Kegiatan Fakultas Hukum UII penelitian, pengabdian, dan dakwah civitas akademika termasuk seminar, lokakarya, workshop, pemberian penghargaan, kegiatan kerjasama, dan lain sebagainya

poppy
,

Penutup Akhir Tahun 2024, FH UII Gelar Seminar Nasional Refleksi Penegakan Hukum

[KALIURANG]; Sebagai penutup akhir tahun 2024, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) mengadakan Seminar Nasional bertajuk “Refleksi Penegakan Hukum Tahun 2024: Catatan, Evaluasi, dan Rekomendasinya ke Depan,” yang diikuti oleh sivitas akademik FH UII dan mahasiswa se-DIY. Seminar ini diadakan pada hari Jumat (13/12/2024) di Auditorium FH Lantai 4 dengan menghadirkan para narasumber yang luar biasa.

Narasumber seminar kali ini menghadirkan Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) periode 2019-2024, Prof. Mohammad Mahfud MD, S.H., S.U.  sebagai keynote speaker. Selain itu narasumber lainnya yakni Dr. Mudzakkir, S.H., M.H. selaku Dosen FH UII, Faras Fajri Fadhillah selaku peneliti dari Indonesia Center of Law (ICEL), Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA. selaku Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Seminar ini dibuka dengan sambutan dari Dekan FH UII, Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. sebagai permulaan. Beliau menyampaikan bahwa penegakan hukum di Indonesia belum menemukan titik terang dan justru kian lama makin memburuk. Ia berharap dengan adanya kegiatan seminar tahunan ini menjadi bentuk ikhtiar mencari cara untuk kemajuan hukum Indonesia yang lebih baik.

“Saya berharap dengan acara rutin kita setiap tahun yang dilaksanakan dengan kegiatan refleksi di akhir tahun (tentang) penegakan hukum di negara kita. Setidaknya kita mencoba mencari lebih tahu tentang bagaimana sebenarnya situasi penegakan hukum di negara kita sebenarnya. Di samping kita juga bisa lebih tahu, tentu kita sebagai insan-insan hukum di Indonesia bisa terus berupaya bagaimana supaya hukum dan penegakan hukum di Indonesia itu bisa kita dorong ke arah yang lebih baik.” ungkapnya.

 

Kemudian dilanjutkan oleh Prof. Mohammad Mahfud MD, S.H., S.U. selaku keynote speaker pada seminar nasional akhir tahun ini. Prof. Mahfud mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan asa untuk masa depan hukum Indonesia dengan berjuang memperjuangkan demokrasi. Menurutnya, potensi dan kesempatan untuk berkembang harus diperjuangkan demi kelangsungan negara hukum Indonesia di mata dunia.

Narasumber kedua, Dr. Mudzakkir, S.H., M.H. menyatakan terkait banyaknya penyelewengan penegakan hukum oleh para oknum penegak hukum. Menurutnya para oknum penegak hukum dalam menjalankan tugasnya banyak menyeleweng dari prinsip-prinsip hukum, salah satunya dalam teori pembuktian. Beliau juga mengaku pesimis terkait penegakan hukum di Indonesia jika melihat kondisi saat ini, namun tetap berharap lebih baik kedepannya. “Agaknya sulit berbicara hukum zaman sekarang karena pada praktiknya berbeda,” ujarnya. Ia juga menambahkan agar menggantikan subordinasi hukum dengan penegakan supremasi hukum.

Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA. selaku pengamat politik lebih menekankan penegakan moral dalam praktik penegakan hukum. Beliau menyatakan bahwa Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia saat ini agar dapat menjadi suri teladan dalam penanaman moral etika politik. Menurutnya, apabila hukum di negeri ini tidak dibangun moral dan asasnya, maka penegakan hukum di Indonesia tak akan tercapai. Maka dari itu beliau menekankan pembenahan etika politik sebagai dasar penegakan hukum di Indonesia. “Kalau moral dan asasnya tidak dibangun, mau bangun apanya kalau dasarnya saja tidak dibangun,” ungkapnya.

Peneliti ICEL, Faras Fajri Fadhillah menutup seminar ini dengan membahas penegakan hukum lingkungan. Beliau menampilkan data-data penegakan hukum yang masih kurang dan berdampak pada lingkungan. Menurutnya sebaiknya perlu adanya perbaikan hukum dalam ranah lingkungan dengan dua cara. Pertama, Memperketat aturan untuk usaha yang mengeksploitasi sumber daya alam. Kedua, memperkuat aparat penegak hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan sumber daya alam.

