pasca sarjana Archives - Laman 68 dari 70 - Fakultas Hukum

Tag Archive for: pasca sarjana

Pasca Sarjana (S2)

Staf Pengajar Program Pasca Sarjana

Program Pascasarjana (S-2) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

STAFF PENGAJAR

1. Prof. Dr. H. R. Sri Soemantri M., SH.

2. Prof. Dr. H. M. Tahir Azhary, SH.

3. Prof. Erman Rajagukguk, SH. LL.M. Ph.D.

4. Prof. Dr. Sri Rejeki Hartono, SH.

5. Prof. Dr. H. Muchsan, SH.

6. Prof. Dr. H. Moh. Mahfud MD., SH. SU.

7. Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH. MS.

8. Prof. Dr. H. Soejadi, SH. SU.

9. Prof. Hikmahanto Juwana, SH. LL.M. Ph.D.

10. Prof. H. Abdullah Ketib, SH.

11. Prof. Dr. A. Asjmuni Abdurrahman

12. Prof. Dr. H. Dahlan Thaib, SH. M.Si.

13. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.

14. Jawahir Thontowi, SH. Ph.D.

15. Syamsul Ma’arif, SH. LL.M. Ph.D.

16. Prof. Drs. Ahmad Minhaji, MA. Ph.D.

17. Deny Indrayana, SH. LL.M., Ph.D.

18. Dr. Mudzakkir, SH. MH.

19. Dr. SF. Marbun, SH. M.Hum.

20. Dr. Ridwan Khairandy, SH. MH.

21. Dr. Surach Winarni, SH. M.Hum.

22. Dr. H. Rusli Muhammad, SH. MH.

23. Prof. Dr. Satya Arinanto, SH. MH.

24. Dr. H. Mustaqiem, SH. MS.

25. Dr. Artidjo Alkostar, SH. LL.M.

26. H.E. Zainal Abidin, SH. MS. MPA.

27. Drs. H. Agus Triyanta, MA. MH.

28. Nandang Sutrisno, SH. LL.M., M.Hum.Ph.D

29. Hj. Muryati Marzuki, SH. SU.

30. H. Nazaruddin, SH. M.Hum.

31. Hj. Ni’matul Huda, SH. M.Hum.

32. H. M. Busyro Muqoddas, SH. M.Hum.

33. Dr. Saifudin, SH. M.Hum.

34. Dr. Drs. H. Muntoha, SH. M.Ag.

35. Prof. Dr. Drs. H. Amir Mu’allim, MIS.

36. H. Nurjihad, SH. MH.

37. H. M. Arif Setiawan, SH. MH.

38. Dr. Salman Luthan, SH. MH.

39. H. Abdul Jamil, SH. MH.

40. Zairin Harahap, SH. M.Si.

41. Suparman Marzuki, SH. M.Si.

42. Abdul Kholiq, SH. MH.

43. Dra. Sri Wartini, SH. MH.

44. H. Ridwan, SH. M.Hum.

45. M. Syamsudin, SH. MH.

46. Aroma Elmina Martha, SH. MH.

47. Mila Karmila Adi, SH. MH.

48. Sri Hastuti Puspitasari, SH. MH.

49. Siti Anisah, SH. MH.

50. Budi Agus Riswandi, SH. M.Hum.

Februari 4, 2008

Pasca Sarjana (S2)

Kurikulum Program Pascasarjana

Program Pascasarjana (S-2) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Kurikulum Program Pascasarjana (S-2)

Landasan dan Tujuan

Berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan pendidikan Program Magister (S2) Ilmu Hukum UII, maka orientasi akademik dan profesional menjadi perhatian penting dalam seluruh proses belajar-mengajar. Kedua orientasi tersebut sama-sama penting dan relevan bagi pembekalan pengetahuan mahasiswa pascasarjana. Kematangan intelektual berpikir kritis dan analitik serta responsif terhadap situasi sosial menjadi tuntutan penting.
Dewasa ini disadari bahwa kurikulum pendidikan Program Magister (S2) Ilmu Hukum UII masih lebih menekankan pada aspek akademiknya. Namun demikian, di dalam penyelenggaraan pendidikan Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum UII juga diberikan nuansa profesional. Hal tersebut terlihat dengan jelas dengan digunakannya pendekatan pemecahan kasus secara yuridis dan penyisipan teknik pemecahan kasus dan pembuatan dokumen hukum dalam mata kuliah-mata kuliah bidang kajian utama.

BIDANG KAJIAN UTAMA

BKU Hukum Bisnis

Diorientasikan untuk menjadikan peserta program menguasai berbagai permasalahan hukum yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan perdagangan. Di dalmnya dibahas bagaimana permasalahan hukum dari perbankan, pasar modal, pasar uang, perusahaan, dan lain sebagainya. Teori-teori yang mendasar dan komprehensif tentang bagaimana pengaturan masalah ekonomi dan perdagangan diberikan oleh para ahli (expert), sedangkan aspek praktisnya akan diberikan oleh para praktisi di berbagai lembaga keuangan. Diharapkan, peserta program nantinya akan bisa terjun baik sebagai praktisi maupun ilmuwan yang membidangi masalah hukum bisnis setelah selesai dari MH UII.

BKU Hukum Tata Negara

Diorientasikan untuk menjadikan peserta program menguasai berbagai permasalahan hukum yang berkaitan dengan bidang pemerintahan. Di dalmnya dibahas bagaimana permasalahan hukum dari perundang-undangan, pemerintahan (pusat maupun daerah), otonomi daerah dan perimbangan kekuasaan, dan lain sebagainya. Teori-teori yang mendasar dan komprehensif tentang bagaimana pengaturan masalah pemerinatahan dan perundang-undangan diberikan oleh para ahli (expert), sedangkan aspek praktisnya akan diberikan oleh para praktisi di berbagai lembaga pemerintahan. Diharapkan, peserta program nantinya akan bisa terjun baik sebagai praktisi maupun ilmuwan yang membidangi masalah hukum Tata Negara setelah selesai dari MH UII.

BKU Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Diorientasikan untuk menjadikan peserta program menguasai berbagai permasalahan hukum yang berkaitan dengan tindak kejahatan dan penangannya. Di dalmnya dibahas bagaimana permasalahan hukum dan berbagai teori tentang kejahatan, kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi dan teknologi informasi, dan juga permasalahan yang berkaitan dengan penangannya yang meliputi aspek kebijakan publik dan sistem peradilan. Teori-teori yang mendasar dan komprehensif tentang bagaimana pengaturan masalah kejahatan dan penanganannya diberikan oleh para ahli (expert), sedangkan aspek praktisnya akan diberikan oleh para praktisi di berbagai lembaga terkait. Diharapkan, peserta program nantinya akan bisa terjun baik sebagai praktisi maupun ilmuwan yang membidangi masalah hukum pidana setelah selesai dari MH UII.

BKU Hukum Ekonomi Islam

diorientasikan untuk menjadikan peserta program menguasai berbagai permasalahan hukum posif dan hukum Islam yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan perdagangan. Di dalamnya dibahas bagaimana permasalahan hukum dan syar’i dari perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, pasar uang syariah, , dan lain sebagainya. Teori-teori yang mendasar dan komprehensif tentang bagaimana pengaturan masalah ekonomi dan perdagangan yang berbasis pada sistem syariah diberikan oleh para ahli (expert), sedangkan aspek praktisnya akan diberikan oleh para praktisi di berbagai lembaga keuangan dan perdagangan syariah. Diharapkan, peserta program nantinya akan bisa terjun baik sebagai praktisi maupun ilmuwan yang membidangi masalah hukum dan syariah dari berbagai bentuk kegiatan ekonomi setelah selesai dari MH UII.

Beban Studi dan Lama Studi

1. Studi minimal dapat ditempuh 3 semester atau 1 ½ Tahun (teori 2 Semester dan Penulisan tesis 1 Semester) dengan jumlah 40 SKS.

2. Peserta didik yang tidak dapat menyelesaikan studi dalam waktu waktu 6 semester akan dikenakan beaya tambahan untuk setiap semester berikutnya. Dan bagi yang tidak menyelesaikan studi dalam waktu 10 semester akan dikenakan sanksi akademik berupa drop-out (DO), kecuali memperoleh ijin perpanjangan dari Direktur Magister Hukum UII atas pertimbangan khusus maksimum 2 (dua) semester.

Penyelenggaraan Pendidikan

Pada prinsipnya perkuliahan diselenggarakan pada hari Jum’at mulai jam 16.00 s/d 21.00 WIB dan Sabtu mulai jam 13.00 s/d 18.00. Perkuliahan kadang diselenggarakan pada hari Kamis atau Minggu karena untuk memenuhi target pertemuan dalam satu semester yang dikarenakan ada hari libur nasional yang tepat pada hari Sabtu atau Jum’at.
Setiap satu matakuliah diberikan sejumlah 12 sesi oleh satu dosen (dosen utama dan dosen pendamping). Dan setiap dosen dapat mengisi lebih dari 2 sesi dalam setiap pertemuan.

SKS	Waktu
2	1 ½ jam
3	2 ½ jam

Kode, Nama, Bobot SKS dan Penyebaran Matakuliah

SEMESTER 1

Kode	Nama Mata Kuliah	SKS
MI-01	Filsafat Hukum	3
MI-02	Teori Hukum	3
MI-03	Politik Hukum	3
MI-04	Metode Penelitian Hukum	3
MI-05	Sosiologi Hukum	3
MI-06	Hukum dalam Pembangunan	2
	Jumlah SKS	17

SEMESTER 2

BKU HUKUM BISNIS

Kode	Nama Mata Kuliah	SKS
	Hukum Perusahaan dan Kepailitan	3
	Hukum Kontrak	2
	Hukum Perdagangan Internasional	2
	Hukum Perbankan	2
	Hukum Investasi dan Pasar Modal	2
	Hukum Kekayaan Intelektual	2
	Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat	2
	Penyelesaian Sengketa Bisnis	2
	Jumlah SKS	17

BKU HAN/HTN

Kode	Nama Mata Kuliah	SKS
	Teori dan Hukum Konstitusi	3
	Negara Hukum dan Demokrasi	2
	Hukum Administrasi Negara	2
	Sistem Peradilan Administrasi	2
	Hukum Otonomi Daerah	2
	Sistem Politik Indonesia	2
	Hukum Pajak dan Keuangan Negara	2
	Teori Perundang-undangan	2
	Jumlah SKS	17

BKU HUKUM dan SISTEM PERADILAN PIDANA

Kode	Nama Mata Kuliah	SKS
	Sistem Peradilan Pidana	3
	Pembaruan Hukum Pidana	3
	Hukum Pidana dan Hak-hak Asasi Manusia	3
	Hukum Pidana dan Kebijakan Publik	2
	Penegakan Hukum Pidana	2
	Hukum Pidana dan Perkembangan Ekonomi	2
	Hukum Pidana dan Perkembangan Teknologi Informasi	2
	Jumlah SKS

BKU HUKUM ISLAM

Kode	Nama Mata Kuliah	SKS
	Hukum Perbankan Islam	3
	Hukum Kontrak Dalam Islam	2
	Hukum Asuransi dalam Islam	2
	Hukum dan Ekonomi dalam Islam	2
	Hukum Pasar Modal dalam Islam	2
	Hukum Zakat dan Wakaf	2
	Etika Bisnis dalam Islam	2
	Hukum Persyarikatan	2
	Jumlah SKS	17

SEMESTER 3

Kode	Penulisan Tesis	SKS
MI-17	T e s i s	6
	Jumlah SKS	6

Masing-masing matakuliah didisain dengan tujuan dan sasaran tertentu sebagaimana yang dimaksudkan oleh Visi dan Misi Magister Hukum UII, sebagaimana yang tampak dalam deskripsi matakulaih sebagai berikut :

KURIKULUM SEMESTER 1

1. Filsafat Hukum (3 SKS)

Membahas hukum dari perspektif filosofis yang mencakup aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Secara ontologis pembahasan diarahkan kepada hakikat hukum dan syarat-syarat substansial yang harus ada dalam hukum. Secara epistimologis pembahasan diarahkan kepada aspek metodologis proses terbentuknya hukum. Dari aspek aksiologis, hukum dipandang dalam kaitannya dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, misalnya nilai-nilai sosial, moral, agama, keadilan, kemanfaatan, dan lain-lain. Pembahasan ketiga aspek tersebut didekati dengan komparasi antara filsafat hukum Barat dan Islam.
Sesuai dengan visi misi ke-Islam-an, maka aspek Filsafat Hukum dari perspektif Hukum Islam akan membahas secara detail berbagai hal ari prinsip-prinsip Hukum Islam yang dapat dikomparasikan dengan Filsafat Hukum secara umum.

