Yogyakarta – Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) FH UII bekerja sama dengan Justitia Training Center sukses menyelenggarakan Pelatihan Sertifikasi Perancang Kontrak. Kegiatan ini dilaksanakan selama empat hari, dengan pelaksanaan pelatihan pada tanggal 26-28 Januari 2026 secara daring (online), serta dilanjutkan dengan Uji Kompetensi tanggal 29 Januari 2026 yang bertempat di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII), Yogyakarta.

Pelatihan sertifikasi ini merupakan bagian dari komitmen FH UII dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing sumber daya manusia di bidang hukum, khususnya dalam kompetensi perancangan kontrak yang menjadi kebutuhan penting di dunia profesional, baik pada sektor akademik maupun praktik hukum. Pelatihan ini diikuti oleh 25 peserta dengan latar belakang yang beragam, terdiri atas mahasiswa Fakultas Hukum UII maupun umum, fresh graduate, akademisi, serta praktisi hukum. Keberagaman latar belakang peserta tersebut mencerminkan tingginya minat terhadap penguatan kompetensi perancang kontrak sebagai keterampilan strategis di bidang hukum bisnis dan perdata.

Kegiatan Pendidikan sertifikasi perancang kontrak dibersamai dengan para pakar hukum dan praktisi terkemuka, diantaranya: Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D., Dr. Inda Rahadiyan, S.H., M.H., Marcia Wibisono, S.H., M.H.,LL.M., Assoc. Prof. Dr. Chandra Yusuf, S.H., LL.M., MBA., M.Mgt., Alvin Ambardhy, S.H., LL.M., Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H.,M.M., Jesconiah Siahaan, S.H., LL.M., dan Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., .

Selama pelatihan daring yang berlangsung selama tiga hari, peserta dibekali dengan berbagai materi substantif dan praktis mengenai perancangan kontrak. Materi mencakup prinsip dasar kontrak, teknik penyusunan klausul, mitigasi risiko hukum dalam kontrak, hingga analisis dan penyelesaian permasalahan kontraktual, Peserta juga diberikan kesempatan untuk mengaplikasikan teori dalam studi kasus praktis maupun penyusunan kontrak, sehingga mereka dapat mengasah kemampuan berpikir kritis dalam pemecahan masalah serta dapat mengaplikasinnya langsung dalam perancangan sebuah kontrak. Seluruh materi disampaikan secara interaktif oleh narasumber dengan pendekatan teori dan studi kasus, sehingga peserta tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu mengaplikasikannya secara praktis.

Tahapan selanjutnya adalah uji kompetensi perancang kontrak yang dilaksanakan secara luring pada tanggal 29 Januari 2026 di Fakultas Hukum UII. Uji kompetensi ini bertujuan untuk mengukur pemahaman, keterampilan, serta kemampuan peserta dalam menyusun dan menganalisis kontrak sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan. Melalui tahapan ini, peserta diharapkan dapat menunjukkan kompetensi profesional sebagai perancang kontrak yang handal dan profesional. Bentuk ujian kompetensi terdiri atas: ujian tulis, penyusunan penugasan audit hukum, serta presentasi. Sebelum ujian dimulai, Justitia Training Center memberikan pengarahan kepada peserta. “Uji kompetensi dilaksanakan sesuai standar dari Lembaga Sertifikasi Profesi Perancang Kontrak yang pada akhirnya akan memberikan predikat kompeten atau tidaknya peserta sebagai perancang kontrak, sehingga diharapkan semua peserta dapat mengikuti dengan tertib”, Pihak Justitia juga menekankan bahwa setelah peserta dinyatakan kompeten dan mendapatkan sertifikat dari BNSP, maka diperkenankan untuk berpraktik sebagai perancang kontrak profesional. Berdasarkan hasil uji kompetensi, seluruh peserta dinyatakan kompeten dan berhak menyandang identitas sertifikasi sebagai perancang kontrak tersertifikasi.

Penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi ini menjadi wujud sinergi antara FH UII dan Justitia Training Center dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia hukum yang profesional, kompeten, dan berdaya saing. Ke depan, Pusdiklat FH UII diharapkan terus menghadirkan program-program pelatihan dan sertifikasi serupa guna menjawab kebutuhan dunia kerja serta perkembangan praktik hukum yang semakin kompleks.

