Jogja (26/07) Pustakawan Fakultas Hukum UII ikuti Koordinasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Terintegrasi yang diselenggarakan Kasubag Dokumentasi Hukum Kementrian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Yogyakarta Selasa, 24 Juli 2018. Hadir sebagai narasumber Ibu Veronika dari Kementrian Hukum dan HAM RI dalam Bapak Bambang Kasubag Jaringan Dokumentasi dan Informasi Kanwil Kemenhumham Yogyakarta. Read more
Manuver politik Jusuf Kalla (JK) menyertakan diri sebagai pihak terkait dalam pengujian undang-undang pemilu soal masa jabatan wakil presiden, kini tidak dapat dianggap sebelah mata. Awalnya, duduk perkara ini tidak begitu menarik untuk dibahas dalam perdebatan akademik, setelah JK sudah menyatakan lebih dulu untuk tidak ambil bagian dalam kontestasi pemilu 2019. Apalagi, JK telah memberikan sinyal untuk rehat dalam kancah politik, dan akan memberikan kesempatan pada tokoh-tokoh politik yang lebih muda. Read more
Jakarta – Pengaturan tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) secara konstitusional diatur dalam Pasal 6 UUD 1945. Lazimnya sebuah konstitusi, UUD 1945 hanya mengatur hal-hal pokok saja. Adapun pengaturan lebih detailnya didelegasikan untuk diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Pasal 6 ayat (5) UUD 1945, menyatakan, Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Read more
Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Wahid Husein (21/7/2018). Penangkapan ini dilakukan karena Wahid diduga meminta dan/atau menerima suap berupa uang dan beberapa kendaraan dengan imbalan jual beli kamar dan fasilitasnya bagi narapidana korupsi. Di tengah upaya bangsa memperbaiki tata kenegaraan dengan membersihkan diri dari tumor ganas berupa tindak pidana korupsi, mengapa masih saja para pejabat negara, dalam hal ini kepala lembaga pemasyarakatan, justru seakan menikmati sajian uang haram hasil korupsi? Read more
Pusat Studi Hukum Islam (PSHI) Fakultas Hukum UII kembali menerbitkan buku elektronik (e-book) untuk seri Risalah Pemikiran Islam dengan judul “Relasi Agama dan Negara: Teokrasi, Sekuler, Tamyiz”. Risalah ini mengupas bagaimana hubungan agama dan negara dalam kerangka konsep dan teoritik. Read more
Perkembangan teknologi yang semakin pesat berimplikasi pada tuntutan masyarakat untuk semakin mudah mengakses keuangan yang ada pada setiap lini, baik pemerintahan maupun organisasi. Namun hal tersebut belum dapat diwujudkan di dalam pengelolaan keuangan Desa Jetis, Selopamioro Imogiri Bantul, Yogyakarta. Read more
Korea Selatan, Rachma Fadlillah mahasiswa FH UII (15410256) terpilih untuk berpartisipasi dalam “Summer School of Law”. Selama 4 Minggu, 1-27 July 2018 kemarin bertempat di Busan, Korea Selatan untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh YSU. Read more
Berakhirnya masa jabatan hakim konstitusi Maria Farida pada Agustus 2018, mendorong Presiden untuk menyiapkan nama sebagai calon pengganti hakim konstitusi dari unsur Presiden. Demi menjamin tegaknya proses yang transparan dan akuntabel, Presiden Jokowi telah menandatangani Keppres No 71P/ Tahun 2018 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Hakim Konstitusi yang di ajukan oleh Presiden. Pada titik ini, Pansel dituntut untuk melakukan penjaringan dan seleksi terlebih dahulu, sebelum menyerahkan calon hakim konstitusi kepada Presiden. Jika melihat kondisi faktual pada saat ini, tugas Pansel jauh lebih berat dari biasanya. Sosok yang dibutuhkan tidak hanya memiliki integritas dan kapabilitas, tetapi juga mampu memperhatikan sejumlah masukan dari sebagian elemen masyarakat yang mendorong pentingnya keterwakilan perempuan dalam komposisi sembilan hakim konstitusi. Read more
Baru saja kita melaksanakan Pilkada serentak di 171 daerah. Ada 16 daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon alias calon tunggal. Daerah-daerah tersebut yaitu Kabupaten Enrekang, Mamasa, Puncak, Padang Lawas Utara, Pasuruan, Tangerang, Lebak, Minahasa Tenggara, Tapin, Prabumulih, Jayawijaya, Deli Serdang, Bone, Mamberamo Tengah, Kota Tangerang dan Kota Makassar. Read more
Aparatur Sipil Negara (ASN) bersikap tidak netral bisa disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, ASN punya afiliasi politik, karena bagaimanapun juga dia merupakan insan politik yang mempunyai hak pilih. Kedua, mereka memiliki kepentingan yang pragmatis. Misalnya begini, dia berharap dengan mendukung salah satu calon kepala daerah akan memperbaiki kehidupan dan pekerjaannya setelah calon yang didukung menang. Ketiga, karena ada kesamaan visi dan misi dengan calon kepala daerah.
Read more
Akreditasi Institusi Unggul.
Universitas Islam Indonesia telah mendapatkan Akreditasi Institusi Unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada tahun 2021.
