Tag Archive for: Fakultas Hukum UII

Dalam memperingati 70 Tahun Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Desember 2018, Fakultas Hukum UII berkolaborasi dengan Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM), Norwegian Centre of Human Right (NCHR) dan Base for International Law and ASEAN Legal Studies (BILALS) sukses menyelenggarakan Seminar Internasional yang bertajuk “70 Years After UDHR: Indonesian American, and Norwegian on progress perspectives”. Seminar internasional ini mengundang tiga pakar Hak Asasi Manusia yang memiliki latar belakang kewarganegaraan yang berbeda, yaitu Eko Riyadi S.H.,M.H (Indonesia), Aksel Tomte (Norwegia), dan Cristopher Cason JD (Amerika Serikat). Read more

Sejak mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengundurkan diri pada 9 Agustus 2018, sampai saat ini penggantinya masih misteri.

Partai Gerindra dan PKS sebagai partai yang memiliki hak me ngu sulkan dua nama kandidat wagub baru un tuk dipilih melalui DPRD DKI Ja karta belum bersepakat hingga saat ini. Kekosongan posisi wagub dalam waktu yang lama dan dibiarkan tanpa kejelasan seperti saat ini mengindikasikan satu hal, yakni bahwa secara keta ta ne ga raan posisi wakil kepala daerah sesung guhnya tidak penting. Setidak nya ada tiga alasan yang dapat dijadikan parameter bahwa posisi wakil kepala daerah tidak begitu urgen. Pertama, tidak terdapat dampak apapun dari kekosongan kursi wagub DKI yang cukup lama. Read more

Penguatan Sistem Pengawasan

Hingga Oktober 2018, setidaknya ada sembilan belas (19) kepala daerah yang ditangkap KPK karena kasus korupsi. Kasusnya beragam, mulai dari menjual jabatan, suap pelaksanaan proyek, dan suap meloloskan APBD, setidaknya tiga modus perkara di atas yang paling banyak dilakukan. Bahkan di satu daerah, ada 41 dari 45 wakil rakyat melakukan korupsi jamaah bersama dengan kepala daerah. Kondisi ini, tentu dapat dilihat dari banyak perspektif, ongkos politik yang mahal, moral pemimpin yang bobrok, budaya masyarakat yang tidak mendukung, dan lain sebagainya. Tulisan ini akan melihatnya dari sistem pengawasan yang lemah. Read more

Integritas Hakim

Dunia peradilan kembali dilanda persoalan integritas para hakimya. Dua berita mengejutkan di akhir tahun ini menjadi refleksi bersama betapa integritas hakim semakin rusak dan susah untuk diharapkan tegak. Pertama, baru saja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi tangkap tangan terhadap Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam OTT tersebut, Ketua Majelis Hakim dan satu hakim anggota menerima suap berkaitan dengan perkara perdata yang sedang ditanganinya terkait pembatalan perjanjian akuisisi PT Asia Pacific Mining Resources dan PT Citra Lampia Mandiri. Kedua, terbongkarnya kasus perselingkuhan antara Hakim dengan pegawai pengadilan yang terjadi di Pengadilan Negeri Bali. Meski kasus perselingkuhan ini telah dilaporkan ke Mahkamah Agung, tetapi sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya. Read more

Pemilihan umum (Pemilu) sudah memasuki tahapan kampanye hingga 13 April 2019 mendatang. Menurut UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kampanye diartikan kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta Pemilu. Read more

MA dan Keadilan Kita

Dalam tiga bulan terakhir, sudah tiga kali Putusan Mahkamah Agung (MA) menuai begitu banyak sorotan publik. Pertama, kita masih ingat bagaimana MA menjatuhkan Putusan terhadap pengujian PKPU. MA membolehkan mantan narapidana korupsi untuk maju sebagai calon legislatif. Dengan tegas MA menyatakan bahwa pelarangan terhadap mantan napi korupsi dalam PKPU dinilai bertentangan dengan UU Pemilu. Dalam perkara ini, interpretasi hakim dibangun dengan pendekatan originalis yang mengutamakan struktur hukum atau kebenaran formil (Phillip Bobbit: Constitutional Fate,1991). Read more

Yogyakarta, (Jum’at 2/11/2018) –  DPRD Jawa Tengah dengan rombongan mendatangi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dalam kunjungan tersebut di agendakan rombongan DPRD Jateng akan mengkaji mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dengan FH UII. Kedatangan romobongan anggota Dewan disambut hangat oleh Dekan FH UII serta jajarannya. Read more

Peraturan Daerah Disabilitas Perlu Direvisi

Enam tahun yang lalu, Pemerintah Provinsi Yogyakarta mengesahkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Peraturan ini cukup menggembirakan karena melibatkan beberapa organisasi difabel yang ada di Yogyakarta. Tokoh-tokoh difabel memberikan masukan dan menyusun substansi Peraturan Daerah ini. Di masanya, Perda ini diapresiasi oleh banyak pihak dan beberapa daerah di Indonesia ikut mempelajari Perda yang menjamin hak-hak difabel di Yogyakarta. Read more

Pengajian Pasten ’86

Yogya 910/11) Alumni FH UII Angkatan ’86 menyelenggarakan Pengajian PASTEN. Pasten disingkat dari kalimat PASeduluran TENan. Pengajian yang dilaksanakan Perdana pada Sabtu, 10 November 2018 di kediaman Teguh Sri Raharjo. Diharapkan Angkatan ’86 baik Kelas A maupun Kelas B dapat bergabung bersama dalam satu wadah PASTEN 86. Read more

Lawu, (10/11) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK RI) bekerjasama dengan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum UII (LKBH/PKBH FH UII) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Peran LPSK dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan Jum’at, 9 November 2018 selepas Ibadah Jum’at di Auditorium PKBH FH UII, Jl. Lawu No. 3 Kotabaru Yogyakarta. Read more

Tag Archive for: Fakultas Hukum UII

Nothing Found

Sorry, no posts matched your criteria