SOLO (UIINEWS): Menjadi hal yang wajib bagi setiap karyawan untuk terus meningkatkan kinerjanya guna menghasilkan karya yang lebih baik. Mengingat pentingnya peningkatan kinerja bagi tenaga kependidikan (tendik) dan pelayanan di lingkungan Fakultas Hukum, Pimpinan FH selanjutnya menyelenggarakan kegiatan Character Building bagi seluruh tendik FH yang dilaksanakan selama 2 hari berturut-turut pada 12 -13 Rajab 1439 […]
Bangkok International Students Conference Bangkok, 29 Januari- 1 Februari 2018 Alamsyah Nurrahmad Putra mahasiswa FH UII (14410458) mempresentasikan tentang One Belt One Road : New Phrase of Economic Regionalization. Bersama delegasi 9 negara yaitu China, Indonesia, Philippines, Sri langka, Singapore, Malaysia, Japan, Thailand, dan Bangladesh. Presentasi dilakukan di Universitas Thammasat (Kampus Tha Prachan), Bangkok, Thailand.
Masa Depan Perda Dalam semua rezim Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, selalu memberikan kewenangan kepada Pemerintah Pusat untuk menilai dan membatalkan peraturan daerah. Dalam ilmu hukum, model ini dikenal dengan executive review yaitu kewenangan badan eksekutif untuk meninjau kembali. Jika suatu peraturan daerah dinilai bertentangan dengan kehendak pemerintah pusat atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih […]
PERPPU MD3 PASAL 20 ayat (5) UUD 1945 dan Pasal 73 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan, RUU yang telah mendapatkan persetujuan bersama antara presiden (pemerintah) dengan DPR akan otomatis berlaku dan wajib diundangkan setelah melewati waktu 30 hari sejak persetujuan bersama. Artinya, ditandatangani ataupun tidak RUU MD3 akan […]
OTT Hakim dan Problem Pengawasan UNTUK sekian kalinya, lembaga peradilan kembali tergerus integritasnya dengan adanya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap hakim di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Banten, Senin (12/3). OTT tersebut menjadi anomali nyata masih adanya oknum hakim pencari uang, bukan sebagai wakil pemberi keadilan. Ironisnya, praktik pelanggaran etika dan […]
Wapres dalam Tafsir Konstitusi ”Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.” BUNYI cuplikan Pasal 7 UUD 1945 tersebut acap tengah menjadi polemik, akhir-akhir ini. Terkhusus bila dikaitkan dengan masa jabatan wakil presiden. Dalam Pasal 7 tersebut dan bahkan […]
Saham Halal Atau Tidak Ya? Senin, 12 Maret 2018 di Ruang Sidang Utama Lantai 3 Fakultas Hukum UII telah terselenggara FAC MONTHLY DISCUSSION : SAHAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM “Saham Halal atau Tidak Ya?”. Acara ini terselenggarakan dengan baik berkat kerjasama Kelompok Studi Pasar Modal Fakultas Hukum UII dengan FAC Sekuritas dan Bursa Efek Indonesia […]
Tamansiswa (28/02) Pemilihan kandidat Rektor Universitas Islam Indonesia di tingkat universitas pada Rabu, 28 Februari 2018 jam 08.00-10.00 WIB mengantarkan dua kandidat Fakultas Hukum UII maju ke ajang pemilihan Senat Universitas Islam Indonesia.
Akhir-akhir ini, orang kembali terusik membicarakan hubungan antara etika dan hukum. Hal ini setidaknya disebabkan oleh dua hal: Pertama, maraknya pelanggaran etik yang dilakukan oleh pejabat negara, khususnya terkait ketua Mahkamah Konstitusi yang mendapat sorotan dari banyak ahli hukum akibat pelanggaran etiknya. Kedua, munculnya revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), yang dinilai […]
Tamansiswa (23/02) Serentak Jumat, 23 Februari 2018 di seluruh Fakultas di lingkungan Universitas Islam Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Kandidat Rektor yang akan diterjunkan di ajang Pilihan Rektor UII Rabu, 28 Februari 2018.
Akreditasi Institusi
Universitas Islam Indonesia telah mendapatkan Akreditasi Institusi Unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada tahun 2022.