 

gangsar
,

Webinar: Perkembangan EU Law dan Relevansinya terhadap Penelitian Hukum bagi Mahasiswa Indonesia

Yogyakarta, 23 November 2024 – Pusat Studi Pasar Modal (Center for Financial Law Studies) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia kembali sukses menyelenggarakan acara akademis bertajuk “Perkembangan EU Law dan Relevansinya terhadap Penelitian Hukum bagi Mahasiswa Indonesia”. Acara yang digelar pada Sabtu, 23 November 2024 ini berlangsung secara hybrid, dengan lokasi utama di MCR II/02 dan didukung platform Zoom Meeting. Kegiatan ini menarik lebih dari 150 peserta, baik yang hadir secara langsung maupun daring.

Acara dibuka dengan keynote speech yang disampaikan oleh Bapak Syarif Nurhidayat, S.H., M.H., mewakili Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. (Dekan Fakultas Hukum UII). Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya mengadakan acara bursa ide penelitian guna membangun minat mahasiswa dalam menulis serta memahami perkembangan hukum Uni Eropa (EU Law) sebagai salah satu referensi dalam penelitian hukum internasional.

Diskusi ini menghadirkan dua pembicara yang memiliki pengalaman akademis dan praktis di bidang hukum yang terkait yaitu: Dr. Inda Rahadiyan, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum UII, Direktur PSPM FH UII) Membahas mengenai “Pengaruh EU Law terhadap Pengembangan Studi Hukum di Indonesia”, dengan fokus pada relevansi prinsip-prinsip hukum Uni Eropa terhadap pengaturan hukum di Indonesia. dan Haekal Al-Asyari, S.H., LL.M. (Dosen Hukum Internasional FH UGM, Alumnus FH UII, Ph.D. Candidate at Faculty of Law Debrecen University, Ketua PPI Hungaria) Menyampaikan materi “EU Law sebagai Landasan Penelitian Hukum Internasional”, yang menyoroti peluang dan tantangan dalam menjadikan hukum Uni Eropa sebagai basis penelitian hukum bagi mahasiswa Indonesia.

Peserta webinar menunjukkan minat yang tinggi melalui diskusi interaktif dan pertanyaan seputar implementasi hukum Uni Eropa dalam konteks hukum Indonesia, terutama dalam studi hukum internasional. Acara ini berhasil menciptakan suasana yang informatif dan inspiratif bagi mahasiswa, dosen, serta praktisi hukum.

Webinar ini menjadi salah satu kontribusi nyata dari Pusat Studi Pasar Modal FH UII dalam memfasilitasi mahasiswa dan akademisi untuk memahami perkembangan hukum global, khususnya hukum Uni Eropa. Diharapkan kegiatan ini dapat mendorong penelitian hukum yang lebih mendalam dan relevan di masa depan.

Pusat Studi Pasar Modal FH UII akan terus berkomitmen untuk menghadirkan kegiatan akademis berkualitas yang mendukung pengembangan hukum keuangan, pasar modal, dan hukum internasional di Indonesia.

gangsar
,

Perpanjangan Kerja Sama Antara Pusat Studi Pasar Modal FH UII dengan Bursa Efek Indonesia

Yogyakarta, 24 Desember 2024 – Pusat Studi Pasar Modal Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSPM FH UII) kembali memperkuat komitmen kerjasama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui penyerahan simbolis perpanjangan kerja sama. Acara ini berlangsung pada Selasa, 24 Desember 2024, dengan penyerahan dokumen secara simbolik diwakili oleh Abdul Mustopa Jawahid, Ketua KSPM-PSPM FH UII 2024.

Surat perpanjangan kerja sama diserahkan kepada PT Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan DIY sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung pengembangan edukasi dan literasi pasar modal di lingkungan akademis, khususnya di Fakultas Hukum UII.

Kerjasama ini mencakup program-program yang bertujuan untuk Peningkatan pemahaman pasar modal bagi mahasiswa FH UII melalui seminar, pelatihan, dan diskusi publik; Fasilitasi akses terhadap informasi pasar modal terkini melalui kolaborasi antara PSPM FH UII dan BEI DIY; serta Pengembangan kegiatan penelitian terkait pasar modal, yang diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap masyarakat luas.

