[KALIURANG]; Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) melaksanakan Pembekalan dan Pelepasan Alumni FH UII Semester Genap Tahun Akademik (TA) 2024/2025. Acara ini dilaksanakan pada Rabu, (25/06/2025) di Legal Drafting FH UII dengan dihadiri 99 Alumni.

Acara ini diikuti oleh 99 Alumni FH UII dengan rincian 55 Alumni Program Studi Hukum Program Sarjana (PSHPS), 3 Alumni dari International Program (IP), 20 Alumni Program Studi Hukum Program Magister (PSHPM), 17 Alumni Program Studi Kenotariatan Program Magister (PSKPM), dan 4 Alumni Program Studi Hukum Program Doktor (PSHPD).

Sambutan dari Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. selaku Wakil Dekan Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni (KKA) membuka pembekalan dengan memberikan ucapan selamat dan melepas 99 Alumni FH UII. “Jadi ini masih rangkaian kebahagiaan sejak ujian kemarin sampai sekarang saya kira enggak putus-putus ini kebahagiaannya dan akan dilanjutkan besok untuk wisuda,” ungkap Bapak Agus. Beliau mewakili FH UII mengucapkan selamat atas kelulusan 99 alumni dan berharap dapat meraih capaian-capaian yang lebih baik lagi serta tetap terkoneksi dengan Ikatan Keluarga Alumni (IKA) UII. 

Dilanjutkan penyampaian dari Arbi Dahlia, peraih Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 4,00 selaku perwakilan dari Alumni FH UII untuk memberikan kesannya selama menjadi mahasiswa FH UII. “izinkan saya mengutip pepatah, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together,” ungkap Arbi. 

Ia menekankan bahwa pepatah ini sebagai pengingat bahwa pentingnya kerja sama untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Menurutnya, Alumni FH UII tidak hanya mengejar kesuksesan pribadi tetapi juga memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitar. Ia menutup dengan ucapan terima kasih dan mohon maaf kepada dosen-dosen FH UII.

Berikutnya, Panel Pembekalan Alumni FH UII mengusung tema ‘Konsisten Mencetak Profil Lulusan yang Unggul, Berintegritas, dan Berdaya Saing Global’ dengan pembicara Pembicara pertama Hanif Abdul Halim, S.H., LL.M. sebagai Alumni PSHPS. Kedua, Mujiati Dwi Kartikasari, S.Si., M.Sc. selaku perwakilan dari Direktorat Pengembangan Karir dan Alumni (DPKA) UII. Ketiga, Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H. sebagai Alumni PSHPM. Serta moderator Retno Widiastuti, S.H., M.H. yang juga merupakan dosen FH UII. 

Pak Hanif, selaku pemateri pertama menegaskan pentingnya alumni untuk selalu memegang nilai-nilai dasar UII dan melihat gelar sarjana hukum sebagai sarana untuk berkontribusi bagi masyarakat.”Jadi kembali ke dua visi misi UII tadi, catur dharma, serta metode Islamic Religious Education (IRE) karena itu harta karunnya anak hukum untuk memandang dunia,” jelas Pak Hanif. Pemateri kedua, Ibu Mujiati selaku perwakilan DPKA menekankan kesiapan lulusan menghadapi tantangan dan peluang di dunia kerja melalui layanan pengembangan karier serta jejaring alumni, didukung data tracer study yang menunjukkan mayoritas alumni cepat terserap di dunia kerja.“Kunci sukses dari tantangan dan peluang itu bisa dengan mengasah soft skill, kolaborasi, dan tentunya lifelong learning,” jelas Ibu Mujiati.

