Tag Archive for: Fakultas Hukum UII

admin

Pokok-pokok dan Ketentuan Teknis Ujian Remediasi Ganjil 2014-2015

Ujian Remediasi Ganjil 2014-2015
Ujian Remediasi Ganjil 2014-2015

Fakultas Hukum UII, 28 Januari 2015. Pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2014-2015  Program Studi (S1) Ilmu Hukum FH UII akan mengadakan Ujian Remediasi Semester Ganjil 2014-2015. Ujian Remediasi Ganjil 2014-2015 rencananya akan dialaksanakan pada tanggal 12 – 24 Februari 2015.
 

Untuk dapat secara lebih lengkap mengetahui Pokok-pokok dan Ketentuan Teknis Remediasi dapat dilihat pada link berikut ini| Info Remediasi |

admin

Hikmahanto: Memperkuat Kedaulatan sebagai Negara Maritim

Negara mAritim Indnesia
Negara mAritim Indnesia Tamansiswa (uiinews) Fakultas Hukum UII melalui Departemen Hukum Internasional (HI) dan Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEM) kembali menggelar kegiatan Studium General. Studium general di gelar di Ruang Sidang Utama Lantai 3 FH UII Jl Tamansiswa 158 Yogyakarta, Selasa (6/1) 2015.
Negara mAritim IndnesiaHikmahanto : “Memperkuat Kedaulatan sebagai Negara Maritim dalam Perspektif Hukum Internasional” Tamansiswa (uiinews) Fakultas Hukum UII melalui Departemen Hukum Internasional (HI) dan Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEM) kembali menggelar kegiatan Studium General. Studium general di gelar di Ruang Sidang Utama Lantai 3 FH UII Jl Tamansiswa 158 Yogyakarta, Selasa (6/1)2015, dengan mengusung tema aktual “Memperkuat Kedaulatan sebagai Negara Maritim dalam Perspektif Hukum Internasional”.
Acara ini menghadirkan nara sumber pakar hukum dari FH Universitas Indonesia Jakarta, Prof. Hikmahanto Juwana, SH.LLM. Ph.D. diikuti oleh sekitar 200 mahasiswa S-1 FH UII. Acara dibuka oleh Dekan FH Dr H Aunur Rohim Faqih SH MHum dan didampingi moderator Bapak Nandang Sutrisno SH LLM MHum Ph.D. Diawali dengan pemaparan Visi Pemerintahan Jokowi oleh nara sumber, bahwa Sebuah Negara Maritim berbeda dengan Negara Kepulauan. Menurutnya Negara kepulauan adalah Negara yang memiliki banyak pulau dimana diantara pulau-pulau tersebut terdapat perairan dan laut, sedangkan Negara maritime adalah Negara yang berorientasi pada kegiatan kemaritiman mulai dari orientasi masyarakat, kegiatan bisnis hingga masalah kekuatan pertahanan.

Ada empat tonggak sejarah Indonesia sebagai Negara kepulauan. Pertama Pernyataan unilateral yang tercantum didalam Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957, kedua melalui United Nations Convetion on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 yang dipimpin oleh Mochtar Kusuma Atmadja, ketiga Delimitasi wilayah laut dan penegakan di wilayah laut Indonesia, dan terakhir Pencanangan Negara Maritim oleh Presiden Jokowi yang dideklarasikan berbarengan dengan puncak acara hari Nusantara yang diperingati setiap tanggal 13 Desember setiap tahunnya.

Pada kesempatan hari nusantara tahun 2014 yang berpusat di Kalimnatan Timur Presiden Jokowi berkenan hadir, dan resmikan deklarasi “Poros Maritim Indonesia“ kepada dunia. Acara itu menjadi penting karena akan menjadi tonggak perubahan matra darat menjadi matra laut 2015-2019. Adanya beberapa sumber masalah yang membuat berkurangnya penegakan hukum di perairan RI, seperti keberlakuan UNCLOS tidak dengan sendirinya membuat Indonesia berhak atas perairan kepulauan dan delimitasi atas wilayah laut, tidak semua Negara (AS) merupakan peserta UNCLOS, Indonesia masih memiliki ‘overlaping claims’ dengan negara tetangga.