2. Teori Hukum (3 SKS)

Memuat materi dasar tentang keilmuan ilmu hukum. Pertama-tama disampaikan pengertian teori hukum, karakter atau ciri pokok pembentukan teori hukum dan perbandingannya dengan ilmu-ilmu sosial dan kealaman. Hubungan antara teori hukum dengan cabang ilmu lain yang mengambil objek kajiannya tentang hukum serta metode kajiannya.
Selanjutnya disampaikan tentang sejarah teori hukum yang berbasis pada hukum kontinental, kemunduran dan perkembangannya hingga abad ke 21. Kemudian dibahas secara mendalam tentang aliran hukum poisitivisme hukum, aliran hukum alam, dan studi hukum kritik dan aliran besar lainya. Topik khusus yang dibahas lebih lanjut yaitu keberlakuan hukum, validitas hukum, sanksi, sistem hukum, perubahan hukum, hubungan hukum dengan norma lain, moral, politik, dan perkembangan masyarakat. Bagian terakhir dibahas tentang teori hukum dari perspektif hukum Islam dan teori hukum yang dapat menjelaskan sistem hukum Indonesia.

3. Politik Hukum (3 SKS)

Membahas keterkaitan antara hukum dan politik, serta pengaruhnya terhadap pembentukan hukum dan penegakan hukumnya di Indonesia.Hukum seringkali tidak dapat dilihat sebagai penjamin kepastian hukum, penegak hak-hak masyarakat, atau penjamin keadilan. Bahkan banyak produk hukum yang lebih banyak diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik pemegang kekuasaan dominan. Hukum tidak steril dari subsistem kemasyarakatan lainnya. Politik kerapkali melakukan intervensi atas pembuatan dan pelaksanaan hukum. Sehingga untuk mengetahui produk hukumnya harus dipelajari dan dikaji konfigurasi politik yang terjadi pada saat pembentukan hukum tersebut. Melalui mata kuliah ini akan dilakukan pengkajian terhadap berbagai hipotesa yang muncul dari hubungan interdependensi antara hukum dan politik. Hipotesis yang diangkat bahwa konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan produk hukum yang responsif, begitu pula sebaliknya, konfigurasi politik yang represif akan melahirkan produk hukum yang ortodok/konservatif.

4. Metode Penelitian Hukum (3 SKS)

Materi mata kuliah ini memuat tiga hal pokok, yaitu landasan epistimologi ilmu hukum, metodologi ilmu hukum, dan operasionalisasi penelitian hukum.
Pada bagian pertama dijelaskan mengenai ciri keilmuan ilmu hukum dengan ilmu-ilmu sosial dan kealaman dan landasan epistimologi ilmu hukum dengan memfokuskan pada perkembangan teori dan ilmu hukum yang berbasis pada sistem hukum kontinental. Selanjutnya dibahas tentang metodologi penelitian ilmu hukum dengan materi pokok hubungan antara konsep hukum dengan metode kajiannya, metode kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian hukum, penelitian hukum doktrinal dan penelitian non-doktrinal serta menguraikan mengapa munculnya perbedaan penggunaan pendekatan dan metode penelitian dalam ilmu hukum dilihat dari sudut filsafat ilmu dan sejarah perkembangan ilmu (teori) hukum. Pada bagian lain diuraikan tentang siklus penelitian hukum.
Bagian ketiga memuat tentang strategi dalam mendisain suatu penelitian hukum secara umum dan mendesaian penelitian hukum khusus yang mengambil objek kajian pada peraturan perundang-undangan, konstitusi, dokumen hukum, sistem hukum, perbandingan hukum, studi hukum adat, studi hukum dan masyarakat serta studii tentang efektivitas hukum. Pada bagian akhir dibahas secara khusus tentang problem-problem dalam penelitian hukum melalui pendekatan praktik.

5. Sosiologi Hukum (3 SKS)

Mata kuliah ini mengkaji hubungan antara hukum dan masyarakat. Hukum dipandang sebagai gejala masyarakat. Oleh karena itu segala permasalahan hukum tidak dapat dilepaskan dari permasalahan masyarakat itu sendiri. Pembahasan difokuskan pada interaksi hukum dengan sistem sosial, struktur sosial dan proses sosial. Hukum sebagai struktur sosial dan perilaku dianalisis melalui berbagai peristiwa yang telah terjadi, sedang terjadi maupun akan terjadi.

6. Hukum dalam Pembangunan (2 SKS)

Bekerjanya hukum dalam pembangunan ekonomi menjadi fokus kajian mata kuliah ini. Apa faktor pendorong utama bekerjanya hukum dalam pembangunan ekonomi? Apa faktor penghambat bekerjanya hukum dalam pembangunan ekonomi? Cakupan materi kuliah meliputi teori hukum dalam pembangunan ekonomi pada umumnya; indikasi dan parameter bekerjanya hukum dalam pembangunan ekonomi; teori yang digunakan dan pengalaman negara-negara maju dan negara berkembang dalam membangun ekonomi negaranya; peranan para pengambil kebijakan dalam pembangunan, yaitu bagaimana legislatif, eksekutif dan yudikatif, termasuk sarjana hukum berperan dalam pembangunan ekonomi; faktor-faktor yang berkaitan dengan bekerjanya hukum dalam pembangunan ekonomi, seperti HAM dan perburuhan. Untuk mengantisipasi perkembangan dunia yang sangat pesat dan membutuhkan paradigma baru disajikan materi tentang globalisasi dan tatanan ekonomi baru negara-negara dunia ketiga.

KURIKULUM BKU HUKUM BISNIS

1. Hukum Perusahaan dan Kepailitan (3 SKS)

Pembahasan hukum perusahaan meliputi kebijakan makro yang berkaitan dengan eksistensi perusahaan dalam perekonomian nasional. Pembahasan selanjutnya berkaitan dengan aspek mikro perusahaan yang meliputi: Institusi-institusi bisnis, khususnya Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, tanggung jawab pemegang saham, direksi dan komisaris, pemborosan dan likuidasi; Perkembangan bentuk-bentuk baru institusi maupun hubungan bisnis, misalnya join operation, konsorsium, dan joint venture; Kegiatan perusahaan terutama dalam bidang jasa, misalnya berbagai macam pembiayaan perusahaan; Pengembangan perusahaan; dan aspek-aspek hukum perusahaan transnasional (transnasional /multinational corporation). Dibahas pula sejarah hukum kepailitan; perkembangan teori yang berkaitan dengan kepailitan; prinsip, asas, dan tujuan kepailitan; para pihak yang terkait dengan kepailitan debitor (stakeholders); makna utang sebagai awal terjadinya pailit; prosedur beracara di pengadilan niaga, akibat hukum pernyataan pailit; berbagai alternatif restrukturisasi utang perusahaan, termasuk penundaan kewajiban pembayaran dan akibat hukumnya.

2. Hukum Kontrak (2 SKS)

Muatan mata kuliah hukum kontrak meliputi asas-asas dalam kontrak dan perkembangannya dalam common law dan civil law system. Pembahasan selanjutnya adalah tahapan dalam pembuatan kontrak atau periode kontrak beserta berbagai permasalahan yang mungkin timbul dalam setiap tahapan tersebut dan antisipasinya. Pembahasan permasalahan didekati baik dari aspek teori, regulasi maupun praktik yang tercermin dalam berbagai putusan pengadilan dan praktek pembuatan kontrak. Dibahas pula berbagai bentuk kontrak (termasuk model law dalam kontrak dagang internasional, misalnya sale of good contract) dan permasalahan yang menyangkut kontrak dagang internasional.

3. Hukum Perdagangan Internasional (2 SKS)

Membahas aspek-aspek hukum publik dan perdata perdagangan internasional. Sejarah perdagangan internasional, subjek hukum perdagangan internasional; GATT dan WTO dalam tata ekonomi internasional baru; eksistensi GATT-WTO sebagai sistem, forum perundingan, dan organisasi internasional, termasuk hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional; penyelesaian sengketa di antara anggota peserta WTO (Dispute Settlement Body) beserta kasus-kasus yang telah diselesaikannya; Indonesia dalam kerangka GATT-WTO dan konsekuensi keanggotaan Indonesia yang telah meratifikasi kesepakatan pembentukan perdagangan dunia; prospek dan kepentingan negara-negara peserta WTO; serta peranan UNCTAD dalam meningkatkan perekonomian negara-negara berkembang.

4. Hukum Perbankan (2 SKS)

Materi kuliah ini membahas aspek kelembagaan, permodalan, dan kegiatan perbankan. Prinsip-prinsip dasar usaha perbankan seperti prinsip kehati-hatian (prudential banking), termasuk rahasia bank, serta aspek-aspek operasional atau kegiatan perbankan lainnya, terutama dalam pengucuran kredit. Dibahas pula aspek hukum jaminan, terutama jaminan kebendaan, seperti hak tanggungan. Berbagai permasalahan di dunia perbankan termasuk dalam kajian materi kuliah ini, seperti penyelesaian kredit macet, tindak pidana perbankan (baik yang dilakukan oleh nasabah maupun bank) misalnya kejahatan kartu kredit, transfer ilegal, termasuk money loundring, dan likuidasi perbankan. Pembahasan diarahkan kepada pemikiran yang bersifat konseptual dan praktis berkaitan dengan aspek tersebut.

5. Hukum Investasi dan Pasar Modal (2 SKS)

Kajian hukum investasi mencakup investasi langsung dan investasi tidak langsung. Pembahasan terhadap investasi langsung meliputi: Apa iklim yang kondusif bagi penanaman modal? Apa motivasi investor menanamkan modalnya di Indonesia? Bagaimana prosedur dan tata cara penanaman modal, terutama dalam era otonomi daerah? Bagaimana pengaturan perjanjian dalam suatu investasi. Bagaimana prinsip-prinsip investasi terutama dalam forum kerja sama Asia-Pasifik, dan perdagangan internasional (TRIMs). Apa saja risiko yang dapat timbul dalam suatu investasi, dan cara mengantisipasinya. Forum-forum penyelesaian sengketa dalam kerangka investasi. Bagaimana model investasi dalam kerangka otonomi daerah.
Pembahasan terhadap investasi tidak langsung diarahkan ke pasar modal, yang mencakup aspek kelembagaan; instrumen pasar modal; pelaku pasar modal; transaksi di pasar modal baik di pasa primer maupun sekunder termasuk perkembangan mutakhir transaksi efek di pasar modal; pelanggaran dan penegakan hukum di pasar modal; serta konsep investasi portofolio dalam kajian Islam. Pembahasan meliput pula investasi melalui reksadana, dan konsep investasi yang berkembang di common law system, misalnya efek beragun aset (asset back securities). Pembahasan terutama dilakukan dengan melakukan perbandingan dengan berbagai peraturan yang pernah dipakai Indonesia dan perbandingan dengan negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda, dan analisis kasus-kasus yang terjadi di pasar modal.

6. Hukum Kekayaan Intelektual (2 SKS)

Mata kuliah ini membahas konsep hak kekayaan intelektual dalam kerangka hukum privat dan publik (administrasi). Aspek-aspek pengaturan HKI dalam perdagangan internasional (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights). Pembahasan selanjutnya berkaitan dengan hak cipta dan hak milik industri (merek, paten, disain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, perlindungan varitas tanaman, dan disain industri), dikaitkan dengan praktik dan kasus yang terjadi, baik di dalam negeri maupun kasus-kasus di berbagai negara di dunia. Dibahas pula dinamika konsep hak kekayaan intelektual yang muncul dalam berbagai forum internasional, yaitu upaya persamaan persepsi antara negara-negara berkembang dan negara maju, misalnya pengetahuan tradisional dan pengetahuan penduduk asli. Pembahasan dikaitkan pula dengan konsep alih teknologi.

7. Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (2 SKS)

Ekonomi pasar merupakan conditio sine qua non bekerjanya persaingan usaha sehat. Apa karakteristik dan cara kerja persaingan sehingga merupakan suatu persaingan usaha sehat dan anti monopoli? Bagaimana prasyarat tatanan dan ancaman terhadap persaingan serta prinsip-prinsip agar suatu pasar tetap dalam persaingan usaha yang sehat? Siapakah pelaku usaha? Bagaimana kolaborasi yang sehat antara kebijakan persaingan dan hukum persaingan? Bagaimana suatu negara mengatur persaingan usaha yang sehat? Apa saja yang harus diatur dalam suatu hukum persaingan usaha yang sehat? Bagaimana implemenasi penegakan hukum anti monopoli dan persaingan usaha sehat? Bagaimana negara-negara lain mengatur anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat? Kajian perbandingan dilakukan baik dalam pengaturan maupun penangan kasus di beberapa negara.

8. Penyelesaian Sengketa Bisnis (2 SKS)

Mata kuliah ini membahas berbagai macam penyelesaian sengketa bisnis, baik melalui pengadilan (khususnya pengadilan niaga) maupun di luar pengadilan. Mekanisme, prosedur, dan upaya hukum penyelesaian sengketa bisnis. Berbagai macam penyelesaian sengketa bisnis, misalnya penyelesaian sengketa dalam bidang hak kekayaan intelektual, penyelesaian sengketa konsumen, penyelesaian sengketa jasa konstruksi, penyelesaian sengketa dalam penanaman modal, baik sengketa di antara para investor atau antara penerima investasi dengan investor, maupun penyelesaian sengketa yang timbul dari kontrak. Pembahasan diarahkan kepada pemikiran yang bersifat konseptual dan praktis (dengan mengkaji berbagi kasus yang terjadi di dalam maupun luar negeri) berkaitan dengan berbagai macam penyelesaian sengketa bisnis tersebut.

KURIKULUM BKU HTN / HAN

1. Teori dan Hukum Konstitusi (3 SKS)

Mata kuliah ini mengkaji konstitusi sebagai pijakan tertinggi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dalam bernegara. Oleh karena itu di dalamnya dibahas pengertian konstitusi, arti pentingnya konstitusi dalam negara, materi muatan konstitusi, bekerjanya konstitusi dalam praktek ketatanegaraan dan berbagai teori perubahan konstitusi. Atas dasar diskripsi tersebut, maka tujuan diberikannya mata kuliah ini adalah untuk membekali mahasiswa dalam memahami kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam bingkai konstitusi. Maka kuliah ini juga akan membahas hasil-hasil perubahan konstitusi (UUD 1945) yang pertama, kedua dan ketiga yang dilakukan oleh MPR.

2. Negara Hukum dan Demokrasi (2 SKS)

Mata kuliah ini mengkaji keterkaitan antara Negara Hukum dan Demokrasi yang pada dasarnya membahas tiga aspek sekaligus yakni negara, hukum dan demokrasi secara integral dalam satu perkuliahan. Oleh karena itu di dalamnya disajikan materi tentang pengertian negara, berbagai konsepsi negara hukum, perkembangan negara hukum, kedudukan hirarkhi peraturan perundang-undangan dalam konsepsi negara hukum, macam-macam konfigurasi politik, pengaruh politik terhadap produk hukum dan produk hukum yang demokratis. Atas dasar diskripsi tersebut, maka diberikannya mata kuliah ini bertujuan untuk membekali peserta program dalam melihat persoalan yang sangat erat hubungannya antara negara hukum dan demokrasi.

3. Hukum Administrasi Negara (2 SKS)

Mata kuliah ini pada dasarnya mengkaji sistem bekerjanya pemerintah dalam melakukan pelayanan terhadap publik dari sudut pandang hukum yang dikaitkan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah (asas desentralisasi). Oleh karena itu mata kuliah ini menekankan pada bahasan hukum administrasi baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan terhadap masyarakat. Atas dasar uraian di atas, maka pokok-pokok bahasannya adalah tentang kewenangan, pendelegasian kewenangan, kewenangan pengaturan dan pengambilan keputusan, penyelenggaraan pemerintahan daerah, otonomi daerah dan lain-lain.
Berpijak pada ruang lingkup mata kuliah di atas, maka tujuan diberikannya mata kuliah ini adalah untuk membekali peserta program dalam melihat persoalan yang bertalian dengan hukum administrasi negara baik di pusat maupun di daerah.

4. Sistem Peradilan Administrasi (2 SKS)

Mata kuliah ini mengkaji dasar-dasar teori peradilan administrasi, serta berbagai macam sistem peradilan administrasi yang ada di Indonesia, yang belakangan diperluas cakupannya sampai masalah ketenagakerjaan, peradilan pajak dan lain-lain. Di samping itu, dikaji upaya perlindungan hukum bagi warga negara yang mendapat kerugian adanya keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara. Tujuan diberikannya mata kuliah ini adalah untuk membekali pengetahuan dan pemahaman yang benar pada peserta program terhadap berbagai persoalan diseputar peradilan administrasi.

5. Hukum Otonomi Daerah (2 SKS)

Mata kuliah ini mengkaji konsep pemerintah daerah dan latar belakang pembahasan pembagian wilayah negara dalam konstitusi Indonesia. Arti penting dari mata kuliah ini adalah memberikan bekal teoritis untuk memahami berbagai konsep hukum otonomi, asas-asas otonomi daerah, dimensi hubungan antara Pusat dan daerah dalam otonomi yang meliputi hubungan kewenangan, pengawasan, keuangan dan susunan organisasi pemerintahan daerah, serta pengaturannya dalam konstitusi Indonesia dan politik hukum perundang-undangan pemerintah daerah. Di samping itu, akan dikaji berbagai kebijakan politik pemerintah pusat terhadap Daerah. Apalagi setelah jatuhnya pemerintah Orde Baru muncul berbagai tuntutan Daerah kepada Pusat untuk segera merealisir otonomi daerah, misalnya gugatan terhadap negara kesatuan, tuntutan ke arah federasi dan berbagai ancaman ke arah disintegrasi, perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah, dan seterusnya

6. Perbandingan Hukum Tata Negara (2 SKS)

Mata kuliah ini akan mengkaji sistem hukum ketatanegaraan berbagai negara, baik menyangkut kelembagaan negaranya, pola hubungan antar lembaga negara dan sistem politik yang dikembangkan di berbagai negara. Melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat bekal teoritis berbagai konsep tentang sistem pemerintahan dan praktek penyelenggaraan pemerintahan di berbagai negara.

7. Hukum Pajak dan Keuangan Negara (2 SKS)

Mata Kuliah ini akan mengkaji dasar-dasar filosofis dan yuridis bidang perpajakan yang akhir-akhir ini menjadi tumpuan bagi negara untuk pembiayaan negara. Disamping itu, akan dikaji berbagai peraturan perundangan bidang pajak dan keuangan negara, serta melakukan analisis terhadap berbagai masalah yang muncul. Diharapkan dengan mata kuliah peserta program dapat memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang hukum pajak dan keuangan negara.

8. Teori Perundang-undangan (2 SKS)

Mata Kuliah ini akan mengkaji berbagai teori perundang-undangan serta kompleksitas persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan baik di Pusat maupun di daerah, utamanya sejak reformasi 1999 dan muncul otonomi daerah. Penekanan mata kuliah ini kepada materi negara hukum dan demokrasi, dasar-dasar teori perundang-undangan, sumber-sumber hukum dan dasar kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan, teori hierarki peraturan perundang-undangan, pengujian terhadap peraturan perundang-undangan dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Melalui mata kuliah ini diharapkan peserta programdapat memahami berbagai persoalan yang bertalian dengan peraturan perundang-undangan.

KURIKULUM BKU HUKUM ISLAM

1. Hukum Perbankan Islam (3 SKS)

Pembahasan mata kuliah ini mencakup aspek kelembagaan, permodalan, dan aktivitas perbankan. Orientas pembahasan diarahkan kepada pemikiran yang bersifat teoritis konseptual maupun praktis terhadap aspek-aspek di atas. Maka, secara praktis berbagai persoalan aktual yang terjadi dalam masyarakat yang berkaitan dengan perbankan tersebut tidak luput menjadi kajian mata kuliah ini, tentu saja dengan memandangnya dari perspektif hukum Islam dengan tanpa menafikan untuk membandingkannya dengan hukum positif tentang perbankan.

2. Hukum Kontrak dalam Islam (2 SKS)

Mata kuliah ini membahas tentang kontrak dari sudut pandang hukum Islam terhadap semua persoalan hukum yang terjadi dalam berbagai tahapan kontrak. Pembahasan permasalahan itu mencakup aspek teori baik hukum Islam maupun hukum umum berupa regulasi dan dari aspek praktis yang tercermin dalam berbagai putusan pengadilan dan praktik pembuatan kontrak. Dengan demikian, pada setiap aspek pembahasan hukum kontrak selalu berorientasikan kepada perbandingan hukum.

3. Hukum Asuransi dalam Islam (2 SKS)

Mata kuliah ini membahas tentang asuransi dari sudut pandang hukum Islam terhadap masalah perasuransian, termasuk yang pro maupun yang kontra mengingat masalah asuransi ini merupakan masalah hukum yang harus dinilai dengan jalan ijtihad. Pembahasan persoalan itu mencakup kedudukan hukum asuransi dalam Islam, asas-asas dalam perjanjian asuransi, dan aspek-aspek praktis yang dapat meliputi jenis-jenis asuransi maupun beberapa perusahaan asuransi sebagai lembaga yang mengorganisasi perjanjian asuransi tersebut dalam perspektif perbandingan hukum, sehingga kajian masalah ini menjadi komprehensif

4. Hukum dan Ekonomi Islam (2 SKS)

Mata kuliah ini membahas tentang peran pemerintah dalam pengaturan masalah ekonomi dan memenuhi jaminan terpenuhinya kebutuhan primer bagi warga negaranya, berikut kemungkinan tiap warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan standar hidup yang layak. Dibahas juga bagaimana polecy dan perangkat hukum yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi, termasuk pengaturan terhadap kelembagaan perekonomian Islam (syariah).

5. Hukum Pasar Modal Islam (2 SKS)

Mata kuliah ini membahas tentang pasar modal Islam (syariah) dari aspek kelembagaan, instrumen pasar modal, pelaku pasar modal, transaksi di pasar modal, baik di pasar primer maupun sekunder, termasuk perkembangan mutakhir transaksi efek di pasar modal, pelanggaran dan penegakan hukum di pasar modal. Mata kuliah ini juga akan menyoroti investasi melalui reksadana syariah dan konsep investasi yang berkembang di berbagai negara Islam. Pembahasan terutama dilakukan dengan melakukan perbandingan dengan berbagai peraturan yang pernah berlaku di Indonesia dengan melakukan analisis dan penyelesaian berbagai kasus dalam pasar modal.

6. Hukum Zakat dan Wakaf (2 SKS)

Mata kuliah ini membahas landasan syar’i dari zakat dan wakaf dan pendayagunaannya secara historis bagi penyangga baitul mal dan pensejahteraan umat (rakyat). Selanjutnya, dibahas juga bagaiman peran keduanya pada masa kini, reaktualisasi dan diversifikasi penarikan dan penyalurannya, berikut pelecy pemerintah di bidang kelembagaan yang berwenang menangani dan operasionalisasinya. Berbagai kasus-kasus aktual tentang keduanya juga akan ditinjau, seperti zakat profesi dan zakat perusahaan serta wakaf tunai

7. Etika Bisnis dalam Islam(2 SKS)

Mata kuliah ini membahas epistemologi etika dalam bisnis, akhlak Islam yang berkenaan dengan pengambilan keputusan dan langkah-langkah bisnis, hak dan kewajiban para pelaku bisnis, baik dalam melakukan kontrak maupun dalam mensikapi berbagai konsekuensi yang ditimbulkannya. Selain itu dibahas juga berbagai kasus yang terjadi dalam dunia bisnis dalam perspektif etika Islam, sebagai bahan perbandingan dalam memberikan analisis dan pemecahan kasus.