Pemateri terakhir, Pak Allan mengingatkan pentingnya sikap pantang menyerah dan pengembangan kompetensi bagi lulusan hukum agar tidak menganggur setelah lulus. Ia menegaskan, “Intinya, alumni Fakultas Hukum itu tidak ada yang benar-benar menganggur,” jelasnya. Pak Allan juga menyoroti perlunya kompetensi praktis seperti kemampuan Bahasa Inggris, menulis gugatan, hingga argumentasi hukum untuk bersaing di dunia kerja. “Di Jakarta ini enggak cuma semangat yang dibutuhkan, tapi kompetensi,” pungkas Pak Allan. (FMTZ)

Kaliurang; Sabtu, 26 Juli 2025, Pukul 10.00 WIB telah dilaksanakan Ujian Terbuka Disertasi Promosi Doktor pada Program Studi Hukum Program Doktor (PSHPD) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas nama Muhamad Noor, S.H., M.Kn. bertempat di Ruang Auditorium Lantai 4 FH UII, dengan ketua penguji Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., promotor Prof. Dr. Abdul Ghafur Anshori, S.H., M.H., Co Promotor Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D., anggota penguji yang terdiri dari: Prof. Dr. Amir Mu’allim, MIS., Prof. Ro’fah Setyowati, S.H., M.H., Ph.D., Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., dan Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

Promovendus mempresentasikan disertasinya yang berjudul “Reformulasi Akad Murabahah Emas Berdasarkan Asas Tawazun pada Perbankan Syariah di Indonesia” selama kurang lebih 10 menit di awal sesi ujian. Ia mengemukakan bahwa penelitian ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mengkaji asas tawazun sebagai prinsip keseimbangan dalam hukum islam, yang berperan penting dalam menjamin keadilan dan kesetaraan hak serta kewajiban dalam transaksi muamalah, khususnya pada akad murabahah emas di perbankan syariah Indonesia. 

Dalam penelitian disertasinya, Promovendus menyampaikan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa implementasi asas tawazun dalam akad murabahah emas masih belum optimal. Dalam praktiknya, prinsip musyawarah belum diterapkan secara utuh, dan klausul-klausul akad kerap disusun secara sepihak oleh pihak bank, tanpa ruang partisipasi aktif dari nasabah. Ketidakseimbangan ini berpotensi merugikan nasabah dan bertentangan dengan nilai-nilai dasar syariah. Oleh karenanya menurut promovendus diperlukan reformulasi akad murabahah emas yang berbasis pada asas tawazun, dengan menata ulang struktur kontrak agar lebih adil, transparan, dan proporsional. Reformulasi ini mencakup reposisi hak dan kewajiban para pihak, peningkatan transparansi dalam penetapan harga dan biaya, serta penguatan prinsip musyawarah dalam penyusunan akad. Promovendus kemudian menawarkan konsep Murabahah Musyarakah Mutanaqisah Emas (MMMqE) untuk dapat dijadikan alternatif model akad yang lebih adil dan sesuai dengan kaidah fiqh muamalah, karena memungkinkan perpindahan kepemilikan emas secara bertahap, menghindari unsur riba, gharar, dan ketidakjelasan, serta memberikan porsi peran yang lebih seimbang bagi nasabah. Dengan reformulasi ini, diharapkan tercipta system pembiayaan syariah yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga memenuhi prinsip keadilan substantif sesuai dengan maqasid al-syari’ah serta mampu meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap praktik perbankan syariah di Indonesia.

Selama sesi ujian berlangsung, promovendus dapat menjawab dengan baik atas pertanyaan pertanyaan yang diberikan oleh penguji serta dapat mempertahankan argumentasi dalam disertasinya. Dr. Muhamad Noor, S.H., M.Kn., sekarang resmi menyandang gelar doktor hukum ke 188 dengan sistem pembelajaran terstruktur pada Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Di Akhir sesi ujian, Promotor (Prof. Dr. Abdul Ghafur Anshori, S.H., M.H.,) memberikan ucapan selamat dan mendoakan agar ilmu yang diperoleh bermanfaat serta berguna bagi bangsa dan negara.

