[KALIURANG]; Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Indonesia (UII) menerima kunjungan dari MAN Persis Benda Tasikmalaya pada (24/05). Acara yang berlangsung di ruang Legal Drafting, lantai 3 Gedung FH UII, dihadiri oleh 72 orang, terdiri dari 61 siswa/i dan 11 guru pendamping. Kunjungan ini menjadi sarana pembelajaran langsung bagi para siswa/i sekaligus memperkenalkan kehidupan akademik di perguruan tinggi, khususnya di lingkungan FH UII. Diharapkan kegiatan ini mampu memberi gambaran serta motivasi bagi siswa/i untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

Acara dimulai pukul 08.30 WIB dengan pembukaan oleh pembawa acara, dilanjutkan sambutan dari Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan, dan Alumni FH UII, Drs. Agus Triyanta, S.H., M.H., Ph.D. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi atas kunjungan MAN Persis Benda Tasikmalaya dan berharap kegiatan ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi para siswa/i. Sambutan berikutnya disampaikan oleh perwakilan dari MAN Persis Benda Tasikmalaya, yang mengapresiasi dan mengungkapkan rasa terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk belajar dan berinteraksi langsung dengan lingkungan akademik FH UII.

Sesi utama kunjungan diisi dengan pemaparan materi oleh dosen dan pengelola Program Studi Hukum jenjang Sarjana di FH UII. Fuadi Isnawan, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Bisnis Program Sarjana, menyampaikan materi seputar hukum bisnis di era digital. Ia menekankan pentingnya pemahaman hukum bisnis dalam mendukung kegiatan ekonomi, melindungi konsumen, serta membangun tata kelola perusahaan yang berlandaskan etika dan prinsip-prinsip syariah. Materi ini sangat relevan bagi generasi muda, khususnya yang tertarik pada bidang kewirausahaan dan ekonomi kreatif.

Selanjutnya, Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana, Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., membawakan materi mengenai hukum reguler yang menyoroti pentingnya penguasaan aspek hukum nasional maupun internasional. Ia menjelaskan bahwa lulusan PSHPS FH UII memiliki prospek karier yang beragam, baik sebagai praktisi hukum, akademisi, maupun pegiat masyarakat. Dengan dukungan tenaga pengajar yang kompeten dan sarana pembelajaran yang modern, FH UII berkomitmen untuk terus menghasilkan lulusan yang adaptif terhadap tantangan hukum di era digital dan globalisasi.

Informasi mengenai proses Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) UII turut disampaikan oleh Adelia Kusuma Wardhani, S.H., M.Kn.. Ia menjelaskan bahwa FH UII menyediakan tiga jalur penerimaan utama, yakni melalui Jalur Rapor, Beasiswa, dan Tes, yang seluruhnya dapat diakses secara daring melalui laman resmi pmb.uii.ac.id. FH UII menawarkan Program Reguler dan Internasional yang mendukung mobilitas global bagi mahasiswa. Selain itu, tersedia berbagai jenis beasiswa seperti Beasiswa Hafiz/Hafizah, Beasiswa Santri, Beasiswa Afirmasi, Beasiswa untuk Atlet dan Juara Seni, serta Beasiswa KIP (Kartu Indonesia Pintar). Dengan sistem pembiayaan yang fleksibel mencerminkan komitmen FH UII dalam menyediakan akses pendidikan hukum yang merata dan berkualitas.

Diskusi dan sesi tanya jawab berlangsung interaktif, di mana siswa/i MAN Persis Benda antusias mengajukan pertanyaan seputar dunia perkuliahan, prospek kerja lulusan hukum, serta tantangan dan peluang di bidang hukum. Acara ditutup dengan penyerahan plakat sebagai simbol penghargaan dan kenang-kenangan, serta sesi foto bersama seluruh siswa/i dan civitas akademika FH UII.

[KALIURANG]; Administrative Legal Studies (ALS) Fakultas Hukum  (FH) Universitas Islam Indonesia (UII) bekerja sama dengan Masykur Isnan and Partners Lawfirm (MIP Lawfirm) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Mengkaji Lembaga Kerja Sama Tripartit Sektoral dalam Kerangka Hukum Ketenagakerjaan” sebagai bagian dari rangkaian kolaborasi dalam penyusunan analisis akademis bersama Serikat Pekerja di sektor penerbangan, pelabuhan, transportasi, dan strategis nasional pada Senin (14/4) di Mini Auditorium Lantai 4 FH UII. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai kalangan, di antaranya yaitu mahasiswa, pekerja, dan juga civitas akademika.

