Tag Archive for: Fakultas Hukum UII

admin

Pengukuhan Guru Besar

Fakultas Hukum UII, Auditorium Kahar Mudzakkir Kampus Terpadu UII kembali menjadi saksi atas dikukuhkannya guru besar UII. Di akhir tahun 2011 ini, Selasa (20/21), Prof. Jawahir Thontowi, SH. Ph.D dikukuhkan sebagai Guru Besar bidang Sosiologi Hukum. Dalam kesempatan tersebut, Alumnus Fakultas Hukum (FH) UII tahun 1981 ini mengetengahkan pidato berjudul ‘Menuju Ilmu Hukum Berkeadilan’.

Turut hadir Rektor UII Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, MEc. selaku Ketua Senat beserta seluruh jajarannya, keluarga besar civitas akademika khususnya FH UII, dan seluruh keluarga, sahabat, handai taulan, anak didik Prof. Jawahir Thontowi. 

Direktur Center for Local Law Development Studies (CLDS) FH UII ini melanjutkan, saat ini banyak pihak yang menyandera supremasi hukum dari cara – cara jujur, terbuka dan bertanggungjawab. Dalam pembentukan peraturan hukum, urainya, terjadi pro-kontra tentang pasal tembakau hilang dari UU Kesehatan. “Ada oknum yang diduga ‘menghilangkan’ pasal 113 tentang tembakau tersebut”tandasnya.

Lalu, praktek mafia ‘jual-beli’ pasal yang kerap terjadi akhir – akhir ini pun tak luput dari sorotannya. “Pemilihan Deputy Gubernur 2004, Pembuatan Perpu BI 2008, juga tahun ini (2011) ada kabar burung tentang ‘amplop – amplop berterbangan’, BI diduga terlibat dalam pemasukan uang ke DPR. Dalam Pembuatan RUU Investasi Asing, RUU Anti Monopoli, RUU Kepailitan, RUU Pertambangan, dan RUU SDA tampaknya tidak luput dari praktik ‘titip-menitip’ kekuatan asing atau pemilik modal terkadang mentargetkan pasal – pasal tertentu harus dihapus atau dipertahankan sesuai dengan ‘jual beli pasal’ yang berlaku”sebutnya rinci.

Saat ini pun, imbuhnya, Presiden sebagai pelaksana hukum tertinggi UUD 1945 terjebak dalam jeratan politik mitra koalisi dibuktikan melalui bagi – bagi kekuasaan. Dalam konteks korupsi, masih tambahnya, Partai Demokrat dimana SBY sebagai Ketua Dewan Penasehat, ternyata ada oknum pejabat Negara diduga terlibat masalah korupsi. Prof Jawahir juga sedikit mengulas beragam hal terkait dengan RUU Keistimewaan DIY, Daerah Istimewa Aceh, dan Daerah Otonomi Papua. “Berbagai ketidakpastian hukum dan ketidakpuasan sebagian masyarakat merupakan buah dari kebijakan pemerintah pusat yang cenderung tebang pilih”ungkap mantan Dekan FH UII periode 2001 – 2005 ini.

Sementara itu, Prof Jawahir juga menyoroti KPK yang tersandera oleh kejahatan persekongkolan penguasa. Menurutnya, terungkapnya sederetan kasus yang menjerat Antasari Azhar, Susno Duaji, Gayus Tambunan, Nazarudin Zulkarnain, 42 Anggota DPR, Nunun Nurbaeti, Miranda Gultom, Neneng, serta Wa Ode merupakan langkah progresif KPK. “Namun, hal itu syarat akan aroma kejahatan persekongkolan muatan politik”telusurnya. Persekongkolan dalam penegakan korupsi ini, menurutnya, dapat ditelusuri dengan adanya pengingkaran atas kebenaran fakta, ilmu pengetahuan, dan filosofis.

Setelah menguraikan beragam ketimpangan pembuatan, penerapan, dan penegakan hukum tersebut, pihaknya memberi gagasan kepada semua pihak terutama UII sebagai universitas bervisi Rahmatan lil `alamin guna mengembangkan ilmu hukum yang berkeadilan.

Terdapat lima karakter utama hukum berkeadilan, gagas Prof Jawahir. Yakni, pertama, holistic atau terpadu (integrated) antara nilai – nilai kebenaran (ontologism), kebenaran ilmunya (epistimologis) dan nilai – nilai manfaat (praxis).

