Entries by gangsar

Status Grey Area Pekerja Rumah Tangga dalam Sudut Pandang Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia

Oleh: Najwa Amelia Mumtaz – 22410347 Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana Reguler Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Pekerja Rumah Tangga (PRT) merupakan jenis pekerjaan yang banyak dilakukan oleh masyarakat di negara berkembang, salah satunya adalah Indonesia. Pasalnya, PRT dianggap sebagai pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian khusus karena termasuk pada jenis pekerjaan domestik (Ilhamullah, 2023). […]

Batam, Pintu Gerbang Eksploitasi: Menyingkap Praktik Penempatan Ilegal PMI dan Perdagangan Orang

Oleh: Gavran Ziksan – 23410654 Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana Reguler Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Fenomena migrasi tenaga kerja menjadi bagian tak terpisahkan dari lanskap sosial, ekonomi, dan kebijakan hukum di Indonesia. Ribuan warga negara Indonesia, atau yang dikenal sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI), mempertaruhkan nasib di berbagai belahan dunia dengan harapan mendapatkan […]

Disiksa di Rumah, Tak Diakui oleh Negara: Mendesak Pengesahan RUU Perlindungan PRT bagi Jutaan Pekerja yang Tak Terlindungi

Oleh: Bunga Pratista Nastiti – 24410834 Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana Reguler Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Di balik dinding rumah-rumah yang terlihat aman, jutaan perempuan dan anak di Indonesia hidup dalam kondisi yang nyaris tidak terdeteksi oleh sistem hukum. Mereka adalah Pekerja Rumah Tangga (PRT), kelompok yang tidak hanya menjalankan aktivitas domestik, tetapi […]

Superman vs Propaganda: Ketika Kebenaran Dikalahkan oleh Narasi

Oleh: Farros Ariq Nasandaputra – 21410231 Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana Reguler Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Kisah fiksi dalam Superman (2025) sesungguhnya merefleksikan realitas sosial-politik dunia, di mana tirani kekuasaan kerap menindas kelompok lemah melalui kontrol informasi dan manipulasi hukum. Film ini menampilkan bagaimana kebenaran dapat dibelokkan oleh mereka yang menguasai media, sehingga […]

Disaat Legislasi Berpindah ke Meja Hijau : Tumpang Tindih Garis Batas Fungsi Antara Mahkamah Konstitusi Dan Dewan Perwakilan Rakyat

Oleh: Ahmad Wildan – 24410744 Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana Reguler Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Dalam keberlangsungan sistem ketatanegaraan, Indonesia sangat memegang erat prinsip Trias Politica dalam pembagian kekuasaan negara ketiga ruang kamar yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Pembagian ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan menghindari terjadinya dominasi salah satu cabang kekuasaan atas […]

, , ,

Pengumuman Lolos Seleksi Administrasi Mahasiswa Berprestasi FH UII 2025

  Assalamu’alaikum Wr. Wb. Berdasarkan hasil seleksi administrasi yang telah dilakukan terhadap berkas pendaftar Mahasiswa Berprestasi Fakultas Hukum UII Tahun 2025, dengan ini diberitahukan bahwa nama-nama yang tercantum dalam pengumuman ini telah dinyatakan LOLOS SELEKSI ADMINISTRASI dan dapat mengikuti tes tahap selanjutnya, yaitu : 1. Firdha Susanto (23410075) 2. Bagus Putra Handika Pradana (23410912) 3. […]

,

Kekuasaan, Kesetiaan, dan Revolusi Kepolisian

Rendi Yudha Syahputra Dosen FH UII Amandemen ketiga konstitusi pada sidang MPR tahun 2001 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945), sejatinya merupakan sebuah capaian fenomenal dalam upaya pemusnahan budaya kekuasaan (semacam budaya feodal). Namun demikian, amandemen tersebut tidak serta merta mampu menghapus budaya kekuasaan yang sudah terlanjur […]

, ,

Mahasiswa Program Doktor FH UII menyelenggarakan field study di Badan Pemeriksaan Keuangan Negara

Jakarta, 18 November 2025. Mahasiswa program doktor FH UII Angkatan 2025 melakukan riset lapangan untuk mengolah data primer dan data sekunder pada praktik audit keuangan negara. Sebanyak enam belas mahasiswa belajar secara langsung  unsur-unsur dan perkembangan praktik penilaian kerugian keuangan negara. Isu ini dipilih oleh Program Studi dengan mempertimbangkan kebutuhan tren riset di sektor Hukum […]

, ,

Partisipasi Negatif Pembentukan UU diungkap BK DPR RI Bersama Mahasiswa Program Doktor Hukum UII

Selasa, 18 Nopember 2025, Mahasiswa Hukum Program Doktor FH UII berkunjung ke Badan Keahlian DPR RI. Delegasi Program Doktor disambut langsung oleh Kepala BK, Prof. Bayu Dwi Anggono, SH., M.H. Turut menyambut langsung Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Rizqy Nizami Harsayuda, yang juga merupakan Alumni Fakultas Hukum UII. 16 Mahasiswa PSHPD UII dipimpin langsung […]

“Pembuktian 4.0” dan Penguatan Hak Saksi, Korban, serta Tersangka

Rendi Yudha Syahputra Dosen FH UII Hukum acara pidana pada dasarnya merupakan hukum pembuktian. Mengatur mengenai apa saja yang dapat dijadikan bukti, bagaimana cara memperoleh bukti, kemudian bagaimana mengonstantir atau mengakui kebenaran/ fakta berdasarkan bukti, hingga pada akhirnya membuat sebuah keputusan. Artinya, hukum acara pidana sejatinya diciptakan untuk membuktikan atau mengungkap kebenaran (materiil), lalu kemudian […]