Akhir-akhir ini, orang kembali terusik membicarakan hubungan antara etika dan hukum. Hal ini setidaknya disebabkan oleh dua hal: Pertama, maraknya pelanggaran etik yang dilakukan oleh pejabat negara, khususnya terkait ketua Mahkamah Konstitusi yang mendapat sorotan dari banyak ahli hukum akibat pelanggaran etiknya. Kedua, munculnya revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), yang dinilai mencampur adukkan antara hukum dan etika. Read more
Narkoba dan Hukum Mati
Bulan Februari yang lalu TNI Angkatan Laut berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba berjenis sabu-sabu seberat lebih dari satu ton. Jumlah yang fantastis dan diyakini cukup untuk merusak generasi bangsa. Fakta tersebut sekaligus mengkonfirmasi data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menempatkan Indonesia sebagai pangsa pasar terbesar peredaran narkoba di kawasan ASEAN. Read more
Amar Putusan MK Tidak Melegalkan Zina dan LGBT
Taman siswa (28/12) pasca putusan MK yang menolak permohonan uji materi pasal 284, pasal 285, dan pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tuntutan ini diajukan oleh seorang pegawai negeri sipil, Euis Sunarti bersama sejumlah pihak. Seperti diketahui ketiga pasal terebut mengatur soal kejahatan terhadap kesusilaan. Read more
Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016 bukanlah melegalkan LGBT dan kumpul kebo sebab MK tidak berwenang untuk memidanakan pelaku LGBT dan kumpul kebo.
Penerapan dan pelembagaan demokrasi yang tidak disertai dengan demokratisasi substansial di tingkat bawah (rakyat) bukan tidak menimbulkan masalah. Read more
Hari Disabilitas Internasional, 3 Desember harus dijadikan refleksi bagi masyarakat terutama pemerintah dalam memperlakukan dan berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Read more
KEBAKARAN yang menimpa PT Panca Buana Cahaya Sukses membuka pelbagai permasalahan yang tersimpan selama ini. Read more
Demokrasi memang paradoks, hal ini setidaknya dapat kita saksikan dari kehidapan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di negara kita akhir-akhir ini.
Membicarakan demokrasi tidak akan bisa dilepaskan dari membicarakan soal pemilu. Read more
Perkelahian kembali terjadi dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Read more
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang KM. 14,5 Sleman Yogyakarta 55584
Telepon: +62 274 7070222 ext.
Email: fh[at]uii.ac.id