Beberapa saran dipaparkan untuk memperkuat kedaulatan RI sebagai Negara maritime dalam perspektif hukum internasional; Pertama penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing, dalam beberapa implementasi juga menemui kendala. Kedua Penguatan Border Diplomacy di wilayah laut merupakan pelaksanaan politik luar negeri dalam rangka untuk menetapkan batas pada 3 matra (darat, laut dan udara) dan pengelolaan wilayah perbatasan serta kerja sama internasional untuk mempertahankan NKRI atas dasar prinsip-prinsip politik luar negeri RI dan hukum internasional yang berlaku. Untuk border diplomacy di wilayah laut, Indonesia harus berjuang untuk menetapkan batas di wilayah laut dengan menggunakan metode berdasarkan UNCLOS, Indonesia juga harus memastikan agar Negara tetangga tidak memanfaatkan metode penetapan wilayah batas laut berdasar UNCLOS yang sebenarnya mereka tidak berhak.

Selanjutnya perlu mensosialisasikan secara terus menerus kepada public apa yang telah dicapai dalam perundingan perbatasan dengan Negara tetangga sehingga masyarakat memiliki trust/kepercayaan. Ketiga mengupayakan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam implementasi atas perundang-undangan antar sector dan instansi terkait. Selanjutnya beberapa tantangan yang perlu diantisipasi kedepan adalah implemetasi berbagai peraturan oleh aparat penegak hukum dan pengambil kebijakan dan mengorientasikan masyarakat utuk memandang laut sebagai hal penting dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air, memperkuat diplomasi kelautan sehingga dapat mencegah kerugian pada kepentingan nasional, menjaga perbatasan laut menjadi prioritas utama dan merupakan agenda estafet pada kepemimpinan RI kedepan.
Foto: Prof. Hikmahanto Juwana, SH.LLM. Ph.D. dihadapan 200 peserta stadium general FH UII, dengan mengusung tema “Memperkuat Kedaulatan sebagai Negara Maritim dalam Perspektif Hukum Internasional”, Selasa (6/1)2015 di Ruang Sidang Utama lantai 3 Jl Tamansiswa 158 Yogyakarta, didampingi oleh moderator acara, Nandang Sutrisno Sh MHum LLM Ph.D dan Aktivis LEM. (sariyanti)
admin

PSHK selenggarakan FGD Penyiapan RUU Pertanahan

"DPRRW

"DPRRWTamansiswa (uiinews) Pusat Studi Hukum dan Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum UII menggelar sebuah Fokus Discusion Group (FGD) tentang “Penelitian Empiris Penyiapan RUU Pertanahan Komite I DPD RI”

Tamansiswa (uiinews) Pusat Studi Hukum dan Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum UII menggelar sebuah Fokus Discusion Group (FGD) tentang “Penelitian Empiris Penyiapan RUU Pertanahan Komite I DPD RI”.

Acara ini terselenggara bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Jakarta, di Ruang Sidang Utama Lantai 3 Jl. Tamansiswa 158 Yogyakarta . Acara yang berlangsung pada hari Kamis (11/12) 2014 dibuka oleh Dekan FH UII (Dr. Aunur Rohim Faqih, SH.,M.Hum) tepat pukul 09.00 wib. Dihadapan sekitar 130 peserta yang terdiri dari para praktisi hukum, dosen Fakultas Hukum dan mahasiswa FH . Aunur Rohim mengatakan menyambut baik acara-acara ilmiah yang diselenggarakan oleh PSHK ini, sebab dengan media ilmiah seperti ini kalangan akademika bisa menyumbangkan ide dan pemikiran-pemikiran kepada penyelengara pemerintahan dan Negara.
Kali ini FH UII melalui Pusat Studi Hukum dan Konstitusi bekerjasama dengan DPD RI menyelenggarakan (FGD) tentang “Penelitian Empiris Penyiapan RUU Pertanahan Komite I DPD RI”, diharapkan dari hasil kegiatan ini bisa memberikan sumbang saran dan masukan terhadap kinerja DPD RI di Jakarta. Dekan juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Yance selaku Sekretaris DPD RI yang mempercayakan kegiatan FGD ini kepada PSHK FH UII Yogyakarta.

