Loading...
Loading...
Kami Persilahkan Saudara menuliskan artikel, berita, cerita nasihat dapat pula agenda kegiatan yang akan dilaksanakan untuk dapat dipublikasikan khususnya berhubungan dengan Kegiatan Pembelajaran di Fakultas Hukum UII.
Loading...
Reload document 
Open in new tab 
Dorongan Terhadap Sistem Hukum Yang Ramah Difabel Dalam Pendampingan Dan Bantuan Hukum Di
Permasalahan pendampingan dan bantuan hukum untuk difabel di Indonesia pada realitanya masih mengalami berbagai hambatan. Mulai dari sistem hukum yang belum memadai hingga aksesbilitas yang minim. Persoalan tersebut menjadi perlu diberikan perhatian lebih mengingat perihal pendampingan dan bantuan hukum untuk difabel yang berhadapan dengan hukum adalah tanggung jawab bersama serta upaya memenuhi amanat konstitusi yang diatur dalam Pasal 28 D Ayat (1) dan Pasal 28 I Ayat (2) UUD NRI 1945.
Namun, dalam kenyataannya terjadi kesulitan dalam hal pemenuhan hak bagi para difabel yang berhadapan dengan hukum. Hal tersebut setidaknya disebabkan oleh lima faktor, yaitu faktor regulasi (materiil dan formil), faktor penegak hukum yang berlum memiliki kemampuan yang memadai, faktor sarana prasarana dalam menunjang aksesbilitas, faktor budaya hukum dalam masyarakat dan faktor political will birokrasi saat ini.
Diskusi bersama Pusat Studi Hukum (PSH) FH UII dan SIGAB (Sasana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabel) Indonesia, yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat seperti akademisi, praktisi, pejabat pemerintahan dan teman-teman difabel yang diselenggarakan pada senin 29 Juli 2019 bertempat di ruang serba guna Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Diskusi bersama ini diisi oleh tiga pemateri yaitu Dr. Bambang Sutiyoso. S.H., M.Hum (Direktur LKBH UII), M. Syafii’e (Peneliti PSH FH UII) dan Purwanti (Koordinator Advokasi SIGAB Indonesia).
Dalam diskusi bersama ini, selain membahas persoalan sistem hukum yang belum ramah terhadap difabel yang berhadapan dengan hukum dan permasalahan empiriknya. Persoalan terkait bagaimana sistem hukum yang ramah terhadap difabel kedepan juga turut dibahas. Dorongan untuk mengubah sistem hukum saat ini yang cenderung kaku dalam menjawab permasalahan difabel yang berhadapan dengan hukum. Harus segera ditata fleksibilitas dan efisiensinya guna mewujudkan tujuan hukum berupa kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Serta demi memenuhi dan menghormati hak asasi manusia setiap warga negara tidak terkecuali teman-teman difabel.
- Makalah Pendampingan dan Bantuan Hukum untuk Defabel/Disabilitas-Bambang Sutiyoso, Dr., S.H., M.Hum.
- Makalah Sistem Hukum Sistem Diskriminatif kepada Difabel-M. Syafi’ie, S.H., M.H.
Yogyakarta (FH UII), Selasa-Rabu, 30-31 Juli 2019, bertempat di Ruang Audiovisual Lt. 3 FH UII , Pusat Pendidikan dan Latihan (PUSDIKLAT) Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) telah mengadakan Pelatihan Hukum Kontrak Pertambangan 2019. Pelatihan Hukum ini merupakan Pelatihan hukum baru bagi penyelenggara, pelatihan ini bermula dengan dasar bahwasanya hukum pertambangan merupakan salah satu bidang kajian hukum yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Read more
Bersama ini kami sampaikan bahwa Ujian Akhir Semester (UAS) Genap TA 2018/2019 akan dilaksanakan pada 17-29 Juli 2019 dengan jadwal sebagai berikut: | Jadwal UAS Genap TA 2018/2019 | Revisi Jadwal UAS Program Reguler |
Berbicara tanah adalah berbicara tentang sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu pengaturan kebijakan pertanahan diharapkan bisa memihak kepada rakyat, dan civitas akademika hukum punya kewajiban untuk mengawal kebijakan tersebut. Demikian sedikit inti yang dapat dipetik dari Kuliah umum bertajuk “Arah Pengaturan Kebijakan Pertanahan” disampaikan oleh Bapak Andi Tenrisau, S.H., M.H. dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang diselenggarakan oleh Magister kenotariatan UII pada Hari Sabtu,13 Juli 2019.
