Tag Archive for: Fakultas Hukum

Debat Nasional Public Expo

Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) kembali menorehkan prestasinya di kancah nasional. Prestasi tersebut diraih Alamsyah Nurahmad Putra (2014), Nanang Ardyansa (2014), dan Yuniar Riza Hakiki (2014) dengan pembimbing Allan Gathan S.H.,M.H. yang tergabung dalam Tim Debat FKPH FH UII. Tiga mahasiswa Fakultas Hukum (FH) UII tersebut sukses meraih Juara I Debat Nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Makassar dengan tema yang di usung Kontekstualisasi Janji-Janji Kemerdekaan melalui nilai-Nilai demokrasi. Read more

Pencopotan dan penggantian Elia Massa Manik sebagai Direktur Utama Pertamina dalam durasi waktu yang singkat mengundang banyak pertanyaan. Apalagi ketika beredar kabar bahwa presiden tidak mengetahui adanya pergantian tersebut, padahal dulu Elia Massa Manik adalah orang pilihan presiden untuk menjadi Dirut Pertamina. Read more

Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

Putus Lingkaran Mafia Perbankan!

Keberadaan bank dalam sebuah sistem ekonomi negara modern sangat siginifikan. Adanya sebuah bank yang “jatuh” bisa menimbulkan kekhawatiran dan bisa terjadi Bank Run dalam bentuk rush. Jika ini terjadi, tidak menutup kemungkinan terjadi kembali krisis moneter. Dalam kasus Bank Century yang tergolong kecil, pemerintah segera mengambil langkah bailout untuk menyelamatkan, bagaimana jika terjadi 15 bank dalam kondisi krisis? Read more

Debat Pusat Layanan Defabel UIN

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) kembali menorehkan prestasi. FH UII, yang diwakili oleh tim dari Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH) menorehkan prestasi pada Lomba Debat lewat mosi Penghapusan Sistem Rehabilitasi Panti yang diselenggarakan oleh Pusat Layanan Difabel Universitas Islam Negeri (PLD UIN) Sunan Kalijaga, Rabu (2/5). Dari peserta debat sebanyak 16 kelompok se DIY-Jateng, Tim FKPH FH UII berhasil lolos grand final dan berhasil menyabet Juara 2. Read more

Menimbang Meminang JK

Sebagian masyarakat, setidaknya yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa dan Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi, menginginkan Jusuf Kalla (JK) kembali dicalonkan sebagai wakil presiden. Hal itu setidaknya terlihat dari adanya permohonan judicial review yang diajukan oleh keduanya ke Mahkamah Konstitus (MK) untuk meminta tafsir ketentuan Pasal 7 UUD 1945. Keinginan ini tentu bukan hanya milik kedua organisasi dimaksud tetapi juga patut diduga oleh sebagian politisi. Read more

Promovendus Zairin Harahap, S.H., M.Si. lulus dalam ujian terbuka

Universitas Islam Indonesia tidak henti-hentinya melahirkan punggawa hukum, kali ini diwujudkan dengan bertambahnya jumlah doktor yang ada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) yaitu Dr. Zairin Harahap, S.H., M.Si.. Dengan demikian, telah terlahir 75 doktor dari ‘rahim’ UII. Read more

Mencari Hakim Konstitusi

Presiden Joko Widodo akhirnya membentuk Panitia Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi (Pansel Hakim MK) untuk menganti hakim konstitusi Maria Farida Indrati yang akan berakhir masa jabatannya pada 13 Agustus. Waktu yang dimiliki oleh Pansel dalam mencari hakim konstitusi sangat singkat dan harus dimanfaatkan dengan baik. Proses seleksi hakim Konstitusi ini menjadi pertaruhan bagi masa depan MK. Selain ditujukan untuk mencari hakim pengganti, proses seleksi juga harus dilakukan dalam rangka mengembalikan citra dan marwah MK yang saat ini dipandang sedang “babak belur” , tidak berwibawa dan terus mendapatkan sorotan negatif pasca kasus etik yang menjerat Hakim Arief Hidayat. Read more

Hukuman Cambuk di Aceh dalam Perspektif HAM

Investasi dijadikan alasan untuk mengubah pelaksanaan hukuman cambuk. Jika semula dilaksanakan secara terbuka, ke depan hukuman cambuk dilaksanakan secara tertutup. Kebijakan ini adalah kebijakan kompromi namun tetap bermasalah. Akan jauh lebih baik jika hukuman cambuk diganti dengan jenis hukuman lain yang sesuai dengan spirit kemanusiaan modern.  Read more

Menimbang Perppu Cakada Tersangka

Banyaknya calon kepala daerah (Cakada) yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai perhatian sejumlah pihak. Setidaknya sudah ada 7 (tujuh) cakada yang berstatus tersangka dan sebagian sudah ditahan oleh KPK. Mereka ialah Calon Gubernur Lampung Mustafa; Calon Bupati Subang Imas Aryumningsih;  Calon Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko; Calon Wali Kota Malang Mochamad Anton serta Yaqud Ananda Qudban; Calon Gubernur NTT Marianus Sae; Calon Gubernur Sulawesi Tenggara Asrun; dan Calon Gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus. Read more

Batasan Formil Pelaku Utama Masih Abstrak

Sejak awal, kontruksi penetapan juctice collaborator (JC) dan pemberian penghargaan yang melibatkan beberapa lembaga penegak hukum akan menimbulkan masalah. Masalah utamanya adalah tidak adanya sinergisitas antar lembaga. Jika setiap lembaga ingin terlihat lebih berperan dan superior, maka JC akan menjadi korban. Penyidik bisa jadi memandang seseorang sangat membantu pengungkapan fakta dan memenuhi semua syarat, namun dalam pandangan hakim  bisa berbeda.  Read more