Amar Putusan MK Tidak Melegalkan Zina dan LGBT

Taman siswa (28/12) pasca putusan MK yang menolak permohonan uji materi pasal 284, pasal 285, dan pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tuntutan ini diajukan oleh seorang pegawai negeri sipil, Euis Sunarti bersama sejumlah pihak. Seperti diketahui ketiga pasal terebut mengatur soal kejahatan terhadap kesusilaan. Read more

Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016 bukanlah melegalkan LGBT dan kumpul kebo sebab MK tidak berwenang untuk memidanakan pelaku LGBT dan kumpul kebo.

Read more

Penerapan dan pelembagaan demokrasi yang tidak disertai dengan demokratisasi substansial di tingkat bawah (rakyat) bukan tidak menimbulkan masalah. Read more

Hari Disabilitas Internasional, 3 Desember harus dijadikan refleksi bagi masyarakat terutama pemerintah dalam memperlakukan dan berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Read more

KEBAKARAN yang menimpa PT Panca Buana Cahaya Sukses membuka pelbagai permasalahan yang tersimpan selama ini. Read more

Demokrasi memang paradoks, hal ini setidaknya dapat kita saksikan dari kehidapan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di negara kita akhir-akhir ini.

Read more

Membicarakan demokrasi tidak akan bisa dilepaskan dari membicarakan soal pemilu. Read more

Perkelahian kembali terjadi dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Read more

OTT Hakim dan Problem Pengawasan

UNTUK sekian kalinya, lem­baga peradilan kem­bali tergerus in­te­grit­as­nya dengan adanya operasi tang­kap tangan (OTT) oleh Ko­mi­si Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap hakim di Peng­adilan Negeri (PN) Tangerang, Ban­ten, Senin (12/3). Read more

Wapres Dalam Tafsir Konstitusi

”Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.” Read more