Sosok Negarawan Berakhirnya masa jabatan hakim konstitusi Maria Farida pada Agustus 2018, mendorong Presiden untuk menyiapkan nama sebagai calon pengganti hakim konstitusi dari unsur Presiden. Demi menjamin tegaknya proses yang transparan dan akuntabel, Presiden Jokowi telah menandatangani Keppres No 71P/ Tahun 2018 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Hakim Konstitusi yang di ajukan oleh Presiden. […]
Masa Depan Calon Tunggal Baru saja kita melaksanakan Pilkada serentak di 171 daerah. Ada 16 daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon alias calon tunggal. Daerah-daerah tersebut yaitu Kabupaten Enrekang, Mamasa, Puncak, Padang Lawas Utara, Pasuruan, Tangerang, Lebak, Minahasa Tenggara, Tapin, Prabumulih, Jayawijaya, Deli Serdang, Bone, Mamberamo Tengah, Kota Tangerang dan Kota Makassar.
ASN Tidak Netral Berpotensi Pengaruhi Pelayanan Publik Aparatur Sipil Negara (ASN) bersikap tidak netral bisa disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, ASN punya afiliasi politik, karena bagaimanapun juga dia merupakan insan politik yang mempunyai hak pilih. Kedua, mereka memiliki kepentingan yang pragmatis. Misalnya begini, dia berharap dengan mendukung salah satu calon kepala daerah akan memperbaiki kehidupan […]
Tidak Merekrut Caleg Eks Koruptor Soal Komitmen Parpol Siapapun warga negara mempunyai hak konstitusional dan dijamin undang-undang untuk melakukan pengujian terhadap produk hukum, baik terhadap PKPU Nomor 20 Tahun 2018 atau peraturan perundang-undangan yang lain. Persoalan apakah uji materi dikabulkan atau tidak, itu merupakan kewenangan Mahkamah Agung yang akan menentukan.
Sesungguhnya Parpol Milik Rakyat Sebenarnya kalau mau bicara pemilu sebagai bagian dari instrumen demokrasi, maka semestinya pemilu, termasuk pilpres, merupakan bagian dari hajatan rakyat. Tapi sayangnya, sejauh ini justru pemilih dimanfaatkan oleh partai politik untuk merayakan hajatannya sendiri, bukan menjadikan rakyat lebih berdaulat. Menurut saya, saat ini ada problem yang cukup mendasar bagaimana komunikasi parpol […]
Jangan Hanya Andalkan KPK KPK menahan Irwandi Yusuf atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA). Irawandi ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar KPK. Kenyataan ini mengkonfirmasi adanya informasi bahwa telah terjadi penyalahgunaan DOKA secara masif.
Kewenangan Menkumham Bersifat Administratif Tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, tidak terkecuali Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), itu tahapannya mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga pengundangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Artinya, ada satu tahapan yang tidak dilalui dalam pembentukan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 , yaitu tahapan pengundangan.
Informasi Dean Research Grant FH UII 2018 (Download Petunjuk Penulisan) Bagi mahasiswa aktif fh uii jangan lewatkan kesempatan untuk berpartisipasi menjadi peserta DRG 5 untuk keterangan lebih lanjut hub no yang CP yang ada. Petunjuk Penulisan Dean Research (Download)
Suksesi Kepemimpinan FH UII Koordinasi dengan Berbagai Elemen Dalam rangka menciptakan peralihan kepemimpinan yang baik pasca dilantiknya kepemimpinan baru di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) (2/7/2018), FH UII terus melakukan rapat koordinasi dan transformasi dengan seluruh civitas akademika dan karyawan di lingkungannya.
Sertijab Dekan Fakultas Hukum Periode 2018-2022 Tamansiswa (02/07) Seusai Pelantikan Dekan dan Wakil Dekan Sumber Daya serta Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama, dan Alumni Periode 2018-2022 oleh Rektor UII Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. di Auditorium Prof. K.H. Abdulkahar Mudzakkir Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang Km. 14.4 Yogyakarta Senin, 02 Juli 2018 pukul 09.00 WIB […]
Akreditasi Institusi
Universitas Islam Indonesia telah mendapatkan Akreditasi Institusi Unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada tahun 2022.