FGD ini menghadirkan nara sumber handal dalam bidangnya, diantaranya Nurhasan Ismail dan Mukmin Zakie SH MHum PhD (dosen FH UII dan Direktur PSHA). Keduanya membahas tentang ‘Masyarakat Hukum Adat dan Reforma Agraria’, sedangkan nara sumber kedua membahas tentang ‘Mencari Akar Permasalahan Konflik Pertanahan’.
admin

Bedah Buku: Kemandirian Peradilan Indonesia

bedah-buku-kemandirian-peradilan-indonesia
bedah-buku-kemandirian-peradilan-indonesia

Fakultas Hukum UII. Selasa, 25 November 2014. Bertempat di Ruang Sidang Utama Lantai tiga Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) menyelenggarakan Bedah Buku “Kemandirian Peradilan Indonesia” dengan pembicara Dr. H. Rusli Muhammad, SH., MH. (Penulis) dan Dr. M. Arif Setiawan, SH., MH. serta Moderator Ratna Hartanto, SH., L.LM.
 
Ketua PSH, Dr. Ridwan, SH., MH., dalam pembukaannya menyatakan bahwa “Kegiatan bedah buku ini sebenarnya merupakan rutinitas yang merupakan oleh-oleh dari para dosen peraih gelar doktor untuk disampaikan kepada Civitas Akademika. Disamping sebagai rutinitas menurut Dr. Ridwan, SH., MH., kegiatan ini juga merupakan suatu tradisi yang baik dan harus terus dilanjutkan karena melalui kegiatan ini dapat saling memberikan informasi yang sudah dikaji melalui penelitian yang ilmiah”.
 
Acara Bedah Buku “Kemandirian  Peradilan Indonesia” tersebut berlangsung hingga pukul 11.30, dihadiri oleh beberapa Dosen Fakultas Hukum UII, Tamu Undangan, mahasiswa S1,  mahasiswa program pascasarjana dan kalangan umum serta diakhiri dengan pemberian doorprise berupa empat buku “Kemandirian Peradilan Indonesia” untuk empat penanya terbaik.
 
Berikut ini hasil resume Bedah Buku “Kemandirian Peradilan Indonesia” yang disusun oleh Naviatul Munawaroh Staff PSH |Klik Disini |
 
 

