Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Volume 21 Nomor 2 April 2014
Fakultas Hukum UII, 11 Maret 2015. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Volume 21 Nomor 2 April 2014 hadir kembali dengan mengangkat sejumlah tulisan seputar isu permasalahan hukum kontemporer masa kini. Artikel pertama berjudul Recent Development on Tobacco Control Policy in Indonesia:Analyzing Obstacles Faced by Indonesia in the Ratification of Framework Convention on Tobacco Control. Di tengah upaya pemerintah meningkatkan standar pelayanan kesehatan, konsumsi rokok justru semakin bertambah. Ratifikasi FCTC sebenarnya dapat digunakan untuk melindungi kesehatan publik.
Namun, isu ekonomi, politik, dan aspek kemanusiaan menjadi kendala utama dalam upaya ratifikasi FCTC tersebut. Artikel selanjutnya mengupas tentang “Disclosure of Origin pada Pengakuan dan Publikasi Traditional Knowledge dalam Upaya Perlindungan Hukum. Kondisi Traditional Knowledge telah dihasilkan berabadabad yang lalu dan menjadi public domein, tanpa diketahui pemiliknya. Kesadaran masyarakat berperan penting untuk melindungi Traditional Knowledge dalam bentuk hak kekayaan intelektual. Perlindungan tersebut juga harus dilakukan secara bersama-sama antara masyarakat asli dengan pemerintah untuk menjaga kekhasan tiap daerah.
Di samping kedua artikel tersebut, artikel lainnya berjudul hak politik Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia pasca reformasi. Adanya “penangguhan” hak politik bagi anggota TNI dan Polri pasca reformasi menyebabkan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009, Pemilu Legislatif 2009 hingga Pemilu Legislatif 2014, anggota TNI dan Polri tidak diperkenankan menggunakan hak pilihnya. Pemerintah rupanya lebih mengutamakan stabilitas dan kemanan nasional dengan melarang secara tegas keterlibatan TNI dan Polri dalam politik praktis daripada berupaya memulihkan hak politik mereka demi mengaktualisasikan nilai-nilai dasar demokrasi. Artikel berikutnya mengkaji tentang politik hukum pengaturan masyarakat hukum adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi). Ketidakberpihakan ‘negara’ pada masyarakat hukum adat dapat dilihat dari regulasi yang mengatur seputar pemilu, pertanahan, kehutanan, dan agraria. Peraturan tersebut dengan tegas ‘menggadaikan’ jaminan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat dan pada sebagian kasus berujung pada pengusiran dari tanah ulayatnya sendiri. Padahal konstitusi mengamanatkan penguasaan hak ulayat merupakan hak tradisional yang seharusnya dinikmati secara turun-temurun (just saving principle). Akhir kata, redaksi berharap semoga kehadiran Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM ini dapat memperkaya khasanah pengatahuan pembaca. Tak lupa, kami mengucapkan terima kasih kepada mitra bestari yang berkenan memberikan catatan-catatan penting terhadap artikel Jurnal Hukum, dan kepada penulis yang berpartisipasi menyumbangkan gagasannya. Selamat membaca |Sampul Dalam |Abstract |
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi: Studi Terhadap Putusan Nomor 92/PUU-X/2012 Allan Fatchan Gani Wardhana Mahasiswa Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jl.Cik Ditiro No.1 Yogyakarta.
Recent Development on Tobacco Control Policy in Indonesia: Analyzing Obstacles Faced by Indonesia in the Ratification of Framework Convention on Tobacco Control , Dodik Setiawan Nur Heriyanto Faculty of Law, Islamic University of Indonesia Jl. Tamansiswa No. 158 Yogyakarta.
Disclosure of Origin pada Pengakuan dan Publikasi Traditional Knowledge dalam Upaya Perlindungan Hukum, Endang Purwaningsih Fakultas Hukum Universitas YARSI Jl. Letjen Suprapto Cempaka Putih Jakarta.
Can International Law be Enforced Towards its Subjects Within the International Legal Order? Fajri Matahati Muhammadin Lecturer of International Law International Undergraduate Program Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada The Republic of IndonesiaJl. Sosio-Yustisia, Bulaksumur, Sleman, Yogyakarta.
Hak Politik Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasca Reformasi, Ni’matul Huda Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jl. Tamansiswa No. 158 Yogyakarta
Perbandingan Penyelesaian Sengketa Perceraian Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Kabupaten Kampar , Rika Lestari Fakultas Hukum Universitas Riau Jl. Pattimura Nomor 9 Gobah Pekanbaru.
Upaya Memulihkan Kewibawaan Mahkamah Konstitusi Pasca Tertangkapnya Akil Mochtar, Tundjung Herning Sitabuana Fakultas Hukum Universitas Semarang Jl. Arteri Soekarno-Hatta Semarang Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta Barat
Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi) Zayanti Mandasari Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jl. Cik Di Tiro No. 1 Yogyakarta