[KALIURANG]; Kamis (12/06) telah diselenggarakan Interactive Talkshow bersama dengan Wahana Musik Indonesia (WAMI) bertajuk “Intro to Performing Rights: Mau bawain lagu orang? Gaperlu takut!” yang bertempat di Ruang Auditorium Lantai 4 Gedung Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Indonesia (UII). Talkshow dibuka dengan sambutan oleh Dekan FH UII, Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. yang memperkenalkan WAMI secara singkat serta menyampaikan betapa berkembangnya hak cipta kini di Indonesia. Acara ini diisi oleh Sheila Noor Baity, S.H., LL.M. sebagai Akademisi atau Dosen FH UII, serta dua narasumber yakni Bigi Ramadha sebagai Head of Legal WAMI dan Makki Parikesit sebagai Composer atau Bassist Ungu yang lebih dominan menyoroti aspek praktis dari perlindungan hak cipta.

Diawali dengan pemaparan oleh Sheila Noor Baity, S.H., LL.M. mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) atau Intellectual Property Rights (IPR) dari sisi teori sebagai pemahaman dasar peserta mahasiswa. Dalam paparannya, menerangkan definisi HAKI sebagai hak eksklusif dengan objeknya yakni karya atau produk yang lahir dari kemampuan intelektual manusia, antara lain seperti dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, hingga sastra. Hak eksklusif ini terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Salah satu bagian dari HAKI adalah hak cipta yang juga dijelaskan secara rinci dari definisi, subjek, objek, hak terkait pencipta, juga bagaimana segala ketentuan dan larangan mengenai hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hingga bagaimana perspektif Islam terkait HAKI. Sama seperti dengan hukum nasional, Islam memandang baik karya-karya ilmuwan pada saat zamannya bahkan juga memberikan reward atas hasil karya seseorang. Namun, Islam tetap mengutamakan keseimbangan atas karya dan kebermanfaatan sosial yang cukup dan tidak membenarkan eksklusifitas secara masif. Kemudian dijabarkan pula tempat-tempat yang wajib membayar royalti jika menggunakan lagu secara komersial, tertuang pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Prosedur penggunaan komersil ini adalah dengan mengajukan permohonan lisensi kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Sesi dilanjutkan dengan pengantar teori dari Bigi Ramadha yang secara khusus menyoroti aspek Performing Rights (Hak Pengumuman) dalam konteks perlindungan hak cipta. Bigi Ramadha mengatakan bahwa untuk suatu lagu atau musik dapat orang nikmati sebagai suatu produk, artinya telah menempuh beberapa step, sehingga di dalamnya terkandung beberapa hak. Ia menganalogikannya seperti slices of pizza, masing-masing slice dari pizza memiliki karakteristiknya tersendiri, artinya adalah jangka waktu perlindungan dan karakter perlindungan haknya pun masing-masing berbeda (pencipta lagu, artis rekaman, penerbit musik, label). Selain itu, ia juga menjelaskan WAMI sebagai salah satu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di Indonesia serta bagaimana proses alur royalti musik yang melibatkan LMK.

Kemudian menjadi sesi terakhir dan yang utama, talkshow bersama ketiga narasumber dengan berbagi banyak perspektif yang berbeda-beda. Sheila Noor Baity, S.H., LL.M. memberikan perspektif dari sisi akademisi terkait perlindungan hak cipta, ia menjawab pertanyaan terkait bagaimana peran kampus dalam membantu mahasiswa memperdalam pemahamannya, “Tentunya cukup banyak karena kita sebagai lembaga knowledge production, tidak hanya mempelajari dari ilmu yang telah ada sebelumnya, namun kita juga mengembangkan pemikiran-pemikiran hak cipta itu sebaiknya seperti apa, baik dari peraturan maupun implementasinya. Sehingga peran kampus adalah menumbuhkan benih-benih keingintahuan”. Makki Parikesit yang lebih berbagi pengalamannya sebagai pelaku musik, ia merasa bahwa dalam praktiknya masih banyak yang perlu dikaji terkait perlindungan hak cipta dan ia sadari pun masih ada peraturan yang ternyata cancelling each other. Bigi Ramadha juga menambahkan dengan membagikan perspektif hingga keresahannya dari peraturan-peraturan yang ada dengan real situation-nya, ia mengakhiri kalimatnya “kerjasama antara kampus UII dengan WAMI doesn’t end here, kalau teman-teman ingin bertanya hingga riset, we are more than welcome karena itu juga salah satu misi dari LMK”. 