admin

SMAN 2 Sukabumi Jawa Barat Anjang Sana di FH UII

SMAN 2 Sukabumi, Jawa Barat Hadir di Fakultas Hukum UII
SMAN 2 Sukabumi, Jawa Barat Hadir di Fakultas Hukum UIIFakultas Hukum UII, 13/11 SMA N 2 Sukabumi sebanyak 44 siswa didampingi dua guru anjang sana di Faklutas Hukum UII. Rombongan diterima langsung oleh Dekan fakultas Hukum UII, Dr. Aunurrohim Faqih, dan Bpk. Nurjihad serta Syarif Nurhidayat selaku Kepala Bidang Kerjasama, …
SMAN 2 Sukabumi, Jawa Barat Hadir di Fakultas Hukum UIISebanyak 44 siswa dan dua guru pendamping Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Sukabumi, berkunjung ke Faklutas Hukum UII, pada Kamis, 13 Nopember 2014. Rombongan diterima langsung oleh Dekan fakultas Hukum UII, Dr. Aunurrohim Faqih, dan Bpk. Nurjihad serta Syarif Nurhidayat selaku Kepala Bidang Kerjasama, Kemahasiswaan dan Alumni FH UII dan Amirulloh, A.Md di Ruang Sidang Utama Lt. III FH UII. Acara berlangsung dengan hangat ditengah mahasiswa FH UII tengah mengikuti ujian tengah semester ganjil.
Dekan FH UII menyambut rombongan dengan gaya khas beliau. Dalam sambutan penerimaannya, Dekan FH UII mengemukan falsafah Gula dan garam. Bahwa Gula dan Garam tidak bisa menceritakan sendiri tentang manis dan asinnya, melainkan orang lainlah yang bisa menceritakan setelah mengcap manisnya gula dan asinnya garam. Fakultas Hukum ibarat gula, maka apa yang ada di sana, silahkan dinilai dan segala informasi silahkan dibawa dan disebarkan. Karena gula hanya berkewajiban menyebarkan rasa manis, namun yang bisa menilai rasa itu adalah orang lain.
Ibu Sri Hastuti, sebagai kepala rombongan, menyatakan dalam sambutannya bahwa sebenarnya dari SMA Negeri 2 Sukabumi ada lima rombongan. Satu bis ke FH UII, dan lainnya menyebar ke Fakltas Lain di lingkungan UII. Mereka tertarik berkunjung dan mencari informasi tentang UII karena telah terbukti para lulusannya dapat berkiprah dalam ranah praktis dengan integritas tinggi. Sehingga mereka ingin kelak, anak-anak didik mereka bisa melanjutkan di UII, terutama di FH UII.
Acara dilanjutkan dengan pemaparan keunggulan dan tata cara pendaftaran ke FH UII oleh Bpk. Nurjihad yang dilanjutkan dengan pemaparan sistem informasi FH UII oleh Bpk. Rohidin. Setelah pemaparan dilanjutkan dengan tanya jawab. Tampak mereka sangat antusias. Riyan, salah satu siswa yang turut hadir menanyakan, apakah kalau masuk fakultas hukum harus bisa menghafal seluruh pasal-pasal dalam undang-undang. Meskipun terkesan sederhana, namun menunjukkan gambaran pandangan siswa terhadap Fakultas Hukum yang banyak bergulat dengan pasal. Pertanyaan itu dijawab dengan ringan oleh Bpk. Rohidin, bahwa di FH UII lebih menekankan pada pemahaman. Adapun hafal terhadap pasal, itu adalah konsekuensi atau efek samping dari seringnya pasal itu dikaji, sehingga dengan sendirinya akan terhafalkan.
Sebelum penutupan, ada dorprize dua buah mug berlabel UII yang dibagikan dengan syarat menjawab pertanyaan. Acara dilanjutkan dengan saling tukar kenang-kenangan antara FH UII dan SMAN 2 Sukabumi oleh Ibu Sri Hastuti dan Bpk. Rohidin selaku Wadek FH UII. Acara berakhir, dan terimakasih atas kehadiran rombongan dari SMAN 2 Sukabumi. Selamat jalan semoga selamat sampai kembali ke Sukabumi.
admin

Kewenangan Negara dalam Pengadaan Tanah

kewenangan-negara-dalam-pengadaan-tanah
kewenangan-negara-dalam-pengadaan-tanahFakultas Hukum UII, 22 Oktober 2014. Kembali salah satu Dosen Fakultas Hukum UII Mukmin Zakie, SH., M.Hum., Ph.D. meliris buku yang berjudul  “Kewenangan Negara dalam Pengadaan Tanah Biigi Kepentingan Umum di Indonesia dan Malaysia”. Menurut Mukmin Zakie, SH., M.Hum., Ph.D. Alumnus program doktor di Universiti Kebangsaan Malaysiayang kini menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Hukum Agraria FH UII, buku ini merupakan  Desertasi dalam menempuh program doktor di Universiti Kebangsaan Malaysia. Insyaallah dalam tempo yang tidak lama lagi disertasi secara utuh akan segera diterbitkan.
Buku ini memaparkan bagaimana ‘kekuasaan’ negara atas sumber agraria khususnya tanah di Indonesia dan Malaysia. Sistem remerintahan yang dianut oleh Indonesia adalah presidensial dan bentuknya adalah negara kesatuan, sedangkan sistem yang dipakai di Malaysia adalah parlementer dengan bentuk negara Federal (Persekutuan). Sehingga menarik untuk dikaji dalam bentuk perbandingan.
 