Kedua, ilmu hukum harus berkarakter inklusif. “Kompleksitas kehidupan masyarakat yang semakin modern, menjadi sangat naïf jika Ilmu hukum terlepas dengan ilmu terapan dan moralitas kebenaran dan keadilan”jelasnya. Ketiga, harus memiliki kesetaraan dalam perbedaan kapasitas. Kesetaraan ini, jelasnya, tidaklah identik dengan sama rata dan sama rasa, tetapi lebih ditentukan oleh adanya kesamaan peluang, kesempatan, dan kesamaan derajat kemampuan, dan pertanggungjawaban. Keempat, berkarakter transplantatif. Sementara yang kelima, hukum berkeadilan harus berkarakter mengakomodir kondisi hukum khusus.(sumber: law.uii.ac.id)

admin

Diskusi Kiat Sukses Kuliah

Fakultas Hukum UII:  “Sukses kuliah dan berorganisasi”, merupakan cita setiap mahasiswa, terlebih mendapatkan pin emas ketika wisuda. Ari Wibowo dan Melinda Paramitha Kusuma Dewi merupakan dua mahasiswa Fakultas Hukum UII yang berhasil menuntaskan pendidikannya di FH UII dan sukses di bangku kuliah juga berorganisasi.

Keberhasilan ini tentunya perlu disharekan kepada mahasiswa lainnya agar bisa memperoleh prestasi seperti yang telah didapatkan oleh dua mahasiswa tersebut. Hari Sabtu 26 November 2011 merupakan hari yang istimewa bagi FKPH FH UII karena dapat mengundang keduanya untuk berbagi pengalaman selama kuliah kepada mahasiswa FH UII.
Imel (sapaan akrab Melinda Paramitha), merupakan mahasiswi FH UII angkatan 2007 yang lulus pada tahun 2011 dengan Indeks Prestasi Komulatif (IPK) 4,0 dan berhak menerima pin emas karena memiliki IPK tertinggi saat wisuda. Alumni FH UII International Programe ini juga memiliki berbagai macam prestasi yang membanggakan. Pada tahun 2010 Imel terpilih sebagai diajeng Kota Yogyakarta. Menurut Imel, berbagai macam prestasi dapat diperoleh karena dia selalu merencanakan apa yang akan dia lakukan dan memiliki tujuan jangka pendek dan panjang. Mantan aktifis Student Association Of International Law (SAIL) ini membantah beberapa pendapat di media seperti kaskus yang mengatakan dirinya selalu membaca buku bahkan suka “makan” buku dan “minum” jus buku. Membaca buku memang rutin dilakukannya, namun tidak setiap waktu. Hubungan sosial dengan orang lain juga selalu dijaga oleh mahasiswi yang saat ini sedang menempuh pendidikan S1 di Fakultas Ilmu Politik UGM. Konsep belajar yang jitu menurutnya adalah “jangan menggunakan metode SKS (Sistem Kebut Semalam)” ungkapnya.
Selaku pembicara kedua, Ari Wibowo yang merupakan mahasiswa angkatan 2004, mengisahkan pengalamannya selama menjadi mahasiswa di kampus sampai ketika wisuda dan memperoleh pin mas dengan IPK 3,93. Ari merupakan mahasiswa yang mengambil program dual degree (Hukum Islam FIAI dan Ilmu Hukum FH). Menurut pria yang baru saja menyelesaikan S2 ini, cara belajar yang jitu adalah memadukan antara intelektual dan spiritual. Mengutip pendapat Imam Syafi’i, seharusnya sebagai seorang pelajar memiliki 6 bekal, yakni kecerdasan, ketekunan, usaha yang gigih, dana untuk membiayai proses belajar, berguru pada guru dan waktu yang lama. Selain prestasi akademik yang diperolehnya, Ari juga merupakan Mahasiswa Berprestasi (Mawapres) tingkat Nasional pada tahun 2008. Ari pernah menjadi juara pada Lomba Karya tulis ilmiah (LKTI), baik di tingkat lokal, regional juga nasional. Ketika kuliah Ari merupakan mahasiswa yang aktif di Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Pilar Demokrasi FIAI.
Meskipun diadakan saat hari libur 1 Muharram 1433 H, namun diskusi yang diselenggarakan oleh Departemen PSDM FKPH tersebut diikuti secara antusias oleh mahasiswa FH UII yang penasaran dengan prestasi yang telah ditorehkan oleh kedua alumni FH UII tersebut. Derri Pahrullah, yang merupakan salah satu peserta diskusi menuturkan, diskusi ini sangat bermanfaat bagi dirinya terutama untuk mengetahui trik agar dapat sukses di bangku kuliah dan organisasi. (Puguh Winanto/D’MEDINFO).
 
