poppy
,

Kunjungan Studi Banding Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga Ke FH UII

(TAMAN SISWA); Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Indonesia (UII) menerima kunjungan studi banding Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, Senin (27/12). Dalam kunjungan ini pihak Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga mendatangkan 19 orang yang terdiri dari Dekan, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Dosen serta tenaga kependidikan. Kunjungan ini diterima langsung oleh Dekan, Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, dan Ketua Program Studi S2 FH UII.

“Tujuan kami datang berkunjung ke FH UII ini ingin mengetahui kurikulum yang diterapkan disini, karena Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga ini nantinya akan memiliki gelar yang sama, yaitu S.H.. Maka, karena itu kami ingin memiliki keilmuan yang setara.” jelas Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga, Dr. Hj. Siti Zumrotun, M.Ag.

Setelah acara sambutan, rombongan Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga mendapatkan penjelasan terkait pengembangan kurikulum di FH UII, sistem pendidikan, dan pendanaan. Sesi ini berjalan dengan akrab karena antara Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga dan FH UII telah menjalin komunikasi intens.

FH UII memiliki mata kuliah mengenai hukum islam jika ditotal jumlah kurang lebih sejumlah 40 sks. Mahasiswa wajib mengambil mata kuliah tersebut, contohnya adalah mata kuliah Muamalah, Munakahah, As-Siyasah, Hukum Islam, Jinayah, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk mata kuliah pilihan yang bisa mahasiswa ambil antara lain Perbankan Syariah, Hukum Internasional, dan seterusnya.

“Kurikulum yang diterapkan FH UII adalah kurikulum Hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Sehingga jika kita membicarakan perwakinan, maka perkawinan yang berlaku di Indonesia.” tutur Dekan FH UII, Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

FH UII merumuskan kurikulum yang diterapkan dengan cara melihat dari profil fakultas. Profil FH UII menghasilkan keluaran seorang akademisi, praktisi dan penggiat masyarakat.

Seusai presentasi dan tanya jawab, kunjungan dilanjutkan dengan pertukaran cindera mata dari masing-masing.

poppy
,

Refleksi Akhir Tahun 2021 Penegakan Hukum: Peluang dan Tantangan Ke Depan

(TAMAN SISWA); Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Indonesia (UII) melaksanakan Refleksi Akhir Tahun 2021 Penegakan Hukum dengan tema “Peluang dan Tantangan Ke Depan” pada Senin (27/12) di gelar secara luring dan daring melalui media Zoom Meeting serta disiarkan juga pada kanal YouTube Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Pada acara ini mengundang empat narasumber, dan dua diantaranya hadir secara langsung di Gedung Moh. Yamin FH UII.  Refleksi Akhir Tahun berjalan lancar dengan dihadiri kurang lebih 130 peserta.

Refleksi Akhir Tahun PSH UII mengkritisi empat isu yang terjadi dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Isu yang dimaksud diantaranya yaitu pertama, terkait penanganan dan pencegahan kekerasan seksual disampaikan oleh Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.,  ia merupakan seorang dosen Departemen Hukum Pidana FH UII. Dalam menyampaikan materinya beliau menitikberatkan pada perlunya usaha konsisten dalam membangun etika kepedulian dan penghormatan pada kemanusiaan, khususnya berkaitan dengan keberpihakan terhadap korban kekerasan seksual. Kedua, isu mengenai lingkungan hidup yang berkelanjutan. Isu tersebut disampaikan oleh  Yance Arizona, S.H., M.H., M.A. yang merupakan seorang dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Gajah Mada (UGM). Beliau menyampaikan adanya beberapa catatan terkait sikap negara dalam mengelola dan melindungi lingkungan hidup di masa yang akan datang.

Ketiga, isu mengenai penataan regulasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dipaparkan oleh Guru Besar FH Universitas Padjajaran, Prof. Dr. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D., Ia memprediksi bahwa kedepannya nanti politik hukum dan politik perundang-undangan tidak banyak berubah. Undang-undang (UU) akan ditentukan oleh sistem politik yang berlaku, sehingga UU hanya dipandang sebagai instrument bukan simbolizm. Dan yang terakhir yaitu Herlambang P. Wiratraman, S.H., M.A., Ph.D.,  seorang dosen FH UGM yang juga menjadi anggota Akademi Ilmuan Muda Indonesia (ALMI) membahas mengenai isu penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di masa pandemi. Herlambang, menilai bahwa ancaman terhadap hak asasi masyarakat hadir dari kriminalisasi melalui UU ITE dan telegram Polri. Selain itu disampaikan juga bahwa ancaman-ancaman lain hadir dari munculnya buzzer, cyber army, dan penangkalan informasi yang tidak jelas penegakan hukumnya dan berujung pula ke represi media.