Setelah pemaparan materi dari masing-masing narasumber selesai, acara berlanjut ke sesi tanya jawab yang berlangsung secara interaktif dan menarik. Berbagai pertanyaan para peserta mencerminkan ketertarikan dan perhatian mereka terhadap isu mengenai perlindungan hak cipta. Ragam pertanyaan yang diajukan mencakup mekanisme hak-hak ekonomi dari performer dan pembagiannya kepada pencipta, hal-hal teknis mengenai perlindungan hak cipta di era digital, hingga penerapan aktual hak cipta dalam lagu-lagu yang diaransemen di platform daring. Diskusi berlangsung hangat dengan tanggapan pemateri yang komprehensif dan aplikatif, sehingga mampu memperkaya pemahaman peserta. Kemudian menambah semangat partisipasi, acara ditutup dengan sesi kuis interaktif dari pemaparan-pemaparan materi yang telah disampaikan sebelumnya, dengan peserta yang benar akan mendapatkan hadiah menarik sebagai bentuk apresiasi. Sesi kuis dan tanya jawab tidak hanya sebagai ruang klarifikasi dengan balutan suasana yang menyenangkan menjelang penutupan acara, melainkan juga membuka perspektif baru mengenai pentingnya kesadaran hukum dalam ranah kekayaan intelektual. (DVP)

Pada hari Selasa, 10 Juni 2025, telah diselenggarakan kerja sama antara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) dengan International Red Cross and Red Crescent (ICRC) perwakilan Indonesia. Kerja sama tersebut tidak hanya berkaitan dengan kegiatan pengajaran tetapi juga berkaitan dengan penelitian dan pengabdian masyarakat. Dalam kesempatan ini Dekan Fakultas Hukum UII ditemani oleh beberapa pimpinan lain, seperti Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan, dan Alumni (KKA), Kaprodi Program Studi Hukum Program Sarjana (PSHPS) serta Sekretaris Program Studi Hukum Program Sarjana (PSHPS). Delegasi dari ICRC dipimpin oleh Johan Guillaume, selaku Wakil Kepala Delegasi Regional, adapun untuk delegasi lainnya yaitu Christian Donny Putranto dan Ursula Langouran, selaku Legal Adviser di ICRC Indonesia. Serta untuk delegasi yang mewakili dari bagian Global Affairs yaitu,  Maysa Sonia Alam Rahman dan Novriantoni Kaharudin. Agenda Pertemuan dan Penandatanganan MoU dengan ICRC ini berlangsung di Faculty Lounge, lantai 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dalam pertemuan ini Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UII menyampaikan bahwa “Fakultas Hukum UII sangat menyambut baik kerja sama dengan ICRC Indonesia. Kita berharap bahwa salah satu nilai yang ada di UII khususnya berkaitan dengan nilai kemanusiaan dapat dikembangkan, khususnya dalam menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Fakultas Hukum UII siap untuk menjadi mitra dari ICRC Indonesia dalam melakukan diseminasi, kolaborasi penelitian maupun kegiatan yang berkaitan dengan kemanusiaan.” demikian kata Dekan Fakultas Hukum UII. 