admin

Peraturan Rektor tentang CEPT pengganti TOEFL LIKE

 
Sebagai tindak lanjut dari kegiatan proses belajar di Program Strata Satu (S-1), setiap mahasiswa diwajibkan mempunyai kemampuan berbahasa Inggris sebagai persyaratan akhir menempuh Ujian pendadaran/Ujian Skripsi.

Untuk melaksanakan hal tersebut perlu adanya Certificate of English Profeciency Test (CEPT) sebagai pengganti TOEFL Like/TOEFL Simulation yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor yang bisa dilihat disini .

admin

Pendidikan Kewarganegaraan Membangun Karakter Bangsa

Fakultas Hukum UII, Sabtu,12 November 2011, bertempat di Saphire Hotel, Departemen Hukum Tata Negara FH UII bekerjasama dengan Hanns Seidel Foundation (HSF) dan JERIN menyelenggarakan International Workshop  dengan tema “International Workshop On CONSTITUTIONAL REFORM AND IT’S INFLUENCE ON CIVIC EDUCATION”.

Dilatar belakangi Reformasi politik yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 ternyata sangat berpengaruh terhadap bidang ketatanegaraan dimana salah satu pengaruh tersebut adalah terjadinya reformasi konstitusi yang menjadi titik tolak bagi perubahan system ketatanegaraan pada era sesudah  rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto.
 
Reformasi konstitusi yang diawali dengan perubahan konstitusi pada  tahun 1999, 2000, 2001 hingga 2002 telah menghasilkan format ketatanegaraan yang jauh berbeda dengan rezim kekuasaan sebelumnya, terutama dengan munculnya lembaga-lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah, dan KomisiYudisial.
 
Reformasi konstitusi tidak saja melahirkan lembaga kenegaraan yang baru, tetapi melahirkan pola hubungan antar lembaga yang lebih dinamis, bahkan sering diwarnai ketegangan, seperti hubungan antara DPR dan Pemerintah. Posisi DPR dalam UUD Negara RI 1945 yang sangat kuat, ternyata berimplikasi pada hubungannya dengan pemerintah. Penggunaan hak angket sebagai salah satu hak DPR yang diberikan melalui konstitusi telah menimbulkan ketegangan antara DPR dan Pemerintah, seperti hak angket atas kasus  Bank Century dan hak angket kasus mafia pajak. Penggunaan hak angket DPR tersebut telah menimbulkan ketegangan hubungan antara DPR dengan pemerintah. Ketegangan ini dapat berpotensi menimbulkan gesekan social di tengah masyarakat, karena masyarakat menyikapinya dengan cara berbeda, bahkan perbedaan tersebut dapat menimbulkan konflik dan perpecahan karena adaanya dukungan kekuatan politik yang berbeda. Ada kelompok pro DPR dan ada yang pro pemerintah. Dukungan Konstituen dari partai pendukung pemerintah maupun yang kontra juga turut mempertajam konflik yang muncul, sehingga dapat mengganggu stabilitas negara.
 
Reformasi konstitusi juga telah melahirkan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sangat progresif dalam penegakan hukum, terutama hokum ketatanegaraan. Keputusan-keputusan MK telah melahirkan dinamika ketatanegaraan, seperti keputusan MK dalam bidang Judicial Review dan Penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum. Keputusan MK yang bersifat final ini juga dapat disikapi dengan cara berbeda, meskipun prinsip penghormataan terhadap keputusan pengadilan merupakan prinsip mendasar yang harus patuhi.
 
Apa yang terjadi sebagai implikasi reformasi ternyata berimplikasi pada kehidupan warga negara. Adanya peran  DPR yang menguat, ketegangan hubungan antara DPR dengan pemerintah, serta keberadaan MK dan keputusan keputusannya dalam penegakan hukum, telah ikut memberi pencerahan yang sangat positif, tetapi juga sekaligus berpotensi menimbulkan masalah. Jika hal ini tidak disikapi secara jernih dan obyektif, maka tentu dapat lahirkan ketegangan sosial.
 