Metode dalam membandingkan kekuasaan negara atas tanah di kedua negara dalam tulisan ini adalah dengan cara memaparkan suatu topik kemudian langsung dibahas dengan sistem yang ada di Indonesia kemudian di Malaysia. Diharapkan para pembaca mudah untuk memahami isi kandungan tulisan tersebut. Selamat Membaca | klik link berikut ini |
 
 

admin

Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan

Cover-Buku-Kebijakan-Krimininalisasi-di-Bidang-Keuangan
Cover-Buku-Kebijakan-Krimininalisasi-di-Bidang-Keuangan

Fakultas Hukum UII, Oktober 2014. Jurnal-Penerbtan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) pada bulan ini kembali menerbitkan buku karya Dr. Salman Luthan, SH., M.Hum. Buku “Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan” yang patut dibaca oleh peminat studi hukum pidana, kriminologi, sosiologi hukum dan politik hukum, serta pembuat kebijakan. 
 
Buku yang di tulis oleh  Dr. Salman Luthan, SH., M.Hum. Dosen FH UII yang juga menjabat Hakim Agung tersebut menyatakan bahwa, kriminalisasi di bidang keuangan, khususnya di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, dan pencucian uang ( money laundering) yang berlangsung selama ini tidak dapat dilepaskan dari faktor ekonomi, sosial dan politik yang berkembang dalam masyarakat, baik di tingkat domestic, maupun internasional.Diskursus pemikiran dalam proses kriminalisasi di bidang keuangan di antara faksi-faksi politik yang ada di DPR adakalanya berlangsung dengan sengit dan argumentatif , namun tidak jarang berjalan secara naïf, tanpa argumentatif ilmiah. Naif karena sebagian wakil rakyat itu mengatakan “tidak ada teori” atau dasar pemikiran ilmiah yang dapat digunakan untuk menentukan sanksi pidana bagi suatu tindak pidana.
 
Kebijakan pembentuk undang-undang menkriminalisasi suatu perbuatan sebagai tindak pidana di bidang keuangan berlandaskan kepada teori liberal individualistic dan teori “ordening straf recht “. Suatu perbuatan dikriminalisasi karena perbuatan itu merugikan masyarakat dan karena sesuai dengan kebijakan pemerintah.
 
Teori pemidanaan yang menjadi basis teoritis penetapan sanksi pidana bagi tindak pidana di bidang keuangan adalah teori penangkalan (deterrence) yang dikombinasikan dengan teori retribusi (retribution), khususnya prinsip proportionalitas ordinal (ordinal proportionality) dan prinsip proporsionalitas kardinal(cardinal proporsionality). Sanksi pidana diancamkan terhadap tindak pidana untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku, namun sanksi pidana itu harus proporsional dengan besarnya kerugian atau dampak yang ditimbulkan perbuatan, serta proporsionalitas sanksi pidana antara kelompok tindak pidana yang satu dengan kelompok tindak pidana yang lain
Secara lebih lengkap mengenai isi buku tersebut dapat dilihat pada link berikut ini. |Kebijakan kriminalisasi di Bidang keuangan|
 
 
 

admin

Pengambilan Kartu UTS Ganjil 2014/2015

KLIK-Informasi-Pengambilam-Kartu-Ujian Fakultas Hukum UII (28/10),Pengambilan Kartua Ujian Tengah Semester Ganjil 2014/2015 dapat dilakukan pada masing-masing pendamping DPA (Dosen Pembimbing Akademik) mulai tanggal 3 – 7 November 2014 dengan syarat sebagai berikut:

– Kwitansi angsuran 2 (dua) T.A. 2014/2015
– Satu lembar pas foto berwarna 3×4 (bagi yang belum registrasi manual).

Adapun syarat lain adalah: • Angsuran 2 (empat) T.A. 2014/2015 sudah dapat dibayarkan mulai tanggal 20 Oktober 2014 (jumlah tagihan dapat dilihat di UNISYS). Disampaikan dengan hormat kepada para mahasiswa bahwa Panitia Ujian “TIDAK MELAYANI PENGAMBILAN KARTU UJIAN PADA SAAT PELAKSANAAN UJIAN” . Adapun jadual ujian dapat diunduh melalui link ini .

admin

Kajian Hukum Aktual Membedah Permasalahan Konsumen di Indonesia

David L Tobing
David L TobingFakultas Hukum UII. Kamis 12 Juni 2014. Permasalahan yang dihadapi oleh konsumen saat ini semakin kompleks dan rumit. Kompleksitas permasalahan konsumen tersebut dipicu oleh adanya proses kegiatan pembangunan dan juga perkembangan perekonomian nasional dan global, khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan yang telah banyak dihasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh konsumen

Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informasi juga telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang tidak seimbang.

Kompleksitas permasalahan konsumen tersebut memasuki dimensi yang sangat luas meliputi antara lain aspek kesehatan, teknologi, lingkungan sosial dan fisik, ekonomi, budaya, kebijakan, hukum dsb. Dengan kompleksitas permasalahan konsumen tersebut dibutuhkan pemecahan dan penanganan masalah dengan sudut pandang dan pendekatan yang bersifat inter dan multidisipliner, sehingga akan diperoleh pemahaman dan pemecahan masalah konsumen yang bersifat holistik (menyeluruh).  Untuk memahami permasalahan konsumen tersebut Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII bermaksud mengadakan Studium General (Kuliah Umum) untuk membahas dan mencarikan solusi permasalahan tersebut dengan tema “Membedah Berbagai Permasalahan yang dihadapi Konsumen di Indonesia, Upaya Solusi, dan Perlindungan Hukumnya ”  dengan menghadirkan pembicara, Bp.David L.Tobing, S.H.,M.Kn. Cand.Doktor (Komisioner dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI Advokat dan Aktivis Pembela Konsumen). Studium Generale tersebut akan diselenggarakan pada Selasa, 17 Juni 2014Studium General (Kuliah Umum), Pukul 13.00 – Selesai, bertempat di Ruang Sidang Utama Lantai 3 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jalan Taman Siswa 158 Yogyakarta

admin

Sheila Maulida Fitri Raih The Best Speakers at IIUM

Sheila Maulida Fitri Raih The Best Speakers at IIUM
Sheila Maulida Fitri Raih The Best Speakers at IIUMSenyumnya yang manis dan dihiasi lesung pipinya insah menambah cantik wajah nan ayu seorang gadis bernama ‘Sheila Maulida Fitri’. Mahasiswi angkatan 2010 Fakultas Hukum UII patut diacungi jempol dan dijadikan teladan bagi mahasiswa lainnya. Betapa tidak, gadis kelahiran Solo, 10 April 1992 lalu ini sejak masuk bangku kuliah telah mempersembahkan seabrek piala bagi almamaternya.

Sheila Maulida Fitri Raih The Best Speakers at IIUMSenyumnya yang manis dan dihiasi lesung pipinya insah menambah cantik wajah nan ayu seorang gadis bernama ‘Sheila Maulida Fitri’. Mahasiswi angkatan 2010 Fakultas Hukum UII patut diacungi jempol dan dijadikan teladan bagi mahasiswa lainnya. Betapa tidak, gadis kelahiran Solo, 10 April 1992 lalu ini sejak masuk bangku kuliah telah mempersembahkan seabrek piala bagi almamaternya.Sederet prestasi putri sulung dari Bapak Dr Drs.H Muntoha SH MAg dan Ibu Siti Mardliyah, S.Ag ,telah diukirnya, antara lain Participant Student Exchange Program Universitas Islam Indonesia-International Islamic University of Malaysia 2014, Juara 1 National Moot Court Competition Asian Law Student Association Piala Mahkamah Agung 2014 di Universitas Jember, Juara 2 National Moot Court Competition Asian Law Student Association Piala Mahkamah Agung 2013 di Universitas Brawijaya, Penerima Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dari DIKTI tahun ajaran 2013-2014, Juara 3 Fashion Show Hijab Competition Magelang Moslem Looks Tahun 2012, Juara 1 Internal Moot Court Competition Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Dan memperoleh gelar Jaksa Penuntut Umum Terbaik, Juara 3 Lomba Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) se-Kabupaten Sleman Tahun 2005, Juara 1 Lomba Penulisan Karya Ilmiah se-SMP Negeri 1 Kalasan Tahun 2005, Juara 2 Lomba Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat SD Tahun 2003, Juara 3 Lomba Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat SD Tahun 2001.

Selama kuliah tidak hanya mengikuti perkuliahan di ruangan kelas saja, namun aktif di lembaga kemahasiswaan/UKM yang ada di kampusnya. Organisasi yang pernah digelutinya antara lain aktif di UKM Komunitas Peradilan Semu FH UII, LEM/Lembaga Eksekutif Mahasiswa FH UII 2011/2012, FKPH/Forum Kajian dan Penulisan Hukum FH UII dan Kelompok Studi Hukum dan Perempuan. Namun hal ini tidak menyurutkan atau menurunkan prestasi di bidang akademiknya, terbukti dia memperoleh IPK cukup memuaskan, yaitu 3,92. Pretasi teranyar yang dirahnya selama menjadi mahasiswa peserta/Participant Student Exchange Program Universitas Islam Indonesia-International Islamic University of Malaysia yang berlangsung dari tanggal 15 Maret hinggal 14 April 2014 adalah menjadi ‘The Best Speaker’. Dalam Presentasi sebagai perwakilan dari Indonesia, dia bersama delapan mahasiswa lainnya dan ditunjuk sebagai presenter dan pembicara bersama Destri Riana telah menunjukkan kebolehannya dengan menyabet The Best Speaker. Tema yang diusung dalam even di international conference tersebut adalah tentang ‘ISLAMIC VALUES AND HUMAN RIGHTS ASEAN PERSPECTIVE’.

Lebih lanjut Shela menjelaskan seputar proses hingga meraih ‘The Best Speaker’ bahwa dalam International Conference tersebut pembicara terdiri dari 4 pembicara dengan latar belakang negara masing-masing yang berbeda. Pesertanya dari empat perwakilan Negara diantaranya yaitu perwakilan dari : 1. International Islamic University of Malaysia 2. UII, Indonesia 3. UNISSA, Brunei Darussalam 4.UiTM, Malaysia Naskah bahan mengenai tema tersebut kami persiapkan bersama-sama dengan 8 peserta student exchange lainnya, dan untuk wakil dari UII diwakili oleh saya dan Destri Riana Dewi, teknis penyampaian adalah 8 menit pertama saya yang menerangkan kemudian 8 menit selanjutnya oleh pembicara kedua yaitu Destri. kami saling melengkapi khususnya pada saat menghadapi berbagai pertanyaan dari mahasiswa dan mahasiswi malaysia yang sangat kritis, mereka sangat tertarik dengan pluralisme di Indonesia, dan mengenai hukumnya murtad menurut sistem hukum di Indonesia , karena pada sistem hukum di Malaysia, seorang Muslim tidak diperbolehkan Murtad, dan agama wajib bagi orang melayu adalah islam, begitu papar Shela mengakhiri wawancaranya dengan reporter uiinews.

Namun sederet dan seabrek prestasi yang telah diraihnya tersebut ini tidaklah membuat sombong dari seorang gadis sekalem Shela, dalam motto hidupnya dia selalu mengatakan “Allah SWT tidak melihat sesuatu dari hasilnya, atau dari siapa kita, namun Allah melihat kita dari prosesnya, ketika kita berproses dengan baik, maka Insha Allah hasilnyapun akan berbanding lurus dengan usaha/proses yang kita perjuangkan selama ini”. (sariyanti)