8. Hukum Persyarikatan (2 SKS)

Mata kuliah ini membahas tentang prinsip-prinsip syirkah (perseroan) dalam Islam dan perbandingannya dengan konsep perseroan dalam sistem hukum barat. Kemudian akan dibahas juga implementasi konsep syirkah dalam dunia bisnis modern, termasuk di dalamnya hak dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam perseroan itu. Kemudian akan dibahas menyangkut berbagai kasus dalam dunia perseroan, baik dalam sistem hukum barat maupun dalam sistem syariah, sebagai analisis dan pemecahan kasus yang terjadi dalam implementasi berbagai transaksi perseroan.

KURIKULUM BKU HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

1. Sistem Peradilan Pidana (3 SKS)

Matakuliah ini memuat materi tentang penyelengaraan peradilan pidana sebagai suatu sistem yang dikenal dengan sistem peradilan pidana ditinjau dari aspek yuridis (normatif) dan teori sistem peradilan pidana. Selanjutnya masing sub-sistem diperdalami dan dikaji dan hubungannya dengan sistem peradilan pidana.
Pendekatan yang dipergunakan untuk menyampaikan materi ini adalah pendekatan teoretik dan sistemik. Pada bagian akhir dilengkapi dengan analisis terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama kajian terhadap peraturan hukum pidana yang mengatur sistem peradilan pidana dan mengkaji berbagai kasus yang aktual dalam penyelenggaraan peradilan pidana.

2. Pembaruan Hukum Pidana (2 SKS)

Matakuliah ini memuat materi tentang latar belakang dan perkembangan pembaruan hukum pidana dan pemikiran (teori) hukum pidana yang menyertai pembaruan hukum pidana. Selanjutnya, mendalami perkembangan hukum pidana yang terjadi sekarang baik dalam ius constitum dan ius constituendum di bidang hukum pidana materiil (RUU KUHP) dan hukum pidana dormil (KUHAP) dan pemikiran yangberkembang (doktrin hukum). Pendekatan yang dipergunakan dalam kajian materi kuliah adalah pendekatan teoretik dan praktek.
Pada bagian akhir dilengkapi dengan analisis kasus dan problem yang aktual dalam pembaruan hukum dan penegakan hukum.

3. Hukum Pidana dan Kebijakan Publik (2 SKS)

Makuliah ini berisi tentang hukum pidana dalam kaitanya dengan kebijakan penanggulangan kejahatan dalam arti luas, yakni meliputi pembentukan hukum pidana dan penegakan hukum pidana dan pemidanaan.
Cakupan materi meliputi kebijakan pembaruan hukum pidana, pembaruan sistem peradilan pidana (penegakan hukum pidana), dan pembaruan pemidanaan di samping itu juga memuat penyelesaian di luar pengadilan atau Alternative Dispute Resolution (ADR) atau kebijakan non-penal dalam hukum pidana. Masing-masing akan ditinjau dari berbagai perspektif, yakni perspektif negara, perspektif pelaku, dan perspektif korban dan masyarakat.
Dalam rangka untuk memperdalam materi, disampaikan analisis perbandingan dengan negara-negara lain. Pada bagian akhir disajikan analisis perkembangan dalam legislasi dan praktek penegakan hukum di Indonesia.

4. Hukum Pidana dan Hak-hak Asasi Manusia (3 SKS)

Materi Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia memuat materi tentang hak-hak asasi manusia dan bagaimana hubungan antara hak-hak asasi manusia masuk dalam hukum pidana. Rumusan hak-hak asasi manusia diperluas bukan hanya yang dimuat dalam Deklarasi PBB tetapi juga hak-hak asasi manusia dalam konteks Islam.
Materi ini disajikan secara teoretik dan analisis yuridis-normatif dan telaah kasus yang aktual yang terjadi di Indonesia dan negara-negara lain (Internasional). Oleh sebab itu materi ini akan diperkuat dengan perbandingan di negara-negara lain dan kecenderungan internasional serta berbagai pandangan yang berkembang tentang hak-hak asasi manusia melalui analisis kritik (critical analysis).
Bagian akhir disajikan tentang problem yang aktual mengenai masalah HAM dan penegakan hukum terghadap pelanggaran HAM.

5. Penegakan Hukum Pidana (2 SKS)

Mata kuliah ini memuat teori-teori penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana, kebijakan-kebijakan penegakan hukum, penegakan hukum dan perkembangan masyarakat, dan praktek-praktek penegakan hukum pidana aktual dalam masyarakat.

6. Hukum Pidana dan Perkembangan Ekonomi (2 SKS)

Mata kuliah ini memuat materi tentang berbagai tindak pidana di bidang ekonomi, yang meliputi: tindak pidana perbankan, tindak pidana pasar modal, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana korupsi serta tindak pidana pajak. Semua tindak pidana tersebut dikaji secara filosofis, normatif, dan sosiologis. Disamping itu, dibahas pula aspek hukum acara dari berbagai undang-undang tersebut dan perkembangannya dalam masyarakat.

7. Hukum Pidana dan Perkembangan Teknologi Informasi (2 SKS)

Mata kuliah ini memuat materi tentang berbagai tindak pidana di bidang industri dan telekomunikasi yang meliputi tindak pidana HAKI (hak cipta, paten, merek, desain, dan rahasia dagang). Tindak pidana di bidang telekomunikasi dan kejahatan cyber.

Februari 4, 2008

Pasca Sarjana (S2)

Pasca Sarjana

Program Pascasarjana

Fakultas Hukum

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Informasi: Program Pasca Sarjana (S-2 & S-3), ILMU HUKUM, Jln. Cik Ditiro No.1 Yogyakarta,

e-mail : [email protected]

Februari 4, 2008

PUSDIKLAT

Pusdiklat Laboratorium Fakultas Hukum

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

PUSDIKLAT “Laboratorium Pusat Pendidikan dan Pelatihan”

PROFILE PUSDIKLAT

Dalam menghadapi era global yang ditandai dengan pesatnya informasi teknologi seperti sekarang ini menuntut adanya sumber daya manusia yang handal si segala bidang termasuk bidang hukum. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia melalui laboratoriumnya berusaha mengantisipasi dan merespon hal-hal tersebut dengan program-program pelatihan guna membekali mahasiswanya di bidang ketrampilan hukum, sehingga mereka dapat berdaya saing tinggi di pasar kerja dan dapat menciptakan lapangan kerja. Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia mempunyai 2 (dua) Pusat yaitu Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) dan Pusat Pendidikan dan Latihan (PUSDIKLAT) yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Pusat dengan tugas dan wewenang yang berbeda

Pusat Pendidikan dan latihan (PUSDIKLAT) merupakan lembaga di bawah Laboratorium, dipimpin oleh Kepala Pusat yang memiliki tanggungjawab untuk membuat kebijakan penyusunan dan pelaksanaan program kerja di bidang pendidikan kemahiran hukum dan pelatihan hukum bagi mahasiswa dan masyarakat, mengatur, mengelola dan mengembangkan Mata Kuliah Kemahiran Hukum (MKKH), melakukan kegiatan pengembangan kurikulum, silabus dan satuan acara perkuliahan (SAP) Mata Kuliah Kemahiran Hukum (MKKH), bertanggungjawab terhadap pengelolaaan dan pengembangan PUSDIKLAT

RUANG LINGKUP

PUSDIKLAT sebagai lembaga pendidikan dan latihan di bidang hukum serta pengelola MKKH memiliki peranan dalam memberikan pendidikan dan ketrampilan hukum bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan masyarakat secara umum dalam kerangka pendidikan dan pengembangan pengetahuan hukum praktis. Dalam pengelolaan pendidikan dan ketrampilan hukum tersebut, memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam penyusunan dan pelaksanaan program. pelaksanaan progran kerja ini dilakukan melalui satuan bidang kerja yang terdiri dari :

1. STAF PELATIHAN

Staf ini bertanggungjawab terhadap penyusunan program kerja dibidang pelatihan hukum bagi mahasiswa dam masyarakat. Orientasi pelatihan diarahkan dalam pembekalan ketrampilan praktis dengan didukung pengetahun teoritis

2. STAF KURIKULUM

Staf ini bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan mengevaluasi proses perkuliahan Mata Kuliah Kemahiran Hukum (MKKH) baik mengenai materinya seperti pembuatan dan atau revisi SAP/SILABI maupun dosen pengampunya.

3. STAF PENGEMBANGAN

Staf ini bertanggungjawab terhadap pengemabangan pendidikan dan latihan hukum, pengembangan kurikulum dan penyiapan sumber daya manusia.

4. STAF DISKUSI DAN KAJIAN

Staf ini bertanggungjawab terhadap perencanaan dan pelaksanaan kajian dan diskusi tentang materi-materi hukum praktis, aktual dan yang sedang berkembang di masyarakat. Kajian terhadap perkembangan hukum praktis diarahkan untuk membangun kerangka pendidikan dan ketrampilan hukum praktis bagi kalangan mahasiswa dan masyarakat umum.

Informasi lebih lanjut tentang Pusdiklat silahkan kunjungi Web Pusdiklat http://www.pusdiklat.law.uii.ac.id .

Februari 4, 2008

PSH

Pusat Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Pusat Studi Hukum “PSH”

Pusat Studi Hukum (PSH) merupakan unsur pelaksana fakultas dalam bidang Kajian, Bidang Penerbitan & Publikasi. Bidang Kajian. Bidang Kajian terdiri atas Bidang Kajian I dan Bidang Kajian II

Arah Bidang Kajian I

Merumuskan dan melaksanakan bentuk kajian ilmiah yang bersifat mendasar. Topik-topik kajian yang diketengahkan akan dibahas secara kritis dari berbagai aspek, yang pada akhirnya bermuara pada kajian hukum itu sendiri. Aspek-aspek yang digunakan adalah tinjauan dari aspek filsafat (filosof); aspek norma-norma dan kaidah; aspek teori dan pemikiran-pemikiran tokoh yang melandasi suatu teori.

Arah Bidang Kajian II

Merumuskan dan melaksanakan bentuk kajian ilmiah yang bersifat tematik dan terstruktur antar disiplin ilmu (interdisipliner)Bidang garap dari kajian ini lebih diarahkan pada persoalan-persoalan kekinian yang sedang menggejala

Februari 4, 2008

PKBH

Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum

Profil Klinik Hukum Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum “LKBH/PKBH”

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Nama Organisasi

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Tempat dan Waktu Pendirian

LKBH Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia didirikan di Yogyakarta secara de facto pada tahun 1976, namun secara de jure adalah pada 23 Juli 1978.

Pendiri LKBH

LKBH Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia didirikan oleh beberapa aktivis mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) dan di dukung oleh beberapa dosen yang memiliki komitmen terhadap penegakan hukum (law enforcement) di tanah air, khususnya “access to justice” bagi warga masyarakat yang kurang mampu baik secara ekonomi, sosial maupun politik serta warga masyarakat yang terpinggirkan.

Kedudukan LKBH

Adalah sebuah lembaga independen yang berada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dasar Pemikiran Pendirian LKBH

Sistem politik yang dibangun dan dijalankan pada masa itu sangat berpengaruh tidak hanya terhadap produk hukum yang dilahirkan yang sangat kental dengan materi muatan “hukum yang otoriter” yang cenderung bersifat “status quo”, namun juga penegakan hukum (law enforcement) yang cenderung tidak berpihak kepada keadilan, tetapi lebih berpihak kepada “kemauan” penguasa.