Pendidikan kewarganageraan merupakan salah satu media untuk membangun karakter warga negara yang baik. Melalui pendidikan kewarganegaraa diharapkan lahir warga negara yang mempunyai sikap dan perilaku bijaksana, berfikir kritis dan bertindak strategis. Reformasi konstitusi sudah eharusnya dibarengi dengan upaya membangun karakter warga Negara melalui pendidikan kewarganegaraan. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan menjadi titik tolak lahirnya generasi yang tidak saja paham mengenai substansi konstitusi tetapi juga sadar untuk bertindak sesuai dengan kehendak konstitusi.
Perguruan tinggi seperti universitas merupakan  media yang strategis untuk melaksanakan pendidikan kewarganegaraan secara sistematis, dikarenakan perguruan mempunyai kurikulum, pengajar yang kompeten, dan mahasiswa yang berasal dari beragam etnis, daerah asal, maupun keragaman social lainnya. Proses pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi menjadi sangat menentukan karakter mahasiswa yang merupakan warga negara.
 
Di Indonesia, upaya melakukan pendidikan kewarganegaraan melalui universitas sudah lama dilakukan, bahkan pendidikaan kewarganegaraan dalam kurikulum menjadi mata kuliah wajib. Akan tetapi, format pendidikan kewarganegaraan yang kini berjalan ternyata masih belum optimal dalam membangun karakter, terbukti masih ditemui, tawuran antar mahasiswa yang diakibatkan adanya perbedaan dalam menyikapi masalah. Hal ini tentu menjadi keprihatinan bersama.
 
Dikarenakan belum optimalnya pendidikan kewargaanegaraan  serta untuk mendapatkan perbandingan dari negara lain serta dalam rangka mencari dan menemukan hal-hal baru yang dapat diterapkan di Indonesia, maka FH UII yang merupakan salah satu perguruan tinggi yang ikut bertanggung jawab dalam mengoptimalkan pendidikan kewarganegaraan untuk membangun karakter bangsa  menyelenggarakan International Workshop dengan tema “International Workshop On CONSTITUTIONAL REFORM AND IT’S INFLUENCE ON CIVIC EDUCATION”.
 
International Workshop kali ini menghadirkan Keynote Speech Dr. H.M. Akil Muchtar, SH., MH, Hakim Mahkamah Konstitusi RI dan pembicara Prof. Dr. (HC) Siegfried Bross, Hakim Mahkamah Konstitusi Republic of Germany, Prof. Sulaiman Dufford, Chicago USA, Masnur Marzuki, SH., LLM, Lecturer at Faculty of Law UII
 
Sedangkan tujuan dari pelaksanaan workshop tersebut adalah Sharing pengalaman mengenai reformasi konstitusi dan implementasi pendidikan kewarganegaraan serta memberi masukan untuk peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan kewarganegaraan.
 
admin

Monitoring & Evaluasi Internal

Fakultas Hukum UII, Kamis 27 Oktober 2011. Bertempat di ruang sidang Dekanat,  Fakultas Hukum UII menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Internal (Monevin) 2011 Program Studi S-1. 

Acara yang dibuka oleh Dekan Fakultas Hukum UII, Dr. Rusli Muhammad, SH., M.H. dalam salah satu sambutannya menyatakan bahwa, form  borang isian Materi pendampingan monevin telah disesuaikan dengan borang akreditasi, sehingga bila permasalahan atau temuan-temuan yang ada pada Monevin kali ini t segera diperbaiki sehingga pada saat akreditasi nanti penyajian datanya dapat disajikan lebih baik lagi.
Tim Monevin dari BPM (Badan Penjaminan Mutu) UII yang dipimpin oleh Ir. Faisol AM., MS dalam pengantarnya menyatakan bahwa standar-standar monevin yang digunakan adalah menggunakan standar borang akreditasi, sehingga monevin tahun 2011 ini sasaran mutu program studi akan dibahas secara detail. Lebih lanjut diharapkan pada monevin 2011 ini ada diskusi-diskusi untuk mencari solusi terhadap permasalahan atau kendala-kendala pengukuran yang belum terselesaikan, sehingga ketika hasil monevin dibawa ke tingkat universitas maka, tanggung jawab terhadap hasil monevin ini tidak saja menjadi tanggung jawab Program studi saja tetapi juga merupakan tanggung jawab Fakultas.
Monitoring dan Evaluasi Internal Program studi tahun 2011 diikuti oleh Dekan, Wakil Dekan, Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi, Kepala-kepala divisi serta beberapa staff terkait berlangsung dengan lancar dan aspiratif bahkan salah satu anggota Tim MonevinBPM UII memberikan apresiasi kepada Prodi Fakultas Hukum karena telah menyerahkan form  borang isian Materi pendampingan monevin yang telah diisi dengan standar-standar dan perhitungan yang jelas sehingga memudahkan Tim Monevin dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi Internal.
 