Berangkat dari adanya keempat isu di atas, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia menyatakan sikap sebagai berikut:

  1. Perlu upaya yang serius dari berbagai pihak untuk menghentikan maraknya tindak kekerasan seksual. Hal ini dalam rangka melindungi harkat dan martabat kemanusiaan dan menjaga generasi yang akan datang.
  2. Kegiatan deforestasi harus segera dihentikan. Rencana pembangunan Ibu Kota Negara baru juga perlu ditinjau ulang. Selain itu, penegakan pelanggaran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang masih timpang, perlu juga segera diperbaiki.
  3. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang masih menggunakan aji mumpung (mumpung pandemi dan aji mumpung lainnya) terlihat dari aktifitas legislasi yang minim transparansi dan partisipasi. Daulat rakyat dalam bentuk partisipasi dalamnya dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, harus ditingkatkan. Bukan justru diabaikan karena alasan yang sulit diterima nalar.
  4. Kebijakan dan hukum yang berkaitan dengan penangangan pandemi masih bias kepentingan elit. Upaya penanganan yang seharusnya menjadikan keselamatan nyawa masyarakat terkesan dikalahkan oleh kepentingan ekonomi dan pragmatisme jangka pendek. Demikian pula berkaitan dengan penegakan hukum protokol kesehatan yang dinilai masih didominasi oleh kepentingan politis.

Berdasarkan hal-hal yang menjadi konsen di atas, Fakultas Hukum UII merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

  • Pada isu penanganan dan pencegahan kekerasan seksual

a. Mengajak seluruh komponen untuk bersama-sama menghentikan segala bentuk kekerasan dan pelecehan seksual baik di lingkungan pendidikan maupun di lingkungan lain pada umumnya.
b. Meminta kepada DPR dan Pemerintah untuk segera membahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan tetap menjunjung tinggi norma-norma luhur bangsa Indonesia yang beragama dan berbudaya, asas tranparansi, dan partisipasi publik yang seluas-seluasnya.

  • Pada isu masa depan lingkungan hidup yang berkelanjutan

a. Hentikan segala bentuk deforestasi yang menimbulkan kerusakan pada hutan.
b. Kaji ulang proyek pembangunan Ibu Kota Negara baru, utamanya berkaitan dengan aspek perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
c. Tegakkan hukum dalam rangka perlindungan lingkugan hidup dengan tegas dan seadil-adilnya.

  • Pada isu penataan regulasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan

a. Perbaiki kualitas legislasi, utamanya dalam bentuk upaya konkrit untuk meletakkan kedaulatan rakyat dalam makna yang sesungguhnya melalui praktik legislasi yang transparan dan partisipatif.
b. Jaga konstitensi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan baik dari segi prosedur maupun substansi.

  • Pada isu penegakan dan perlindungan HAM di masa pandemi

a. Pemerintah harus konsisten melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan peraturan perundang-undangan lainnya yagn berkaitan dengan penanggulangan Pandemi Covid-19.
b. Hentikan praktik penegakan hukum dalam penanggulangan Pandemi yang selama ini masih bias kepentingan dan sarat muatan politis.

poppy
,

Departemen Hukum Pidana FH UII Gelar Catatan Akhir Tahun 2021

(TAMAN SISWA); Dekan Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Indonesia (UII), Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. dalam sambutannya pada acara Catatan Akhir Tahun dengan tema Dinamika dan Perkembangan Hukum Pidana Sepanjang 2021 mengatakan bahwa agenda ini sangat bermanfaat karena kita bisa menyampaikan persoalan-persoalan pidan yang ada selama 2021 baik dari perkembangan hukumnya dan bagaimana kasus-kasus pidana yang berkembang di akhir-akhir ini.

