Tag Archive for: law faculty

Studium General: Legal Pluralism In Malaysia

Indonesia and Malaysia is commonly known for their diversity of ethnics, race and religions. Both countries have similarity in the majority of people’s religion, which is Islam. Nevertheless, both countries are able to maintain their diversity. Indonesia and Malaysia are not only home to the Muslim people but also comprises of other religion which comes from different ethnics.

In Malaysia, Islam is the religion of the state, although other religions may be practiced in peace and harmony. Having inherited the English common law tradition at its independence in 1957, Malaysia is neither a secular state nor an Islamic theocracy. As a matter of fact, the Malaysian Constitution has brought Islamic law under the legislative powers of the federal States. Historical developments have thus led to the existence of two sets of law, common law and sharia law. Legal pluralism in Malaysia applies foremost to personal status, but also to some aspects of criminal law. The sharia as well as legal pluralism seem to question the rule of law in Malaysia

In this occasion, Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia conducted studium generale with the title “Legal Pluralism in Malaysia”. The studium generale was successfully held on march 15th 2018 and invited Professor Farid Sufian bin Shuaib as the speaker from International Islamic University of Malaysia and Drs. Agus triyanta M.A.,M.H.,Ph.D. as the moderator.  The studium generale was organized by International Program, Faculty of Law, Universitas islam Indonesia.

“Legal pluralism refers to a situation where laws are not administered only by official institutions, the other of legal pluralism refers to a situation where the state recognised and provided different laws for different groups in society”, Prof farid said.

The judicial system in Malaysia comprises of three different courts; civil court, syariah court and native court. Furthermore, in Malaysia the administration of the Muslim population comprises of four different institutions. Nevertheless, the area of law and jurisdiction generally is clear for Muslims and Non-Muslims. However, change of status while in a relationship is a bit of a problematics.

The participants engaged enthusiastically during the event. There are several questions proposed by the participants preceding the stadium generale. One of which was, how the legal pluralism in Malaysia affects the government policy, asked by a student named Maulana. Prof. Farid answered comprehensively on this matter stating that the legal pluralism weighs very much on the consideration of public policy in Malaysia.

At the end, Professor Farid concluded that the legal system is still stable but it is interesting to analyse the solutions to certain unresolved issues regarding the influence of legal pluralism towards other different sectors in Malaysia.

Rektor dan Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Kemahasiswaan, Keagamaan dan Alumni (Wakil Rektor III) Universitas Islam Indonesia (UII) Periode 2017-2018 secara resmi dilantik dan diambil sumpahnya pada Senin 13 Maret 2017, di Gedung Kuliah Umum Prof. Dr. Sardjito UII. Pelantikan ini merupakan tindak lanjut pasca mundurnya Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc. dan Dr. Abdul Jamil, SH., MH. selaku Rektor dan Wakil Rektor III UII pada 26 Junuari 2017 yang lalu. Read more

Semakin melebarnya jurang kesenjangan ekonomi antara penduduk terkaya dan penduduk termiskin di Indonesia ternyata tidak hanya dapat memunculkan potensi konflik horizontal di tengah masyarakat. Read more

Alhamdulillah, Takmir Masjid Al-Azhar (TMA) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (TMA FH UII) telah melaksanakan pendistribusian beasiswa tahap I yang mana kegiatan ini merupakan salah satu program kerja dari Corps Dakwah Islam TMA FH UII.  pada Ahad, 10 Jumadil Akhir 1438 H/11 Maret 2017 pendistribusian beasiswa ini dilaksanakan di desa Gaten, Sriharjo, Imogiri. Read more