admin

Temu Orang Tua/Wali Mahasiswa Baru

Fakultas Hukum UII, 23 Oktober 2011. Bertempat di Ruang Sidang Lantai III, Fakultas Hukum UII menggelar Temu Orang Tua/Wali Mahasiswa Baru T.A. 2011/2012.  Temu Orang Tua/Wali mahasiswa baru kali ini diawali  dengan penyampaian Testimoni oleh Dr. Muh. Busyro Muqoddas, SH., M.Hum dengan tema ”Selayang Pandang Pendidikan Hukum Profetik di Fakultas Hukum UII”.

Dr. Muh. Busyro Muqoddas, SH., M.Hum sebagai salah satu alumni Fakultas Hukum UII sekaligus juga Dosen Tetap Fakultas Hukum UII yang sekarang menjabat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia tersebut dalam testimoninya mengajak kepada seluruh orang tua/wali mahasiswa  baru T.A. 2011/2012 untuk mempercayakan proses pendidikan putra-putrinya di Fakultas Hukum UII, hal ini didasarkan pada realitas yang ada bahwa dengan sistem pendidikan yang ada di Fakultas Hukum UII sekarang, diharapkan Fakultas Hukum UII dapat menghasilan lulusan yang mempunyai integritas tinggi,  berilmu amaliah dan beramal ilmiah.
Disamping penyampaian testimoni Dr. Muh. Busyro Muqoddas, SH., M.Hum tersebut juga disampaikan sambutan salah satu wakil orang tua mahasiswa sekaligus penyerahan secara simbolis mahasiswa ke fakultas oleh Prof. Duski Ibrahim, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Nasional Palembang yang sekaligus diterima oleh Dekan Fakultas Hukum UII Dr. Rusli Muhammad, SH., M.H.
Pada acara yang dibuka oleh Wakil Rektor UII Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., Ph.D tersebut juga disampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan sistem akademik di Fakultas Hukum UII, diantaranya adalah: Pengenalan Pengurus Fakultas, perkenalan kepada Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan pendampingnya oleh Bagya Agung Prabowo SH., M.Hum, Penjelasan Umum Sistem Pendidikan di Fakultas Hukum UII dan penjelasan Layanan Sistem Informasi Akademik (LIA-UII) oleh Ka.Prodi Karimatul Ummah, SH., M.Hum, dan Drs. Rohidin., M.Ag.
Pada kesempatan Temu Orang Tua/Wali mahasiswa tahun ini juga diberikan penghargaan kepada sepuluh  mahasiswa Fakultas Hukum  Program Studi Ilmu hukum peraih IP Semester tertinggi untuk tahun akademik 2010/2011.
 
admin

Deklarasi ISMAHI

Fakultas Hukum UII. Kembali Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia menunjukkan kiprahnya di pentas nasional. Melalui salah satu mahasiswanya yaitu Aria Bima Sakti yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Nasional Ikatan Senat Mahasiswa hukum Indonesia (IMAHI) pada bulan September yang lalu membuka Seminar Nasional dan Mendeklarasikan  Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia se-Sumatra.

Acara yang dilaksanakan di Universitas HKBP Nommensen tersebut dibuka oleh Rektor Universitas HKBP Nommensen Dr.Ir. Jongkers Tampubolon , MSc., sedang bertindak untuk memberikan sambutan adalah Dekan Fakultas Hukum Dr. Haposan Siallagan,SH.,MH.
Acara Seminar dan Nasional dan Deklarasi ISMAHI yang diberi tajuk “ Generasi Muda Hukum untuk Indonesia dan Deklarasi ISMAHI “ tersebut  juga menghadirkan pembicara Syamsul Maariif, SH., LL.M, Ph.D, Dr. Mahmud mulyadi, SH., M.Hum, dan Marthin Simangunsong, SH., MH. Dengan moderator Dr. Budiman N.P.D Sinaga, SH., MH.
 