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia mendapatkan Ranking Pertama Tingkat Nasional perguruan tinggi swasta dalam Times Higher Education World University Rankings (THE WUR) by subject Law tahun 2026. Sebagai indikator dalam perangkingan ini meliputi: Teaching, Research Environment, Reseach Quality, Industri, dan International Outlook. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia diakui sebagai posisi keempat terbaik di tingkat Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta (PTN-PTS) se-Indonesia, serta posisi pertama terbaik di tingkat Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Dalam kesempatan ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia menyampaikan bahwa capaian ini bukanlah hasil kebetulan, melainkan cerminan dari kerja keras, dedikasi, dan kontribusi bersama seluruh anggota fakultas mulai dari dosen, staf, mahasiswa, alumni hingga mitra pemangku kepentingan terkait. Semua pihak telah bersinergi dengan luar biasa, dan hal ini patut kita apresiasi sebagai bukti kekuatan kolaborasi. Lebih dari itu, pencapaian ini harus menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas Pendidikan & pengajaran, riset, mobilitas internasional, pengabdian masyarakat dan dakwah serta layanan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan FH UII mengajak seluruh civitas akademika FH UII untuk memiliki komitmen bersama dalam merawat keberlanjutan reputasi fakultas yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga prestasi ini tidak hanya menjadi momen sementara, tetapi fondasi kuat untuk kemajuan yg berkelanjutan di masa depan. Teruslah berkarya dengan semangat kolaboratif, karena kesuksesan sejati adalah yang dibangun dan dijaga secara kolektif

Times Higher Education World University Rankings (THE Ranking) adalah sistem pemeringkatan perguruan tinggi global yang disusun oleh Times Higher Education, sebuah lembaga pemeringkatan dan publikasi pendidikan tinggi internasional yang berbasis di Inggris. THE Ranking bertujuan untuk: Menilai kinerja universitas secara menyeluruh, memberikan gambaran kualitas perguruan tinggi dari aspek pendidikan, penelitian, internasionalisasi, dan dampak sosial, menjadi rujukan global bagi mahasiswa, akademisi, pembuat kebijakan, dan institusi pendidikan tinggi

THE dikenal sebagai salah satu pemeringkatan paling berpengaruh di dunia, sejajar dengan QS World University Rankings dan ARWU (Shanghai Ranking).

Pada tanggal 21 Januari 2026, delegasi Fakultas Hukum UII mengunjungi Kantor HHP Law Firm di Jakarta. HHP Law Firm secara sejarah didirikan oleh para alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia meskipun kemudian dalam perjalanannya banyak sekali partner yang juga berasal dari perguruan tinggi hukum lainnya. HHP Law Firm singkatan dari Hadiputranto, Hadinoto and Partners merupakan salah satu lawfirm yang besar dan memiliki reputasi secara nasional dan internasional. “Kami secara umum terbuka kepada seluruh universitas di Indonesia. Seringkali kami juga mendapat kunjungan dari banyak perguruan tinggi hukum di Indonesia. Kami sangat positif jika Fakultas Hukum UII berkunjung dan menjajaki kerjasama dengan HHP. Banyak sekali kegiatan pro-bono yang dilakukan oleh HHP di perguruan tinggi seperti menjadi pembimbing Moot Court, mengisi seminar, dan sebagainya. Sehingga pola ini dapat dijadikan sebagai benchmarking dengan calon mitra kami yaitu Fakultas Hukum UII. Demikian disampaikan oleh Bapak Ponti Partogi selaku Head of the Tax and Customs Practice Group at Hadiputranto, Hadinoto & Partners (HHP Law Firm).

Delegasi Fakultas Hukum UII meliputi Dekan Fakultas Hukum UII, Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, SH, MH, Wakil Dekan bidang Kerjasama, Keagamaan, dan Alumni, Agus Triyanta, SH, MH, MA, PhD, Kaprodi Hukum Program Sarjana, Dodik Setiawan Nur Heriyanto, SH, MH, LLM, PhD, dan Rahadian Suwartono selaku Ketua Unit Internasionalisasi Fakultas Hukum UII. Dalam kunjungan tersebut, delegasi Fakultas Hukum UII disambut baik oleh Bapak Ponti Partogi selaku Head of the Tax and Customs Practice Group at Hadiputranto, Hadinoto & Partners, Iman Suryanto Hindrajanto selaku Associate Partner, Bapak Mahardikha Sardjana selaku Senior Partner HHP Law Firm, dan Bapak Rizki Priyadi selaku Talent Management Manager.