Hal yang sama juga diutarakan oleh Kaprodi PSHPS FH UII, beliau sangat menyambut baik dan menyampaikan bahwa “Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UII sangat berterima kasih kepada ICRC Indonesia yang meskipun belum ada kerja sama yang dilakukan secara formal, namun telah merealisasikan beberapa program diseminasi dan kegiatan ilmiah tentang Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia. Sehingga mahasiswa banyak memahami dan belajar tentang aplikasi Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia, di hari yang sama akan diadakan kegiatan Halaqoh Fiqih Siyar 2025, episode 1 dengan tema “Bedah Kitab Fiqih Kehidupan Seri ke-17 Islam dan Hukum Humaniter Internasional Karya Ahmad Sarwat” oleh Ust. Ahmad Sarwat dari Rumah Fiqih Indonesia. Acara ini merupakan kolaborasi antara Insania (Asosiasi Pengajar dan Pengkaji Hukum Islam dan Humaniter Internasional di Indonesia) dengan ICRC. Acara yang bertempat di Masjid Ulil Albab UII diharapkan dapat membawa manfaat besar bagi pengembangan hukum humaniter internasional serta hak asasi manusia di Indonesia. Selain itu, kami juga siap menjadi tuan rumah International Humanitarian Law Moot Court Competition di akhir tahun ini, yang akan diselenggarakan pertama kali di Fakultas Hukum UII.” 

Setelah itu, acara dilanjutkan dengan penandatanganan kerja sama (MoU) antara Fakultas Hukum UII dengan ICRC Indonesia dan dilakukanlah serah terima kenang-kenangan dan juga foto bersama.

Sleman, 11 Juni 2025 — Departemen Hukum Administrasi Negara (HAN) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) menggelar Seminar Nasional bertajuk “Meneropong Masa Depan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia” di Auditorium Lantai 4 FH UII, Jl. Kaliurang Km. 14,5 Sleman, D.I Yogyakarta. Lebih dari 350 peserta menghadiri kegiatan ini baik secara luring maupun daring. Antusiasme ini dapat diperhatikan dengan dihadirinya pelbagai kalangan mulai dari kalangan aktivis, praktisi, akademisi, birokrat, bahkan purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan PMI yang berasal dari pelbagai negara.

Seminar nasional dibuka dengan sambutan Dekan FH UII, Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. yang menyampaikan bahwa isu PMI merupakan isu strategis karena di samping PMI sebagai penyumbang devisa negara juga menjadi kelompok yang rentan sehingga harus dilindungi oleh negara. “Mudah-mudahan hasil seminar nasional ini menjadi bahan pertimbangan untuk menyusun Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran (RUU PPMI),” ungkapnya.

Adapun acara ini dipandu oleh Dr. Despan Heryansyah, S.H.I., S.H., M.H., selaku moderator pada seminar nasional ini. Acara seminar nasional ini menghadirkan keynote speaker, Dato Indera Drs. Hermono, M.A yang merupakan Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Malaysia. Sementara, pemaparan materi disampaikan oleh Dr. Ahsanul Minan, selaku Staf Khusus Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; Wahyu Susilo, selaku Direktur Eksekutif Migrant CARE; Eni Lestari Andayani Adi, Tim Kerja Divisi PMI Indonesian Diaspora Network (IDN) Global dan Ketua International Migrants Alliance; serta Mustika Prabaningrum Kusumawati, S.H., M.H., selaku dosen Departemen HAN FH UII.

Dalam speech-nya, Dato Indera Drs. Hermono menyoroti problematika pelindungan PMI di Indonesia disebabkan oleh pandangan pro terhadap penempatan bercokol sejak dahulu. Konsekuensinya PMI hanya dipandang sebagai fungsi ekonomi (economic interest). Oleh sebab itu, PMI harus dipandang sebagai subjek sehingga pelindungan tersebut berbasis pada kacamata harkat dan martabat manusia (human dignity).

“Apabila mengedepankan pandangan penempatan yang hanya berfokus pada Memorandum of Understanding (MoU) maka posisi bargaining power Indonesia lebih lemah dari negara tujuan penempatan, sedangkan bila pelindungan dikedepankan akan memberikan bargaining power Indonesia lebih tinggi sebagaimana praktik di Malaysia,” tegasnya.

Bergeser pada pemaparan materi yang disampaikan oleh Dr. Ahsanul Minan, mengemukakan saat ini sedang terjadi transformasi kelembagaan yang semula BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) menjadi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI). Lebih lanjut, dalam pemaparannya menegaskan adanya reformasi kebijakan yang berbasis berbasis digitalisasi layanan, peningkatan literasi hukum dan keuangan, hingga integrasi desk pelindungan lintas negara. Sebab, Dr. Ahsanul Minan dalam paparannya menyatakan, “Perlindungan itu bukan soal shelter, tapi sistem. Kita butuh satu sistem yang profesional, responsif, dan empatik terhadap pekerja migran sebagai warga negara penuh, bukan objek kasihan.”

Sementara itu, Eni Lestari dalam forum seminar nasional menyoroti absennya pemerintah dalam memberikan pelindungan PMI selama ini. Eni Lestari menjelaskan permasalahan PMI tidak hanya terjadi pada satu tahap saja melainkan di setiap tahap mulai dari sebelum keberangkatan, saat keberangkatan, bahkan kembali ke negara asal. Hal ini disebabkan oleh lemahnya posisi tawar PMI yang mana diidentikan sebagai pekerja dengan upah yang murah bahkan lebih rendah ketimbang standar upah bagi pekerja lokal di negara tujuan penempatan. Lebih lanjut, Eni Lestari menerangkan fakta realita bahwasanya, “PMI pulang dalam keadaan terluka, tidak punya pekerjaan, dan dianggap ‘bekas buruh’ oleh masyarakatnya sendiri.” Bagi Eni Lestari perlu adanya perubahan UU PPMI yang lebih aspiratif dan partisipatif dengan melibatkan PMI.

Adapun dari sudut pandang Wahyu Susilo menyampaikan adanya lonjakan PMI ini diakibatkan oleh Pandemi COVID-19 yang mendorong terjadinya gelombang migrasi ke pelbagai negara. “Perdagangan orang saat ini meluas di mana sebelumnya menargetkan orang-orang dengan ekonomi lemah, miskin, dan tidak berpendidikan. Kini, berubah menjadi orang-orang yang memili ekonomi memadai, perkoataan, dan berpendidikan. Sebab, korban akan dijadikan sandera oleh pelaku untuk memeras orang tua korban. Selain itu, hal tersebut diperburuk pula dengan inkonsistensi buka tutup keran yang terjadi pada masa pandemi COVID-19,” pungkasnya.

Bahkan menurut Wahyu Susilo, PMI yang sangat rentan ialah mereka yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang didominasi oleh perempuan sehingga kesejahteraannya masih dipertanyakan. Wahyu Susilo menegaskan pentingnya sinkronisasi antar-peraturan perundang-undangan nasional juga dengan konvenan internasional seperti International Labour Organization Covenant Number 189.

Sementara, Mustika Prabaningrum dari sisi akademisi menyoroti gap besar antara idealita dan realita. Idealnya, PMI mendapatkan informasi, pelatihan, kontrak kerja yang adil, dan jaminan keselamatan. Faktanya, banyak yang diberangkatkan secara undocumented, tidak tahu haknya, dan terjebak praktik overcharging. “Reformasi sistem harus dimulai dari hulu, yakni pemberdayaan desa migran dan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja global,” tegas Mustika dalam penyampaiannya.

Tidak hanya berhenti pada seminar nasional saja, departemen HAN FH UII juga mengadakan konferensi nasional Call for Paper yang diikuti oleh 29 instansi, seperti Universitas Gadjah Mada, Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indoensia (BRIN), Koordinasi Purna Pekerja Migran Indonesia (KPPMI). Zakiul Fikri, S.H., M.A., LL.M dalam sambutannya selaku Ketua Panitia menyebutkan terdapat 43 paper yang lolos seleksi dari berbagai instansi yang berpartisipasi. 43 paper tersebut dipresentasikan pada kesempatan itu dengan pembagian  2 chamber online, 1 chamber hybrid, dan 2 chamber offline.

Dengan demikian, agenda seminar nasional dan presentasi hasil karya ilmiah ini bersifat inklusif yang dihadiri pelbagai kalangan untuk merefleksikan dan memberikan masukan kepada Pemerintah, kebijakan apa yang tepat untuk memperbaiki pelindungan bagi PMI di masa depan.