Hasil LPJ deklarasi secara lengkap yang ditulis oleh Aria Bima Sakti dapat dilihat disini .
 
admin

20 Mahasiswa FH UII Peroleh Beasiswa BPKLN

Fakultas Hukum UII, Rabu 21 September 2011, Pimpinan Dekanat yang terdiri dari Dekan, Dr. H. Rusli Muhammad, SH., MH.,  Ka.Prodi, Karimatul Ummah, SH., M.Hum. dan Sek.Prodi S1 Ilmu Hukum Bagya Agung Prabowo, SH., M.Hum, mengundang mahasiswa angkatan 2011/2012 yang lolos seleksi Beasiswa Unggulan tahun 2011 dari Biro Perencanaan Kerjasama Luar Negeri (BPKLN) Depdiknas.

Pada arahannya Dr. Rusli Muhammad, SH., MH, menyatakan bahwa mahasiswa yang lolos seleksi beasiswa unggulan ini sebanyak 20 dari 30 mahasiswa FH UII yang diusulkan ke BPKLN. Ke 20 mahasiswa tersebut merupakan mahasiswa yang masuk ke FH UII melalui jalur Penelusuran Siswa Berprestasi (PSB) disamping juga karena mempunyai nilai akademik (hasil UAN) yang diatas rata-rata tetapi juga mempunyai  prestasi-prestasi non akademik mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten hingga propinsi.
Lebih lanjut diharapkan mahasiswa yang lolos seleksi tersebut dapat memanfaatkan beasiswa yang diberikan yaitu berupa pembiayan selama mengikuti program S1 atau selama 7 semester atau 48 bulan serta dapat menunjukkan potensi dan keunggulannya untuk mengangkat nama baik institusi yaitu FH UII dan diharapkan juga dapat mengembangkan prestasi dan keunggulannya tidak hanya dikancah nasional tetapi juga internasional.
Pada kesempatan tersebut dijelaskan pula oleh Ka.Prodi S1 Ilmu Hukum, Karimatul Ummah, SH., M.Hum. tentang mekanisme pengisian Surat Pernyataan, Booklet serta From Data Pribadi secara baik dan benar.Diharapkan data-data tersebut segera dilengkapi dan diselesaikan untuk segera dikirim ke BPKLN diserta dengan naskah penandatanganan kontrak beasiswa yang juga telah dipersiapkan. Semoga Sukses.
 
admin

FH UII Selenggarakan Pra-Rakorja 2012

Fakultas Hukum UII bertempat di Ruang Sidang Lantai III, Hari Jum;at, 16 September 2011 menggelar Pra-Rakorja. Menurut Nurjihad, SH., M.Hum. sebagai Ketau Panitia Pra-Rakorja, acara ini diselenggarakan sebagai ajang untuk mendapatkan masukan-masukan strategis yang nantinya akan dibawa pada Rakorja yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 dan 25 September 2011.

Pra-Rakorja yang dibuka oleh Dekan FH UII, Dr. Rusli Muhammad, SH., MH tersebut dalam pembukaannya menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan dirancang dengan berbagai tahapan.Tahapan pertama adalah diskusi yang kedua adalah Pra-Rakorja yang diikuti oleh Dosen Tetap dan Tenaga Kependidikan Tetap untuk memberikan masukan-masukan sebagai bahan Rakorja yang akan dilaksanakan pada 25-25 September 2011,  sehingga dimohon kepada para peserta untuk memberikan masukan-masukan terbaiknya untuk program kerja ke depan demi kemajuan FH UII, dikarenakan ditangan Bapak\Ibu Dosen tetap dan Tenaga Akademiklah maju dan mundurnya FH UII dapat dilaksanakan.
 
Lebih jauh menurut Dr. Rusli Muhammad, SH., MH. dalam penyampaian kebijakan umum Dekan, kebijakan umum dekan dan program kerja yang telah dilaksanakan dan akan disusun tidak terlepas dari pedoman yang berupa Renstra Universitas, Renstra Fakultas, Program kerja yang disusun pada periode 2010-2011 serta evaluasi manajemen dari Badan Wakaf. Hal-hal yang perlu dicermati pada Program Kerja 2010-2011 adalah sebagai berikut:
 