Dengan diperpanjangnya kerja sama ini, diharapkan hubungan antara Pusat Studi Pasar Modal FH UII dan Bursa Efek Indonesia dapat terus memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan generasi muda yang literat terhadap pasar modal dan hukum keuangan.

Penerahan ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi akademis dengan industri keuangan, sekaligus mendorong terciptanya sinergi antara dunia pendidikan dan sektor keuangan.

gangsar
,

Diskusi Publik: Satu Tahun Bursa Karbon Indonesia – Pengaturan, Perkembangan, serta Isu Hukum Aktual

Yogyakarta, 23 Desember 2024 – Pusat Studi Pasar Modal (Center for Financial Law Studies) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sukses menggelar Diskusi Publik bertajuk “Satu Tahun Bursa Karbon Indonesia: Pengaturan, Perkembangan, serta Isu Hukum Aktual” pada Sabtu, 23 Desember 2024. Acara yang diselenggarakan secara daring melalui platform Zoom ini dihadiri oleh lebih dari 150 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi, alumni, hingga mahasiswa.

Diskusi ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai aspek hukum dan perkembangan bursa karbon di Indonesia, terutama setelah satu tahun implementasinya. Para narasumber yang hadir membahas berbagai sudut pandang penting terkait isu ini.

Diskusi ini menghadirkan 3 narasumber, yaitu Ratna Hartanto, S.H., LL.M. (Dosen Fakultas Hukum UII) Membahas “Isu Hukum Bursa Karbon di Indonesia”, dengan fokus pada tantangan regulasi dan potensi konflik hukum dalam pengelolaan pasar karbon. Adelia Kusuma W., S.H., M.Kn. (Dosen Fakultas Hukum UII) Menyampaikan materi “Dasar-Dasar Bursa Karbon di Indonesia”, yang menjelaskan prinsip-prinsip dasar bursa karbon, relevansinya dengan hukum lingkungan, serta perannya dalam mitigasi perubahan iklim. dan Muhammad Rifky Abiyyu, S.H. (Alumnus Fakultas Hukum UII) Membawakan topik “Pengaturan Hukum Bursa Karbon di Indonesia”, dengan menyoroti kebijakan dan regulasi pemerintah yang mengatur mekanisme pasar karbon.

Acara ini dipandu oleh Naris Wari Diah Sekar Wulan, Kepala Divisi Eksternal KSPM FH UII, yang berhasil menjaga alur diskusi tetap interaktif dan informatif. Selain itu antusiasme para peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi, terlihat dari banyaknya pertanyaan kritis yang diajukan kepada narasumber terkait isu hukum, tantangan implementasi, dan dampak bursa karbon terhadap ekonomi nasional.

Acara ini menjadi langkah awal yang penting dalam memperluas pemahaman tentang bursa karbon di Indonesia. Pusat Studi Pasar Modal Fakultas Hukum UII berharap diskusi ini dapat menjadi pemicu untuk kajian lebih lanjut serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan hukum di bidang pasar karbon.

Pusat Studi Pasar Modal FH UII berkomitmen untuk terus menjadi wadah diskusi akademis yang relevan dengan isu-isu terkini, terutama di bidang hukum keuangan dan pasar modal.

gangsar
, ,

Audiensi Orang Tua/Wali terkait Evaluasi Studi Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana di Fakultas Hukum UII

Pada Hari Sabtu, 14 Desember 2024, Program Studi Hukum Program Sarjana (PSHPS) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia melakukan agenda pertemuan dengan orang tua/wali dari mahasiswa angkatan tahun 2018, 2019, dan 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan solusi terkait masa studi mahasiswa Fakultas Hukum UII, khususnya untuk mahasiswa angkatan tahun 2018, 2019, dan 2023. Kegiatan yang dilaksanakan secara online via Zoom Meeting ini merupakan agenda tahunan yang rutin dilaksanakan untuk memberikan update informasi terkait dengan studi mahasiswa kepada orang tua/ wali. Acara ini dilakukan dalam dea sesi, yaitu sesi pertama berlangsung pertemuan orang tua/wali mahasiswa angkatan 2018 dan 2019,adapun untuk sesi dua dilakukan dengan pertemuan orang tua/wali mahasiswa angkatan 2023. Kegiatan yang dimulai pada pukul 13.00 WIB ini tidak hanya dihadiri oleh orang tua/wali mahasiswa saja, namun juga dihadiri oleh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum UII. 