Dalam kuliahnya Bapak Andi menyampaikan bahwa saat ini kebijakan pertanahan sudah mulai menuju ke arah yang lebih baik, diantaranya adanya reforma agraria untuk menguatkan kepemilika masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah. Selanjutnya kepemilikan tanah lebih dari 4 bidang akan dikenakan pajak progresif, dan HGU yang dibatasi sampai 35 tahun atau sampai dipandang keuntungan sudah cukup tercapai. Pemerintah juga akan membentuk Bank Tanah yang akan menjamin ketersediaan tanah untuk pembangunan, dan SOA untuk mewujudkan one map policy. Untuk melihat ulang kuliah umum ini silahkan kunjungi akun youtube Program Pascasarjana Hukum UII
Taman Siswa (20/07) Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum (PSH FH) UII menyelenggarakan Bedah Buku Karya Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M. berjudul Kebijakan Reformasi Peradilan. Kegiatan yang diselenggarakan Sabtu, 20 Juli 2019 pada pukul 08.30 WIB di Ruang Sidang Utama Lt. 3 Gd. Moch. Yamin Kampus FH UII Jl. Taman Siswa No. 158 Yk. dihadiri lebih dari 100 peserta.
Taman Siswa (18/07) Fakultas Hukum UII menyelenggarakan acara pembekalan alumni tahun 2019. Diselenggarakan Kamis, 18 Juli 2019 pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Utama Lt. 3 Gd. Prof. Moch. Yamin, Jl. Taman Siswa 158 Yogyakarta. Kegiatan ini menghadirkan Ahmad Baliyo Eko Prasetyo, S.Psi. Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia sebagai pembicara. Read more
Taman Siswa (1/7) Departemen Hukum Pidana bekerjasama dengan Pusat Studi Kejahatan Ekonomi Fakultas Hukum (PSKE) FH UII menyelenggarakan Studium General Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik sebagai Korporasi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia pada Kamis, 11 Juli 2019 di Ruang Sidang Utama Lt. 3 Gedung Prof. Moch. Yamin Kampus FH UII. Stadium General yang menghadirkan Dr. Chairul Huda, S.H., M.H. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Read more
Taman Siswa (8/7) Takmir Masjid Al Azhar Fakultas Hukum UII menyelenggarakan acara amal dengan menggelar donor darah. Diselenggarakan di Ruang Multi Purpose FH UII Jl. Taman Siswa 158 Yogyakarta Senin, 8 Juli 2019 mulai pukul 08.30 WIB dan berakhir sekitar pukul 12.30 WIB. Read more
Taman Siswa (08/07) Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum UII menyelenggarakan Kuliah Umum Peluang dan Tantangan Profesi Hukum di Era Revolusi Industri 4.0 bersama Tahir Musa Luthfi Yazid, S.H., LL.M. Pengacara kondang sekaligus Direktur Jakarta International Law Office menyampaikan kuliah umum di Ruang Sidang Utama Lt. 3 FH UII Jl. Taman Siswa 158 Yogyakarta, Senin 08 Juli 2019 mulai pukul 09.00-11.30. Read more
Akreditasi Institusi Unggul.
Universitas Islam Indonesia telah mendapatkan Akreditasi Institusi Unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada tahun 2021.
