanjutnya, tandasnya.

Setelah pemaparan materi selesai, lanjut pada sesi diskusi tanya jawab. Antusiasme Tim Marcomm untuk bertanya cukup masif, karena perkembangan yang harus selalu dipelajari. Selepas diskusi, diadakan mini praktik untuk mencoba mempraktikkan apa yang telah didapatkan dan didiskusikan secara bersama. Kegiatan memberikan kebermanfaatan dan peluang luas untuk Tim Marcomm menjadi lebih baik. Akhir rangkaian ditutup oleh moderator dan dilanjutkan dengan sesi dokumentasi bersama Pemateri.

[KALIURANG]; Dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Indonesia (UII), Prof. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., dikukuhkan sebagai profesor dalam Rapat Terbuka Senat Pidato Pengukuhan Profesor di Auditorium Prof. Abdul Kahar Mudzakkir, Kampus Terpadu UII. Prof. Ridwan menyampaikan pidato berjudul “Ikhtiar Mewujudkan Diskresi Pemerintah yang Membawa Rahmatan Lil Alamin”.

Pada awal pidato, Prof. Ridwan berpesan kepada penyelenggara negara dan pemerintah wajib memperhatikan nasehat dari Ali bin Abi Thalib yang Ia jadikan motto dalam pidatonya:

وأكثر مدارسة العلماء، ومنافثة الحكماء في تثبيت ما صلح عليه أمر بلادك واقامة ما استقام به الناس قبلك

Artinya “Sering-seringlah berdiskusi dengan para ahli ilmu dan berbincang-bincang dengan orang-orang bijak dan piawai, dalam segala hal yang mendatangkan kejayaan negerimu dan menegakkan apa yang telah mensejahterakan rakyat sebelum kedatanganmu”

Prof. Ridwan menerangkan bagian dari kewenangan pemerintah berkaitan dengan diskresi. Diskresi sebagai suatu kewenangan bebas (vrij bevoegdheid) itu ibarat pedang bermata dua; dapat digunakan untuk kebaikan dan kemaslahatan maupun untuk keburukan dan kesewenang-wenangan, tergantung pada siapa yang menggunakannya.

Indonesia sejak awal kemerdekaan dirancang sebagai negara hukum yang berorientasi kepada kesejahteraan. Oleh karena itu, membawa konsekuensi adanya intervensi pemerintah dalam berbagai aspek kemasyarakatan (overheids bemoeienis) artinya, negara yang memberikan kemungkinan kepada pemerintah untuk mencampuri kehidupan warga negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum tersebut.

Ketika seseorang diangkat atau ditetapkan sebagai pejabat negara atau pemerintahan, ia bertindak untuk dan atas nama jabatan, bukan untuk dirinya secara pribadi atau partai politiknya. Ia bertindak untuk dan atas dasar kepentingan bangsa dan negara. Ketika pejabat membuat kebijakan dan keputusan atau menggunakan diskresi, ia abaikan kepentingan partai. Ia menomorduakan kepentingan pribadi dan keluarga. Ia buang jauh kepentingan suku dan golongan, paparnya.

Prof. Ridwan menerangkan dalam pidatonya “Pejabat negara atau pemerintahan yang memiliki keimanan yang teguh terhadap Tuhan, tentu akan menghargai dan menghormati kemanusiaan, memiliki semangat persaudaraan antar sesama (بشرية اخوة ) dan sebangsa (وطنية اخوة), mengedepankan musyawarah (بينهم شورى وامرهم), dan yang tak henti-hentinya mendambakan dan mengupayakan terwujudnya kehidupan masyarakat yang adil makmur. Mereka akan menggunakan diskresi untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama”.

Sebelum mengakhiri pidatonya, Prof. Ridwan menyampaikan “validitas diskresi itu semestinya tidak sekedar harus sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), tetapi juga masuk akal (reasonable) dan berorientasi pada kemaslahatan atau kemanfaatan umum, bukan untuk kepentingan diri, keluarga, ataupun partai politik yang mendukungnya”.