[KALIURANG] Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Indonesia (UII) pada hari Sabtu (26/10) bersama dengan FH Waqf Incubator mengadakan acara yang bersejarah menggelar Silaturahim, Sarasehan, dan Penyerahan Simbolis Wakaf Uang FH UII dengan mengusung tema Bersama Menguatkan Pendidikan Berkelanjutan. Acara ini dilaksanakan di Auditorium, lantai 4 FH UII. Acara yang berlangsung dari pagi hingga siang hari yang dihadiri oleh alumni-alumni FH UII lintas angkatan, dan tamu undangan.

Kegiatan dibuka dengan sambutan dari Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum, selaku Dekan FH UII. Ia menyampaikan latar belakang adanya kegiatan ini, bahwa acara ini dapat digunakan sebagai pertukaran informasi terkait pendidikan yang menjadi permasalahan tingkat nasional disebabkan oleh biaya yang cukup tinggi. Wakaf uang dapat menjadi masa depan bangsa Indonesia, yang dimulai melalui FH UII dengan harapan dapat dikembangkan di tempat lain.

Kegiatan bergulir pada proses serah terima wakaf uang beserta nominalnya dari:

• • Alumni FH UII Angkatan 1975 sejumlah Rp11.000.000;
  • Alumni FH UII Angkatan 1989 sejumlah Rp12.350.000;
  • Alumni FH UII Angkatan 2002 sejumlah Rp31.000.000;
  • Pusat Hak Kekayaan Intelektual, Hukum, Teknologi, dan Bisnis FH UII sejumlah Rp2.300.000

Penyampaian sambutan dari Suripto, S.H., M.Si, Wakif dari perwakilan Alumni FH UII angkatan 1975. Ia menyampaikan terima kasih dan berhadap kepada FH UII semoga terus berkembang dan samakin bermanfaat untuk semuanya.

Acara selanjutnya yaitu Simbolis Penyerahan Sertifikat dan Ikrar Wakaf pun sekaligus menjadi tanda serah terima antara kedua pelah pihak. Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Keagamaan, dan Alumni (KKA) FH UII mewakili FH UII untuk menyerahkan Sertifikat dan Ikrar Wakaf kepada  Agus Primasta, S.H., selaku Wakif dari perwakilan Alumni FH UII angkatan 2002.

Bergulir ke acara selanjutnya, penyampaian sambutan dari  Agus Primasta, S.H.. Dalam sambutannya, ada kalanya seseorang itu mampu tapi tidak mau, maka Alhamdulillah pada momen ini kita bisa menjadi kelompok yang dapat berbuat baik menuju kebaikan. Pada beberapa waktu lalu ketika agenda Bedhol Kampus FH UII, beberapa alumni FH UII angkatan 2002 mencoba berdiskui untuk kenang-kenangan yang dapat diberikan. Ditemukan jalan tengah untuk memberikan wakaf uang, namun FH UII belum ada wadah pada waktu itu.  Alhamdulilah, dengan didirikannya Wakaf Uang FH UII dapat diintensifkan lagi untuk menjadi amal jariyah yang lebih besar cakupannya.

Acara berikutnya Sarasehan yang dimoderatori oleh Ayu Izza Elvany, M.A., M.H., selaku Dosen FH UII. Prof. Budi dan  Roy Renwarin, CWP®, CWS® perwakilan dari Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia (YEWI) selaku narasumber yang telah hadir membersamai ranngkaian kegiatan.

Roy, selaku narasumber pertama menyampaikan bahwa Wakaf ini berbeda dengan zakat, sadaqah, dan infak. Hanya Indonesia yang memiliki Undang-Undang sejak 2004 terkait Perwakafan dibanding negara Islam lain yang sifatnya masih tradisional. Dilanjut dengan narasumber kedua, Prof. Budi menekankan pada manfaat dari wakaf uang, uang yang diwakafkan harus diputar dan dikelola sebaik mungkin untuk menghasilkan manfaat dalam dunia pendidikan.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Drs. Agus Triyanta,  semoga Allah memberikan kemudahan untuk FH UII untuk mengelola Wakaf Uang sebaik mungkin dan mendapatkan ridho-Nya.

[KALIURANG]; Departemen Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Hukum  (FH) Universitas Islam Indonesia (UII) pada hari Sabtu, (19/10) mengadakan acara kuliah umum yang mengangkat tema “Mahkamah Konstitusi dan Pilkada yang Demokratis”. Acara ini bertempat di Auditorium, lantai 4 FH UII. Kegiatan ini menghadirkan kembali Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.P.A. sebagai keynote speaker, yang memberikan paparan mengenai peran sentral Mahkamah Konstitusi dalam menjaga integritas proses Pilkada. Acara ini dihadiri oleh lebih dari 200 peserta, baik secara luring maupun daring.