Kegiatan yang dilakukan secara luring dan daring itu diselenggarakan oleh Departemen Hukum Pidana, FH UII (24/12). Acara ini dihadiri oleh 200 peserta aktif. Catatan Akhir Tahun dipandu oleh Ari Wibowo, SHI., SH., M.H. sebagai moderator dan mengundang 3 pemateri dengan topik yang berbeda-beda. Materi pertama disampaikan oleh Hanafi Amrani, SH., M.H., Ph.D. dengan topik Politik Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Sumber Daya FH UII. Kemudian dilanjutkan materi kedua, yang disampaikan oleh Ketua Departemen Hukum Pidana FH UII, Dr. Aroma Elmina Martha, SH., M.H. dengan topik bahasan Tindak Pidana Oleh Oknum Penegak Hukum Dalam Perspektif Kriminologi. Dan yang terakhir yaitu materi oleh Dr. Mahrus Ali, SH., M.H. dengan topik Viktimologi Hijau.

Tujuan dari penyelenggaraan acara ini yaitu Departemen Hukum Pidana FH UII, ingin memberikan catatan perkembangan teori, konsep dan praktek penegakan hukum pidana tahun 2021. Dilanjutkan dengan analisis secara prdeiktif dan idealitas teori, konsep, dan praktek pengakan hukum pidana di masa yang akan datang. Dan juga secara praktis acara ini dapat memperkaya dan menajamkan analisis hukum bagi mahasiswa hukum UII.

Dalam menyampaikan materi, Wakil Dekan Bidang Sumber Daya FH UII ini mengatakan bahwa Korporasi sebagai subjek hukum, namun ada korban kejahatan korporasi yaitu yang pertama negara, masyarakat, perusahaan saingan, karyawan, dan konsumen.

“Konsumen bisa sebagai korban kejahatan korporasi karena produk yang membahayakan kesehatan, kemudian penipuan melalui adventensi.” jelasnya.

Lantas pertanggungjawaban pidana korporasi, perlu dilakukan karena beberapa alasan antara lain dalam berbagai tindak pidana ekonomi keuntungan yang diperoleh oleh korporasi dan kerugian yang diderita oleh masyarakat sedemikian besar sehingga tidak seimbang kalau hanya pengurus yang dipertanggungjawabkan, dan dipidananya pengurus tidak ada jaminan bahwa korporasi
tidak akan mengulanginya lagi.

Namun, pada awal kemunculan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi terdapat masalah-masalah yang ditemukan, adanya unsur kesalahan, adanya hubungan antara perbuatan pelaku dengan sikap
batinnya berupa kesengajaan atau kealpaan. Dan yang terakhir yaitu adanya alasan pemaaf.

Hanafi Amrani juga menerangkan bahwa tahapan pertanggungjawaban pidana korporasi ada tiga tahapan. Tahap pertama pengurus sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab. Tahap kedua yaitu korporasi sebagai pembuat namun penguruslah yang bertanggungjawab. Dan tahapan terakhir yaitu pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

Selaras dengan apa yang disampaikan Hanafi Amarani, dalam pemaparannya Aroma Elmina Martha berpendapat bahwa kunci utama dalam memahami penegakan hukum yang baik adalah moralitas aparat penegak hukum.

“Moralitas barulah dapat diukur ketika seseorang mentaati hukum secara lahiriah karena kesadaran bahwa hukum itu adalah kewajiban dan bukan lantaran takut pada kuasa sang pemberi hukum, melainkan kita sendiri menyadari bahwa hukum itu merupakan kewajiban kita.” tuturnya.

Moralitas dalam pandangan Kant dipahami sebagai kesesuaian sikap dan perbuatan kita dengan norma atau hukum batiniah kita, yakni apa yang itu pandang sebagai kewajiban kita ”the agreement of an action with Ethical Laws, is its Morality”.

Pemaparan terakhir oleh Mahrus Ali membahas mengenai Viktimologi Hijau. Viktimologi Hijau lahir karena dilatarbelakangi oleh kecenderungan kajia-kajian viktimologi yang memasukkan lingkungan sebagai korban kejahatan. “Selain itu karena kerusakan dan pencemaran lingkungan yang begitu masif.” paparnya.

poppy
,

Closing Ceremony Pemagangan LKBH FH UII 2021

(TAMAN SISWA); Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) melaksanakan Closing Ceremony Pemagangan Kartikum Angkatan XXXV, pada Senin 27 Desember 2021. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Peserta Pemagangan yang ditempatkan di LKBH FH UII maupun pada Kantor Advokat Mitra LKBH FH UII, serta Advokat dan staff  LKBH FH UII.