Bidang Dokumen, Kelengkapan dokumen-dokumen  kegiatan fakultas masih perlu diperhatikan.
Program kerja, program kerja fakultas tidak menemui banyak temuan ketika dilaksanakan audit dari Badan Wakaf.
Bidang Perpustakaan, diperlukan optimalisasi pengelolaan perpustakaan menjadi perpuskaan modern.
Bidang tata kelola keuangan,  diperlukan efisiensi dan efektifitas  pengelolaan keuangan disamping mencari sumber dana baik melalui optimalisasi unit-unit usaha dan Hibah.
Struktur Organisasi, perubahan atau pengembangan organisasi  meskipun masih dalam proses diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi organisasi FH
Bidang SDM, optimalisasi SDM masih perlu dilakukan dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan.
Bidang Penelitian, FH UII merupakan lembaga ilmiah yang tidak hanya melakukan transformasi ilmu saja, sehingga perlu dilakukan oleh dosen-dosen penelitian yang bersifat institusional dalam setiap tahunnya sehingga FH UII juga menjadi sentral atau barometer Pendidikan Hukum di Indonesia.
Bidang kerjasama, kerjasama sudah banyak dilakukan baik dengan MoU atau MoA perlu dilakukan optimalisasi terhadap implementasi hasil kerjasama.
Bidang Pengabdian Masyarakat, melalui LKBH sudah dijalankan dengan baik seperti, konsultasi bantuan hukum, pelatihan/penyuluhan hukum dan pendampingan terhadap kasus-kasus hukum bagi masyarakat.
Bidang Dakwah Islamiah, merupakan bagian dari catur dharma perguruan tinggi sehingga implementasinya perlu ditingkatkan. Implementasi utama catur darma ini adalah melalui takmir masjid.
Bidang Alumni, (1) semakin meningkatkan peran mahasiswa dalam kegiatan ilmiah dan mendorong prestasi-prestasi mahasiswa untuk semakin meningkatkan citra  positif bagi fakultas sehingga ketika menjadi mahasiswa telah lulus dan menjadi alumni akan selalu memberikan nama baik bagi almamaternya (2) Meningkatkan tracer study agar alumni semakin dekat dengan almamaternya dan almamater akan semakin dekat dengan alumninya.
 
Pra-Rakorja 2012 tersebut dibagi dalam beberapa sesi, yaitu:  (1) penyampaian kebijakan umum fakultas (2) presentasi dan masukan program kerja bidang akademik (3) presentasi dan masukan program kerja bidang umum dan keuangan (4) presentasi dan masukan program kerja bidang kemahasiswaan dan alumni.
 
admin

Welcoming Party for Guest Lecturer

Senin 12 September 2011, Ruang Sidang Dekanat Lantai I, Fakultas Hukum UII menyelenggarakan Welcoming Party atau penyambutan tamu bagi beberapa Guest Lecturer yang akan mengajar di Fakultas Hukum UII.  

Acara yang dibuka oleh Dekan Fakultas Hukum UII Dr. Rusli Muhammad, SH., MH serta dihadiri oleh oleh Wakl Dekan, Ka-Prodi dan Sekretaris Prodi S-1 Ilmu Hukum, Wakil Ketua Program Studi Pascasarjana dan Ketua International Program FH UII tersebut menurut Prof. Jawahir Thontowi, SH., Ph.D merupakan suatu jembatan untuk secara pro aktif FH UII menghadirkan Guest Lecturer yang lain supaya pengetahuan dan kualitas mahasiswa Fakultas Hukum UII semakin baik disamping juga meningkatkan point dalam akreditasi.
Tamu yang hadir diantaranya adalah Prof. Sulaiman Duffort yang berasal dari Chicago USA yang selanjutnya akan mengajar Anthrophologi Legal di Internasional Program Class FH UII selama 7 minggu serta akan memberikan kuliah umum ”Studium General” bagi mahasiswa FH UII, Megan Toy, Internship Program from Deakin University Australia yang sedang melakukan reseach tentang kriminologi serta akan bertindak sebagai asisten bagi Dr. Aroma Elmina Martha, SH., MH. selaku dosen mata kuliah kriminologi. Acara tersebut juga dihadiri oleh Rabecca Meckelburg, Director Program Development Internasional program UII beserta staff.
Disamping Guest Lecturer tersebut akan hadir juga Guest Lecturer dari Malaysia (IIUM) yaitu Prof. Zaid Muhammad. Setelah pelaksanaan welcome party tersebut,  agenda selanjutnya adalah menentukan jadwal kuliahbagi para Guest Lecturer tersebut di International program class serta studium generale untuk mahasiswaFakultasHukum UII.