Kegiatan tersebut turut menghadirkan perwakilan dari 16 serikat pekerja/serikat buruh yang bergerak dalam bidang penerbangan, pelabuhan, transportasi, dan strategis nasional, di antaranya Serikat Karyawan AirNav Indonesia (SKYNAV), Serikat Pekerja Biro Klasifikasi Indonesia (Danantara), Serikat Karyawan Garuda, GMF Employee Club (GEC), Serikat Pekerja KSO TPK Koja, Serikat Pekerja Teluk Lamong, Serikat Pekerja TKBM JICT-TPK Koja, PP SPTKBM, SPFKK-PB, SP NCPT 1, FSPSI Bersatu, Asosiasi Pengemudi Seluruh Indonesia, FSPTI – KSPSI DKI Jakarta, SP Dok Kodja Bahari Grup, PP FSPMI-KSPSI (MJH).

Kegiatan ini dibuka oleh Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., selaku Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan, dan Alumni. Melalui sambutannya, ia menyampaikan apresiasi atas kedatangan seluruh hadirin untuk berbagi pengetahuan serta berdiskusi tentang masa depan Lembaga Kerja Sama Tripartit Sektoral. Dengan berlangsungnya acara ini diharapkan mahasiswa dapat menggali ilmu serta memperoleh wawasan bukan hanya sekedar teori tetapi juga fakta lapangan yang ada.

Di samping itu, M. David Hanief, selaku Ketua Umum ALS FH UII, mengungkapkan latar belakang tema FGD adalah sebagai salah satu upaya untuk mendorong kesejahteraan pekerja, khususnya setelah era globalisasi. “Dampak dari globalisasi ini sangat luar biasa, banyak PHK terjadi di mana-mana sehingga harapannya dengan kehadiran LKS Tripartit Sektoral ini bisa memperkecil atau mengurangi dampak globalisasi yang ada saat ini,” tutur David.

Rangkaian kegiatan FGD dimulai dengan sesi diskusi publik yang dipantik oleh Ayunita Nur Rohanawati, S.H., M.H., dan Masykur Isnan, S.H., M.H., dengan dipandu oleh Rama Hendra Triadmaja sebagai moderator. Sesi pemaparan materi pertama disampaikan oleh pemantik 1, yaitu Ayunita Nur Rohanawati, S.H., M.H. yang memfokuskan kajian pada relasi antara dampak era disrupsi dan perkembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia saat ini.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan, “Pada mulanya, hukum ketenagakerjaan bersifat privat antara pemberi kerja dan pekerja, namun seiring dengan evolusi zaman, peran pemerintah hadir dalam relasi kerja yang bersifat keperdataan. Kondisi ini dikenal sebagai sosialisering proses, yaitu intervensi pemerintah dalam area abu-abu untuk melindungi pihak yang rentan sehingga tercipta kesetaraan dan perlindungan kepentingan umum dalam hubungan kerja.”

Sesi pemaparan materi selanjutnya oleh pemantik 2, yaitu Masykur Isnan, S.H., M.H. mengelaborasi permasalahan ketenagakerjaan yang bersumber dari kualitas sumber daya manusia. Masykur Isnan, S.H., M.H. menyampaikan, “Perlu melihat efektivitas sektoral menjadi fokus dan menjadi pionir untuk mendorong pola hubungan industrial menjadi dinamis, berkelanjutan dan berkeadilan dengan sebaik-baiknya dan sesuai konteksnya.”

Ia menambahkan, “Arah gerak Serikat Pekerja saat ini terjebak pada suatu momentum yang namanya politik praktis sehingga arah gerakan itu hanya bicara soal elit dan tidak sampai akar rumput.”

Catatan kritis ini menghasilkan tiga solusi strategis sebagai landasan utama dalam menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan, yaitu: basis intelektualitas melalui peningkatan keterampilan dan penataan ulang pemahaman serikat pekerja/serikat buruh; basis jaringan melalui penyelenggaraan kajian kolaboratif dengan akademisi; dan basis ekonomi yang diwujudkan dalam koperasi pekerja.

Hasil dari FGD menunjukkan urgensi adanya evaluasi agar dapat menyelesaikan permasalahan sektoral yang kerap kali terabaikan. Evaluasi ini mendukung agar kehadiran LKS Tripartit Sektoral dalam kerangka hukum ketenagakerjaan tidak hanya menjadi pilihan semata melainkan suatu keharusan.