Closing Ceremony dilaksanakan secara luar jaringan (luring) dan dalam jaringan (daring). Pertemuan secara luring ini turut hadir, Andi M. A. Makkasau, S.H., M.H.Li. selaku Ketua Pemagangan, Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum. selaku Direktur LKBH FH UII, Asasiputih, S.H., M.H. selaku Kabid Penangan Perkara, Kiki Purwaningsih, S.H. selaku Kabid Advokat, Desi Rela Bhakti, S.H. selaku Kabid Pendidikan Masyarakat, Atqo Darmawan Aji, S.H. selaku Kabid Humas Studi Kebijakan dan Penelitian Pembangunan. Sedangkan, Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. selaku Dekan FH UII, dan Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Kaprodi FH UII, bergabung secara luring.

Pada sambutan oleh Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., menyampaikan output dari mahasiswa FH UII yaitu akademi, praktisi, dan penggiat masyarakat, sehingga dibutuhkan kompetensi dan kualifikasi yang mumpuni, oleh karena itu LKBH FH UII sebagai candradimuka wadah calon-calon penegak hukum harus dimanfaatkan oleh para mahasiswa, salah satunya melalui Pemagangan di LKBH FH UII. Sedangkan, Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., menerangkan LKBH FH UII telah mengimplementasikan Peraturan Dekan Nomor 1 Tahun 2020, setelah itu adanya proses ekuivalensi menjadi mata kuliah pemagangan. Kedepannya Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum., berpesan kepada Peserta Pemagangan bahwa dapat melanjutkan pada tahap Pembela Umum Tidak Tetap (PUTT) selama enam bulan lamanya.

poppy
,

DPR Aceh Kunjungi FH UII

(TAMAN SISWA); Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Indonesia (UII) kedatangan kunjungan kerja dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, pada Rabu, (15/12). Kunjungan tersebut dihadiri oleh 8 anggota DPR dan dilaksanakan dalam rangka koordinasi terkait dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA).

Kunjungan dilaksanakan secara luar jaringan (luring) dan dalam jaringan (daring). Dalam pertemuan secara luring ini turut hadir, Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. selaku Dekan FH UII, Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum. yang merupakan Guru Besar di FH UII, dan Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H. selaku Direktur Pusat Studi Hukum dan Konstitusi (PSHK FH UII), dan Yuniar Riza Hakiki, S.H. selaku Sekretaris Jendral PSHK FH UII. Sedangkan, Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D. selaku Dosen FH UII dari Departemen Hukum Internasional, bergabung melalui media Zoom Meeting.

Pada kesempatan itu, Ketua Kunjungan Kerja, Prof. Shabri Abd Majid mengatakan, tujuan kunjungan membahas Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA). “Kedatangan kami ingin mendapatkan informasi dari universitas, dalam sisi akademisi.” ujarnya.

Seperti kunjungan kerja dari yang sudah pernah dilakukan, pada kunjungan kali ini ada sesi pertukaran cindera mata dari DPR Aceh begitu pula sebaliknya.

poppy
,

FH UII Terima Kunjungan DPRD Kepulauan Riau

(TAMAN SISWA); Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Indonesia (UII), Kamis (9/12). Kunjungan diterima Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Mahasiswa, dan Alumni, Dr. Drs. Muntoha, S.H., M. Ag.

Pada kesempatan itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kepulauan Riau, H. Lis Darmansyah, S.H. mengatakan, tujuan kunker membahas perihal peranan DPRD dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dan fungsi legislasi DPRD. Hal ini dikarenakan, DPRD Kepulauan Riau menilai adanya dampak dari pemberlakuan dan kelanjutan UUCK  paska putusan Mahkamah Konstitusi. Sehubungan dengan hal tersebut, terkait tata urutan produk hukum di daerah, ini terkadang mengakibatkan kewenangan daerah tumpang tindih dengan kewenangan pemerintah pusat.  Kunjungan kerja ini diakhir dengan sesi pertukaran cindera mata, dari masing-masing.

poppy
,

Hasil Kejurda DIY, Alvianto Menang Juara Tiga

 

(TAMAN SISWA);  Lagi, Alvianto Nugroho mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Indonesia (UII) NIM 20410430,  juarai KEJUARAAN DAERAH (KEJURDA) Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Daerah Istimewa Yogyakarta. Perlombaan ini diselenggarakan pada 7-12 Desember 2021, di Gedung Olah raga (Gor) Finarsih, Sleman, Yogyakarta.