Dalam lanskap sejarah keislaman, para ulama banyak yang menolak untuk menjadi hakim. Misalnya Imam Hanafi, seorang ulama besar yang sangat terkenal ketinggian ilmu dan akhlaknya menolak diangkat menjadi hakim dan memilih untuk dihukum oleh penguasa kala itu. Tanggungjawab yang harus dipikul bukan hanya di dunia melainkan juga di akhirat, menjadi alasan penolakan fundamen bagi sang imam. Maka kita terhenyak ketika Arief Hidayat seorang hakim konstitusi yang telah melanggar etika sebanyak dua kali enggan meninggalkan jabatannya. Apa yang dilakukan sang hakim, tentu menandakan keteladanan ulama terdahulu tidak dijadikan cermin untuk berintrospeksi melainkan hanya menjadi cerita untuk dikoleksi. Read more

Kotabaru, Upaya untuk terus meningkatkan kinerja dan profesionalitas Pembela Umum terus dilaksanakan. Hal ini terbukti dengan diselenggarakannya kegiatan Publik speking bagi para Pembela Umum di lngkungan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
Dibawah komando Zairin Harahap, LKBH FH UII terus berbenah. Mulai dari peningkatan kualitas SDm, perekrutan PUTT dalam rangka kaderisasi personil LKBH sampai pada upaya pengalangan kerjasama dengan pihak ketiga. Selama kurun waktu lima tahun menjabat sebagai Direktur LKBH, Zairin berhasil mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak seperti dengan Yayasan TIFA Jakarta, OSJI, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan Gunungkidul dalam pelaksanaan Legal Clinik, Dengan Pemerintah Kotamadya Yogyakarta dalam keegiatan Advokasi Penerimaan siswa baru SM/SMU se Sekotamadya Yogyakarta. Dengan SMU di Jawa Tengah. Selama periode 5 tahun kepemimpinannya banyak dirasakan membawa dampak kebaikan yang luar biasa. Peningkatan jumlah klien konsultasi dan bantuan hukum pun tak elak lagi. Walau hanya di sokong oleh 3 advokat praktek di LKBH dan beberapa dosen yang siap membantunya, Zairin berhasil membawa nama LKBH kembali mencuat ke permukaan dunia ke advokatan. Belum lama ini saja ada beberapa PEMDA yang memintanya untuk menjalin kerjasama serupa.
Di bidang non litigasi juga patut diberikan apresiasi positif, kegiatan yang menunjang kinerja Non litigasipun digagasnya dengan memberikan pelatihan publik speaking bagi PU dan PUTT LKBH guna memberikan bekal ketrampilan penyuluhan hukum baik di media elektronik maupun di masyarakat secara langsung. Selama tiga hari (minggu ketiga bulam Mei) ini LKBH mengundang beberapa nara sumber baik dari radio, ahli komunikasi dari UII untuk memberikan materi dan letrampilan publik speaking ini’.

TAMANSISWA  “  Tugas utama pengelolaan tata ruang dan agrarian sejatinya telah diatur oleh negara dengan mengikutsertakan rakyat guna mewujudkan keadilan, seperti yang telah ditetapkan dalam UUD 1945 pasa 33 ayat 3 bahwa bumi, air dan yang terkandung didalamnya diatur oleh negara “ paparan awal yang disampaikan oleh H.M. Noor Marzuki, S.H., M.Si Sekretaris Jendral Kementrian Agraria dan Tata Ruang RI Read more

Yogyakarta (2/3) Pusat Studi Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSHI FH UII) melalui penerbit UII Press menerbitkan buku “Kaidah-Kaidah Hukum Islam”. Buku ini ditulis oleh Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.H (Dekan FH UII) dan Ahmad Sadzali, Lc., M.H. Read more

Prestasi kembali diraih oleh mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) di kancah nasional. Kali ini, catatan membanggakan ditorehkan oleh Tim Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH) Fakultas Hukum UII yang sukses meraih juara 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) 2nd National Economic Fair For Our Ideas (NEFORIA) yang diselenggarakan oleh Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar pada 2-5 Maret 2017. Tim terdiri dari mahasiswa UII, Mohammad Agus Maulidi (2013), Irwan Hafid (2014), dan Sahid Hadi (2014). Read more