Setelah agenda dibuka oleh MC, kegiatan pertemuan wali dilanjutkan dengan sambutan oleh Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana, yaitu Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., beliau menjelaskan bahwa “Izinkan kami dari Program Studi Hukum Program Sarjana menyambung tali silaturahmi dengan bapak ibu sekalian, terutama keluarga besar mahasiswa angkatan 2018, 2019, dan juga 2023. Pada kesempatan ini kami akan melakukan evaluasi studi, khususnya berkaitan dengan performa akademik yang diikuti oleh ananda, sehingga ini adalah bagian dari ciri khas UII bapak ibu sekalian, yang mana ini senantiasa berkesinambungan melaksanakan evaluasi sehingga Bapak ibu bisa mengerti perkembangan perkembangan akademik dari Ananda. Bapak ibu sekalian mengingat Ananda itu adalah angkatan 2018 dan 2019 sehingga bapak ibu sekalian perlu kita umumkan bahwa masa studi angkatan 2018 maksimal pada Juli 2025, sedangkan untuk angkatan 2019 maksimal pada Juli 2026. Bapak Ibu sekalian,untuk angkatan 2018 mohon agar dapat memastikan dan mengevaluasi apabila masih terdapat mata kuliah yang harus diambil dan belum mengambil tugas akhir, hal ini mengingat terkait dengan waktu yang sangat terbatas, maka kami sarankan untuk pindah kampus yang memiliki passing Grade dibawah UII  dan ananda masih bisa melanjutkan kuliah dan masih berkesempatan untuk mendapatkan gelar sarjana. Namun apabila mahasiswa tersebut saat ini sudah tutup teori dan   sedang mengambil Tugas Akhir maka kami persilahkan untuk bisa ditingkatkan dan diawasi, sehingga dapat selesai sebelum batas waktu yang sudah ditentukan. Selain itu, diharapkan pula kepada orang tua/wali dapat meningkatkan pendekatan personal kepada putra putrinya, sehingga hal ini akan menyebabkan mahasiswa akan terbuka terkait dengan progres studi dan lain halnya.” berikut sambutan dari Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum UII. 

 

Acara dilanjutkan dengan sesi penjelasan akademik yang paparkan oleh Kepala Divisi Akademik Fakultas Hukum UII, yaitu M. Arief Satejo Kinady, A.Md., beliau menyebutkan bahwa “pengawasan yang tepat bagi mahasiswa, terutama mahasiswa yang berjuang secara akademis. Sehingga perlu untuk melakukan pendampingan kepada mahasiswa selama masa studi mereka dan perlu menyadari terkait dengan status akademik mahasiswa tersebut. Mahasiswa dapat saja melakukan pengulangan mata kuliah pada semester depan apabila mereka gagala dalam emmenuhi kehadiran yang dibutuhkan dan kinerja akademik. Selain itu, mahasiswa juga perlu untuk memperhatikan perihal dengan persiapan Tugas Akhir dan pentingnya mahasiswa untuk mengunggah pekerjaan mereka dalam sistem informasi yang telah disediakan. Peran orang tua juga diperlukan dalam memantau akademik putra dan puterinya perihal akademik sehingga dapat melaporkan masalah apa pun kepada akademik Fakultas Huku, UII.” berikut penjelasan dari Ketua Divisi Akademik Fakultas Hukum UII. 

Setelah dilakukan penjelasan yang diwakili oleh akademik Fakultas Hukum UII, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab oleh orang tua/wali mahasiswa angkatan 2018,2019, dan 2023. Adanya kegiatan ini diharapkan dapat memantau progress studi dan berkomunikasi secara intensif anatara orang tua/wali dengan pihak program studi. Bagi mahasiswa yang tidak memungkinkan menyelesaikan studi tepat waktu, disarankan untuk segera mengambil solusi alternatif, termasuk pindah kampus. Disarankan kepada pihak akademik dan mahasiswa untuk membangun komunikasi yang lebih intensif.

gangsar
, ,

Kuliah Praktisi Mengajar dari Kementerian Luar Negeri “Perjanjian Internasional serta Peran Indonesia dan Tantangan Global Saat ini”