“Seluruh prodi kami telah unggul dan sedang kami dorong untuk internasionalisasi. Banyak lulusan kami yang juga bekerja sebagai pengacara. Kami sangat berharap banyak talenta mahasiswa kami dapat minimal melaksanakan internship di HHP Law Firm. Termasuk juga mungkin dari HHP Law Firm dapat memberikan semacam kuliah praktisi di Fakultas Hukum UII.” demikian disampaikan oleh Dekan Fakultas Hukum UII.

Selama kunjungan didiskusikan pola kerjasama serta rencana penandatanganan kerjasama di Fakultas Hukum UII sekaligus menyelenggarakan kegiatan bersama. Sesi kunjungan diakhiri dengan foto bersama dan penyerahan cinderamata.

Yogyakarta – Pusat Studi Pasar Modal dan Hukum Sektor Keuangan (PSPMHSK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) bekerja sama dengan Forum Cendekia Hukum Muda menyelenggarakan kegiatan Webinar Capacity Building bertajuk “Career Opportunities for Law School Graduates in International Organization”. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid pada Sabtu, 20 Desember 2025, bertempat di Ruang Erasmus Fakultas Hukum UII serta melalui platform Zoom Meeting.

Webinar ini diselenggarakan sebagai ruang penguatan kapasitas dan wawasan mahasiswa hukum dalam memahami peluang karier di organisasi internasional. Di tengah meningkatnya kebutuhan akan sumber daya manusia hukum yang berdaya saing global, kegiatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai berbagai jalur profesional yang dapat ditempuh oleh lulusan fakultas hukum di tingkat internasional.

Acara dibuka dengan keynote speech oleh Drs. Agus Triyanta, S.H., M.A., Ph.D., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Keagamaan, dan Alumni Fakultas Hukum UII. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya kesiapan mahasiswa hukum dalam menghadapi tantangan global, khususnya melalui penguatan kompetensi akademik, penguasaan bahasa asing, serta kemampuan adaptasi di lingkungan kerja multikultural.

Sesi pemaparan pertama disampaikan oleh Dr. Inda Rahadiyan, S.H., M.H., Direktur Pusat Studi Pasar Modal dan Hukum Sektor Keuangan Fakultas Hukum UII. Dalam pemaparannya, beliau menekankan pentingnya perencanaan karier yang terarah dan strategis bagi mahasiswa hukum sejak dini. Ia juga menjelaskan bahwa lulusan hukum memiliki peran penting dalam organisasi internasional, khususnya dalam mendukung tata kelola keuangan global, kepatuhan regulasi lintas negara, serta penguatan sistem hukum internasional di sektor pasar modal dan keuangan.

Selanjutnya, Dr. Michelle Kristy, Programme Management Officer pada International Trade Centre (ITC), menyampaikan pemaparan mendalam mengenai dinamika dunia kerja di organisasi internasional. Ia menjelaskan struktur organisasi internasional, ragam posisi yang dapat diisi oleh lulusan hukum, serta peran strategis profesi hukum dalam perumusan kebijakan perdagangan internasional, penyusunan regulasi, hingga pendampingan program pembangunan di berbagai negara.Dalam pemaparannya, ia turut mendorong mahasiswa untuk mulai membangun profil profesional sejak masa studi, termasuk melalui keterlibatan dalam kegiatan akademik internasional dan penguatan jejaring global.

Diskusi dipandu oleh Rizka Ananda Putri, Ketua KSPMHSK, yang mengarahkan jalannya acara secara interaktif dan dinamis. Para peserta aktif mengajukan pertanyaan seputar peluang magang, strategi awal memasuki organisasi internasional, hingga tantangan yang kerap dihadapi lulusan hukum Indonesia dalam bersaing di kancah global.

Antusiasme peserta terlihat dari tingginya partisipasi baik dari peserta luring maupun daring. Hal ini mencerminkan besarnya minat mahasiswa hukum terhadap informasi karier yang relevan, aplikatif, dan sesuai dengan perkembangan dunia kerja internasional.

Melalui kegiatan Webinar Capacity Building ini, PSPMHSK Fakultas Hukum UII dan Forum Cendekia Hukum Muda berharap mahasiswa memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peluang karier di organisasi internasional serta terdorong untuk mempersiapkan diri secara akademik, profesional, dan mental dalam menghadapi persaingan global.

