Belum selesai tangis duka Lombok, kini daya tahan bangsa kita kembali diuji dengan guncangan 7.4 SR disertai gelombang tsunami yang melanda Palu dan sekitarnya. Sampai saat ini, korban jiwa telah mencapai hingga 844 orang dan diperkirakan akan bertambah. Bencana alam ini telah mengikis tangis mendalam bagi keluarga yang ditinggal pergi, sampai dengan dampak kerugian materil bagi para korban yang selamat. Read more
Korupsi dalam bentuk suap kepada hakim di pelbagai level pengadilan di Indonesia terus saja terjadi dan terungkap melalui operasi tangkap tangan KPK. Selama periode 2005-2018 saja, KPK menangkap 19 orang hakim. Jika saja angka gelap (dark number) tidak menjadi kendala serius pengungkapan kasus-kasus korupsi, sangat mungkin korupsi di pengadilan memperlihatkan angka mengerikan. Beberapa pengacara menyampaikan ke penulis bahwa OTT KPK, pemecatan hakim, pengawasan KY dan MA tidak berpengaruh sedikitpun. Perilaku oknum hakim dan atau panitera di setiap pengadilan tidak berubah. Read more
Permasalahan di balik berkembangnya transportasi berbasis aplikasi online (daring) ternyata belum menemui titik terang sampai saat ini. Pada periode awal menjamurnya transportasi daring, permasalahan yang muncul ke permukaan lebih beraroma persaingan dengan transportasi konvensional.
Read more
SETELAH VONIS MA
Hikayat PKPU Nomor 20 Tahun 2018 telah bermuara pada vonis MA yang teregistrasi dengan nomor perkara 45P/HUM/2018. Secara substantif, vonis ini memberikan tiket kepada para mantan terpidana kasus korupsi untuk kembali maju sebagai bakal caleg pada pemilu 2019. MA membatalkan beberapa pasal yang diatur dalam PKPU khususnya perihal larangan mantan narapidana kasus korupsi untuk maju sebagai bakal caleg di pesta demokrasi lima tahunan. Argumentasi legis yang dibangun MA, beberapa Pasal yang diatur dalam PKPU bertentangan dengan UU Pemilu dan Putusan MK. Read more
Polemik bakal calon legislatif (Bacaleg) mantan terpidana korupsi telah bermuara pada Putusan Uji Materi Mahkamah Agung terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 (PKPU). Dalam Putusan yang teregistrasi Nomor 45P/HUM/2018, MA menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif bertentangan dengan UU Pemilu. Imbas dari Putusan ini sekaligus mengakhiri perdebatan lembaga penyelenggara pemilu antara KPU dan Bawaslu. Sebab, jauh sebelum adanya Putusan MA, KPU menyatakan mantan napi korupsi tidak memenuhi syarat sebagai bacaleg dengan berpedoman pada PKPU No 20/2018 yang melarang mantan napi korupsi maju sebagai calon wakil rakyat. Tetapi di sisi lain, Bawaslu justru meloloskan mantan napi korupsi sebagai bakal calon yang memenuhi syarat melalui mekanisme sidang sengketa. Bawaslu berpedoman pada UU Pemilu No 7 Tahun 2017 yang tidak memuat larangan bagi mantan napi korupsi untuk nyaleg. Read more
SISTEM demokrasi perwakilan meniscayakan hadirnya partai politik (parpol). Begitu sentral dan pentingnya parpol dalam kehidupan demokrasi tidak mengejutkan bila dikatakan modern democracy is party democracy (Richard S. Katz:1980:1). Sementara Yves Meny and Andrew Knapp menyebut, suatu sistem politik dengan hanya satu parpol sulit sekali dibayangkan untuk disebut demokratis, apalagi jika tanpa parpol sama sekali (1998:86). Read more
Kabar mencengangkan kembali datang dari dunia peradilan. Melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT), KPK menjerat hakim di Pengadilan Negeri (PN) Medan. Tidak main-main, hakim ad hoc tipikor bersama panitera kembali terjerat dalam kasus ini. Peristiwa ini sontak menambah rentetan panjang perilaku korup yang melilit tubuh Mahkamah Agung (MA). Ini persoalan pelik, sebab penyakit korup di lembaga MA hampir terjadi secara menahun. Read more
Kasus OTT PN Medan menarik perhatian kembali, mencoreng kembali, memperluas lubang ketidakpercayaan publik, meningkatkan rasa “benci” pada seragam aparat dan meyakinkan masyarakat bahwa korupsi sudah mengerak pada diri para pejabat. Yang lebih memperhatinkan lagi, yang terkena OTT adalah hakim yang tengah menangani kasus korupsi. Ini ibarat kata, pagar makan tananam. Mestinya menjaga justru menjadi pelaku kejahatan. Read more
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar KPK terhadap empat hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, kembali membawa citra buruk terhadap dunia peradilan di Indonesia. Lebih ironi lagi, empat di antara hakim yang terjaring KPK merupakan Ketua dan Wakil Ketua PN Medan. KPK diberitakan masih akan mengembangkan kasus ini, dan tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka kasus korupsi akan bertambah, bahkan sampai melibatkan pejabat pengadilan lainnya seperti Panitera. Fenomena ini menjadi potret buram wajah peradilan yang terus dibelit oleh cengkraman para mafia peradilan. Persoalan ini terus menjadi penyakit laten secara menahun di tubuh MA.
Dalam satu bulan terakhir, masyarakat disuguhkan dengan geliat elit partai politik (Parpol) dalam menjaring nama cawapres untuk masing-masing pasangan calon yang akan bertarung pada kontestasi pilpres 2019. Bak drama yang tak kunjung usai, lobi-lobi politik semakin gencar dilakukan antara masing-masing kubu sebelum pendaftaran capres dan cawapres ditutup pada tanggal 10 Agustus 2018. Siasat politik terus dikonsolidasikan guna memantapkan strategi pemenangan pilpres. Banyak figur-figur baru yang bermunculan. Namun dalam satu tarikan nafas, seluruh elemen pemilih hanya bisa menonton geliat politik tersebut, tanpa terlibat sedikitpun dalam ajang penjaringan capres maupun cawapres. Read more
Akreditasi Institusi Unggul.
Universitas Islam Indonesia telah mendapatkan Akreditasi Institusi Unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada tahun 2021.