Pada Kamis, 12 Desember 2024, Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) telah melaksanakan kuliah praktisi mengajar dengan mata kuliah, Hukum dan Hubungan Internasional. Kegiatan ini dilaksanakan secara online melalui via Zoom Meeting, yang dimulai pada pukul 19.00 – 21.30 WIB dan diwajibkan bagi mahasiswa Kelas G Hukum dan Hubungan Internasional. Adapun untuk praktisi yang diundang dalam kuliah ini merupakan alumni dari Internasional Program, Fakultas Hukum UII, yaitu Anditya Hutama Putra, selaku Sekretaris Pertama, Fungsional Diplomat Muda, Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN dengan tema bahasan “Menyusun dan Merundingkan Perjanjian Internasional: Peran Indonesia dan Tantangan Global Saat Ini.” Kuliah praktisi mengajar ini dimoderatori oleh Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., selaku dosen departemen Hubungan Internasional dan juga Kaprodi Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum UII. 

Dalam pemaparannya, narasumber menjelaskan bahwa “Perjanjian internasional merupakan suatu perjanjian yang mengikat secara hukum antara negara atau organisasi internasional yang telah diatur oleh hukum internasional. Adapun untuk jenis dari perjanjian ini yaitu, perjanjian bilateral dan multirateral. Dalam melakukan suatu perjanjian internasional tidak dapat langsung dibuat, namun terdapat beberapa proses yang perlu dilakukan, seperti; melakukan usulan dan penelitian awal, melakukan penyusunan, konsultasi dan negosiasi, tinjauan hukum dan teknis, melakukan adopsi dan penandatanganan, serta melakukan ratifikasi dan implementasi. Dalam dinamika negosiasi, Indonesia juga memiliki peran dalam negosiasi perjanjian, misalnya seperti; Indonesia memankan peran penting sebagai pendiri ASEAN dalam penyusunan Piagam ASEAN dan ikut serta dalam upaya mediasi dalam menyelesaikan sengketa dalam kerangka ASEAN. Disisi lain, terdapat pula tantangan global dalam implementasi perjanjian, yang mana tantangan ini terbagai menjadi 2 poin, yaitu tantangan dosemstik dan tantangan internasional.” Sebelum acara diitutup, agenda dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, pembahasan studi kasus dan diakhiri dengan melakukan foto bersama via Zoom Meeting yang di pandu oleh moderator. Kuliah praktisi mengajar ini berlangsung dalam tiga kali pertemuan, dengan rincian dua kali pertemuan dilaksanakan secara tatap muka dan satu pertemuan dilakukan dengan memberikan penugasan. 

Menyusun dan merundingkan perjanjian internasional merupakan suatu proses diplomatik yang cukup kompleks, karena dua negara atau lebih saling bernegosiasi untuk mencapai suatu kesepakatan tertulis mengenai berbagai isu, mulai dari investasi, perdagangan, hingga kerja sama dalam bidang lingkungan hidup maupun keamanan. Sehingga dalam melakukan penyusunan dan perundingan perjanjian internasional merupakan proses yang sangatlah penting bagi Indonesia untuk berperan aktif dalam mengatasi tantangan global. Oleh karena itu, dengan memahami peran Indonesia serta tantangan yang dihadapi, kita dapat lebih menghargai pentingnya diplomasi serta kerja sama internasional dalam membangun dunia yang lebih baik.

gangsar
, ,

Kuliah Praktisi Mengajar dari Bawaslu DI. Yogyakarta “Hukum Politik dan Ketatanegaraan”

Belum lama ini masyarakat Indonesia telah melaksanakan pesta domokrasi yang berjalan secara serentak di penjuru negeri. Tentunya dalam menjalankan pesta demokrasi ini tidak terlepas dari adanya penyelenggara pelaksanaan pemilihan serta pengawasan dan penyelesaian pelanggaran dalam suatu pemilu. Sesuai dengan hal tersebut Program Studi Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) melaksanakan kuliah praktisi mengajar dengan mengundang praktisi ahli dalam hal Hukum dan Politik Ketatanegaraan. Adapun praktisi yang diundang dalam kuliah ini yaitu Umi Illiyina, S.H., M.H., selaku anggota Bawaslu DI. Yogyakarta, dengan tema materi yang disampaikan yaitu “Hukum Politik dan Ketatanegaraan”. Kuliah ini dilaksanakan di Ruang Stageroom sayap Barat lantai 3, Fakultas Hukum UII, dengan tiga kali pertemuan, pertemuan pertama berlangsung pada hari Senin, 02 Desember 2024 mulai pukul 08:45 – 10:25 WIB. Sedangkan untuk pertemuan kedua berlangsung pada hari Jum’at, 06 Desember 2024, yang dimulai pada pukul 08:45 sampai dengan pukul 10:25 WIB, adapun untuk pertemuan ketiga merupakan penugasan. Kuliah praktisi mengajar ini diwajibkan bagi mahasiswa kelas D Hukum dan Politik Ketatanegaraan Fakultas Hukum UII. Sebelum narasumber menjelaskan materinya, agenda ini dibuka terlebih dahulu oleh Wakil dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum UII, Dr. Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H.  

Hukum Politik dan Ketetatanegaraan adalah suatu ilmu hukum yang mempelajari adanya kaitan antara hukum dengan politik, serta mengatur adanya organisasi serta struktur negara. Tentunya hal ini berkaitan dengan Tata kelola suatu negara, dimulai dari suatu pemilihan umum, pembentukan pemerintahan, hingga sampai dengan pengawasan terhadap kekuasaan negara. Umumnya suatu pemilihan umum dilakukan secara langsung oleh rakyat untuk memilih anggota DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden. Yang mana Landasan hukum dari pemilu sendiri contohnya ada pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E dan Undang-undang No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diperbaharui oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2023. 

Umi Illiyina, S.H., M.H., dalam penjelasannya menyebutkan bahwa “Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017, terkait dengan Penyelenggara Pemilu terbagi menjadi 3, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Adapun untuk Klasifikasi masalah hukum pemilu terbagi menjadi Perselisihan/sengketa Pemilu dan Pelanggaran Pemilu. Untuk permasalahn terkait dengan perselisihan pemilu terbagi menjadi 2 poin, yaitu perselisihan hasil dan permasalahn non hasil. Selanjutnya terkait dengan pelanggaran Pemilu terbagai menjadi 3 poin, yaitu pidana, administratif, dan etika penyelengara pemilu.” berikut pemaparan dari Umi Illiyina, S.H., M.H. Setelah pemaparan materi telah selesai oleh narasumber, mahasiswa dipersilahkan untuk bertanya langsung. Selain pemaparan materi, narasumber juga memberikan studi kasus kepada mahasiswa, sebagai gambaran bentuk dari Hukum dan Politik Kenegaraan, kemudian acara dilanjutkan dengan penyerahan souvenir dan sesi foto bersama-sama.

gangsar
, ,

Kuliah Praktisi Mengajar dari PT Brantas Abipraya “Peran dan Tantangan Bidang Legal pada Badan Usaha Milik Negara”

Bidang Legal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan bagian atau departemen dalam suatu BUMN yang memiliki tanggung jawab dalam segala hal yang berkaitan dengan hukum. Umumnya Bidang Legal BUMN memiliki peran yang cukup krusial dalam menjalin keberlangsungan dan pertumbuhan suatu perusahaan. Oleh karena itu, Program Studi Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) menyelenggarakan Kuliah Praktisi Mengajar untuk Mata Kuliah Hukum Acara Perdata yang berlangsung pada rabu, 04 Desember 2024, yang berlangsung di ruang Stageroom sayap Barat Lantai 3, Fakultas Hukum UII. Adapun narasumber dalam kuliah praktisi mengajar ini yaitu  Rinaldo Prima, S.H., M.H., CLA. selaku Vice President Legal Litigasi PT Brantas Abipraya (Persero) Jakarta, dengan tema “Peran dan Tantangan Bidang Legal pada Badan Usaha Milik Negara”. Praktisi Mengajar Mata Kuliah Hukum Acara Perdata ini terbagi dalam tiga kali pertemuan, pertemuan pertama berlangsung pada pukul 12:30 – 13:30 WIB, sedangkan untuk pertemuan kedua berlangsung pada pukul 13:40 – 14:40 WIB, adapun untuk pertemuan ketiga yaitu dilakukan dengan memberikan penugasan oleh narasumber. Kuliah ini diwajibkan untuk mahasiswa Kelas G Hukum Acara Perdata dan dipandu oleh moderator Bapak Rizky Ramadhan Baried, S.H., M.H.

Dalam penjelasannya, Rinaldo menjelaskan bahwa “PT Brantas Abipraya merupakan perusahaan yang menjalankan berbagai kegiatan usaha yang sesuai dengan anggaran dasar. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi pekerjaan kontruksi, pabrikasi bahan bangunan, penyewaan peralatan, serta layanan konsultasi dan manajemen.”  Beliau juga menambahkan bahwa sebagai vice president Legal Litigasi memiliki peran penting, yaitu; menangani sengketa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sebagai konsultan hukum internal perusahaan, dan berperan dalam identifikasi, mitigasi, dan pengelolaan risiko hukum. Bukan hanya itu saja, terdapat pula kolaborasi yang dilakukan antara jaksa pengacara negara dengan bagian hukum BUMN. Adapun untuk ruang lingkup dari kerjasama ini yaitu; pemberian bantuan hukum oleh JPN dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara untuk mewakili BUMN berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Pemberian Pertimbangan Hukum oleh JPN kepada BUMN dalam bentuk pendapat hukum, Pemberian tindakan hukum lain yang diberikan oleh JPN kepada BUMN dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan negara, serta menegakkan kewibawaan pemerintah antara laun untuk bertindak sebagai negosiasiator/mediator/fasilitator, dan kerja sama lain dalam rangka mitigasi resiko hukum termasuk dalam pencegahan tindak pidana korupsi.” berikut penjelasan Rinaldo dalam kuliah praktisi mengajar tersebut. 

Setelah melakukan pemaparan materi oleh narasumber, kuliah dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, pembahasan studi kasus, dan dilanjutkan dengan foto bersama serta penyerahan souvenir oleh sekretaris Program Reguler Program Studi Hukum Program Sarjana.  Dengan adanya program praktisi mengajar ini, diharapkan agar mahasiswa Fakultas Hukum UII dapat menjadi lulusan yang baik tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis yang kuat, namun juga memiliki keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam dunia kerja.

poppy
,

Resmi, LKBH FH UII Menjadi Pelaksana Posbakum PTUN Yogyakarta Tahun 2025

[KALIURANG]; Senin (16/12), Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Indonesia (UII) resmi menjalin kerja sama dengan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU). Penandatanganan ini berlangsung di Ruang Media Center PTUN Yogyakarta, dihadiri oleh Ketua PTUN Yogyakarta, Dr. Nelvy Christin, S.H., M.H., Wakil Ketua PTUN Yogyakarta sekaligus Ketua Panitia Seleksi Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Sarjoko, S.H., M.H., Direktur LKBH FH UII, Rizky Ramadhan Baried, S.H., M.H., beserta jajarannya.

Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari pengumuman hasil seleksi wawancara POSBAKUM berdasarkan Penetapan Panitia Seleksi Lembaga Penyedia Bantuan Hukum pada POSBAKUM PTUN Yogyakarta Nomor: 2097/WKPTUN.W3-TUN3/PENG.0T1.1/XII/2024. Berdasarkan penetapan tersebut, LKBH FH UII dinyatakan sebagai pelaksana layanan POSBAKUM untuk tahun anggaran 2025.

Acara dimulai dengan pembukaan, diikuti dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne Mahkamah Agung RI. Laporan kegiatan disampaikan oleh Ketua Panitia, Sarjoko, S.H., M.H., yang kemudian dilanjutkan dengan pengarahan dari Ketua PTUN Yogyakarta, Dr. Nelvy Christin, S.H., M.H. Ketua PTUN Yogyakarta berharap anggaran DIPA Mahkamah Agung RI bisa terserap melalui keberadaan LKBH FH UII. Kegiatan sosialisasi, sidang keliling, bahkan pendampingan secara prodeo. Momen penting dalam acara ini adalah penandatanganan MoU antara PTUN Yogyakarta dan LKBH FH UII, yang dilanjutkan dengan penandatanganan Surat Perintah Kerja dan Surat Perjanjian Mulai Kerja.

Dalam sambutannya, Direktur LKBH FH UII, Rizky Ramadhan Baried, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kolaborasi ini. Ia berharap kerja sama ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam layanan POSBAKUM, dengan menghadirkan solusi hukum yang profesional dan efektif. Melalui kolaborasi ini, PTUN Yogyakarta dan LKBH FH UII menegaskan komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum, memperkuat akses keadilan, serta mendukung penyelesaian permasalahan hukum secara lebih optimal.

Gambar (kiri-kanan) : Mohammad Zahid, S.H.,M.H. (Panitera PTUN Yogyakarta), Rr. Asnuri Dwi Mastuti, S.H., (Kasubbag Umum dan Keuangan PTUN Yogyakarta), Sarjoko, S.H.,M.H.,(Wakil Ketua PTUN Yogyakarta), Dr. Nelvy Chistin, S.H., M.H.,(Ketua PTUN Yogyakarta), Rizky Ramadhan Baried, S.H., M.H.,(Direktur LKBH FH UII), Hambyah Agung Sutrisno, S.H., M.Kn., (Kabid PP LKBH FH UII), Evaria Nurellisa Bangun, S.H., (Staf Pustadok LKBH FH UII), Guntar Mahendro, S.H., M.Kn., (Staf Penelitian LKBH FH UII).

 

poppy
, ,

Mahasiswa FH UII Sabet Juara 1 di Ajang Legal Manuscript Contest 2024

[KALIURANG]; Mahasiswa yang tergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Komunitas Peradilan Semu (KPS) Program Studi Hukum Program Sarjana (PSHPS) Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Indonesia (UII) kembali menorehkan prestasi luar biasa dengan meraih Juara 1 pada perlombaan Surat Dakwaan Tingkat Nasional Legal Manuscript Contest 2024 yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung, dengan Fokus tema Tindak Pidana Korupsi.

Muhammad Alif Hasan (23410692), Anang Fajri Perdana (23410784), dan Isma Rahmadani (23410887) berhasil membuktikan sebagai tim yang solid selama mengikuti perlombaan ini dan melawan lebih dari 50 tim di antara Perguruan Tinggi di Indonesia. Persiapan dilakukan kurang lebih selama 1 bulan, dengan tahapan awal registrasi, menunggu kasus posisi dibagikan, memulai pemberkasan, pengumpulan berkas, hingga pengumuman juara. Tantangan tersendiri bagi tim saat mempersiapkan perlombaan adalah waktu yang bersamaan dengan jadwal Ujian Tengah Semester (UTS) sehingga waktu yang digunakan untuk pemberkasan pun terbagi, namun tim dapat dengan baik menyeimbangkan waktunya. Pada awal perlombaan, keraguan juga sempat dirasakan oleh tim, yang kemudian kembali termotivasi untuk mencoba kesempatan besar yang terbuka lebar ini.

“Saat mendengar pengumuman juara, tentu bersyukur kepada Allah SWT, kami bangga dan berbahagia karena artinya perjuangan yang kami lakukan selama pemberkasan tidak sia-sia. Target kami sejak awal memang untuk juara dan Alhamdulillah senang rasanya bisa membawa nama FH UII, terkhusus KPS FH UII,” ungkap Anang, membagikan rasa bahagianya.

Masing-masing merasa perlombaan ini sangat berkesan karena sebagai kesempatan untuk melatih daya kritis, daya menulis secara sistematis, ataupun untuk menghadapi segala macam tantangan yang ada baik itu tantangan internal maupun eksternal. Selain itu, rasa ingin mengembangkan kemampuan diri lebih baik dan rasa percaya diri pun akan tumbuh dalam prosesnya. Tak hanya itu, mentalitas juara juga dibangun di dalam diri tim. Disiplin, berani untuk mencoba, berani gagal, hingga berani untuk mengulang serta memperbaiki adalah sesuatu yang perlu dan penting.

Tim juga memberi beberapa saran atau pesan kepada mahasiswa FH lainnya yang juga ingin berkembang di bidang yang sama. “Pertama, find your partner team, yang bisa bekerja sama as a team dan membangun teamwork yang kuat. Kedua, selalu cari informasi agar selalu mempersiapkan sesuatu dengan matang. Ketiga, cari pendamping supaya terbimbing dan terarah. Terakhir, selalu berdoa,” ujar Isma, yang kemudian ditambahkan oleh Anang, “Saya setuju dengan Isma terkait partner. Bangun chemistry dengan partner yang dirasa cocok karena tentu kita berproses dalam waktu yang cukup panjang, tidak hanya satu atau dua hari. Kemudian, selalu riset, riset baik itu bertanya kepada pendamping, baca buku, jurnal, atau berita, lalu dapat konsultasi dengan praktisi. Poin terakhir, tentu faktor doa dan ibadah karena sebetulnya, usaha tanpa doa itu sombong, doa tanpa usaha itu bohong,”