Entries by Humas FH

Saatnya Rekonsiliasi

Saatnya Rekonsiliasi Jamaludin Ghafur, SH., MH[1]   Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta yang menyedot perhatian masyarakat seluruh nusantara baru saja selesai. Menurut hasil quick count dari beberapa lembaga survey seperti LSI misalnya, perolehan suara pasangan Anies-Sandi adalah 55,41%, mengungguli pasangan Ahok-Djarot yang memperoleh suara 44,59%. Dalam alam demokrasi, pergantian kepemimpinan merupakan sesuatu yang lumrah. Sehingga siapapun […]

Haruskah Ahok Non-Aktif?

Haruskah Ahok Non-Aktif? Jamaludin Ghafur, SH., MH[1]   Polemik tentang apakah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) harus non-aktif atau tidak sebagai Gubernur DKI Jakarta kembali mengemuka. Setelah sebelumnya Prof. Dr. Moh. Mahfud MD yang meminta Presiden untuk menonaktifkan Ahok, kini permintaan yang sama disampaikan oleh Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah. Pasalnya, masih aktifnya Ahok sebagai gubernur […]

Menjaga Marwah MK Jamaludin Ghafur

Menjaga Marwah MK Jamaludin Ghafur Jamaludin Ghafur, SH., MH[1]   Untuk merealisasikan misinya mengawal tegaknya konstitusi melalui peradilan konstitusi yang independen, imparsial, dan adil. Serta salah satu misinya yaitu membangun sistem peradilan konstitusi yang mampu mendukung penegakan konstitusi, Mahkamah Konstitusi membutuh orang-orang yang memiliki integritas dan kualitas keilmuan yang tinggi. Selain itu, seluruh elemen yang […]

Hukuman Kebiri Dan Pelanggaran HAM oleh Jamaludin Ghafur

HUKUMAN KEBIRI DAN PELANGGARAN HAM Jamaludin Ghafur[1]   Sejak pemberitaan tentang meninggalnya Yuyun seorang siswi SMPN 15 di Bengkulu akibat diperkosa oleh 14 pemuda, kasus demi kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual yang tidak jarang berujung pada kematian korban terus bermunculan ke permukaan dan hampir terjadi diseluruh daerah di nusantara. Fenomena ini menyadarkan kita bahwa Indonesia […]

MEMPERKUAT DPD? Sebuah Opini Jamaludin Ghafur

MEMPERKUAT DPD? Jamaludin Ghafur, SH., MH[1]   Sejak demokrasi langsung telah digantikan dengan demokrasi perwakilan, saat itu juga ketergantungan rakyat terhadap lembaga perwakilan (parlemen) sangatlah tinggi karena melalui lembaga inilah nasib seluruh rakyat digantungkan. Rakyat yang seharusnya berdaulat penuh, kini posisinya digantikan oleh lembaga perwakilan. Tidak heran jika Robert Dahl menyatakan bahwa tak ada demokrasi […]

Indonesia Darurat Peraturan sebuah Opini Jamaludin Ghafur

Indonesia Darurat Peraturan Jamaludin Ghafur, SH., MH[1] Indonesia sebagai negara hukum mewajibkan semua orang – tidak terkecuali – aparatur pemerintah untuk tidak sewenang-wenang, melainkan harus tunduk pada peraturan hukum yang berlaku. Dari sini, eksistensi peraturan menjadi sangat penting. Namun demikian, arti penting kehadiran berbagai peraturan tersebut sedang dipersoalkan. Pasalnya, jumlah peraturan yang ada saat ini […]

Pusat Pendidikan dan Latihan Fakultas Hukum UII Mengadakan Pelatihan Legal Opinion Pidana 2018

YOGYAKARTA (23/01) – Pusat Pendidikan dan Latihan (PUSDIKLAT) Fakultas Hukum UII menyelenggarakan Pelatihan Legal Opinion Pidana 2018 yang dilaksanakan tanggal 22-23 Januari 2018. Pelatihan Legal Opinion tersebut mengangkat kasus Korupsi Pengadaan Helikopter AW 101 yang melibatkan pihak sipil maupun militer. Pelatihan Legal Opinion Pidana 2018 diikuti oleh 61 (enam puluh satu) Peserta mulai dari mahasiswa […]

Awali 2018, FH Jalin Kerjasama dengan APPHEISI

TAMANSISWA (01/10): Perguruan tinggi sebagai pencetak sumber daya insani yang kompeten dibidangnya, termasuk bidang Hukum Ekonomi Islam mengemban tugas untuk menghasilkan sumber daya insani yang mumpuni melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Memandang pentingnya hal tersebut, Fakultas Hukum UII pada awal tahun ini menjalin kerjasama dengan Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia ( […]

Mahasiswa FH UII Belajar Langsung Ilmu Hukum Internasional dari Mayor Jenderal TNI Bambang Hartawan, M.Sc.

Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia menghadirkan Mayor Jenderal TNI Bambang Hartawan, M.Sc. untuk memberikan ceramah stadium general dengan tema utama “Kerjasama Multilateral dalam Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Perdamaian dalam Perspektif Hukum dan Hubungan Internasional” yang diselenggarakan di Ruang Sidang Utama Lantai 3 Fakultas Hukum UII, Kamis, 4 Januari 2018.

Idul Rishan SH., LLM.: Amar Putusan MK Tidak Melegalkan Zina dan LGBT

Amar Putusan MK Tidak Melegalkan Zina dan LGBT Taman siswa (28/12) pasca putusan MK yang menolak permohonan uji materi pasal 284, pasal 285, dan pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tuntutan ini diajukan oleh seorang pegawai negeri sipil, Euis Sunarti bersama sejumlah pihak. Seperti diketahui ketiga pasal terebut mengatur soal kejahatan terhadap kesusilaan.