“

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (Allah) mengaturnya dengan baik.”
(Q.S. Al-A‘raf: 56)

Pusat Studi Hukum Islam (PSHI), Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia menyampaikan duka cita dan keprihatinan mendalam atas rangkaian bencana banjir dan longsor yang melanda berbagai wilayah di Sumatera. Bencana ini tidak hanya merenggut korban jiwa dan memaksa ratusan ribu warga mengungsi, tetapi juga menghancurkan rumah, lahan pertanian, dan sumber penghidupan masyarakat hingga trauma psikologis.

PSHI menegaskan bahwa bencana tersebut bukan semata bencana alam, melainkan bencana sistemik yang merupakan akumulasi dari kesalahan manusia dalam mengelola sumber daya alam. Fenomena alam seperti Siklon Tropis Senyar merupakan bagian dari bencana hidrometeorologis akibat krisis iklim yang memang menjadi pemicu, namun dampaknya diperparah oleh deforestasi masif, alih fungsi hutan untuk perkebunan sawit, praktik illegal logging, lemahnya sistem peringatan dini, serta kebijakan pembangunan yang mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Dalam perspektif hukum Islam, kondisi ini adalah bentuk fasad fil ardh—kerusakan di muka bumi akibat keserakahan dan kelalaian manusia. Allah SWT telah mengingatkan bahwa kerusakan di darat dan laut terjadi karena ulah manusia sendiri agar mereka mau kembali ke jalan yang benar (Q.S. Ar-Rum: 41). Oleh karena itu, PSHI menyerukan taubat ekologis, yaitu komitmen kolektif untuk meninggalkan segala bentuk perusakan alam, menyadari bahwa kerusakan tersebut mengancam keselamatan makhluk hidup secara global, bertekad kuat menghentikannya, serta memperbaiki dengan memulihkan keseimbangan ekologis demi kemaslahatan umat manusia lintas generasi.

Sikap dan Tuntutan PSHI

1. Pengakuan Kesalahan

• Negara dan seluruh pemangku kepentingan harus berani mengakui bahwa bencana di Sumatera merupakan akibat keputusan manusia, bukan semata faktor alam.
• Negara wajib mengakui kelalaian dalam pencegahan kerusakan lingkungan dan kegagalan merespons peringatan dini siklon tropis.
• Negara dan korporasi harus mengakui kontribusinya terhadap peningkatan emisi global melalui deforestasi, monokultur, dan praktik ekstraktif lainnya.

2. Menghentikan Kesalahan

• Menghentikan secara total segala bentuk deforestasi demi pertumbuhan ekonomi jangka pendek.
• Mengakhiri arogansi sentralistik dengan mengadopsi kebijakan berbasis kearifan lokal (‘urf sahih), seperti Repong Damar di Lampung dan Tana Ulen pada masyarakat Dayak.
• Mengevaluasi seluruh izin di kawasan hulu DAS serta menegakkan hukum lingkungan secara tegas dengan prinsip precautionary, strict liability, dan anti-SLAPP.
• Mencabut regulasi yang bersifat ekstraktif dan eksploitatif, seperti UU Cipta Kerja dan UU Minerba.

3. Memperbaiki Kesalahan

• Negara dan korporasi bertanggung jawab tidak hanya menangani korban dan infrastruktur, tetapi juga melakukan rehabilitasi hutan, restorasi DAS, serta pemulihan ekonomi berbasis lingkungan dan kerakyatan.
• Aspek hukum: mereformasi kebijakan agraria dan agar berlandaskan prinsip kehati-hatian, keadilan antargenerasi, serta selaras dengan maqāṣid al-syarī‘ah dan ḥifẓ al-bī’ah (perlindungan lingkungan).
• Aspek politik: mereformasi sistem legislasi dan eksekutif berbasis meritokrasi, memutus relasi kuasa antara pemerintah dan oligarki ekonomi, serta menghentikan arogansi politik yang menindas kelompok rentan.
• Aspek ekonomi: mengoperasionalisasikan ekonomi kerakyatan dan meninggalkan oligarki; menerapkan kewajiban zakat/pajak bagi individu dan korporasi terkaya minimal 2,5% per tahun

Penutup

PSHI memandang tragedi di Sumatera sebagai peringatan moral dan konstitusional bagi bangsa Indonesia. Tanpa taubat ekologis yang sungguh-sungguh, bencana akan terus berulang dengan skala yang semakin besar di berbagai daerah kepulauan di Indonesia. Menjaga lingkungan bukanlah pilihan, melainkan kewajiban agama, hukum, dan kemanusiaan.

Dikeluarkan di Yogyakarta, 30 Desember 2025
Pusat Studi Hukum Islam (PSHI)
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia