Berita tentang kegiatan di Program Studi Hukum Program Doktor

poppy
, ,

Ujian Tertutup Disertasi Periode September-November 2023

[KALIURANG];  Pada Sabtu (14/10) Program Studi Hukum Program Doktor (PSHPD) Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Indonesia (UII) mengadakan Ujian Tertutup Disertasi Dokt0r. Program ujian ini berlangsung selama bulan September-Oktober 2023 dan sebanyak empat mahasiswa yang mengikuti ujian pada periode ini.

Ujian Tertutup merupakan ujian pra-promosi, dan menjadi salah satu syarat sebelum dinyatakan lulus. Durasi ujian selama dua jam, karena terdiri dari pemaparan hasil penelitian, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab, dan pengumuman hasil ujian. Sama seperti tahapan ujian sebelumnya, pada ujian kali ini masih dilaksanakan secara secara dalam jaringan (daring) melalui Zoom Meeting.

Peserta pertama yang menjalani Ujian Tertutup yaitu Mardona Siregar, S.H., M.H.  Pelaksanaan Ujian Tertutup kurang lebih sama seperti Ujian Kelayakan Naskah Disertasi, perbedaannya pada ujian ini ia memaparkan secara langsung naskah penelitiannya yang berjudul “Rekontruksi Pembentukan Perda Tentang Pajak Daerah Di Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah” dihadapan Dewan Penguji.

Penilaian dari Dewan Penguji juga dilaksanakan secara daring dengan terdiri dari Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Sidang sekaligus Dekan FH UII, Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum.  selaku Promotor, Dr. Saifudin, S.H., M.Hum. sebagai Co Promotor. Anggota dosen penguji antara lain Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.H., Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M., Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., dan Dr. Winahyu Erwiningsih, S.H., M.Hum.

Ujian dilanjutkan dengan Aulia Rahmat, S.H.I., M.AHk. Ia menjalani ujian pada Jumat (17/10) secara daring. Ia menjalani ujian periode ini sesuai dengan hasil yang didapatkan dari Ujian Kelayakan Naskah Disertasi Periode September-November 2023.

Aulia mengerjakan revisi secara cepat dan mendapat persetujuan oleh Promotor serta Co Promotor sehingga ia dapat menjalani ujian tertutup pada periode yang sama. Dari hasil revisi ujian sebelumnya, terdapat perubahan judul disertasi menjadi “Reformulasi Kebijakan Negara Dalam Perlindungan Kearifan Lokal (Studi Dinamika Dan Keberlanjutan Nagai Di Sumatera Barat)”.

Aulia melakukan penelitian disertasi dengan Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H., M.S selaku Promotor dan Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.Hum. selaku Co Promotor. Ujian dibuka oleh Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Sidang sekaligus Dekan FH UII. Namun ada perubahan dari tim dosen penguji, pada kesempatan kali ini, ia diuji oleh Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si., Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A.,  Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum., dan Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.

Kemudian, peserta ujian yang sama cepatnya seperti Aulia yakni M. Zulfa Aulia, S.H., M.H. Tidak hanya memiliki nama yang hampir sama, mereka pun sama cepatnya dalam mengerjakan revisi dari hasil Ujian Kelayakan Naskah Disertasi sehingga keduanya dapat menjalani Ujian Tertutup di periode yang sama.

Zulfa mempresentasikan hasil penelitian yang judulnya masih sama seperti ujian sebelumnya, yakni  “Normativitas Asas Hukum Dalam Peraturan dan Putusan Hukum: Studi Tentang Eksistensi dan Aktulisasi Iktikad Baik Dalam Hukum Kekayaan Intelektual.”

Ujian dibuka oleh Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.  selaku Ketua Sidang sekaligus Ketua Jurusan FH UII . Dihadiri oleh Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Promotor, Prof. Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D. selaku Co Promotor 1, dan Prof. Dr. Sidharta, S.H., M.Hum. selaku Co Promotor 2. Dengan adanya perubahan susunan anggota dosen penguji, yaitu Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., Prof. Dra Sri Wartini, S.H., M.Hum., Ph.D., dan Hayyan Ulhaq, S.H., LL.M., Ph.D.

Peserta terakhir yaitu Nurwiganti, S.H., M.Hum., dengan judul disertasi “Rekontruksi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Berkenaan Dengan Hak Politik Mantan Narapidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Eksekutif.”

Ia menjalani ujian pada Jum’at (1/12) dengan dipimpinan oleh Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Sidang, Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H. sebagai Promotor, Prof. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., sebagai Co Promotor. Tim anggota dosen penguji terdiri dari Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.H., Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M., Dr. Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H.

Setelah keempat peserta selesai menjalani tanya jawab dari para dosen penguji, tim melakukan musyawarah untuk menentukan hasil. Ketua Sidang membacakan hasil ujian, disertasi dinyatakan layak untuk diteruskan ke Ujian Promosi dengan catatan minor.

Selain itu, Ketua Sidang juga menyampaikan bahwa sesuai aturan yang diterapkan FH UII, Ujian Terbuka atau Ujian Promosi akan dilaksanakan secara langsung di kampus FH UII. Keempat mahasiswa tersebut menyanggupi untuk datang ke Jogja dan mengikuti Ujian Terbuka di Gedung FH UII.

 

 

 

 

poppy
, ,

Ujian Kelayakan Naskah Disertasi Periode September-November 2023

[KALIURANG]; Program Studi Hukum Program Doktor (PSHPD) Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Indonesia (UII) sejak Rabu (20/9) mengadakan Ujian Kelayakan Naskah Disertasi. Program ujian ini berlangsung selama bulan September-November 2023.  Dalam periode ini total ada tiga mahasiswa yang menjalani ujian. Berbeda dengan ujian sebelumnya yakni seminar proposal disertasi, pada ujian kali ini mahasiswa tidak diberi kesempatan untuk presentasi namun naskah disertasinya yang akan diuji oleh para dosen penguji dengan durasi ujian kurang lebih 90 menit.

Peserta yang menjalani Ujian Kelayakan Naskah Disertasi hari pertama yaitu Dewi Iriani, S.H., M.H. Dewi mengikuti ujian tersebut secara dalam jaringan (daring) melalui Zoom Meeting dihadapan Promotor, Co Promotor, dan dosen penguji memaparkan konsep-konsep dasar hasil penelitiannya dengan judul disertasi “Politik Hukum Pembatasan Masa Jabatan Komisoner Komisi Pemilhan Umum Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Berkeadilan dan Berintegritas.”

Penilaian kelayakan Disertasi dilaksanakan secara daring, Dosen Dewan Penguji yang terdiri dari Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H. (Ketua Jurusan FH UII) selaku Ketua Sidang, Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.H. selaku Promotor, Dr. Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H. selaku Co Promotor. Kemudian untuk anggota dosen penguji ialah Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H., Dr. Janedjri M. Gaffar, S.H., M.Si., Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum.

Masih di hari yang sama, peserta kedua yakni Aulia Rahmat, S.H.I., M.A.HK. dengan judul disertasi “Perlindungan Negara Terhadap Kearifan Lokal: Dinamika dan Keberlanjutan Nagari Di Sumatera Barat.” Aulia melakukan penelitian disertasi dengan Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H., M.S selaku Promotor dan Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.Hum. selaku Co Promotor. Aulia diuji oleh tim dosen penguji yang terdiri dari Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si., Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum., dan Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.

Peserta terakhir yaitu M. Zulfa Aulia, S.H., M.H. dengan judul “Normativitas Asas Hukum Dalam Peraturan dan Putusan Hukum: Studi Tentang Eksistensi dan Aktulisasi Iktikad Baik Dalam Hukum Kekayaan Intelektual.” Seperti ujian sebelumnya, pada sesi ini ujian juga dibuka oleh Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H. (Ketua Jurusan FH UII) selaku Ketua Sidang dan dihadiri oleh Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Promotor, Prof. Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D. selaku Co Promotor 1, dan Prof. Dr. Sodharta, S.H., M.Hum. selaku Co Promotor 2. Dengan tim dosen penguji antara lain Prof. Dr. Mokhamad Khoirul Huda, S.H., M.H., Dr. Parulian Paidi Aritonang, S.H., LL.M., M.PP., Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum., dan Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

Selama ujian berlangsung, banyak masukan dan kritik yang masuk untuk penelitian disertasi. Setiap Promotor pada Ujian Kelayakan Naskah Disertasi ini menyampaikan bahwa peneliti harus menggunakan teori yang jelas, dalam penulisan harus lebih dalam lagi, dan siap untuk berada di Yogyakarta untuk segera menyelesaiankan penelitian yang sedang dikerjakan. Uji ditutup oleh Ketua Sidang, sekaligus membacakan hasil ujian, ketiganya lulus Ujian Kelayakan Naskah Disertasi dengan perbaikan minor dan penelitian ini layak diteruskan untuk ujian tertutup dengan batasan waktu untuk ujian tertutup maksimal tiga bulan.

Ketiga mahasiswa yang menjalani Ujian Kelayakan Naskah Disertasi, tahapan selanjutnya yang akan ditempuh yaitu Ujian Tertutup dengan catatan naskah sudah diperbaiki sesuai dengan masukan para dosen penguji.

 

 

 

poppy
, ,

Seminar Proposal Disertasi Periode September-November 2023

[KALIURANG]; Program Studi Hukum Program Doktor (PSHPD) Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Indonesia (UII)  mengadakan Ujian Seminar Proposal Disertasi. Ujian tersebut dilaksanakan periode September-November 2023. Sebanyak tiga mahasiswa PSHPD FH UII yang mengikuti ujian. Pada periode ini ujian masih berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting.

Peserta pertama yang mengikuti ujian yaitu Muhammad Rizal, S.H., M.H. pada Jumat (15/9). Ia mempersentasikan hasil proposal disertasi yang berjudul “Kontruksi Transaksi Ekpor Impor Produk Halal (Studi Tentang Prinsip-Prinsip Standar Baku Dengan Nilai-Nilai Hukum Profetik) dihadapan para dosen penguji.

Mengawali ujian seminar proposal disertasi, Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H. (Ketua PSHPD FH UII) selaku Ketua Sidang membuka sesi ujian tersebut. Pada kesempatan ini, hadir Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D. selaku Promotor dan Prof. Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D. selaku Co Promotor. Turut hadir pula anggota dosen penguji yang terdiri dari Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H., Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum., Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., dan Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.

Peserta kedua yaitu Jejen Hendar, S.H., M.H. menjalani ujian di hari yang sama seperti Rizal. Ujian dimulai pukul 16.00 WIB dan berlangsung selama 90 menit. Dalam kesempatan tersebut, Jejen mempresentasikan usulan penelitian dalam proposal disertasinya yang berjudul, ” Rekontruksi Bentuk Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Oleh Perusahaan Yang Berbasis Pada Keadilan Sosial”.

Seperti ujian sebelumnya, pada sesi ini ujian juga dibuka oleh Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H. (Ketua PSHPD FH UII) selaku Ketua Sidang dan dihadiri oleh Prof. Budi Agus Riswandi, S,H., M.Hum. selaku Promotor dan Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Co Promotor. Ujian kali ini Jejen diuji oleh dosen penguji antara lain Prof. Dr. Mokhamad Khoirul Huda, S.H., M.H., Dr. Parulian Paidi Aritonang, S.H., LL.M., M.PP., Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum., dan Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

Menyusul kedua temannya, Muhammad Jamal, S.H., S.H.I., M.H. menjadi peserta terakhir yang mengikuti ujian seminar proposal disertasi. Ia menjalani ujian pada Sabtu (25/11) selama dua jam. Dibawah bimbingan Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H. selaku Promotor dan Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si. selaku Co Promotor, ia menyampaikan penelitiannya yang berjudul “Reformulasi Pengaturan Ketentuan Pidana Pemilu Di Indonesia”.

Ujian proposal tersebut diuji oleh empat anggota dosen, yaitu Prof. Dr. Tongat, S.H., Prof. Dr. Agus Raharjo, S.H., M.Hum., Prof. Hanafi Amrani, S.H., LL.M., M.H., Ph.D., dan Dr. Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H.

Hasil yang didapat dari ketiga peserta yaitu proposal layak diteruskan ke dalam penulisan disertasi dengan perbaikan-perbaikan dan dalam waktu penelitian sesuai hasil kesepakatan dari para anggota dosen penguji. Dihadapan para penguji, ketiga peserta tersebut menyanggupi hasil yang diberikan.

 

 

poppy
, , ,

Achmad Muchsin Mahasiswa S3 FH UII Peraih Pin Emas Di Wisuda UII Periode II 2023/2024

 

[KALIURANG]; Mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor (PSHPD) Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Indonesia (UII) berhasil meraih pin emas pada Wisuda Periode II Tahun Akademik 2023/2024 yang berlangsung pada hari Sabtu (25/11) di Gedung Auditorium Prof. Abdul Kahar Muzakir UII. Achmad Muchsin, Mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor (PSHPD) mendapatkan Pin Emas.

Achmad Muchsin, selama masa studi giat melakukan penelitian di bidang hukum lingkungan administrasi. Ia merasa tertarik melakukan penelitian di bidang hukum lingkungan administrasi didasarkan oleh rasa prihatin dengan kenyataan penurunan muka tanah di kawasan pesisir utara pulau jawa.

Komitmen yang menjadi kunci keberhasilannya adalah jangan pernah berhenti untuk berusaha dan ikuti setiap usaha dengan doa. Hal ini menghasilkan durasi pengerjaan disertasi selama 2 (dua) tahun dan durasi kuliah selama 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan. Berkenaan dengan hal ini judul disertasi berjudul “Rekonstruksi Hukum Perizinan Dalam Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Keadilan Ekologis” dengan Promotor Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, SH., MM. dan Prof. Dra. Sri Wartini, SH., M.Hum.

Motivasi utama Achmad Muchsin dalam mengejar gelar Doktor adalah motivasi akademik sebagai seorang pendidik (dosen) di Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid yang setiap harinya dituntut melakukan pengembangan diri, terutama dari sisi akademik. Dalam hal pengembangan diri termasuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pengembangan ilmu hukum yang akan ia bagikan.

Pada perjalanan studi didukung oleh para dosen FH UII yang berkualitas di bidangnya masing masing. Kemudahan dalam mendapatkan informasi yang diberikan oleh tim tenaga kependidikan yang profesional sehingga tidak ada informasi yang terlewatkan. Serta infrastruktur dan fasilitas yang nyaman, tenang dan representatif untuk pengembangan ilmu.

Selama Achmad Muchsin menjadi bagian dari FH UII, terdapat satu moment terberat dalam menempuh pendidikan pada awal perkuliahan karena kultur belajar yang tinggi sedangkan jarak dengan studi sebelumnya yang begitu lama, sehingga menuntut untuk belajar lebih keras. Namun moment tersebut dapat diatasi karena dukungan banyak pihak, baik dosen maupun rekan-rekan yang terbuka untuk diajak bertukar pikiran.

“

Achmad Muchsin juga memberikan saran dan tips dalam menjalani pendidikan perkuliahan yaitu: Pertama, memilih FH UII sebagai tempat studi maka yakinlah bahwa kalian telah memasuki lingkungan pendidikan hukum yang tepat, dapat menumbuhkan atmosfir persaingan yang sehat dan menuntun kalian untuk selalu berusaha; Kedua, jangan pernah bosan untuk selalu berdoa dan meminta doa kepada orang tua, keluarga serta memohon ridho kepada guru agar ilmu yang diperoleh bermanfaat.

 

poppy
, , ,

Lulus Cepat Pin Emas Pun Di Dapat

[Kaliurang]; Mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor (PSHPD) Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Indonesia (UII) berhasil meraih pin emas pada wisuda UII periode II Tahun Akademik 2023/2024 yang berlangsung pada hari Sabtu, (25/11) di Gedung Auditorium Prof Abdul Kahar Muzakir UII. Imran, mahasiswa  Program Studi Hukum Program Doktor (PSHPD) berhasil mendapatkan pin emas dengan IPK 3,95 dari skala 4,00.

Imran mengaku terkejut dan tidak menyangka akan mendapatkan pin emas karena ia tidak hadir dalam gladi resik. Ia sendiri mengetahui IPK-nya setelah diumumkan oleh Prof. Dr. Budi agus Riswandi, S.H., M.Hum pada saat ujian terbuka.

Menurut Imran, dalam menempuh kuliah S3 hal yang paling sulit adalah menyusun disertasi. Namun, karena ia menyusun disertasi sambil bekerja, hal itu justru menguatkan tekadnya untuk menyelesaikan disertasi dengan membawa bahan-bahan disertasi dan menggunakan waktu luang saat bekerja untuk mencicil disertasinya. Strategi yang Ia gunakan dalam menyusun disertasi adalah dengan menargetkan menyusun disertasi sebanyak tiga sampai lima halaman setiap hari selama tiga jam setelah subuh dan tiga jam setelah pulang kerja.

Komitmen yang menjadi kunci keberhasilannya adalah dengan tekad dan kemauan yang kuat. Selain itu ketertarikan dalam membaca dan menulis merupakan hal yang penting. Hal ini menghasilkan durasi pengerjaan disertasi selama 2 (dua) tahun. Hingga akhirnya ia berhasil menyelesaikan disertasi yang berjudul “Politik Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia Pasca Orde Baru” dengan promotor  Prof. Dr. Rusli Muhammad, SH., MH. dan Dr. Suparman Marzuki, SH., M.SI.

Motivasi utama Imran dalam mengejar gelar doktor dalam menempuh kuliah S3 adalah untuk menambah ilmu pengetahuan. Ia tidak pernah berpikir untuk mendapatkan IPK tinggi bahkan pin emas karena yang terpenting baginya adalah dapat menyelesaikan kuliah dengan cepat.

Menurutnya, peran dosen pembimbing dalam perjalanan studinya hanya memberikan arahan-arahan, sedangkan kuncinya adalah pada diri sendiri dengan tekad dan menggunakan kemampuan untuk menjelajahi literatur dalam menulis dan mencari bahan disertasi. Ia mengaku bahwa dirinya senang menulis yang sangat membantu ia untuk menulis disertasi secara cepat.

Imran pun membagikan saran dan tips bagi yang ingin melanjutkan studi S3 yaitu pastikan mampu, kuat dalam menulis, dan tidak cepat bosan. Selain itu, Imran menyarankan penggunaan handphone untuk mencari literatur dan menulis disertasi. Dengan begitu, penyusunan disertasi akan lebih cepat karena dapat menulis di mana saja.

poppy
, , , , , ,

Dean Research Grant, Ajang Penelitian Hukum Mahasiswa FH UII Tahun 2023

[KALIURANG]; Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni (KKA) Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Indonesia (UII) kembali menggelar Hibah Penelitian Hukum “Dean Research Grant FH (DRG) UII 2023”. Ajang rutinan ini bertujuan agar meningkatkan minat dan bakat mahasiswa di bidang hukum dengan menciptakan suasana kompetisi di FH UII. Ajang ini digelar pada hari Rabu, 22 November 2023 dan Kamis, 23 November 2023 di Lobby Depan Lantai 1 Gedung FH UII. Diikuti 11 tim, yang terdiri 5 tim Mahasiswa S1, 4 tim Mahasiswa Program Magister dan 2 tim Mahasiswa Program Doktor turut memeriahkan dengan menjadi peserta dalam ajang ini.

Pada hari pertama, Rabu (22/11/2023) berkonsep kompetisi untuk jenjang S1. Ajang ini dimulai dengan Lagu Indonesia Raya dan Hymne UII. Selanjutnya, sambutan dari Dekan FH UII, Prof., Dr. Budi Agus Riswandi, SH., M.Hum. sekaligus membuka secara resmi ajang tersebut. Kemudian dilanjutkan presentasi 5 tim dari Program S1 yang berkesempatan tampil di hari pertama untuk mempresentasikan hasil penelitiannya, dengan rincian peserta sebagai berikut:

  • Tim 1 dengan judul “Risk – Based Approach: Telaah Kritis Penerapannya dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Stabilitas Lingkungan” beranggotakan:
  1. Muhammad Irfan Dhiaulhaq AR (21410678)
  2. Septika Nanda Arifia (20410834)
  3. Salza Farikah Aquina (20410798)
  • Tim 2 dengan judul “Proyeksi Hubungan Kemitraan Industrial Sebagai Upaya Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Bagi Pengemudi Transportasi Online” beranggotakan:
  1. Ibrahim (21410112)
  2. Muhammad Andika Eka Prasetya (21410103)
  3. Najaf Shaf Ghaza (21410119)
  4. Ratu Monarfha Pricilia (21410731)
  • Tim 3 dengan judul “Sustainable Universities: Formulasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Perguruan Tinggi” beranggotakan:
  1. Danung Wirahadi (20410068)
  2. Aditya Khrisna Murti (20410605)
  3. Annida Qutrotun Nada (20410297)
  • Tim 4 dengan judul “Judicial Activism Sebagai Basis Ideal Judicial Decision Making oleh Hakim Konstitusi dalam Mengentaskan Autocratic Legalism” beranggotakan:
  1. Ahmad Sulthon Zainawi (20410329)
  2. Muhammad Nadhif Bilnadzary (21410123)
  3. Dandi Dwie Lisadi (21410568)
  4. Muhammad Fajar Rizki (21410638)
  • Tim 5 dengan judul “Urgensi dan Formulasi Pengaturan Text and Data Mining (“TDM”) dalam Ketentuan Hak Cipta di Indonesia” beranggotakan:
  1. Alvin Daun (21410162)
  2. Muhammad Haris (20410577)
  3. Fadhila Shintauri (21410582)
  4. Arbi Dahlia (21410599)

Mereka mempresentasikan penelitiannya di hadapan dewan juri yang berjumlah 5 orang. Dewan juri tersebut diantaranya: Ahmad Sadzali, Lc. MH.; Ayu Izza Elvany, SH., MH.; Dr. Idul Rishan, SH., MH.; Indah Parmitasari, SH., MH.; dan Rizky Ramadhan Baried, SH., MH.. Dewan juri tersebut me-review dan memberikan pertanyaan terkait presentasi hasil penelitian para peserta untuk menguji pemahaman peserta terkait hasil penelitiannya tersebut. Para peserta pun cukup serius dan tampil impresif dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan serta masukan dari dewan juri. Selain itu, presentasi tersebut disaksikan para mahasiswa dan civitas FH UII.

Setelah semua peserta tampil, para dewan juri menilai dan menentukan juara pada hari pertama bersamaan dengan break time. Setelah break time, para peserta berkumpul untuk mengetahui Peneliti terbaik jenjang S1 Dean Research Grant FH UII 2023 pada hari pertama. Terbaik I diraih oleh Tim 5, disusul Terbaik II oleh Tim 1 dan Tim 2 sebagai Terbaik III. 

Alvin Daun, selaku Ketua Tim 5 peraih Terbaik I merasa ajang ini luar biasa. Menurutnya, ajang ini dapat mengukur pemahaman hukum yang telah mereka pelajari di bangku perkuliahan. Selain itu, ajang ini menurutnya dapat melatih kerjasama dan konektivitas mereka dengan dosen pembimbingnya, Abdurrahman Al Faqiih, S.H., M.A., LL.M. sehingga terjalin interaksi yang baik sejak persiapan penelitian pada Juli 2023.

“Saya harap semakin banyak peserta yang akan terlibat di tahun-tahun yang akan datang sehingga semakin kompetitif dan serius dalam DRG nanti. Serta semoga semakin banyak ide-ide yang semakin “out of the box” sehingga melahirkan mahasiswa yang responsif atas peristiwa hukum di era yang senantiasa begitu progresif saat ini.” pungkasnya.

Ajang ini berlanjut ke hari kedua, Kamis (23/11/2023) dengan konsep forum diskusi hasil penelitian bersama reviewer. Terdapat 2 tim dari jenjang Doktor, 2 tim dari jenjang Magister Kenotariatan (MKn), dan 2 tim dari jenjang Magister Hukum (MH), dengan rincian:

  1. Jenjang Doktor
  • Tim 1 dengan judul “Konsep Pembatasan Hak Dipilih Bagi Pejabat Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022” beranggotakan:
  1. Bill Nope (22932013)
  2. Muhammad Erfa Redhani (22932012)
  • Tim 2 dengan judul “Urgensi Asas Ilahiyah dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase di Indonesia” beranggotakan:
  1. Huzaimah Al-Anshori (22932006)
  2. Akhlis Mukhidin (22932016)
  3. Sapto Hadi Pamungkas (22932015)

  1. Jenjang MH
  • Tim 1 dengan judul “Implikasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Penyelenggaraan Bank Pengkreditan Rakyat di Daerah (Studi di Kabupaten Boyolali dan Kota Yogyakarta)” beranggotakan:
  1. Taufiqurrahman (22912045)
  2. Rahmadina Bella Mahmuda (21912083)
  • Tim 2 dengan judul “Urgensi Asas Ilahiyah dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase di Indonesia” beranggotakan:
  1. Lalu Subandari (21912068)
  2. Yustika Ardhany (21912092)
  1. Jenjang MKn
  • Tim 1 dengan judul “Penerapan Nilai Sosial, Ekonomi dan Budaya pada Tanah terhadap Putusan Konsinyasi di Pengadilan Negeri Wates” beranggotakan:
  1. Androvaga Renanda Tetama (21921003)
  2. Ayu Pratiwi (21921004)
  • Tim 2 dengan judul “Penyelesaian Pertentangan Norma Hukum terhadap Sita Aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)” beranggotakan:
  1. Novita Sari (22921088)
  2. Muhammad Iswan (22912068)

Masing-masing jenjang terdapat reviewer yang sesuai dengan jenjangnya. Reviewer berbagai jenjang sebagai berikut:

  • Doktor : Hanafi Amrani, SH., MH., LLM., Ph. D.; Prof. Dr. Ridwan, SH., M.Hum.; Dr. Jamaludin Ghafur, SH., MH
  • MH : Dr. Idul Rishan, SH., MH.; Dr. Drs. Muntoha, SH., MH.; Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.
  • MKn : Dr. Abdul Jamil, SH., MH.; Dr. Bambang Sutiyoso, SH., M. Hum.; Dr. Umar Haris Sanjaya, SH., MH.

Para reviewer memberikan pertanyaan, kritikan dan masukan terhadap para peserta terkait penelitiannya. Para peserta menanggapi dengan baik respon reviewer terhadap presentasi yang mereka tampilkan. Setelah presentasi, dilanjutkan penyerahan insentif kepada peserta dan dilanjutkan doa oleh Wakil Dekan KKA, Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D..

Novita Sari, peserta DRG Tim 2 jenjang MKn menyampaikan bahwa ajang ini sangat luar biasa. Menurutnya ajang ini meningkatkan minat dan bakat serta potensi mahasiswa hukum pada bidang penelitian. Selain itu dirinya berpesan pada mahasiswa UII agar selalu bergerak dalam mencari informasi kompetisi dari akademik yang berpeluang memberikan benefit kepada mahasiswa dari segi finance, pengetahuan dan sebagainya. Muhammad Iswan, rekan timnya menambahkan untuk mahasiswa agar mengikuti ajang-ajang seperti DRG ini. Ajang ini sangat memberikan banyak manfaat dan membuka wawasan mahasiswa, khususnya S1 agar lebih mendapatkan pemahaman hukum lebih baik. Akhir wawancara, Muhammad Iswan memberikan sebuah kutipan pada mahasiswa. “Perkuat bacaanmu, jika bacaanmu kuat, kamu akan dapat melihat hal-hal yang bisa diteliti, khususnya pada paradigma hukum dan kebahasaanmu dapat terlatih.” pungkasnya.

poppy
, ,

Mahasiswa Program Doktor mengikuti Kuliah Lapangan di Kejaksaan Republik Indonesia dan Mahkamah Agung

[KALIURANG]; Dalam memperkuat riset mahasiswa dan perkembangan konsep dan praktik, mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor menyelenggarakan kuliah lapangan di Kejaksaan dan Mahkamah Agung. Setibanya di Jakarta (16/11), delegasi mahasiswa program doktor disambut oleh Dr. Ketut Sumedana untuk merespons isu “Penghentian Praktik Penyidikan dan Penuntutan” di Kejaksaan Republik Indonesia.  Hukum Acara Pidana Indonesia mengenal procedure baik penghentian penyidikan (Pasal 109 KUHAP) maupun penghentian penuntutan (Pasal 140 KUHAP). Persyaratan mengenai penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan adalah sama, namun berbeda dalam pengaturannya (Pasal 109 KUHAP- Pasal 140 KUHAP) dan tingkatan prosesnya (Penyidikan-Penuntutan). Mahasiswa program Doktor tentunya menyambut baik kegiatan kuliah lapangan untuk mendukung data primer dari sumber yang otoritatif. Kegiatan ini merupakan upaya program studi untuk memberikan pengayaan skill kepada mahasiswa untuk menunjang profil lulusan khususnya praktisi dan akademisi. Kegiatan ini didampingi oleh Prof.Syamsudin selaku Ketua Program Studi Doktor dan Syarif Nurhidayat selaku Sekertaris Jurusan. Menurut Ketut Sumendana Sistem Peradilan Pidana juga dipahami sebagai mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan penggunaan dasar sistem. Mekanisme ini pada dasarnya merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktek administrasi peradilan pidana, sikap tingkah laku sosial, dan suatu sistem yang rasional.

Dalam kesempatan yang sama, mahasiswa Program Doktor juga memanfaatkan kegiatan kuliah lapangan di Mahkamah Agung untuk mengkaji topik peran Mahkamah Agung dalam Judex Factie & Judex Juris. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemenuhan data-data riset kepada mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor terhadap  perkembangan praktik peran Mahkamah Agung. Kegiatan ini disambut oleh Panitera MA yaitu Dr.Ridwan Masnyur. Hasil kajian Balitbang Mahkamah Agung (2019) berjudul Mahkamah Agung Sebagai Judex Juris ataukah Judex Facti : Kajian Terhadap Asas, Teori dan Praktek. Berdasarkan hasil kajiannya, setelah ditelusuri asas, norma dan peraturan perundang-undangan tentang kewenangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara baik dalam tingkat kasasi ataupun tingkat peninjauan kembali tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang apakah itu kewenangan Judex Factie atau Judex juris, jadi istilah tersebut hanya sebatas istilah akademis yang tidak mendasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Mengenai kuliah lapangan ini, Prof.Syamsudin selaku ketua Program Studi menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan strategis untuk memperoleh data-data primer mahasiswa untuk penulisan disertasi di program doktor.

 

 

 

 

 

 

poppy
, ,

Program Doktor Gelar Bursa Ide Penelitian Disertasi

[KALIURANG]; Jum’at (3/11), Penulisan Disertasi di Program Studi Hukum Program Doktor (PSHPD) merupakan salah satu komponen yang perlu dipenuhi oleh mahasiswa dalam memperoleh gelar doktor. Sebagai bentuk komitmen program studi dalam mengoptimalkan keberhasilan masa studi lulusan, PSHPD menyelenggarakan kegiatan eksibisi/bursa ide penelitian kepada mahasiswa untuk memberikan gambaran terhadap isu-isu aktual di bidang ilmu hukum. Kegiatan ini di isi oleh para ahli yang kompeten di bidangnya untuk menawarkan isu-isu penelitian yang dapat diaktualisasikan dalam penelitian disertasi mahasiswa.

Kegiatan ini diselenggarakan pada mahasiswa semester satu Program Studi Hukum Program Doktor (PSHPD) guna mempersiapkan diri agar memiliki proyeksi terhadap rancangan penelitian yang akan mulai di kerjakan pada semester dua hingga semester enam. Isu-isu di bidang ilmu hukum yang dieksibisikan meliputi perkembangan bursa penelitian di bidang hukum tata negara dan administrasi negara, hukum pidana, dan  hukum bisnis. Dalam kegiatan ini program studi menghadirkan narasumber antara lain Prof.Dr. Budi Agus Riswandi yang menawarkan ide di bidang  hukum dan alih teknologi, Profesor Ni’matul Huda di bidang pembentukan omnibus dan isu perubahan konstitusi serta Mahrus Ali yang menawarkan ide penelitian di bidang tindak pidana lingkungan hidup. Kegiatan ini bertujuan menambah wawasan mahasiswa dalam memperoleh ide-ide penelitian aktual di bidang ilmu hukum.

 

poppy
, ,

Promosi Doktor Imran: Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Pasca Orde Baru

  [Kaliurang]; Program Studi Hukum Program Doktor (PSHPD) Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Indonesia (UII) gelar ujian terbuka promosi doktor di Auditorium lantai 4 Fakultas Hukum UII, Sabtu (9/9). Promovendus, Imran berhasil mendapatkan gelar doktor dengan mempertahankan disertasinya yang berjudul “Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Pasca Orde Baru”.

Dalam disertasinya, Imran menjelaskan bahwa korupsi dalam suatu negara dianggap sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) karena 4 hal: Pertama, korupsi merupakan kejahatan terorganisir yang dilakukan secara sistematis, Kedua, Korupsi dilakukan dengan modus operandi yang sulit sehingga tidak mudah untuk membuktikannya, Ketiga, korupsi selalu terkait dengan kekuasaan, Keempat, korupsi adalah kejahatan yang berhubungan dengan nasib orang banyak karena keuangan negara yang dirugikan akan berdampak kepada kesejahteraan rakyat.

“Karena berbahayanya korupsi, setiap Negara berlomba-lomba untuk membersihkan negaranya dari masalah yang timbul akibat korupsi.”

Berbagai produk politik hukum pemberantasan korupsi sudah dibuat untuk menyelesaikan permasalahan korupsi, namun korupsi tetap tidak dapat diminimalisir. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat maupun Undang-Undang dan bahkan aturan pelaksanaannya telah banyak diterapkan baik dalam aspek pencegahan dan tindakan, akan tetapi tidak dapat memberikan efek jera kepada koruptor.

Lebih lanjut, Imran menjelaskan bahwa politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi pasca orde baru pada awal dirumuskan hanya ada satu lembaga yang diberikan kewenangan khusus untuk melakukan pemberantasan korupsi. Namun dalam perkembangannya muncul lembaga kejaksaan dan kepolisisan yang juga terlibat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Terjadinya pergeseran wewenang tersebut secara historis, filosofis, yuridis, sosiologis, budaya, desain kelembagaan dan perbandingan perlu untuk dikembalikan pada posisi semula yaitu kepada satu lembaga yang integral dalam pemberantasan korupsi.

Imran memaparkan bahwa politik hulum pemberantasan korupsi pada masa yang akan datang hendaknya dilakukan dengan integral oleh suatu lembaga yang bersifat independent yang terlepas dari kekuasaan lainnya, tidak memiliki kepentingan struktural dan personal. Lembaga tersebut memang dirancang khusus untuk pemberantasan korupsi yang memiliki budaya hukum baru, dengan sumber daya manusia yang memiliki paradigma pemberantasan korupsi, berintegritas tinggi dan didukung oleh publik yang luas. Selain itu, pemberantasan korupsi pada masa yang akan datang hendaknya responsif dan progresif dalam proses dan rensponsif dalam substansi. Responsif dalam proses artinya melibatkan kekuatan masyarakat, akademisi, maupun pakar. Sedangkan rensponsif secara substansi hendaknya substansi UU tersebut memang menjadi kebutuhan masyarakat dalam memberantas korupsi demi kesejahteraan bangsa dan negara serta kebutuhan masyarakat global dalam menginvestasikan modalnya di Indonesia.

Pada kesempatan ini, sidang ujian terbuka diketuai oleh Dekan FH UII, Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., dengan anggota yang terdiri atas: Promotor, Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H., Ko Promotor, Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si., dengan penguji: Prof. Dr. Mompang L Panggabean, S.H., M.Hum, Prof. Dr. Suparji Ahmad, S.H., M.H., Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum., dan Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.

Setelah memaparkan disertasinya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dewan penguji, Imran berhasil ditetapkan sebagai Doktor Ilmu Hukum dengan meraih predikat Cumlaude. Dr. Imran, S.H., M.H. resmi menyandang gelar doktor yang lulus dari FH UII. Promotor, Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H. menyampaikan ucapan selamat dan berpesan agar tidak pernah berhenti berkarya, kembali ke institusi dan memberikan pemikiran inovatif serta mewujudkannya.

 

 

poppy
, ,

Ujian Terbuka Promosi Doktor Achmad Muchsin

[Kaliurang]; Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Indonesia (UII)  kembali melahirkan seorang doktor pada sidang terbuka Ujian Promosi Doktor , Sabtu (9/9).  Promovendus, Achmad Muchsin mengangkat disertasi dengan judul “Rekonstruksi Hukum Perizinan Dalam Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Keadilan Ekologis”. Ujian berlangsung di Auditorium Lantai 4 FH UII Yogyakarta.

Sukses dalam mempertahankan disertasinya, Achmad Muchsin, S.HI., M.Hum. dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude dan berhak menyandang gelar doktor yang lulus dari FH UII, dalam ujian yang dipimpin oleh Dekan FH UII, Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

Hadir sebagai penguji dalam ujian promosi doktor tersebut yaitu Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M. (Promotor), Prof. Dr. Dra. Sri Wartini, S.H., M.Hum., Ph.D. (Ko-Promotor), Prof. Dr. Abshori, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum., Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.Hum.

Dalam disertasinya, Achmad Muchsin menjelaskan bahwa salah satu strategi Pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dengan melakukan penyederhanaan perizinan berusaha. Secara praktis, Pemerintah melakukan perubahan mendasar terhadap Undang-Undang 32 Tahun 2009 akibat diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja 2023, dimana izin lingkungan dihapus dan diganti dengan persetujuan lingkungan. Penghapusan izin lingkungan tersebut dimulai dengan penghapusan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang 32 Tahun 2009 yang memuat definisi izin lingkungan dan ditetapkannya terminologi baru yaitu persetujuan lingkungan.

Selain itu, beberapa ketentuan yang berkaitan dengan izin lingkungan juga dihapus sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 22 angka 14 dan Pasal 22 angka 18 Undang-Undang Cipta Kerja 2023 dengan alasan sebagaimana dinyatakan di dalam Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja 2023 bahwa singkatnya, Pasal 36 dihapus karena usaha/kegiatan yang wajib AMDAL ataupun UKL-UPL membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang cukup besar untuk menyelesaikan dokumen lingkungan tersebut. Penghapusan ini bertujuan untuk memudahkan penyelesaian izin lingkungan serta kemudahan dalam melakukan pengawasan, tanpa mengurangi esensi dari perizinan lingkungan itu sendiri. Pasal 40 dihapus karena izin lingkungan tidak menjadi prasyarat penerbitan izin usaha, dengan demikian kegiatan dapat dilakukan saat izin lingkungan belum diterbitkan dan masih diproses.

Penelitian disertasi Achmad Muchsin bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji persoalan mengenai perubahan nomenklatur izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan, juga tentang hukum perizinan lingkungan dalam UU Cipta Kerja 2023 dalam kaitannya dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berbasis keadilan ekologis, serta rekonstruksi hukum perizinan dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berbasis keadilan ekologis.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perubahan nomenklatur izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan di dalam UU Cipta Kerja 2023 disebabkan oleh dua hal, pertama, karena alasan fleksibilitas dimana nomenklatur persetujuan lingkungan dipandang lebih bersifat umum sehingga memberi fleksibilitas bagi pemerintah dalam menanggapi dinamika masyarakat dan global, kedua, adanya perubahan pendekatan, dimana Undang-Undang 32 Tahun 2009 menggunakan perizinan sedangkan Undang-Undang Cipta Kerja 2023 menggunakan pendekatan berbasis risiko.

Lebih lanjut, Achmad Muchsin juga menyatakan bahwa Sebagian perubahan pengaturan hukum perizinan lingkungan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja 2023 telah mencerminkan prinsip-prinsip keadilan ekologis sedangkan sebagian lainnya justru kontra produktif dengan prinsip-prinsip keadilan ekologis. Penelitian disertasi Achmad Muchsin merekomendasikan perlunya rekonstruksi terhadap perubahan pengaturan hukum perizinan lingkungan yang tidak selaras dengan prinsip keadilan ekologis.

“Diperlukan rekonstruksi dengan mengembalikan fungsi hukum perlindungan lingkungan sebagai instrument pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Juga diperlukan pula redefinisi terhadap AMDAL dan UKL-UPL. Serta dibutuhkan partisipasi public dalam proses penyusunan dokumen lingkungan yang dibuat seluas-luasnya tanpa terkendali.”

Setelah memaparkan disertasinya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dewan penguji, Achmad Muchsin berhasil ditetapkan sebagai Doktor Ilmu Hukum dengan meraih predikat Cumlaude. Dr. Achmad Muchsin, S.HI., M.Hum. resmi menyandang gelar doktor yang lulus dari FH UII. Promotor, Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M. memberikan ucapan selamat dan apresiasi serta berpesan agar ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat untuk keluarga, nusa, bangsa dan agama.