Di samping itu, kurang transparannya biaya berperkara di pengadilan, sulitnya mendapatkan pengacara dan lembaga-lembaga atau institusi-institusi yang memiliki komitmen untuk penegakan keadilan dan kepedulian terhadap warga masyarakat yang kurang mampu dan yang terpinggirkan telah semakin menjauhkan warga masyarakat tersebut untuk mendapatkan keadilan (access to justice).

Sebagaimana diketahui sebagian besar masyarakat kita masih dalam taraf garis kemiskinan. Jangankan untuk membayar biaya perkara ke pengadilan dan membayar pengacara (advokat), untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang bersifat primer saja mereka sudah mengalami kesulitan. Sementara itu, dalam waktu yang bersamaan kebutuhan terhadap keadilan juga sangatlah mereka butuhkan terutama terkait dengan pemenuhan dan perlidungan terhadap hak-hak mereka.

Melihat situasi sulit dan kompleks yang dihadapi oleh warga masyarakat tersebut, beberapa aktivis mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan didukung oleh beberapa dosen menggagas berdirinya sebuah lembaga yang memiliki komitmen dan kepedulian dalam memberikan “bantuan hukum” kepada warga masyarakat yang kurang mampu dan yang terpinggirkan itu. Lembaga yang dimaksud kemudian dikenal dengan nama “Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum” yang disingkat dengan “LKBH”.

Dalam perkembangannya, LKBH tidak hanya sekedar memberikan “bantuan hukum” kepada warga masyarakat, tetapi lebih dari itu juga telah berfungsi sebagai semacam “laboratorium” civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (dosen, alumni, dan mahasiswa) dalam melakukan pengabdian bagi masyarakat di bidang hukum dan sekaligus berfungsi sebagai tempat praktek hukum mahasiswa, sehingga mahasiswa tidak hanya menguasai teori dan hukum positif, tetapi juga memiliki pengalaman praktek hukum (seperti pembuatan rekes-rekes hukum, pemberian penyuluhan hukum dan konsultasi hukum, serta mendampingi advokat ke berbagai institusi pemerintah, swasta, dan penegak hukum, yakni: pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian) . Dengan demikian, sistem perkuliahan di Fakultas Hukum UII didesain secara komprehensif dengan meletakkan praktek hukum sebagai salah satu dari keunggulan “kompetitif”.

Visi dan Misi LKBH

Visi: Pemberdayaan masyarakat di bidang hukum dalam rangka mewujudkan keadilan (justice for all) tanpa membeda-bedakan latar belakang agama, suku, warna kulit, jenis kelamin, dan lain-lain.

Misi: (1). Membuka “access to justice” bagi warga masyarakat terutama mereka yang kurang mampu dan yang terpinggirkan (2) Pelibatan mahasiswa, alumni, dan dosen dalam pemberian pelayanan hukum kepada warga masyarakat; (3) Membangun dan mengembangkan kesadaran dan kemampuan warga masyarakat dalam penyelesaian masalah-masalah hukum, khususnya secara non litigasi.

Tujuan LKBH

Sebagai laboratorium bagi dosen, alumni, dan mahasiswa dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum;

Membantu warga masyarakat yang kurang mampu dan yang terpinggirkan untuk mendapatkan keadilan.

Jenis-jenis Pelayanan Hukum

1 Bantuan Hukum (litigasi dan non litigasi);

2 Konsultasi Hukum;

3 Penyuluhan Hukum;

4 Pelatihan-pelatihan Hukum; dan

5 Pembuatan Legal Opinion.

Struktur Organisasi LKBH

Program Kerja Organisasi

Bidang Litigasi: memberikan pelayanan di bidang bantuan hukum (baik litigasi maupun non litigasi), konsultasi hukum, dan pembuatan legal opinion, bedah kasus, dan lain-lain;

Bidang Non Litigasi: memberikan pelayanan di bidang penyuluhan hukum (sosialisasi peraturan perundang-undangan) ke berbagai lapisan masyarakat, terutama di pedesaan dan ke sekolah-sekolah dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum warga masyarakat baik dilakukan secara langsung maupun melalui brosur, media cetak, dan media elektronik;

Bidang Humas dan Studi Kebijakan: memberikan pelayanan di bidang pelatihan-pelatihan hukum dalam rangka menumbuhkembangkan kemampuan warga masyarakat untuk membela hak dan kewajibannya serta melakukan advokasi kebijakan publik dan eksaminasi terhadap putusan pengadilan. Di samping itu, juga melakukan penelitian hukum, diskusi publik yang terkait dengan kebijakan publik, dan pengkritisan terhadap berbagai (rancangan) produk hukum hukum daerah.

Alamat LKBH

Klinik Hukum Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jalan Lawu Nomor 3 Kotabaru, Yogyakarta 55224, Telepon/Fax (0274) 566723, E-mail: [email protected] atau [email protected]

Alur Permohonan Pelayanan Hukum

Februari 4, 2008

Ilmu Hukum (S1)

Program Studi dan Lama Studi

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Profil Program Studi S-1 Ilmu Hukum

Program Studi dan Lama Studi

Fakultas Hukum UII membuka satu program studi untuk tingkat strata-1 (S-1), yaitu Program Studi Ilmu Hukum dengan gelar akademik Sarjana Hukum (SH).
Beban studi pada Program Studi Ilmu Hukum dihitung dengan Satuan Kredit Semester (SKS) sejumlah 144 SKS.
Masa studi mahasiswa paling lama 7 (tujuh) tahun. Mahasiswa yang berprestasi baik dapat menyelesaikan studi kurang dari 4 (empat) tahun.

Unsur Lain Pelaksana Akademik Fakultas

Departemen-departemen
Laboratorium
Pusat-Pusat Studi Hukum

Februari 4, 2008

Ilmu Hukum (S1)

Profil Program Studi

Program Studi dan Masa Studi Ilmu Hukum (S-1) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Program Studi

Mulai tahun akademik 1994/1995, dengan SK Menteri Mendikbud No. 17/D/0/1993, Fakultas Hukum UII, tidak memiliki jurusan dan hanya memiliki satu program studi yaitu Program Studi Ilmu Hukum (status disamakan), dengan gelar akademik Sarjana Hukum (S.H).

Perubahan tersebut berlaku juga bagi seluruh Fakultas Hukum di Indonesia. (KAT.1999.077)
Sejalan dengan tuntutan jaman, maka kualitas Fakultas Hukum UII juga semakin teruji. Hal ini dibuktikan dengan mendapatkan akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional (BAN), dengan nilai A (Baik Sekali) berdasarkan SK BAN Nomor: 00794/AKA-I-I/UIIIHK/VIII/1998.(LEA.9 Fakultas Hukum UII membuka satu program studi untuk tingkat strata-1 (S-1), yaitu Program Studi Ilmu Hukum dengan gelar akademik Sarjana Hukum (SH). Disamping itu Fakultas Hukum juga membuka program studi Pasca Sarjana untuk jenjang Strata-2 (Magister) dan Strata-3 (Doktor) ilmu hukum dan Program Profesi Advokat. Selanjutnya dalam buku ini yang dimaksud dengan program studi ilmu hukum adalah program studi untuk tingkat Strata-1.

Masa Studi

Beban studi pada Program Studi Ilmu Hukum dihitung dengan Satuan Kredit Semester (SKS) sejumlah 144 SKS. Masa studi mahasiswa paling lama 7 (tujuh) tahun. Mahasiswa yang berprestasi baik dapat menyelesaikan studi kurang dari 4 (empat) tahun.

Januari 28, 2008

Ilmu Hukum (S1)

Sistem Pendidikan dan Kurikulum

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum (S-1)

KURIKULUM

Komposisi Kurikulum, Silabus, Satuan Acara Perkuliahan (SAP) dan Pustaka

Komposisi Kurikulum

Kurikulum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia merupakan gabungan antara Kurikulum Inti sebanyak 78 SKS dan Kurikulum Institusional sebanyak 66 SKS.

Kurikulum Inti (78 SKS) dikelompokkan menjadi lima kelompok mata kuliah:

MK Pengembangan Kepribadian (MPK) 6 SKS
1. MK Keilmuan dan Ketrampilan (MKK) 49 SKS
2. MK Keahlian Berkarya (MKB) 13 SKS
3. MK Perilaku Berkarya (MPB) 4 SKS
4. MK Berkehidupan Bersama (MBB) 6 SKS
Jumlah = 78 SKS

Kurikulum Institusional (66 SKS) dikelompokkan :

Mata Kuliah Institusional Pokok
1. MK Pengembangan Kepribadian (MPK) 8 SKS
2. MK Keilmuan Berkarya (MKK) 34 SKS
3. MK Keahlian Berkarya (MKB) 4 SKS
4. MK Perilaku Berkarya (MPB) 2 SKS
5. MK Berkehidupan Bersama (MBB) 2 SKS

Mata Kuliah Institusional Pilihan Bebas
MK Keilmuan dan Keterampilan (MKK) 12 SKS

Mata Kuliah Institusional Pilihan Hukum Islam
MK Keilmuan dan Keterampilan (MKK) 2 SKS

Mata Kuliah Institusional Pilihan Pendid.Kemahiran
MK Keahlian Berkarya (MKB) 2 SKS
Jumlah = 66 SKS

Silabus, Satuan Acara Perkuliahan (SAP) dan Pustaka:

1. Silabus, Satuan Acara Perkuliahan (SAP) dan Bahan Pustaka untuk mata kuliah Kurikulum Inti dan Kurikulum Institusional disusun oleh dosen pengajar mata kuliah yang bersangkutan yang ditetapkan oleh Ketua Departemen.

2. Untuk mata kuliah kelas paralel Silabus, SAP dan bahan pustaka disusun oleh kelompok pengajar yang dikoordinir oleh dosen koordinator pada mata kuliah yang bersangkutan.

3. Silabus dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) dan bahan pustaka untuk mata kuliah Kurikulum Inti maupun Institusional disusun berdasarkan perkembangan Ilmu Hukum dewasa ini dan harus memuat aspek-aspek falsafah, teori, hukum positif dan asas-asas

4. Hukum Islam yang disertai dengan analisis kasus dengan menggunakan metode pendekatan terapan (applied approach).

Kemahiran Hukum

1. Untuk mengembangkan minat profesi yang hendak ditekuni dan dikembangkan mahasiswa diharuskan menempuh Mata Kuliah

2. Kemahiran Hukum yang terdiri dari Mata Kuliah Kurikulum Inti (6 SKS), dan 2 SKS Mata Kuliah Kurikulum Institusional serta mata kuliah Pilihan Kemahiran Hukum (2 SKS).

3. Pengambilan Mata Kuliah Kemahiran Hukum dibolehkan apabila telah lulus mata kuliah prasyarat yang ditentukan.

4. Materi Mata Kuliah Kemahiran Hukum bersifat praktis (terapan) dan analisis kasus hukum.

5. Komponen penilaian Mata Kuliah Kemahiran Hukum terdiri dari presensi, ujian tertulis, aktivitas kelas dan latihan-latihan.

6. Waktu Penyelenggaraan kuliah dan ujian kelompok Mata Kuliah Kemahiran Hukum ditentukan sebagai berikut:

Kuliah Kerja Nyata (KKN)

1. Untuk memprogramkan KKN, seorang mahasiswa harus memenuhi persyaratan akademik lebih dahulu, yaitu telah mengumpulkan minimal 100 SKS dengan IPK > 2.00 dan lulus ujian Baca Tulis Al Qur’an dan Praktek Ibadah (BTAQ/PI) sehingga status mahasiswa berubah menjadi boleh KKN.

2. Dengan status akademik tersebut di atas, mahasiswa dapat memprogramkan KKN pada Rencana Akademik Semester (RAS).

3. Melalui bukti bahwa KKN telah diprogramkan pada RAS, mahasiswa diwajibkan mendaftarkan diri ke Direktorat Penelitian dan

4. Pengabdian Masyarakat (DPPM) UII.

5. Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) terdiri atas: (a). Program Reguler 1 (R1), (b). Program Reguler 2 (R2), (c). Program Ekstensi (d). Program Kemitraan, (e). Program Mandiri, (f). Program Paper, (g). Program Pemagangan, (h). Program Khusus

6. Persyaratan, ketentuan, prosedur serta penjelasan KKN lebih lanjut dapat ditanyakan pada DPPM Universitas Islam Indonesia.