Alvianto meraih juara tiga di kategori Tunggal, Dewasa Putra, pada perlombaan tersebut.  Ia memang menggemari olah raga bulutangkis sejak kecil. Maka, tidak heran jika ia gemar berlatih dan meraih kejuaraan di berbagai macam perlombaan bulutangkis. Selamat kepada Alvianto. semoga dengan kemenangan ini tidak menjadikan cepat puas!

poppy
,

Fasya Addina, Alumni FH UII Menjadi Pembicara di PBB

Alhamdulillahirabbil’alamin.


Kiprah alumni Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Indonesia (UII) sudah tidak bisa dipungkiri lagi kehebatannya. Beberapa hari yang lalu, salah seorang alumni FH UII menjadi pembicara pada forum multilateral Perserikatan Bangsa-Bangsa / United Nations (PBB) mewakili The International Committee of the Red Crossb (ICRC). Ia adalah Fasya Addina, mahasiswa FH UII, program internasional angkatan 2012.  Saat ini ia menjabat sebagai Legal Associate di ICRC.


Selamat kepada Fasya Addina atas prestasinya, semoga dapat menjadi inspirasi bagi mahasiswa-mahasiswi FH UII.

poppy
,

Simulasi dan Sosialisasi Untuk Akreditasi FIBAA

(TAMAN SISWA); Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Indonesia (UII) pada Maret 2022 mendatang akan melakukan visitasi untuk akreditasi internasional dari FIBAA (Foundation for International Business Administration).

Akreditasi tersebut untuk seluruh program studi yang dimiliki FH UII, yaitu program Sarjana, Magister, dan Doktor. Tujuan dari diselenggarakannya acara ini yaitu untuk mempersiapkan dan simulasi pada saat visitasi tahun depan.  Acara yang digelar pada Hotel Indoluxe Yogyakarta, (28/11) dihadiri oleh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta alumni FH UII.  Bagi para undangan yang tidak dapat hadir di acara tersebut, juga disediakan Zoom Meeting untuk bergabung secara virtual.

Ketua Program Studi dan juga Ketua Tim Visitasi FIBAA FH, Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum menyampaikan bahwa persiapan untuk akreditasi FIBAA ini haru benar benar dipersiapkan karena hal ini menyangkut bagaimana program studi dapat memenuhi harapan dari Tim FIBAA. “Visitasi ini merupakan upaya dari lembaga internasional untuk memastikan apakah dokumen yang kita kirim pada juli lalu adalah benar apa adanya” jelasnya.

Prof Agus berharap para peserta bisa mengenali proses yang akan dilakukan pada visitasi dan tahapan tertentu seperti tahapan interview, dan berharap juga dapat mengetahui secara jelas isi dokumen Self-Evaluation Report (SER).

Dekan FH, Dr. Abdul Jamil, S.H. M.H menyampaikan bahwa FH UII sudah menetapkan dan melakukan submit pada bulan Juni 2021 untuk mengikuti reakreditasi internasional FIBAA. Dr. Jamil juga mengungkapkan bahwa reputasi Unggul tidak bermakna bagi Fakultas jika tidak diikuti dengan reputasi yang lain, seperti salah satunya reputasi internasional. “FH berkomitmen untuk meningkatkan reputasi sesuai dengan visi misi FH, dan kegiatan ini merupakan bagian dari ikhtiar kita untuk bisa meraih capaian yang sempurna, dan memperbaiki dan mengupayakan reputasi FH di kancah internasional” tutupnya.

Agenda simulasi dilakukan dengan diskusi panel yang dikelompokan menurut program studinya masing-masing dan proses tersebut juga dikemas layakya real visitasi, di mana dihadirkan pula “Assessor”, perwakilan dari dosen, mahasiswa, dan alumni.