“Dalam sambutannya, Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., menyampaikan harapannya agar acara ini dapat memperkaya pengetahuan kita, terutama di bidang hukum tata negara. Beliau menyoroti pentingnya topik ini mengingat pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak yang tengah kita hadapi. Pemilihan langsung yang kita nikmati saat ini merupakan hasil dari reformasi 1998 dan menjadi bukti nyata penguatan demokrasi di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, kita seringkali menyaksikan penyimpangan dari nilai-nilai demokrasi, seperti maraknya politik uang. Kompetensi calon pemimpin seringkali dikesampingkan, digantikan oleh kemampuan finansial untuk meraih dukungan. Selain itu, netralitas ASN dalam pilkada juga seringkali teruji. Kondisi ini berpotensi memicu sengketa pilkada dan berujung pada pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi.”

Kuliah umum dengan narasumber Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.P.A. ini dimoderatori langsung oleh Kepala Departemen Hukum Tata Negara FH UII, Dr. Jamaludin Ghafur, S.H., M.H., menghadirkan sebuah diskusi yang sangat menarik  mengenai perbedaan mendasar dalam sistem pemilihan kepala negara dan daerah di Indonesia dan Amerika Serikat. Konstitusi Indonesia memberikan kebebasan yang lebih luas dalam mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah dibandingkan pemilihan presiden. Hal ini memicu beragam interpretasi dan dinamika politik. Pemilihan langsung di Indonesia, meski mendorong partisipasi rakyat, juga berpotensi menimbulkan polarisasi. Sebaliknya, sistem electoral college di AS, kendati unik, seringkali memicu perdebatan karena tidak selalu mencerminkan suara mayoritas nasional. Perbandingan kedua sistem ini menyoroti pentingnya rumusan konstitusi yang jelas dan tegas dalam mengatur mekanisme pemilihan, mengingat implikasinya yang luas terhadap representasi politik, stabilitas pemerintahan, dan dinamika politik secara keseluruhan.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah membuka peluang bagi pencalonan perseorangan dalam Pilkada. Sebelumnya, dominasi partai politik dalam Pilkada sangat kuat. Namun, MK melihat pentingnya partisipasi masyarakat secara langsung dalam proses demokrasi. Meski begitu, MK menyerahkan detail mekanisme pencalonan perseorangan kepada pembentuk undang-undang. Meskipun tidak secara khusus menangani sengketa Pilkada, MK pernah menjadi tempat terakhir bagi penyelesaian sengketa Pilkada. Kini, sengketa Pilkada diselesaikan melalui mekanisme judicial review di MK, sejalan dengan pandangan bahwa Pilkada adalah bagian integral dari sistem pemilu.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengambil alih wewenang untuk menyelesaikan sengketa Pilkada karena absennya peradilan khusus dan desakan waktu jelang Pilkada serentak. Selain itu, MK juga mengubah secara signifikan persyaratan pencalonan partai politik dalam Pilkada, menurunkan persentase dukungan yang diperlukan. Tindakan MK ini memicu kontroversi karena dianggap melampaui kewenangannya sebagai penafsir undang-undang, justru bertindak sebagai pembentuk undang-undang dengan mengubah ketentuan yang telah ada. Alasan MK adalah adanya ketidakseimbangan antara persyaratan calon perseorangan dan partai politik, sehingga perlu ada penyesuaian.

Mahkamah Konstitusi mengakui adanya perbedaan dalam penyelenggaraan pilkada di berbagai daerah akibat perbedaan aturan. Meskipun demikian, prinsip demokrasi seperti keadilan, kejujuran, dan transparansi harus tetap dijaga. MK berperan penting dalam memastikan hal ini dengan memutus hasil pemilihan, membatalkan hasil jika ditemukan kecurangan, dan mengawasi keseluruhan proses pilkada. Melalui putusan-putusannya, MK berupaya memastikan pilkada berjalan sesuai aturan dan prinsip demokrasi. Melalui putusan-putusannya, MK tidak hanya menjadi wasit, tetapi juga menjadi penjaga integritas demokrasi dalam penyelenggaraan pilkada.

Setelah pemaparan materi kuliah umum selesai, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang interaktif dan kemudian ditutup oleh moderator. Sesi ini tidak hanya memperkaya pemahaman peserta, tetapi juga menjadi forum diskusi yang hidup dan bermakna.

[KALIURANG]; Kabar gembira hadir dari alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII). Segenap keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) mengucapkan selamat kepada Dr. Naya Amin Zaini,S.H. M.H. atas dilantik sebagai Wakil Rektor Bidang Kerjasama antar Lembaga dan Alumni Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI Periode 2024-2028

Dr. Naya Amin Zaini,S.H. M.H. telah menempuh jenjang Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) pada tahun 2003. Beliau memiliki banyak pengalaman di bidang hukum dan kepemiluan seperti menjadi Advokat, Mediator, bagian dari Asisten Ombudsman, sebagai Anggota sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Semarang Periode 2018-2023 dan Dosen pengajar. Sehingga diharapkan pengalaman yang telah dilalui ini menjadi motivasi bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) untuk selalu semangat, berusaha untuk menggali potensi yang ada ketika menjalani perkuliahan.