UJIAN & EVALUASI STUDI

Penilaian Hasil Belajar

1. Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas dan pengamatan.

2. Ujian diselenggarakan melalui Ujian Tengah Semester (UTS) dan

3. Ujian Akhir Semester (UAS), Ujian Tugas Akhir / Ujian Pendadaran.

4. Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) adalah penilaian hasil belajar yang terstruktur yang diselenggarakan secara terjadual pada pertengan dan akhir semester.

5. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa dapat berupa laporan membaca buku, evaluasi kasus, komentar atas suatu artikel/berita, membuat makalah atau bentuk kegiatan lainnya yang ditentukan oleh dosen.

Keberhasilan Mahasiswa

1. Keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah ditentukan dengan cara evaluasi melalui Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), Tugas (T), dan pengamatan dosen.

2. Keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan Program Sarjana dalam Program Studi Ilmu Hukum ditentukan melalui Ujian Tugas Akhir/Pendadaran.

Ujian Tengah Semester

1. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah ujian yang diselenggarakan secara terjadual pada setiap pertengahan semester.

2. Nilai Ujian Tengah Semester dihitung dengan skor angka.

Ujian Akhir Semester

1. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah ujian yang diselenggarakan secara terjadual pada setiap akhir semester.

2. Bahan Ujian Akhir Semester meliputi materi kuliah yang disampaikan sebelum dan sesudah Ujian Tengah Semester.

3. Nilai Ujian Akhir Semester dinyatakan dalam bentuk huruf sebagai berikut :

Nilai Huruf	Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Angka
A A- A/B B+ B B- B/c	= 4,00 = 3,75 = 3,50 = 3,25 = 3,00 = 2,75 = 2,50	C+ C C- C/D D+ D E	= 2,25 = 2,00 = 1,75 = 1,50 = 1,25 = 1.00 = 0.00

Tugas Terstruktur

1. Tugas (T) adalah tugas yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa yang dapat berbentuk laporan membaca buku (ringkasan, ikhtisar atau resensi), kliping berita hukum atau artikel hukum dengan komentar atau analisis kasus hukum, membuat paper dan bentuk kegiatan lainnya yang direncanakan oleh dosen.

2. Tugas (T) diberikan oleh dosen minimal 2 (dua) kali dalam satu semester, yaitu Tugas-1 (T1) ditugaskan sebelum Ujian Tengah Semester (UTS) dan Tugas-2 (T2) ditugaskan sebelum Ujian Akhir Semester (UAS).

Index Prestasi

1. Indeks Prestasi (IP) adalah angka yang menunjukkan prestasi akademik mahasiswa. Indeks Prestasi mahasiswa dihitung dengan rumus:

PS = S(Bobot SKS Mata Kuliah X Bobot Nilai

Jumlah SKS

2. Indeks Prestasi mahasiswa dibedakan menjadi dua, yaitu Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Komulatif (IPK). Indeks Prestasi Semester adalah angka yang menunjukkan prestasi akademik rata-rata yang dicapai mahasiswa pada setiap semester. Indeks Prestasi Komulatif adalah angka yang menunjukkan prestasi akademik rata-rata yang dicapai mahasiswa untuk semua mata kuliah yang pernah ditempuh.

3. Banyaknya SKS yang dapat diprogramkan oleh mahasiswa pada tiap semester ditentukan oleh Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Komulatif (IPK) yang diperoleh pada semester sebelumnya, sesuai matrik komputer sistem SIMAK.

TUGAS AKHIR & PENDADARAN

Tugas Akhir adalah tugas penulisan karya ilmiah hukum yang dibebankan kepada mahasiswa yang hendak mengakhiri studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Penulisan karya tulis ilmiah hukum dapat berbentuk:

1. Penulisan Skripsi, Penulisan Skripsi adalah pengungkapan kesenjangan antara das-sollen dengan das-sein, kemudian dianalisis, disimpulkan dan dirumuskan saran-saran.

2. Penulisan Legal Memorandum, Penulisan Legal Memorandum adalah penulisan yang dimulai dengan mengungkapkan dan mengidentifikasi kasus, fakta (sein), kemudian dianalisis dengan menggunakan kerangka teori/yuridis (sollen) lalu kesimpulan dan solusi.

3. Penulisan Studi Kasus Hukum, Penulisan Studi Kasus Hukum adalah penulisan karya ilmiah yang disusun dalam bentuk tanggapan dan analisi terhadap suatu putusan pengadilan murni dan tidak murni, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap. Bagi putusan yang belum berkekuatan hukum tetap dapat digunakan putusan hipotesis.

4. Bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah skripsi/ Tugas Akhir pada Tahun Akademik 2006/2007 dan sesudahnya, judul skripsi hanya berlaku maksimal 2 (dua) semester atau setelah berakhirnya masa perpanjangan. Jika selama 2 (dua) semester atau masa perpanjangan tersebut Tugas Akhir belum selesai, mahasiswa diwajibkan mengganti judul Tugas Akhir dan selanjutnya proses penyusunan Tugas Akhir dimulai dari awal.

SYARAT PENULISAN TUGAS AKHIR

Syarat Akademik :

1. Telah menyelesaikan (lulus) minimal 120 SKS termasuk mata kuliah Metode Penelitian Hukum dan Metode Penulisan Hukum (MPH dan MPH) dan IPK > 2.00.

2. Tercatat sebagai mahasiswa aktif pada semester yang sedang berjalan.

3. Mencantumkan mata kuliah Tugas Akhir dalam RAS semester yang sedang berjalan.

Syarat Administrasi :

1. Telah membayar uang bimbingan Tugas Akhir.

2. Mengisi blangko pengajuan judul Tugas Akhir.

Catatan : Prosedur dan tata cara penulisan tugas akhir diatur dalam buku pedoman tersendiri

UJIAN PENDADARAN

1. Pendadaran dilakukan 2 (dua) periode setiap tahun ajaran, yang masing-masing terdiri dari 5 (lima) gelombang penyelenggaraan

2. Pendadaran dilakukan secara lisan oleh tim penguji pendadaran yang terdiri dari 3 (tiga) orang dosen penguji dengan waktu maksimal 50 menit untuk setiap mahasiswa.

3. Ujian tugas akhir dilaksanakan semi komprehensif dengan materi ujian meliputi materi Tugas Akhir, metode penelitian dan materi hukum umum (asas-asas hukum) serta materi Hukum Islam yang terkait dengan materi Tugas Akhir.

4. Kepada lulusan sarjana diberikan predikat kelulusan sebagai berikut:

a. Cumlaude
b. Sangat memuaskan
c. Memuaskan
d. Cukup

5. Pedoman pemberian predikat kelulusan sarjana adalah sbb:
a. IPK 3.50 – 4.00 : Cumlaude
b. IPK 3.00 – 3.49 : Sangat Memuaskan
c. IPK 2.76 – 2.99 : Memuaskan
d. IPK 2.00 – 2.75 : Cukup

6. Khusus untuk predikat cumlaude, mahasiswa harus memenuhi syarat tambahan, yaitu:

a. Tidak pernah melakukan kecurangan akademik
b. Tidak ada nilai D
c. Satu kali tempuh ujian pendadaran
d. Masa studi minimum tambah satu tahun.

SYARAT UJIAN TUGAS AKHIR/PENDADARAN

Syarat akademik

1. Telah Mengumpulkan kredit mata kuliah sebanyak 140 SKS, dengan komposisi sebagaimana tersebut dalam Susunan Mata Kuliah dan Besar Kredit (Kurikulum 2002), Fakultas Hukum UII, dikurangi mata kuliah penulisan Hukum/Skripsi.

2. Telah tutup teori.

3. Lulus Mata Kuliah Pembinaan Keagamaan (ONDI, LKID dan BTAQ/PI)

4. Khusus angkatan 2002/2003 dan sesudahnya, telah memiliki sertifikat TOEFL dengan skor minimal 400, yang dikeluarkan oleh institusi yang ditunjuk UII berdasarkan SK. Rektor: 152/SK.Rek/ BAAK /VI /2003. (CILACS UII, PusPel Bahasa UGM, PusPel Bahasa UNY, English Extention Course USD dan Program International Fakultas Ekonomi UII).

Syarat Administratif, menyerahkan:

1. Foto kopi daftar Nilai Kumulatif (IPK) Tutup Teori, sebanyak 1 (satu) lembar yang telah dicap ¿Tutup Teori¿.

2. Foto kopi ijazah SMA/SLTA sebanyak 2 (dua) lembar.

3. Foto kopi akte kelahiran, sebanyak 1 (satu) lembar.

4. Foto kopi halaman pengesahan judul, yang telah ditandatangani Dosen Pembimbing Tugas Akhir, sebanyak 1 (satu) lembar.

5. Foto kopi Sertifikat KKN dilegalisir 1 (satu) lembar

6. Foto kopi Sertifikat TOEFL (yang dilegalisir), dengan score minimal 400 dari lembaga yang diakui oleh UII (butir a.8, di atas), sebanyak 1 (satu) lembar, untuk mahasiswa angkatan 2002 dan sesudahnya.

7. Foto kopi lembar pengesahan Tugas Akhir 1 (satu) lembar

8. Kartu bimbinganTugas Akhir yang ditandatangani Dosen pembimbing Tugas Akhir (Asli).

9. Pasfoto ukuran 3 x 4 = 1 lembar (untuk kartu ujian pendadaran) dan pasfoto ukuran 4 x 6 = 4 lembar berwarna, dengan latar belakang/Background BIRU (untuk Ijazah).

a) Laki-laki : memakai Jas dan Dasi
b) Wanita : berbusana Nasional/Muslimah (tidak terbuka/ transparan)

10. Tugas Akhir dijilid sementara sebanyak 3 (tiga) naskah yang telah disahkan Pembimbing Skripsi untuk mengikuti Ujian Tugas Akhir/ Pendadaran.

11. Kuitansi Lunas SPP Semester berjalan & Catur Darma:
a) Ujian Semester Gasal : lunas SPP angsuran I dan II
b) Ujian Semester Genap : lunas SPP angsuran III dan IV

12. Kuitansi asli pendaftaran pendadaran

13. Melampirkan RAS Penulisan Hukum/Tugas Akhir.

14. Seluruh berkas persyaratan administrasi tersebut di atas, dimasukkan dalam stopmap warna merah.

Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

1. Ujian pendadaran diselenggarakan setiap tahun ajaran sebanyak dua periode, yaitu periode I pada Semester Gasal dan periode II pada Semester Genap. Setiap periode terdiri dari lima gelombang.

2. Mahasiswa dapat mengikuti ujian pendadaran secara berurutan setiap tahap pada periode I atau II sepanjang tidak lebih dari satu tahun (12 bulan ) sejak mengikuti ujian pendadaran pertama.

3. Pembimbingan atas revisi/perbaikan terhadap naskah tugas Akhir setelah ujian Tugas Akhir/Pendadaran, menjadi tanggungjawab pembimbing Tugas Akhir dan dosen penguji yang memberi catatan revisi atau perbaikan.

4. Batas waktu melakukan perbaikan naskah Tugas Akhir setelah ujian Tugas Akhir/Pendadaran harus diselesaikan oleh mahasiswa paling lambat dua minggu sebelum rapat yudisium (Wisuda) dilaksanakan. Jika sampai pada batas waktu yang telah ditentukan, revisi/perbaikan belum selesai dilakukan oleh mahasiswa, maka yudisium kelulusan mahasiswa tersebut akan ditunda sampai dengan diselesaikannya dan diserahkannya revisi/perbaikan Tugas Akhir kepada Fakultas.

Predikat Kelulusan

Kepada lulusan sarjana diberikan predikat kelulusan sebagai berikut:

IP 3.50 – 4.00 = Cumlaude *)

IP 3,00 – 3.49 = Sangat Memuaskan

IP 2.76 – 2.99 = Memuaskan

IP 2.00 – 2.75 = cukup

*) Juga harus memenuhi syarat tambahan sebagai berikut

a. Tidak pernah melakukan kecurangan akademik

b. Tidak ada nilai D

c. Satu kali tempuh ujian pendadaran

d. Masa studi minimum tambah satu tahun

Januari 28, 2008

Ilmu Hukum (S1)

Staf Pengajar

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Staff Pengajar

	Abdul Jamil, H. Dr., SH., MH. Pendidikan S1 :Fakultas Hukum UII (1989) Pendidikan S2 :Magister Hukum UI, Jakarta (2000) Pendidikan S3 : Program Doktor Hukum UNDIP (sedang studi) Bidang Keahlian :Hukum Islam & Advokat Karya Ilmiah terakhir :Lembaga Perdamaian Sebagai alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Pandangan Peradilan Islam dan Hukum Positif e-Mail :-
	Agus Triyanta, Drs., MA., MH. Ph.D Alamat :Plumbon Tengah, Mojorejo, Tempel, Sleman 55552 Pendidikan S1 :IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1992) Pendidikan S2 :Magister Hukum UII (1998 – 2003) University of Manchester, UK (1999 – 2001) Pendidikan S3 :International Islamic Universiti Malaysia (IIUM) (2008) Bidang Keahlian :Hukum Perbankan Islam Karya Ilmiah terakhir :The Implementation of Shari’ah Complience In Islamic Banking: A Comparative Study Between Malaysia and Indonesia e-Mail :-
	Aroma Elmina Martha, Dr., SH., MH. Pendidikan S1 :Fakultas Hukum UII (1993) Pendidikan S2 :Magister Hukum UI, Jakarta (2001) Pendidikan S3 :Program Doktor Hukum UI, Jakarta Bidang Keahlian :Hukum Pidana dan Kriminologi Karya Ilmiah terakhir :Pencurian Mayat : Studi Kasus Terpidana Sumanto e-Mail :-
	Artidjo Alkostar, Dr., SH., LL.M. Alamat :Perum Sidoarum, Jl. Cerme 37A Godean, Sleman Pendidikan S1 :Fakultas Hukum UII (1982) Pendidikan S2 :Chicago, Amerika Serikat Pendidikan S3 :Program Doktor Hukum UNDIP (2007) Bidang Keahlian :Hukum Pidana Karya Ilmiah terakhir :Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Penegakan Hukum e-Mail :-
	Aunur Rahim Faqih, H., Dr., SH., M.Hum. Alamat :Manukan, Ganjuran, Condongcatur, Sleman Pendidikan S1 :Fakultas Hukum UII (1982) Pendidikan S2 :Magister Hukum UGM Yogyakarta (1996) Pendidikan S3 :Program Doktor Ilmu Hukum UII (sedang studi) Bidang Keahlian :Hukum Perdata dan Muamalah Karya Ilmiah terakhir :Pengembangan Hukum Wakaf Produktif untuk Mengatasi Kemiskinan dan Ketergantungan e-Mail :-
	Bagya Agung Prabowo, SH., M.Hum. Alamat :Perum Grasia 2 Blok B/2 Kadirojo 2 Purwomartani Kalasan Sleman Pendidikan S1 :Fakultas Hukum UII (1997) Pendidikan S2 :Magister Hukum UII Yogyakarta (2001) Pendidikan S3 :- Bidang Keahlian :Hukum Perbankan Islam Karya Ilmiah terakhir :Konstruksi Hukum Pembiayaan Al Qardh Al Hasan pada Bank Syariah e-Mail :[email protected]
	Bambang Sutiyoso, H. Dr., SH., M.Hum. Alamat :Jl. Solo Km.8 Dewan DPII/67 Yogyakarta 55282 Pendidikan S1 :Fakultas Hukum UII (1994) Pendidikan S2 :Magister Hukum UGM Yogyakarta (2001) Pendidikan S3 :StudiLanjut PascaSarjana UGM Bidang Keahlian :Hukum Acara Perdata Karya Ilmiah terakhir :Lembaga Eksaminasi dan Profesionalitas Hakim e-Mail :-
	Budi Agus Riswandi, SH., M.Hum. Alamat :Perum Graha Mandiri II/7 Rejodani, Ngaglik, Sleman Pendidikan S1 :Fakultas Hukum UII (1998) Pendidikan S2 :Magister Hukum UII Yogyakarta (2001) Pendidikan S3 :- Bidang Keahlian :HAKI & Cyber Law Karya Ilmiah terakhir :Aspek Hukum Internet Banking e-Mail :[email protected]

	Djohari Santosa, SH., SU. Alamat :Perum Jatimulyo 9 A Yogyakarta Pendidikan S1 :Fakultas Hukum UII (1975) Pendidikan S2 :UGM Yogyakarta (1985) Pendidikan S3 :- Bidang Keahlian :Hukum Dagang Karya Ilmiah terakhir :Pendaftaran Tanah di BPPN Kota Yogyakarta e-Mail :-
	E. Zainal Abidin, H., SH., MS., MPA. Alamat :Jl. Gondosuli GK IV/130 Baciro Yogyakarta Pendidikan S1 :Fakultas Hukum UII (1973) Pendidikan S2 :Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1989) Amerika Serikat (1989) Pendidikan S3 :Program Doktor Hukum UNDIP, Semarang (sedang studi) Bidang Keahlian :Hukum Administrasi Negara Karya Ilmiah terakhir :Status Tanah Kasultanan Yogyakarta e-Mail :-
	Endro Kumoro, SH., M.Hum. Alamat :Pemukti Baru RT 13 RW 4 Tlogo, Prambanan, Klaten Pendidikan S1 :Fakultas Hukum UII (1978) Pendidikan S2 :Magister Hukum UNAIR Surabaya (1997) Pendidikan S3 :- Bidang Keahlian :Hukum Perdata dan Hukum Adat Karya Ilmiah terakhir :Pengaruh Pengelolaan Tanah Kas Terhadap Otonomi Desa di DIY Sebelum Berlakunya UU 22/1999 e-Mail :-
	Ery Arifudin, SH., MH. Alamat :Perum Griya Ketawang Permai Blok O/1 Gamping, Sleman Pendidikan S1 :Fakultas Hukum UII (1990) Pendidikan S2 :Magister Hukum UNAIR Surabaya (1998) Pendidikan S3 :- Bidang Keahlian :Hukum Perdata Karya Ilmiah terakhir :Perlindungan Hukum Bagi Investor Commercial Paper di Indonesia e-Mail :-
	Hanafi Amrani, SH., LL.M., MH., Ph.D. Alamat :Jl. Wates Km.4 Somodaran Gamping GP III/102 Yogyakarta Pendidikan S1 :Fakultas Hukum UII (?) Pendidikan S2 :Magister Hukum UI Jakarta (?) Pendidikan S2 : Belanda Pendidikan S3 :Belanda (sedang studi) Bidang Keahlian : Hukum Pidana Karya Ilmiah terakhir :- e-Mail :-
	Prof. Jawahir Thontowi, SH., Ph.D. Alamat :Jl. Klaseman I/24 Sinduharjo Ngaglik Sleman Pendidikan S1 :Fakultas Hukum UII (1982) Pendidikan S2 :Australia Pendidikan S3 :Australia (1998) Bidang Keahlian :Hukum Internasional dan Antropologi Hukum Karya Ilmiah terakhir :Komunitas Lokal Perspektif HAM dan Hukum Nasional e-mail :-
	Karimatul Ummah, SH., M.Hum. Alamat :Fak. Hukum UII, Jl. Tamansiswa 158 Yogya Pendidikan S1 :Fakultas Hukum UII (1991) Pendidikan S2 :Magister Hukum UII (1998) Pendidikan S3 :- Bidang Keahlian : Hukum Islam Karya Ilmiah terakhir :Adopsi sebagai Upaya Melindungi Hak-hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam e-Mail :-

	M. Arif Setiawan, Dr. H., SH., MH. Alamat :Jl. Melati Kulon 28 Baciro, Yogyakarta Pendidikan S1 :Fakultas Hukum UII (1988) Pendidikan S2 :Magister Hukum UI Jakarta (1998) Pendidikan S3 :Program Doktor Hukum UNDIP Semarang Bidang Keahlian :Hukum Acara Pidana Karya Ilmiah terakhir :- e-Mail :[email protected]
	M. Syamsudin, Dr., SH., M.Hum. Alamat :Fakultas Hukum Jl.Taman Siswa 158 Yogyakarta Telp.(0274-379178 Pendidikan S1 :Fakultas Hukum UNDIP Pendidikan S2 :Magister Hukum UNAIR Pendidikan S3 :Program Doktor Hukum UNDIP Bidang Keahlian :Hukum Adat, Antropologi Hukum dan Metode Penelitian Hukum Karya Ilmiah terakhir :- e-Mail :-
	Machsun Thabroni, H., SH., M.Hum. (Alm) Alamat :Fakultas Hukum Jl.Taman Siswa 158 Yogyakarta Telp.(0274-379178 Pendidikan S1 : Fakultas Hukum UII Pendidikan S2 : Magister Hukum UGM Pendidikan S3 : Pasca Sarjana Fakultas Hukum UII Bidang Keahlian :- Karya Ilmiah terakhir :- e-Mail :-
	Masjhud Asjhari, H., SH., M.Kn. Alamat :Fakultas Hukum Jl.Taman Siswa 158 Yogyakarta Telp.(0274-379178 Pendidikan S1 :Fakultas Hukum UII Pendidikan S2 :Magister Hukum UGM Pendidikan S3 :- Bidang Keahlian :Hukum Agraria dan Hukum Administrasi Negara Karya Ilmiah terakhir :- e-Mail :-
	Mila Karmila Adi, SH., MHum. (Almh) Alamat :Yogyakarta Pendidikan S1 :Fakultas Hukum UII (1993) Pendidikan S2 :Magister Hukum Unpad Bandung (2002) Pendidikan S3 Program Doktor Hukum UII (sedang studi) Bidang Keahlian :Hukum Perburuhan / HAN Karya Ilmiah terakhir :Perlindungan Hukum Atas Hak-hak Pasien Berdasarkan UU No. 29 Th 2004 Tentang Praktik Kedokteran e-Mail :-
	Moh. Hasyim, SH., MHum. Alamat : Yogyakarta Pendidikan S1 :Fakultas Hukum UGM (1994) Pendidikan S2 :Magister Hukum UGM Yogyakarta (2001) Pendidikan S3 :- Bidang Keahlian :Hukum Lingkungan Karya Ilmiah terakhir :Penegakan Hkm Adm. Terhadap Izin Usaha Industri Sebagai Instrumen Yuridis Penataan Lingkungan Hidup e-Mail :-
	Moh. Mahfud, Prof. Dr. H., MD SH., SU. Alamat :Fakultas Hukum Jl.Taman Siswa 158 Yogyakarta Telp.(0274-379178) Pendidikan S1 :Fakultas Hukum UII Pendidikan S2 :Magister Ilmu Sosial dan Politik UGM Pendidikan S3 :Program Doktor Hukum UGM Bidang Keahlian :Politik Hukum Karya Ilmiah terakhir :Membangun Politik Menegakkan Konstitusi e-Mail :-
	Mudzakkir, Dr., SH., MH. Alamat :Fakultas Hukum Jl.Taman Siswa 158 Yogyakarta Telp.(0274-379178) Pendidikan S1 :Fakultas Hukum UII Pendidikan S2 :Magister Hukum UI Pendidikan S3 :Doktor Hukum UI Bidang Keahlian :Viktimologi, Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Karya Ilmiah terakhir : e-Mail :-
	Muh. Abdul Kholiq, SH., MHum. Alamat :Fakultas Hukum Jl.Taman Siswa 158 Yogyakarta Telp.(0274-379178) Pendidikan S1 :Fakultas Hukum UII Pendidikan S2 :Magister Hukum UNDIP Pendidikan S3 :- Bidang Keahlian :Hukum Pidana, Hukum Pidana Islam dan Penologi Karya Ilmiah terakhir :- e-Mail :-
	Muh. Busjro Muqoddas, Dr. H., SH., M.Hum. Alamat :Fakultas Hukum Jl.Taman Siswa 158 Yogyakarta Telp.(0274-379178) Pendidikan S1 :Fakultas Hukum UII Pendidikan S2 :Magister Hukum UGM Pendidikan S3 :Program Doktor Hukum UII Bidang Keahlian :Hukum Acara Perdata, Filsafat Hukum dan Penemuan Hukum Karya Ilmiah terakhir :- e-Mail :-
	Mukmin Zakie, SH., M.Hum., Ph.D. Alamat :Fakultas Hukum Jl.Taman Siswa 158 Yogyakarta Telp.(0274-379178) Pendidikan S1 :Fakultas Hukum UII Pendidikan S2 :Magister Hukum USU Pendidikan S3 :Universitas Kebangsaan Malaysia Bidang Keahlian :Hukum Ketenagakerjaan Karya Ilmiah terakhir :- e-Mail :-
	Muntoha, Dr. Drs. H., SH., M.Ag. Alamat :Fakultas Hukum Jl.Taman Siswa 158 Yogyakarta Telp.(0274-379178) Pendidikan S1 :Fakultas Hukum UII Pendidikan S2 :Magister Studi Islam UIN Syarih Hidayatullah Pendidikan S3 :Program Doktor Hukum UI Bidang Keahlian :Hukum Otonomi Daerah dan Politik Islam Karya Ilmiah terakhir :- e-Mail :-
	Muryati Marzuki, Hj. SH., SU. Alamat :Fakultas Hukum Jl.Taman Siswa 158 Yogyakarta Telp.(0274-379178) Pendidikan S1 :Fakultas Hukum UII Pendidikan S2 :Magister Hukum UGM Pendidikan S3 :- Bidang Keahlian :Hukum Perdata Karya Ilmiah terakhir :- e-Mail :-
	Mustaqiem, Dr. H., SH., M.Si. Alamat :Fakultas Hukum Jl.Taman Siswa 158 Yogyakarta Telp.(0274-379178) Pendidikan S1 :Fakultas Hukum UII Pendidikan S2 :Magister Hukum UGM Pendidikan S3 :Program Doktor Hukum UNAIR Bidang Keahlian :Hukum Pajak Karya Ilmiah terakhir :Pengaturan Perpajakan Daerah dalam Sistem Pajak Indonesia e-Mail :-
	Nandang Sutrisno, SH., LL.M., M.Hum., Ph.D. Alamat :Fakultas Hukum Jl.Taman Siswa 158 Yogyakarta Telp.(0274-379178) Pendidikan S1 :Fakultas Hukum UII Pendidikan S2 :McGill University, Kanada Pendidikan S2 :Magister Hukum UNAIR Pendidikan S3 :Melbourne University Bidang Keahlian :Hukum Perdagangan Internasional Karya Ilmiah terakhir : e-Mail :-

	Ni’matul Huda, Dr. Hj., SH., M.Hum. Alamat :Fakultas Hukum Jl.Taman Siswa 158 Yogyakarta Telp.(0274-379178) Pendidikan S1 :Fakultas Hukum UII Pendidikan S2 :Magister Hukum UNPAD Pendidikan S3 :Program Doktor Hukum UII Bidang Keahlian :Hukum Otonomi Daerah Karya Ilmiah terakhir :- e-Mail :-
	Nurjihad, H., SH., M.Hum. Alamat :Perum Purwomartani Barat Blok I/15 Kalasan, Sleman Pendidikan S1 :Fakultas Hukum UII (1990) Pendidikan S2 :Magister Hukum UI, Jakarta (1998) Pendidikan S3 : – Bidang Keahlian :Hukum Perdata Islam Karya Ilmiah terakhir :Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia Studi Kasus CLD Kompilasi Hukum Islam e-Mail :-
	Pudak Nayati, SH., LL.M. Alamat :Fakultas Hukum Jl.Taman Siswa 158 Yogyakarta Telp.(0274-379178) Pendidikan S1 :Fakultas Hukum UGM Pendidikan S2 :- Pendidikan S3 :Melbourne University, Australia (sedang studi) Bidang Keahlian :Hukum Laut Internasional Karya Ilmiah terakhir :- e-Mail :-
	R. Sri Soemantri M, Prof. Dr., SH. (Alm) Alamat :Fakultas Hukum Jl.Taman Siswa 158 Yogyakarta Telp.(0274-379178 Pendidikan S1 :- Pendidikan S2 :- Pendidikan S3 :- Bidang Keahlian :- Karya Ilmiah terakhir :- e-Mail
	Ridwan, H., SH., M.Hum. Alamat :Fakultas Hukum Jl.Taman Siswa 158 Yogyakarta Telp.(0274-379178) Pendidikan S1 :Fakultas Hukum UII Pendidikan S2 :Magister Hukum UNPAD Pendidikan S3 :Program Doktor Hukum UNAIR (sedang studi) Bidang Keahlian :Hukum Administrasi Negara Karya Ilmiah terakhir :- e-Mail
	Ridwan Khairandy, Prof. Dr., SH., MH. Alamat :Fakultas Hukum Jl.Taman Siswa 158 Yogyakarta Telp.(0274-379178) Pendidikan S1 :Fakultas Hukum UII Pendidikan S2 :Magister Hukum UNPAD Pendidikan S3 :Program Doktor Hukum UI Bidang Keahlian :Hukum Perdata Karya Ilmiah terakhir :- e-Mail :-
	Rohidin, Dr., Drs. H., M.Ag. Alamat :Fakultas Hukum Jl.Taman Siswa 158 Yogyakarta Telp.(0274-379178) Pendidikan S1 :Fakultas Syariah UIN Kalijaga Pendidikan S2 :- Pendidikan S3 : Program Doktor Hukum UNDIP (sedang studi) Bidang Keahlian :Hukum Islam Karya Ilmiah terakhir :- e-Mail :-
	Rusli Muhammad, Dr. H., SH., MH. Alamat :Fakultas Hukum Jl.Taman Siswa 158 Yogyakarta Telp.(0274-379178) Pendidikan S1 :Fakultas Hukum UII Pendidikan S2 :Magister Hukum UNDIP Pendidikan S3 :Program Doktor Hukum UNDIP Bidang Keahlian :Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Karya Ilmiah terakhir :- e-Mail :-
	Saifudin, Dr.,SH., M.Hum. Alamat :Fakultas Hukum Jl.Taman Siswa 158 Yogyakarta Telp.(0274-379178) Pendidikan S1 :Fakultas Hukum UII Pendidikan S2 :Magister Hukum UNPAD Pendidikan S3 :Program Doktor Hukum UII Bidang Keahlian :Hukum Tata Negara dan Sosiologi Perundang-undangan Karya Ilmiah terakhir :Proses Pembentukan Undang-undang Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam proses Pembentukan UU di Era Reformasi e-Mail :-
	Salman Luthan, Dr., SH., MH. Alamat :Fakultas Hukum Jl.Taman Siswa 158 Yogyakarta Telp.(0274-379178) Pendidikan S1 :Fakultas Hukum UII Pendidikan S2 :Magister Hukum UI Pendidikan S3 :Program Doktor Hukum UI Bidang Keahlian :Hukum Pidana Ekonomi Karya Ilmiah terakhir :Kebijakan Penal mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan e-Mail :-
	Sefriani, SH., M.Hum. Alamat :Fakultas Hukum Jl.Taman Siswa 158 Yogyakarta Telp.(0274-379178) Pendidikan S1 :Fakultas Hukum UGM Pendidikan S2 :Magister Hukum UNPAD Pendidikan S3 :- Bidang Keahlian :Hukum Internasional Karya Ilmiah terakhir :- e-Mail :-
	SF. Marbun, Dr., SH., M.Hum. Alamat :Fakultas Hukum Jl.Taman Siswa 158 Yogyakarta Telp.(0274-379178) Pendidikan S1 :Fakultas Hukum UII Pendidikan S2 :Magister Hukum UNPAD Pendidikan S3 :Program Doktor UNPAD Bidang Keahlian :Hukum Administrasi Negara Karya Ilmiah terakhir :- e-Mail
	Siti Anisah, Dr. SH., M.Hum. Alamat :Fakultas Hukum Jl.Taman Siswa 158 Yogyakarta Telp.(0274-379178) Pendidikan S1 :Fakultas Hukum UII Pendidikan S2 :Magister Hukum UII Pendidikan S3 :Program Doktor Hukum UI Bidang Keahlian :Hukum Kepailitan Karya Ilmiah terakhir :Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia e-Mail :-
	Sri Hastuti Puspitasari, SH., M.Hum. Alamat :Fakultas Hukum Jl.Taman Siswa 158 Yogyakarta Telp.(0274-000000) Pendidikan S1 :Fakultas Hukum UII Pendidikan S2 :Magister Hukum UI Pendidikan S3 :- Bidang Keahlian :Hukum Konstitusi dan Hak Asasi Manusia Karya Ilmiah terakhir : e-Mail :-
	Sri Wardah, Hj., SH., SU. Alamat :Fakultas Hukum Jl.Taman Siswa 158 Yogyakarta Telp.(0274-379178) Pendidikan S1 :Fakultas Hukum UII Pendidikan S2 :Magister Hukum UGM Pendidikan S3 :- Bidang Keahlian :Hukum Acara Perdata Karya Ilmiah terakhir :- e-Mail :-
	Sri Wartini, Dra., SH., M.Hum., Ph.D. Alamat :Fakultas Hukum Jl.Taman Siswa 158 Yogyakarta Telp.(0274-379178) Pendidikan S1 :Fakultas Hukum UII Pendidikan S2 :Magister Hukum UNPAD Pendidikan S3 :International Islamic University of Malaysia (sedang studi) Bidang Keahlian :Hukum Lingkungan Internasional Karya Ilmiah terakhir :- e-Mail :-
	Sujitno, H., SH., MH. Alamat :Fakultas Hukum Jl.Taman Siswa 158 Yogyakarta Telp.(0274-379178) Pendidikan S1 :Fakultas Hukum UII Pendidikan S2 :Magister Hukum UGM Pendidikan S3 :- Bidang Keahlian :Hukum Perjanjian Karya Ilmiah terakhir :- e-Mail :-
	Suparman Marzuki, Dr. SH., M.Si. Alamat :Fakultas Hukum Jl.Taman Siswa 158 Yogyakarta Telp.(0274-379178) Pendidikan S1 :Fakultas Hukum UII Pendidikan S2 :- Pendidikan S3 :Program Doktor Hukum UII Bidang Keahlian :Sosiologi Hukum dan Hak Asasi Manusia Karya Ilmiah terakhir :- e-Mail :-
	Winahyu Erwiningsih, Hj., Dr. SH., M.Hum., Not. Alamat :Fakultas Hukum Jl.Taman Siswa 158 Yogyakarta Telp.(0274-379178) Pendidikan S1 :Fakultas Hukum UII Pendidikan S2 :Program Doktor Hukum UII Pendidikan S3 :Program Doktor Hukum UII Bidang Keahlian :Hukum Agraria Karya Ilmiah terakhir :- e-Mail :-
	Zairin Harahap, SH., M.Hum. Alamat :Fakultas Hukum Jl.Taman Siswa 158 Yogyakarta Telp.(0274-379178) Pendidikan S1 :Fakultas Hukum UII Pendidikan S2 :- Pendidikan S3 :- Bidang Keahlian :Hukum Lingkungan dan legal Drafting Karya Ilmiah terakhir :- e-Mail :- Masnur Marzuki, SH, LLM TTL: Bangkinang, 27 Juli 1980 Alamat: Jl. Gambiran Gg. Rukun Nomor 299 Umbulharjo, Yogyakarta 55162 Pendidikan S1 : Fakultas Hukum UII (2004) Pendidikan S2 : Melbourne Law School, The University of Melbourne, Australia (2007) Bidang Keahlian: Hukum Konstitusi dan Perbandingan Hukum Tata Negara Karya Ilmiah terakhir: “Jejak Langkah PAH II DPD RI; Jalan Panjang Menyuarakan Aspirasi Daerah”, Sekretariat Jenderal DPD RI, Jakarta, 2008. Email: [email protected]